DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi keadaan luar biasa, keadaan darurat sehingga beberapa Program dan Kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah yang dianggap penting dan mendesak sehingga waktu pelaksanaannya dilakukan sebelum penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka beberapa kegiatan tersebut dipandang perlu untuk ditambahkan penganggarannya pada anggaran mendahului perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 -4 Mengingat ... Dipindai dengan Cam Scanner Mengingat I . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tcntang Pembentukan Dacrah Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); {
8.Pera tu ran.. Dipindai dengan Cam Scanner Memperhatikan Menetapkan
8.Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tohun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 4);
9.Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tegah Nomor 4 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 1); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 Nomor 5);
12.Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 Nomor 76). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025. -4 Pasal I .. . . Dipindai dengan CamScanner Pasul I Bcberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tcngah Tahun 2024 Nomor 76), diubah scbagai berikut : 1 . Kctentuan dalam Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 699.528.832.581 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.103.915.763.000 (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.595.613.069.581 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer;
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. 2.Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah sebagai berikut:

Pasal 4

( 1 ) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.29.126.965.939 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp.42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.29.168.965.939 (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri alas:

a.pajak daerah;
b.retribusi daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.9.497.955.179 (Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) tidak mengalami perubahan.
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp.4.184.222.000 (Empat Milyar Seratus Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.4.226.222.000 (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). -4
(4)Hasil.... Dipindai dengan Cam Scanner
(4)Hasil pengelolaan kckayaan ducrah yang dipisahkan scbagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf c, direncanakan scbesar Rp.2.765.269.860 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dclapan Ratus Enam Puluh Rupiah) tidak mengalami pcrubahan.
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah scbagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf c, direncanakan scbesar Rp.12.679.518.900 (Dua Betas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) tidak mengalami perubahan.

3.Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan huruf a diubah sebagai berikut:

Pasal 7

( 1 ) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3, direncanakan sebesar Rp.4.184.222.000 (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Em pat Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.4.226.222.000 (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a.Retribusijasa umum Rp.420.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.462.000.000 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah);
b.Retribusijasa usaha Rp.3.514.222.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
c.Retribusi perizinan tertentu Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan.
1. 4.Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan huruf a diubah sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(1)huruf a,sebesar Rp.420.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.462.000.000 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.retribusi pelayanan kesehatan Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) bertarnbah sebesar Rp.42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.342.000.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah);
2. b.retribusi pelayanan Persarnpahan/Kebersihan Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan;
3. c.retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan.
(2)Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf b, sebesar Rp.3.514.222.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah),terdiri atas:
1. a.retribusi ... Dipindai dengan Cam Scanner
2. a.retribusi pemakaian kckuyaan dacrah Rp.2.560.222.000 (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
3. b.retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan;
4. c.retribusi terminal Rp.0 (nihil) tidak mengalami perubahan;
5. d.retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp.884.000.000 (Delapan Milyar Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan.
(3)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), terdiri atas:
1. a.retribusi persetujuan bangunan gedung Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan.
  1. 5.Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut:

Pasal 12

( 1) Anggaran pendapatan transfer tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.664.843.674.885 (Enam Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp.103.957.763.000 (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.560.885.911.885 (Lima Ratus Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat;
b.pendapatan transfer antar daerah.

(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.651.688.319.000 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.103.957.763.000 (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.547.730.556.000 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp.13.155.355.855 (Tiga Belas Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) tidak mengalami perubahan.{

6.Ketentuan.... Dipindai dengan Cam Scanner
6.Ketcntuan dalam Pasal 1 3 ayat ( 1 ) huruf a diubah sebagai berikut:

Pasal 13

( 1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan Rp.651.688.319.000 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Enarn Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Betas Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.103.957.763.000 (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.547.730.556.000 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enarn Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a.dana perimbangan Rp.577.143.923.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.103. 957. 763.000 (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enarn Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.473.186.160.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Enarn Juta Seratus Enarn Puluh Ribu Rupiah);
b.dana desa Rp.60.4 76.241.000 (Enarn Puluh Milyar Em pat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
c.insentif fiskal Rp.14.068.155.000 (Empat Belas Milyar Enarn Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.
1. 7.Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d diubah sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a,direncanakan sebesar Rp.577.143.923.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.103.957.763.000 (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.473.186.160.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Rp.3.544.099.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.
2. b.dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU) Rp.380.079.279.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.42.824.109.000 (Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.337.255.170.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah); \
3. c.d a n a . . . . Dipindai dengan Cam Scanner
4. c.dana transfer khusus - dana alokasi khusus (OAK) Fisik Rp. l 10.825.046.000 (Seratus Scpuluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) bcrkurang scbesar R p . 6 1 . 790.360.000 (Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) schingga menjadi Rp.49.034.686.000 (Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);
5. d.dana transfer khusus - dana alokasi khusus (OAK) Non Fisik Rp.82.695.499.000 (Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.656.706.000 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.83.352.205.000 (Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah).
  1. 8.Ketentuan dalam Pasal 17 diubah sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.714.528.832.581 (Tujuh Ratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Rp.103.915.763.000 (Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.610.613.069.581 (Enam Ratus Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 9.Ketentuan dalam Pasal 18 ayat ( 1 ) , ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat

(5)diubah sebagai berikut:

Pasal 18

( 1) Anggaran belanja operasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, direncanakan sebesar Rp.467. 761.170. 937 ,80 (Em pat Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Dela pan Puluh Sen) berkurang sebesar Rp.9.886.529.517,80 (Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.457.874.641.420 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah; dan \
d.belanja.... g Dipindai dengan CamScanner
d.bclanja bantuan sosial.

(2)Bclanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, direncanakan scbcsar Rp.276.668.997.490,80 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Scmbilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah Delapan Puluh Sen) berkurang sebesar Rp. 1.008.954.667,80 (Satu Milyar Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.275.660.022.823 (Dua Ratus Tujuh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.178.942.977.193 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp.27.792.574.850 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp.151.150.402.343 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, direncanakan sebesar Rp.9.233.216.254 (Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.9.183.216.254 (Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp.2.916.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.18.965.000.000 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.21.881.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).

10.Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp.276.668.997.490,80 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah Delapan Puluh Sen) berkurang sebesar Rp.1.008.954.667,80 (Satu Milyar Delapan Juta Scmbilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.275.660.022.823 (Dua Ratus Tujuh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);, yang terdiri atas:
1. a.gaji dan tunjangan ASN;
2. b.tambahan penghasilan ASN; \.
3. c.gaji.... Dipindai dengan CamScanner
4. c.gaji dan tunjangan DPRD;
5. d.gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
6. e.penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
7. f.belanja pegawai BOSP.
(2)Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, direncanakan scbesar Rp.225.438.330.1 16,80 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah Delapan Puluh Sen) berkurang sebesar Rp.896.440.167,80 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Sen) sehingga menjadi Rp.224.541.889.949 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
(3)Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.41.414.864.000 (Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.112.514.500 (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp.41.302.349.500 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
(4)Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) h u ru fd, direncanakan sebesar Rp. 7 .225.000.000 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan;
(5)Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, direncanakan sebesar Rp.337.843.374 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Em pat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) tidak mengalami perubahan;
(6)Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.410.880.000 (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
(7)Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.1.842.060.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan. 1 1. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat ( 1 1 ) dan ayat (12) diubah sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…