DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prioritas Penggunaan Dana Desa; Bab 3. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; Bab 4. Publikasi; Bab 5. Pelaporan; Bab 6. Pembinaan; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(4)Dalam hal desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
1. a.kehilangan mata pencaharian;
2. b.mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
3. c.tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
4. d.rumah tangga dengan anggota Tunggal lanjut usia; dan/atau
5. e.perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1I (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
(6)Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainya yang bersumber dari Kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah. Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa desertai dengan berita acara kesepakatan musyawarah desa.

Pasal 4

(1)Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) diberikan dengan besaran RRp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiapbulan.
(2)Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan perkeluanga penerima manfaat.
(3)Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk tiga bulan secara sekaligus.

Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan;

a.adaptasi dampak perubahan iklim;
b.mitigasi perubahan iklim; dan
c.pengembangan desa ramah lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangan desa.

(7)
(5)•

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar Kesehatan skala desa termasuk stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan meliputi;

a.Promosi dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
b.Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
c.Promosi pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit masalah Kesehatan jiwa; dan
d.Pengembangan pelayanan dasar Kesehatan sesuai kewenangan desa.

Pasal 7

(1)Prioritas penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [l) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek :
1. a.ketersediaan pangan di Desa;
2. b.keterjangkauan pangan di Desa; dan
3. c.pemanfaatan pangan di Desa.
(2)Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dengan berbasis potensi local serta kerjasama desa dan antar desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan desa dan kawasan perdesaan.
(3)Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis ditingkat desa.
(4)Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Program ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
(5)Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa. Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa Bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat lainnya dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bagi Desa yang belum memiliki BUM Desa.
(7)Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf e digunakan untuk pengembangan desa wisata, desa devisa dan desa argoekonomi atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan desa lainnya sestuai karakteristik desa.

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi desa serta pengembangan desa digital. • (6( • •

Pasal 10

(I) Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal desa.

(2)Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (Lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
(3)Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 1

l Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf h meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

Pasal 12

(1)Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (4) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. [2) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: a, koordinasi;
1. b.kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
2. c.kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa.

Pasal 13

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

Pasal 14

(1)Prioritas penggunaan Dana Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf h dilaksanakan secara swakelola.
(2)Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan dengan cara kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
(3)Swakelola scbagaimana dimaksud pada ayat (l) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…