DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembebasan PBG Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); Bab 3. Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); Bab 4. Ketentuan Lain-Lain; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 1 0 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan

Mengingat

Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

b.bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan Retibusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tigajuta rumah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan4 Lembaran Negara Republik Indoncsin Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan euangan Antnrn Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 6757);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 9 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tcntang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tcntang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negera Republik Indoncsia Nomor 6628);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. 8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor I Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 1 Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
9. 10.Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Berita daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 025); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelak urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oto
3.Bupati adalah B u p a t i Sumba Barat Daya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah teknis Pangunnn ( e d u n g I 7 . R e t i b u s t p w r w t u j n n h w n n n n griding tlnlnh pingntnn ntn penerbitn p w i s e t n j a n bangunnn getting tdun w t i f i k a t ltk fungi oleh [emerintnh D e t n h swsumnt t d r i n n k e t r n t u n n p w t u r n f r perundan wntdnpnn Pawl 2 Ruang lingknp dalam P e r n t m r n upnti ini ndnlh:

u.Pembebasan Retribusi I o h i Mnsvntnknt Ierprnhasilam Rendah (MIR); dan
b.Kriterin Masyarnknt Ierpenghasilnn Rendnh (MI4l?)J 1AI IL P E M E A S A N PHG AKI MAYARAKAT BERPENGHASIL.AN RENDAIH (MPR)

Pasal 3

( l ) Pemberinn pembcbasan Retribusi hanya dibcrikan terhadap Retribusi persetujuan bangunan gedung.

(2)Pemhcrian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi.
(3)Pemberian pembcbasan Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat ( I ) berlaku untuk I (satu) kali Rctribusi Persctujuan Bangunan Gedung.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

BAB ILL

KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) ( I l

Pasal 4

Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) didasarkan pada besaran penghasilan. Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:

a.penghasllan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
b.penghasilan orang perseorangan yang kawin. Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pcndapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri. Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri. Dalam hal kriteria Masyarakat Berpenghasllan Rendah (MBR) scbagaimana dimaksud pada ayat ( I ) digunakan untuk pembangunan atau perolchan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang. Penghasilan I (satu) orang scbagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji,} upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 5

( l ) Besaran penghnsilnn s w h g n i m a n n dimnksud dalam l a n l 4 d i l i t u n g brr«dnsrknn k e m m p n n n mrmbavar binva prmhangnan atu perolehn Rumah lynk h u n i [) esaran pwnghusilnn swbgnimnnn dimnksnd pada ayat ( l ) merupakan nilai pwnghasilan paling Danvak u n t u k pemherian kemudnhan perolehnn ntnu bantunn pemhnngunan Rumah. () Kemampuan membayar Dinya pwolchan Rumah layak h u n i sebagaimana dimaksud pad nynt ( I ) dihitung dari ansuran pembiayaan perolehan Rumah U m m m menpgyunaknn;

a.suku bunga dan tenor tertentu; ntnu
b.marjin komersinl dun tenor tertentu. () Kemampuan membayar binayu pembangunan atau pcrbaikan Rumah layak huni scbagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dihitung dari:
a.angsuran pembinyann pcmbangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.

(5)Angsuran pembiayaan pcmbangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6

(l) Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 5 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:

a.hargajuaJ pemilikan Rumah Umum;
b.biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
c.biaya pembangunan Rumah Swadaya.

(2)Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( l l huruf a meliputi:
1. a.harga jual Rumah tunggaJ;
2. b.harga jual satuan Rumah deret; dan
3. c.harga jual satuan Rumah susun.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 7

( 1 )

(2)
(3)Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau ban�u pembangunan atau perolehan Rumah bagi Masy Berpenghasilan Rendah (MBR), masyarakat yang memen persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai den ketentuan peraturan perundang- undangan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. b.memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). " men«dnpatkan kemuudnhnn d n n / a t n n t b n n t u n n pemnbangunnn n t n u pwrolehan Rumah pwmohon juga harus m e m e m n h i persyaatnn sesuti dengan ketentunn pwrntrnn perm«dnng m n t l m n n . Pasnl ( l ) Besaran penghasilan masvarnknt herpenhnsllnn rendnh Wilayah Jawa, Sumatcm, Kalimnntnn, Sulawesi, Krpulaunn Hanka elitung, epulunn Rinn, M a l u k u , Malukn Utnrn, Hali, Nusa Tenggara Timur, Nusn Tenggurn Iarnt, Penhnsilnn per bulan paling banyak untuk katcgori Tidak knwin sbesnr Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kntcgori Kawin sebcsar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sehcsar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).
(2)L.uas lantai paling luas 336 m2 u n t u k pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m2 untu k pembangunan rumah swadaya. KETENTUAN PENUTUP PasaJ 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Ditetapkan di Tambolaka pada tangg 2 8 M e i 2 0 2 5 Diundangkan di Tambolaka p;' 28 Mei 2025 3 DAERAH, AU BEI H KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 025

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 15 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) ( I l

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) ( I l

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023