DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembebasan BPHTB Bagi MBR; Bab 3. Kriteria MBR; Bab 4. Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Um um dan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tigajuta rumah; · '

c.bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilam Rendah (MBR); j} jl I ' • I . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik; Indonesia Tahun 1945; · s . · ,
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba arat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambhan ',f Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692) ;'s' » · '
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsin Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambuhnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah bcberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptn Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. 7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
7. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 1 Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
8. 9.Peraturan Bupati Sumba Baral Daya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Serita daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 025); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: l . Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daemah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Sumba Barat Daya. .
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Dacrah] Kabupaten Sumba Barat Daya.
5.Badan Pendapatan adalah Perangkat daerah yang bertugas membantu Dupati dalam pengclolann pajak dacrah dan retribusi daerah.
6.Pejabat adalah pegawat yang diberi tugas tertentu di bidang pcrpajakan scsuni dengan ketentunn pernturan perundang undangan.
7.Kepala Perangkat Darrah ndalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pajak Daernh dan Retribusi Daerah.
8.Kcpala Badan Pendapatan adalah Kepala Dadan Pendapatan Kabupaten Sumba arat Daya.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesnatuan, baik yang melnkuknn usnha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbata9, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha m i l i k negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Pajak Dacrah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau baden yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daera.h bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 1 1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan; peraturan perundang-undangan. gt · ,
13.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sclanjutny disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak a as tj dan/atau Bangunan. j ' s l l 1 4 . H ak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tj termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atag sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ti bf pertanahan dan bangunan. H R

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.Pembebasan BPHTB bagi MBR; dan
b.Kriteria MBR.

(2)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagnimana dimaksud pada ayat ( I ) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(3)Yang dikccualikan dari objek BPHTB antara lain untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR

Pasal 4

( l) Pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk kepemilikan rumah pcrtama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mengacu kepada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB ILL

KRITERIA MBR

Pasal 5

( 1 ) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.

(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perscorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau basil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau basil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan I (satu) orang.
(7)Penghasilan I (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 6

( 1 ) Besaran penghasilan sebagaimana dimak.tud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehnn R u m a h layak h u n i ,

(2)Besaran penghasilan shagaimana dimaksud pada avat erupakan nilai penghasilan paling hanvnk u n t u k pemheriam kemudnhan perolehnn ntnu bantunn p w m n b n g u n n n R u m a h .
(3)Kemampuan membayar binyn perolehnn Rumah layak h u n i sbagaimana dimaksud pada nvnt ( I ) d i h i t u n g dari ansuran pemhiayann perolehan Rumnh Umum menpgunaknn: n, suku bunga dan tenor tertentu; ntnu
1. b.mnrjin komersial dan tenor tertentu. () Kemnmpuan membayar biaya pembnngunnn atnu perbaikan Rumah layak huni scbagaimana dimnksud padn aynt ( l J dihitung dari:
2. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
3. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
(5)Angsuran pembiayan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 7

( 1 ) Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:

a.harga jual pemilikan Rumah Umum;
b.biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
c.biaya pembangunan Rumah Swadaya.

(2)Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi:
1. a.harga jual Rumah tunggal;
2. b.harga jual satuan Rumah deret; dan
3. c.harga jual satuan Ru mah susun.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 8

( 1) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia; dan]
2. b.memenuhi kriteria MBR.
(3)Selain persyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), u n t u k mendapatkan kemudahan dan/atau bantunn prmbangunan atau perolehan Rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perun«dang undangan.

Pasal 9

( l ) Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah per bulan paling banyak u n t u k katcgori Tidak kawin scbcsar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori Kawin scbcsar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan katcori sntu orang u n t u k peserta Tapera sebesar Rp 8.000.000 (dclapan jutn rupiah).

(2)Luas lantai paling luas 36 m' u n t u k pemilikan rumah u m u m dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m' untuk pembangunan rumah swadaya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB mengacu kepada Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. PasaJ 1 1 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Ditetapkan di Tambolaka pada tanggaJ, 28 Mei 2025 BARAT DAYA, f Diundangkan di Tambolaka padaIu&al, 28 Mei 2025 DAERAH, BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 025

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…