menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sambali Loku Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah Kabupaten Sumba Tengah. 1 . Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 tetang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 9 1 4 ) ;
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)/3 Dipindai dengan Cam5canner
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2 0 1 6 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor
1038);
5.Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor I Tahun 2 0 1 7 tentang Pcnataan Dcsa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 155);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 0 0 1 1 ) ;
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SAMBALI LOKU KECAMATAN UMBU RATU NGGAY TENGAH KABUPATEN SUMBA TENGAH. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal I DaJam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Batas adaJah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas aJarn maupun batas buatan.
2.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada pennukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3.Penegasan batas Desa adaJah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik titik koordinat batas Desa.
4.Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasiaJ Jainnya sebagai pendukung.
5.Peta Batas Desa adaJah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
6.Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
7.Skala adalah perbandingan jarak suatu unsur di alas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8.Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
9.Bupati adaJah Bupati Sumba Tengah.
10.Kecamatan adalah wilayah kerja dari daerah kabupaten sebagai perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
1 1 . D esa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama Jain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati , dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.$, Dipindai dengan Cam5canner 2.Pememintah pesa adalah Kepal� Desa atau yang disebut dengan nama lain ibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.