DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Bab 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
b.bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil KepaJa Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang biaya biaya penunjang operasionaJ Kepala Daerah dan Wakil KepaJa Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025; 1 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 2 8 6 4 Dipindai dengan Cam Scanner
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2 0 1 9 N omor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 96);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 4 ); \ ( Dipindai dengan CamScanner I I P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n Sumba Tengah Nomor I Tahun 2024 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Dacrah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 1 ), 1 2. Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 5); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumba Tengah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Dae rah dan Wakil Kepala Dae rah.

BAB II

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) paling rendah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh limajuta rupiah) dan paling tinggi scbcsar 3% (tiga pcrscratus); \ besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah ditentukan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai bcrikut: I. G Dipindai dengan CamScanner 2. 3. 4. 5. 6. di atas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) s/d R p . 1 0. 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp.150.000.000, (scratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi scbesar 2% (dua perscratus); di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) s/d Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) paling rcndah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi scbcsar 1,50% (satu koma lima nol perseratus); di atas Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) s/d Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.300.000.000,- (tiga ratusjuta rupiah) dan paling tinggi scbesar 0,80% (no! koma delapan no] perseratus); di atas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) s/d Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi scbcsar 0,40% (nol koma empat nol perseratus); di atas Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma satu lima perseratus).

Pasal 3

Data yang digunakan sebagai dasar penentuan biaya penunjang operasiona1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah 2 (dua) tahun sebelum yaitu tahun 2023 dari tahun anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp.26.200.953.048,39 (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen)

Pasal 4

Klasifikasi biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3, maka biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan berdasarkan pasal 2 ayat (4) yaitu paling rendah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol perseratus).

Pasal 5

Penggunaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan proporsi sebagai berikut:

(1)Bupati 60% dari biaya penunjang operasional kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(2)Wakil Bupati 40% dari biaya penunjang operasional kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -4 j K Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

dP�ratdurankBupati Kabupaten Sumba Tengah ini mulai berlaku pada tanggal 1 u ns an g. an . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Waibakul Pada tanggal 1 6 Januari 2025 de., MB TENGAH,, � RUPIDARA Diundangkan di Waibakul pada tanggal 1 7 Januari 2025 e SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH, BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 1 J ( Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…