DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 3. Pembayaran; Bab 4. Pendanaan; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 2 5 .

Pasal 1

Dalam Perturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemeritah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1 9 4 5 .

2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara Jainya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS ADALAH Pegawai yang baru lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipilbelum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen). Dipindai dengan Cam5canner
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerin tahan. 7 . Hari Raya adalah hari raya Jdul Fitri. Umum Pasal 2 ( I ) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:

a.PNS dan CPNS;
b.Bupati dan Wakil Bupati;
c.Pimpinan dan anggota DPRD;
d.Pimpinan BLUD;
e.Pegawai non-ASN pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
f.PPPK.

(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi PNS dalam Jabatan :
1. a.Pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan I. pelaksana.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

(I) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) terdiri a ta s :

a.gaji pokok;
b.tunjangan Keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan dan tunjangan umum; dan \ g Dipindai dengan CamScanner
e.tambahan pcnghasilan paling b n n y u k c b c s u r y n n y diterimu d a l u m I ( s a t u ) b u l a n D u g i i n s t a n s i Pemerintah Daerah y a n g m e m b e r i k a n t m b u h u penghasilan d e n g a n m e m p e r h u t i k a n k e m n m p u u t n apasitas fiskal D a c r a h dun sesuui d e n y u m k e t e n t u n n p e r a t u r n n perundnng u n d a n g a n ,

(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber d n r i anggaran pendapatan dun belanjn Ducrah t i d a k diberikan tambahun p e n g h a s i l a n peguwni s c b a a i m a n n dimaksud pada ayat ( 1 ) h u r u f c, d a p a t d i b e r i k a n p a l i n y banyak sebesar t u n j a n g a n profesi guru a t u u p a l i n g banyak sebesar tambahan p e n g h a s i l a n guru ASN y a n g diterima dalam I (satu) b u l a n .
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga bclas bagi pimpinan dan anggota DPRD, paling banyak scbesar a k u m u l a s i dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan DPRD sesuai dcngan k c t c n t u a m peraturan perundang-undangan yang mengatur h a k keuangan dan administratif p i m p i n a n dan ungot DPRD.
(4)Tunjang Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi: a pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan b pegawai non ASN ASN yang bertugas pada i n s t a n s i Pemerintah Daerah yang mencrapkan pol pengclolaan keuangan B L U D , paling banyak diberikan scbesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS puda BLUD terscbut yang pangkat, j a b a t u n , peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara,
(5)Tunjangan Hani Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari I(satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bckerja yang mengacu pada besaran penghasilan I (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari I (satu) b u l a n kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, t i d a k diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari (satu) bulan kalender sebelum tanggal I J u n i Tahun 2025, tdak diberikan gaji ketiga b e l a s . 4 g Dipindai dengan Cam9canner
(6)Dalam ha! penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
(7)Tunjangan Hari Raya sebagaiman dimaksud pada ayat ( l ) diberikan bagi CPNS meliputi :
1. a.80% (delapan puluh persen ) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam l (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari raya. BAB )I] PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya untuk ASN, pensiunan, penerima pensiun clan penerima tunjangan dibayarkan untuk waktu paling cepat 1 5 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebaga.imana dimaksud pada ayat ( 1 ) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) didasarkan pad a besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji ketiga belas sebaga.imana dimaksud dalarn Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.4 G Dipindai dengan CamScanner ( ♦ Pas.l o Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan atau
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 0 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada paratur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 0 Tahun 2024) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Ditetapkan di Waibakul, Pada tanggal Maret 2025 � <huPATI SUMBA TENGAH}.'1 "\ PAULUS S.K. LIM Diundangkan di Waibakul, Pada Tanggal 19Maret 2025 H KABUPATEN SUMBA TENGAH • .3¥ BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH T A H U N 2024 NOMOR K Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…