Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip� otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Provinsi/ Anggota DPRD Kabupaten/ Anggota DPRD Kota.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
7.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. � BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS Umum Pasal 2
(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
a.PNS dan Calon PNS;
b.Bupati dan Wakil Bupati;
c.Pimpinan dan Anggota DPRD;dan
d.PPPK.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) m el i p u tiPNS dalam jabatan:
a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
c.pengawas atau dalamjabatan yang setarajabatan pengawas;
d.fungsional utama;
e.fungsional ahli madya;
f.fungsional ahli muda;
g.fungsional ahli pertama;
h.fungsional penyelia;
1.fungsional mahir;
j.fungsional terampil;
k.fungsional pemula; dan
1.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tern pat penugasan. � Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya Pasal 3 ( 1 ) Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) terdiri atas:
a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan; dan
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam ha! gum yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan pengahasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) � bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(5)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya
(6)Penghasilan sebagaimana pada ayat ( 1 ) diberikan bagi CPNS meliputi:
a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan; dan
d.tunjangan umum;
Bagian Ketiga Pemberian Gaji Ketiga Belas