DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Bab 3. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Bab 4. Pendanaan; Bab 5. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 6. Ketentuan Lain-Lain; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
b.bahwa Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 1958 tentang dalam Wilayah Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun2. • • Mengingat Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 1 Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Menetapkan : Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAlAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LING KUN GAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. 2
3.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian • Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resm, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
5.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat POL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
6.Pakaian Dinas Harian Tenun Ikat Motif Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PDH Tenun Ikat Motif Daerah Nusa Tenggara Timur adalah Pakaian Dinas Harian menggunakan bahan tenun ikat motif daerah Nusa Tenggara Timur yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari hari.
7.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat POU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.
10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. 1 1 . Bupati adalah Bupati Sumba Barat Daya.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam menggunakan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.] 3

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi: a. b. C. d. e. f. g. PDH ' PDH Perangkat Oaerah Tertentu; PSL; PDL: ' POL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu; PDU: ' Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.PDH khaki ;
b.PDH kemeja putih;
c.PDH tenun ikat Motif daerah Nusa Tenggara Timur; dan
d.PDH batik.

Pasal 5

(I) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
b.PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukan ke dalam celana; dan
c.PDH khaki untuk wanita dapat menggunakan celana panjang saat melaksanakan tugas ke luar Daerah.

(2)PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada h ani ] senin dan selasa. 4
(3)Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1). PDH kemeja putih sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pirnpinan tinggi pratarna; dan
2. b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2). PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara • resm.
(3)Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalarn celana.
(4)PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)PDH tenun ikat motif daerah Nusa Tenggara Timur sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis, hari jumat.
(2)Pakaian khas Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan. 5
(3)Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah.

Pasal 8

PDH batik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d digunakan oleh ASN pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 9

(1)PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh Satuan Palisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran.
(2)PDH sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada: a. b. C. d. e. acara kenegaraan; • acara resm; perjalanan dinas ke luar negeri; acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan; pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
1. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, • sesual
(2)PSL dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.} 6
(3)PSL untuk ASN perempuan berupajas berwama gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwama sama dengan jas, dan sepatu hi tarn.
(4)Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan operasional di lapangan,pada saat situasi tertentu dan penugasan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…