DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pengalokasian; Bab 3. Penyaluran; Bab 4. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa; Bab 5. Pelaporan Pertanggungjawaban; Bab 6. Sanksi; Bab 7. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 8. Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; •

2.Undang Undang Nomor 69 Tahun Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il 1958 tentang dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); •
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang • Menetapkan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD kepada setiap Desa;
(2)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 9.
(3)ADD untuk seluruh Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.41.341.067.300, (empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam puluh tujuh nbu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada 63 (enam puluh tiga) Desa dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:
1. a.Pengalokasian biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD;
2. b.Kebutuhan biaya operasional 22 (dua puluh dua) Desa Persiapan; dan
3. c.Dalam hal terdapat kelebihan anggaran setelah perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dibagi rata pada 63 (enam puluh tiga) Desa.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 3

(1)Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD pada rekening Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari besaran ADD setiap Desa.
(3)Penyaluran ADD bulan pertama dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan menyampaikan APB Desa kepada Bupati.
(4)Penyaluran ADD bulan kedua dan bulan berikutnya dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran bulanan dan laporan posisi kas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
(5)Rincian ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

•

(1)ADD digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang
1. a.penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
2. b.pembinaan kemasyarakatan Desa; Penggunaan ADD scbagaimana dimaksud pada ayat (), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa diruang publik atau dipapan pengumuman Desa yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 5

(l) Prioritas Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf a, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan antara lain :

a.penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b.tunjangan dan operasional BPD sebesar;
c.operasional pemerintah Desa;
d.operasional pemerintah Desa Persiapan;
e.penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
f.insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
g.honorarium tenaga administrasi Desa;
h.pendataan Desa;

(2)• •
1. i.penyelenggaraan musyawarah Desa;
2. j.pengelolaan informasi Desa;
3. k.penyelenggaraan perencanaan Desa; I. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
4. m.penyelenggaraan kerjasama antara Desa;
5. n.pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa;
6. o.Peningkatan kapasitas kepala desa dan Perangkat Desa berupa pelatihan, studi banding, bimbingan teknis; dan
7. p.kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
(2)Prioritas Penggunaan ADD untuk pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf b, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan antara lain
1. a.Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
2. b.Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; c, Pembinaan kerukunan umat beragama;
3. d.Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
4. e.Pembinaan lembaga adat;
5. f.Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
6. g.kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
(3)Pemenuhan kebutuhan prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 6

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar egiatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN PERTANGGUNOJAWABAN

Pasal 7

(I) Laporan pertanggungiawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungiawaban APB Desa.

(2)Laporan pengelolaan ADD disampaikan oleh Desa kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Asset Daerah.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
1. a.laporan realisasi penyerapan ADD secara berkala pelaksanaan penggunaan ADD yang disampaikan paling lambat tanggal 15 setiap bulan;
2. b.laporan realisasi penggunaan ADD tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya; dan
3. c.laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APB Desa;

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

(l) Setiap Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Sanksi sebagaimana ayat (1) diatas, dapat berupa : @ a . Desa yang pencairan ADDnya tidak dapat mencapai 100%, maka ADD tahun berikutnya akan dikurangi sejumlah SILPA.
1. b.Penundaan penyaluran ADD bagi desa:
  1. 1.terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungijawaban keuangan (SPJ);
  2. 2.sudah membuat/mengirimkan SPJ namun belum lengkap bukti pendukungnya; dan
  3. 3.tidak tertib administrasi. •

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(l) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.

(2)Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l) secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi tingkat Kecamatan.
(3)BPD melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa tentang APB Desa
(4)Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. • • •

BAB VIII

PENUT'UP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat. Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 6 ouorr 201¢ BUPATT SUMBA von I Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, % ouat+ 01, SEKRETARIS DAERAH BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2 Paraf Hierarki Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat %Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat ":, . . LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR TAHUN 2025 TANGGAL G aptar? 05 G TATA CA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESATENTAN : ARA NAMA DESA PAGU ADD DESA ANGGARAN PAGU ADD 2025 BHP ADD+BHP No INDUK DESA PERSLAPAN ' TANA RIGHU 11.036.867.900 178.837.200 11.216.696.100 126.000.000 11.341,696.100 ' Loo fy 670 410 800 178 837 200 849.248. 000,00 7000 000 856.248 000 2 Lolio Wano 617610 800 617610.800,00 7 000 000 624 610.800 3 Malat.a 639 210.800 639 210.800,00 7.000.000 646.210.800 • Ngadu Pad.a 622 410 800 622 410 800.00 7 000 000 629 410 800 5 Lingu Lango 630 810 800 630.810.800,00 7 000 000 637.810.800 6 Kara.a Nu 601410 800 601 410.800,00 7 000 000 808 410.800 7 Wa0Ka. 624 810.800 624.810.800,00 7 000.000 631.810.800 8 Wee Patol 697 393 600 697.393 500.00 7 000 000 604 393 500 9 Zal Kdu 617610 800 617610.800.00 7 000.000 624.610.800 10 Bonde Tera 628 410 800 628 410 800.00 7 000 000 635 410 800 1f Mau Ku 614 910 800 614.910.800,00 7.000.000 621.910.800 12 Lolo Tan 578 793 500 578793 500.00 7 000 000 585 793 500 13 Gare Nut Ur 671693.500 671.593 600,00 7 000.000 $78 593.600 14 Kare Nu Slat. 692 410 800 692 410 800.00 7000 000 599 410 800 15 Manu Mada 630.810 800 630.810.800.00 7000 000 637.810.800 16 El Loda 623 910 800 623 910.800.00 7 000 000 630 910.800 17 Kale.bu Ana Ka 695 593 500 595 593.500,00 7.000.000 602 593.500 18 Turon.a 678 743 500 578743 500.00 7 000 000 685 743 600 " Lou 6.408.136.300 647.731.300 6.966.867.600 63.000.000 6.018.867.600 ' Bera Doll 659 610 800 190 633 800 80.144 600.00 7 000 000 857 144 000 2 Dokka Kala 602 944 400 93 6068 200 696.562 600.00 7 000.000 703.552 600 3 Ta Rae 617610 80o 617610.800.00 7 000 000 624 610 800 4 Bai Ledo 621 800 000 621.800 000.00 7 000 000 628 800 000 5 Dedek8du 582210 800 82877 200 864.888.000,00 7.000.000 671888.000 6 Ubu Pede 636 610 800 86 713 000 722 323 800.00 7 000 000 729 323 800 7 f%en Ta 587 993.500 667.993.500,00 7 000.000 574 993.600 8 Ubu Raya 585 210 800 94 199 100 679409 900.00 7 000.000 686 409 900 • Mola 53.144 400 535.144 400.00 7000.000 542 144 400 '" WANUKAKA 8.536.392.500 276.589.000 8.810.961.600 98.000.000 8.908.961.500 f Kabk Lok.u 631.410 800 631.410.800.00 7000 000 638.410.800 2 HupuMad 622 935 800 92354 800 716 290 000.00 7 000 000 722 290 600 3 baud 627 210.800 77679.600 704 890.400,00 7.000.000 711.890.400 • ob8 Wat 810410 800 610410 800.00 7 000 000 817410.800 $ Wun 639 210 800 106.634 600 744.745.400.00 7000.000 761745 400 6 Panola 610410 800 610410 800.00 7 000 000 617410.800 7 Bai Lok 644 610 800 644.610.800,00 7000.000 661.610.800 8 Tara Mar 610410 800 810 410.800.00 7 000 000 817410800 9 Mano 576.810.800 676.810.800.00 7 000 000 583810.800 1 Ru 006810800 606 610 800.00 7 000 000 812610800 1f Rew Ra 570544 400 570.544 400.00 7 000.000 677544 400 12 Wei Mangora 594 210 800 594 210.800.00 7000 000 601.210.800 13 An Wolu 573.993 500 573.993.500.00 7000.000 680.993.500 14 Pai Rare 617610 800 617610.800.00 7000 000 624.610.800 • • • • 1v LAMBOYA 6.799.118.800 633.137.300 7.432.266.100 77.000.000 7.509.256,100 f Pabala Bawa 635.010 800 90.873.200 725.884.000.00 7.000.000 732 884.000 2 Wailibo 617010.800 90 569 600 701 580 400,00 7 000 000 714.580 400 3 Lamboy.a Bawa' 629. 610.800 86 692400 716.303.200.00 7.000.000 723.303.200 • Watu Karee 640 410 800 66 860 800 707 271.600.00 7 000 000 714271600 5 Kabu Krul 623 610 800 89 287 500 712898 300,00 7 000.000 719898.300 • aja.a 608 610 800 104 643 300 713264 100,00 7 000.000 720 254 100 7 Sodana 606 210.800 606.210.800,00 7 000.000 613.210.800 • Laboy8 Dete 646 410 800 646.410 800.00 7 000 000 653.410.800 • fRigu Para 578 610.800 104 210 500 682 821.300,00 7.000 000 689.821.300 10 Bodo Hula 608 610 800 608 610.800.00 7 000 000 615610800 1f Pala Mok.o 605.010.800 605.010.800.00 7.000.000 612010800 V KOTA WAIKABUBAK 4.480.692.980 103.103.400 4.683.696.380 49.066.000 4.632.762.380 ' Koda.a 650 010 800 650 010 800.00 7 000 000 657.010.800 2 Te0baa 697 345 400 697.345 400,00 7 000 000 704.345.400 3 Kalmbu /Kuni 640 410 800 640 410 800,00 7 000 000 847 410.800 d $oba Rae 653 610.800 103 103 400 756.714 200.00 7 000.000 763.714.200 5 La.pale 661793 680 $61 793 580,00 7 066 000 658 859 580 • Mou Wamnaring 853 010. 800 853. 010.800,00 7 000 000 660.010.800 7 Puu Maw0 634 410 800 634 410 800.00 7 000 000 641 410.800 VI LABOYA BARAT 2.600.043.200 301.481.420 2.901.624.620 28.000.000 2.929.624.620 f we Tan8 851 210 800 80 048 300 731 269 100,00 7 000 000 738 269 100 2 Gauna 660 210.800 221.433.120 881 .643 920.00 7 000. 000 888 643 920 3 %ti.ala Det 60 610 800 650 610 800.00 7 000 000 6857 610800 4 Hr0r8Kl. 638 010 800 638. 010.800,00 7 000 000 646 010.800 JUMLAH 38.860.141.680 2.039.869.620 40.900.001.300 441.066.000 41.341.067.300 ,. Is DADE • Pf ltd Sekretaris Da6rah Kab Sumba Barat Asisten Pererintahan dan Kesra la Kepala Bagian Hukum Kepala Dina PD Kab Sumba Barat "'- •

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…