DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Hari Kerja dan Jam Kerja; Bab 3. Pengendalian dan Pengawasan; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, kedisiplinan, peningkatan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dan terlaksananya ketentuan jam kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas, perlu mengatur mengenai jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Sumbba Barat Daya tentang Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Teriggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah\- diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 ten tang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara] Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9.Peraturan Presiden Nomor 2 1 Tahun 2023 tentang Harl Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2009 Nomor 10); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Brat Daya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022 Nomor 7). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA TENTANG HARi KERJA DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA B AB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Harl Kerja Perangkat Daerah adalah hari operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik. Harl Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Harl Kerja Pegawai ASN adalah harl melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN. Jam Kerja Perangkat Daerah adalah rentang waktu operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.

4.Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.
5.Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.
6.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
7.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sumba Barat Daya.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 1 1 . Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
13.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Disiplin Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Disiplin ASN adalah sikap dan perilaku ASN yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang undangan.
15.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pembinaan anak dari sejak lahir hingga usia 6 tahun. Pembinaan ini dilakukan sebagai bantuan perkembangan rohani danjasmani agar anak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
16.Sekolah Dasar yang untuk selanjutnya disingkat SD adalah pendidikan anak yang berusia 7 sampai 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya.} 1 7. Sekolah Menengah Pertama yang untuk selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD atau sederajat).
18.Rumah Sakit Umum Daerah yang untuk selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semuajenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialistik, hingga sub spesialistik yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah.

BAB II

HARi KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

(1)Harl Kerja bagi Perangkat Daerah ditetapkan:
1. a.5 (lima) hari kerja; dan
2. b.6 (enam) hari kerja.
(2)Harl kerja instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.
(3)Hari kerja instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu.

Pasal 3

(1)Hari Kerja sebanyak 6 (enam) Harl dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b berlaku bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja, Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu.
(2)Bagi Umat Muslim yang melaksanakan Sholat Jumat dapat menyesuaikan waktu Sholat.
(3)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur penugasanya secara berkelompok dan bergilir (shift) oleh masing masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)
(2)Jumlah Jam Kerja lnstansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.30 Wita - 15.00.
(3)Jam Krida Olah Raga dilaksanakan setiap hari Jumad selarna 30 menit sebelum jam kerja.
(4)Pegawai ASN yang melaksanakan Jam Kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan Jam Kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja Pegawai.
(5)Jam Kerja pada hari raya Ramadhan dan hari - hari besar lainnya akan di atur sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Rincian Jam Kerja untuk Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN yang menerapkan 5 (lima) Harl Kerja dalam 1 (satu) minggu ditetapkan sebagai berikut: Senin - Jumad Jam kerja pukul 07.30 - 15.00 WIB
(2)Jam Kerja pada Perangkat Daerah dan Pegawai ASN yang menerapkan 6 (enam) Harl Kerja dalam 1 (satu) minggu mengacu pada:
1. a.pengaturan jam kerja dengan sistem bergilir (shift) untuk unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam sehari termasuk hari libur; atau
2. b.pengaturan jam kerja tertentu yang ditetapkan sesuai jam operasional unit kerja yang bersangkutan. B AB IIl PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengaturan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintahan Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di delegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penerapan 5 (lima) Hari Kerja Dalam Satu Minggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 Nomor 1) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.}

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Ditetapkan di Tambolaka pada tan 23 April 2025 p/.,BUPATI BABARATDAYA, ( ONNUWULLA� Diundangkan di Tambolaka pada tanggal 23 April 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, SERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 009

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…