DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kerangka Strategi Sanitasi; Bab 3. Pemutakhiran; Bab 4. Pembiayaan; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 mengamanatkan Bupati/wali kota menyusun Dokumen (SSK) untuk melakukan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan Tahun 2022-2024 yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 mengamanatkan Gubemur dan Bupati/wali kota dapat melakukan inovasi pengembangan dalam menerapkan arah kebijakan dan strategi] Pembangunan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) scsuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah;
d.bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Sustainable Development Goals khususnya akses sanitasi layak di Kabupaten Sumba Barat Daya, maka perlu Percepatan Penetapan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2025-2029;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dari huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029; 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam wilayah daerah daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692); 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,] Menetapkan : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4 Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389); 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024; 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 Nomor 009) sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 Nomor 006); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Sumba Barat Daya
2.Kabupaten adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.
3.Strategi Sanitasi Kabupaten Sumba Barat Daya yang selanjutnya disebut SSK Daerah adalah suatu dokumen] perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029 yang disusun secara lengkap, luas, dan menyeluruh.
4.Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
5.Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2025 2029 bertujuan untuk pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. dalamke

Pasal 4

Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai:

a.instrurnen kebijakan pengembangan sanitasi daerah jangka menengah;
b.rencana peningkatan kinerja pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
c.media internalisasi program/kegiatan program/kegiatan Perangkat Daerah yang terkait Sanitasi Daerah;
d.acuan pengalokasian anggaran dalam APBD bagi program program peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi.t

BAB II

KERANGKA STRATEGI SANITASI

Pasal 6

(1)Kerangka Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten terdiri atas 6 (enam) Bab dan Lampiran dengan uraian sebagai berikut:
1. a.Bab I memuat pendahuluan
2. b.Bab II memuat profil sanitasi saat ini
3. c.Bab III memuat kerangka pengembangan sanitasi
4. d.Bab IV memuat strategi pengembangan sanitasi
5. e.Bab V memuat program, kegiatan, dan indikasi pendanaan sanitasi
6. f.Bab VI memuat monitoring dan evaluasi capaian SSK;
7. g.Lampiran memuat ringkasan eksekutif kajian ehra, ringkasan eksekutif kajian keuangan daerah dan perekonomian daerah, lembar kerja analisis area berisiko menggunakan instrument SSK, hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan.
(2)Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Sumba Barat Daya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMUTAKHIRAN

Pasal 7

(1)Strategi Sanitasi Kabupaten berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali serta disesuaikan 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun berkenaan.
(2)Peninjauan Kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten.
(3)Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Target dan capaian;
2. b.sasaran; dan
3. c.isu strategis yang berkembang.
(4)Dokuemn hasil peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Bupati.]

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksaan kebijakan Stategi Sanitasi Kabupaten dibebankan pada APBD dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. B AB V

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Ditetapkan di Tambolaka pada tanggal, O5 Maret 2025 --BUPA 1 ·-:-,�,DAYAr · Diundangkan di Tambolaka pada tanggal, o5 Maret 2025 . ± MAAAAARAT DAYA, 'l'" E . IS N . &ARA BERITA D~EPA »UPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR .02 TAHU 2025

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…