DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tujuan, Ruang Lingkup dan Azas; Bab 3. Pembentukan Tim Koordinasi Beasiswa Miskin; Bab 4. Identifikasi Penerima Beasiswa Miskin; Bab 5. Strategi dan Program; Bab 6. Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa Mahasiswa Miskin; Bab 7. Pelaksanaan Pembiayaan Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin; Bab 8. Tata Cara Berakhirnya Beasiswa; Bab 9. Pengawasan; Bab 10. Peran Serta Masyarakat; Bab 11. Pembiayaan; Bab 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengangkat harkatmartabat warga Masyarakat yang dalam kemiskinan merupakan tanggungjawab melalui berbagai program yang mamnpu mernunjang pemerintah daerah kemandirian Masyarakat miskin sehingga terlepasdari belenggu kemiskinan; C. bahwa
b.bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber dayamanusia Sumba Tengah yakni anak-anak yangberasal dari keluarga miskin, maka perlu diberikan kesempatan bagi mahasiswa dan/atau mahasiswayang berasal dari keluarga tidak mampu (MISKIN) di Kabupaten Sumba Tengah untuk Pendidikan pada jenjang Pendidikan tinggi; melanjutkan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a dan huruf b perlu menbentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa dari keluarga Miskin di Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679); 2.. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakit Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3206);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukumn Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DGASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA MISKIN DIKABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB I

KERTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengarn :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
3.Bupatiadalah Bupati Sumba Tengah. /
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD,adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupateen Sumba Tengah.
6.Kesejahteraan rakyat adalah kondisi dimana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara terpenuhi, memungkinkan mereka hidup layak dan mengembangkan diri, serta melaksanakan fungsi sosialnya.
7.Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat adalah upaya yang terpadu, terarah dan bekelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan mnasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
8.Miskin adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka antara lain kebutuhan pangan, tempat tingggal, pakaian, Pendidikan dan Kesehatan.
9.Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
10.Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, yang membentuk unit sosial terkecil dalam masyarakat dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga.
11.Warga miskin adalah warga yang tidak mampu mermenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yang berdomisili di Kabupaten Sumba Tengah.
12.Program Beasiwa bagi Mahasiswa Miskin adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mnengatasi/ menanggulangi ketidakmampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan anak anaknya ke jenjang Pendidikan tinggi. 13.Mahasiswa yang selanjutnya disebut mahasiswa miskin dari Sumba Tengah adalah anak-anak yang berasal keluarga yang berkategori warga miskin di Kabupaten Sumba Tengah.
14.Beasiswa adalah biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Sumba Tengah kepada anak-anak berasal dari keluaraga yang berkategori warga miskin di Kabupaten Sumba Tengah untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri maupun luar negeri. 15.Calon Mahasiswa adalah siswa yang berasal keluarga yang berkategori warga miskin di Kabupaten Sumba Tengah dan telah menyelesaikan Pendidikan pada Tingkat Menengah Atas/Umum/sederajat yang memiliki kemampuan dan kecakapan serta berprestasi telah menunjukkan kemampuannya dalam bidang akademik.
16.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah. 17.Tim Koordinasi Beasiswa Miskin yang selanjutnya disingkat TKBM adalah forum lintas pelaku diKabupaten Sumba Tengah sebagai wadah koordinasi pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin bertanggungjawab kepada Bupati.
18.Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat. yang
19.Rekomendasi adalah surat persetujuan kepada calon dan/atau mahasiswa yang akan mengikuti program beasiswa Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah kepada calon mahasiswa dan atau mahasiswa yang berasal dari keluarga yang berkategori warga miskin di Kabupaten Sumba Tengah.
20.Perguruan Tinggi adalah universitas, institut, sekolah tinggi, akademi atau sederajat yang terakreditasi. /
21.ljazah adalah tanda bukti tertulis yang diakui/ dihargai diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri atau yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat 1zin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan nasional atau pejabat lain Vang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan Pendidikan yang menunjukkan telah berhasil lulus menempuh dan menyelesaikan seseorang Pendidikan formal.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Pasal 2

(1)Pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan bantuan sosial bagiwarga miskin.
(2)Ruang lingkuppenyelenggaraan meliputi :
1. a.pembetukan Tim Koordinasi Beasiswa Miskin;
2. g.pengawasan;

Pasal 3

b.identifikasi penerima bea siswa miskin;
e.pelaksanaan pembiayaan; C. strategi dan program beasiswa;
i.pembiayaan.
d.hak dan kewajiban mahasiswa miskin; h.peran serta masyarakat; dan
f.tata cara berakhirnya beasiswa;

Pasal 4

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin berdasarkan asas adil dan merata, partisipasif, demokratis, koordinatif/ keterpaduan,tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BEASISWA MISKIN

Pasal 5

(1)Bupati berwenang membentuk TKBM
(2)TKBM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beserta kesekretariatannya dan kelompok kerja.
(3)Struktur organisasi, keanggotaan, tugas, fungsi, tanggungjawab TKBM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

IDENTIFIKASI PENERIMA BEASISWA MISKIN

Pasal 6

(1)Identifikasi Calon Mahasiswa Miskin dilaksanakan melalui pendataan pada setiap Sekolah dengan mempertimbangkan hasil Nilai Ujian Nasional berdasarkan Nilai tertinggiTingkat Provinsi.
(2)Identifikasi Calon Mahasiswa Miskin dilaksanakan melalui pendataan pada setiap Sekolah dengan mempertimbangkan Nilai laporan hasil Pendidikan setiap semester dari kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga).
(3)Hasil identifikasi calon mahasiswa Miskin yang dilakukan oleh TKBM harus memperhatikan rekomendasi dari Kepala Sekolah.

Pasal 7

hak

(1)Identifikasi Mahasiswa Miskin dilaksanakan melalui pendataan pada setiap Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagi berikut:
1. b.Keterangan Aktif Kuliah dari kampus; dan
2. a.Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa semester I, II dan IlI, IV minimal 2,75;
(2)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKBM melalui kelompok kerjanya dengan memperhatikan Tingkat pendapatan keluarga yang dibuktikan dengan keterangarn miskin dari tokoh agama setempat.

Pasal 8

(1)Pendataan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan kalender.
(2)Pendataan dilakukan minimal1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
(3)Pendataan dapat dilaksanakan bersamaan dengan program pencatatan kependudukan lainnya. k Apabla dundikasikan telah terjadi peningkatan secara tajam jumlah mahasiswa miskin pada skala daerah atau wilayah tertentu, Bupati dapat memerintahkan secara langsung untuk melakukan pemerksaan dan pengkajian datamahasiswa miskin.
1. a.KTP. Hasil pendataan dijadikan sebagai database yang menjadi dasar dalam penerimaan pedaftaran beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin.
2. b.Kartu Keluarga;

Pasal 9

d.Rekening mahasiswa;

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…