DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemutakhiran Data Kependudukan, Layanan Adminduk Daring, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pemberian Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan berkualitas, serta mudah dan cepat didapatkan penduduk, perlu peningkatan peran Desa/Kelurahan dalam pelayanan administrasi kependudukan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan mengenai penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati/ Walikota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
6.Kepala Disdukcapil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. 3
7.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPT Disdukcapil adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
9.Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
13.Lurah adalah pimpinan kelurahan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
14.Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15.Administrasi Kependudukan secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
16.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4
17.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil.
19.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
21.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil atau UPT Disdukcapil.
22.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
23.Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
24.Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
25.Biodata Penduduk adalah kumpulan data yang mencakup informasi tentang identitas diri seseorang.
26.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
27.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
28.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5
29.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
30.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
31.Buku Harian Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Buku Harian adalah buku yang digunakan untuk melakukan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di Desa/Kelurahan.
32.Buku Induk Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat data Penduduk dalam setiap keluarga di Desa/Kelurahan.
33.Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan data Penduduk dalam setiap keluarga di Desa/Kelurahan.

Pasal 2

Maksud pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan dalam rangka terwujudnya Adminduk yang tertib, akurat dan berkualitas.

Pasal 3

Tujuan pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan:

a.Penduduk mudah dan cepat mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan; dan
b.Penduduk mendapatkan Dokumen Kependudukan secara lengkap, akurat dan berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
b.pemutakhiran Data Kependudukan;
c.Layanan Administrasi Kependudukan Daring;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pelaporan;
f.pemberian penghargaan; dan
g.pendanaan. 6

BAB II

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Desa/Kelurahan diangkat Petugas Registrasi.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Disdukcapil.
(3)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Bupati.
(4)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara operasional kepada Kepala Desa/Lurah dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Disdukcapil melalui Kepala UPT Disdukcapil.
(5)Wilayah Kerja Petugas Registrasi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 1 (satu) Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi Desa/Kelurahan meliputi:

a.memiliki integritas yang tinggi, dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas sebelum diangkat sebagai Petugas Registrasi Desa/Kelurahan;
b.surat keterangan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat;
c.ASN atau Perangkat Desa dengan Pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d.ASN sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan pangkat golongan paling rendah Pengatur Muda/II a;
e.mampu mengoprasikan komputer secara aktif; dan
f.memiliki bukti keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 7

(1)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
1. a.membantu Kepala Desa/Lurah, UPT Disdukcapil dan Disdukcapil dalam memberikan pelayanan Adminduk; dan
2. b.mengelola dan menyajikan laporan Adminduk di tingkat Desa/Kelurahan. 7
(2)Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia;
2. b.verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting lainnya seperti kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkan Penduduk Warga Negara Indonesia;
3. c.pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
4. d.pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
5. e.penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

Pasal 8

(1)Petugas Registrasi dapat diberhentikan, karena:
1. a.mencapai batas usia pensiun bagi PNS;
2. b.selesainya perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu bagi PPPK;
3. c.mencapai batas usia pensiun bagi Perangkat Desa;
4. d.meninggal dunia;
5. e.permintaan sendiri; dan/atau
6. f.diberhentikan oleh Bupati.
(2)Diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f karena alasan:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas;
2. b.melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat; dan/atau
3. c.diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Disdukcapil.

Pasal 9

(1)Dokumen hasil layanan Adminduk meliputi:
1. a.Biodata Penduduk;
2. b.KK;
3. c.KTP-el;
4. d.KIA;
5. e.surat keterangan pindah;
6. f.surat keterangan pindah datang;
7. g.surat keterangan pindah keluar negeri;
8. h.surat keterangan pindah datang dari luar negeri;
9. i.surat keterangan tempat tinggal;
10. j.surat keterangan pengganti tanda identitas; 8
11. k.surat keterangan lahir mati;
12. l.surat keterangan pembatalan perkawinan;
13. m.surat keterangan pembatalan perceraian;
14. n.surat keterangan perubahan status kewarganegaraan;
15. o.surat keterangan pencatatan sipil lainnya;
16. p.catatan pinggir akta pencatatan sipil;
17. q.akta kelahiran;
18. r.akta kematian;
19. s.akta perkawinan
20. t.akta perceraian;
21. u.akta pengakuan anak; dan/atau
22. v.akta pengesahan anak.
(2)Dokumen hasil layanan Adminduk yang dapat dicetak di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KTP-el dan KIA.
(3)Dokumen hasil layanan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4, dikecualikan KTP-el dan KIA.

Pasal 10

(1)Jenis layanan Adminduk yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Disdukcapil.
(2)Kepala Desa/Lurah menjadi penanggung jawab pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan.
(3)Disdukcapil/UPT Disdukcapil menyerahkan/mengirimkan file digital hasil layanan Adminduk kepada Petugas Registrasi Desa/Kelurahan.
(4)Dokumen hasil layanan Adminduk dicetak di Desa/Kelurahan.
(5)Pencetakan dokumen hasil layanan Adminduk di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Petugas Registrasi.
(6)Petugas Registrasi pada Desa/Kelurahan mencetak dokumen dan/atau memberikan file digital hasil layanan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyerahkan kepada penduduk yang bersangkutan/ pemohon.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…