DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Bab 3. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Bab 4. Pendanaan; Bab 5. Ketentuan Lain-Lain; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Sumba Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sumba Barat; Barat tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Menetapkan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINASAPARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT. tentang Republik

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Pakaian Dinas adalah pakaian seragarn yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.

2.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3.PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
5.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalarn menjalankan tugas operasional di lapangan.
6.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Carnat dan Lurah yang dipakai dalarn melaksanakan upacara.
7.Pakaian tenun motif khas daerah adalah pakaian dinas harian yang berbahan kain tenun motif daerah Sumba Barat.
8.Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10.Bupati adalah Bupati Sumba Barat. 1 1 . Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

( 1) ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja.

(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

a.PDH;
b.PDH pada perangkat daerah tertentu;
c.PSL;
d.Pakaian Dinas Lapangan;
e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
g.PDU camat dan lurah; dan
h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.PDH khaki;
b.PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
c.PDH tenun motif khas daerah

Pasal 5

(1)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
2. b.PDH khaki lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional, baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi PD H se bagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

( 1 ) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)PDH tenun motif Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis danJumat.
(2)PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan ASN pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(3)Pakaian khas daerah atau Pakaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan ASN pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
(4)Penggunan pakaian khas daerah atau Pakaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan kepala daerah.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH tenun motif daerah digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

(1)PDH penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
2. b.PDH Pemadam Kebakaran; dan
3. c.PDH Perhubungan.
(2)Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(3)Penggunaan PDH Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Perhubungan bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

(1)PSL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat pada :
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
(2)PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hi tam.
(3)PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hi tam.
(4)Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2008