DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Infrastruktur Manajemen Risiko; Bab 3. Proses Manajemen Risiko; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentarng Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;

1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l655);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per- 1326/ KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah Sistem
5.Peraturan Kepala Badan Pembangunan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/ D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796); Menetapkan : PERATURAN MEMUTUSKAN : BUPATI Kabupaten MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBATENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TENTANG Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Sumba Tengah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah.
2.Bupati adalah Bupati Sumba Tengah. PENERAPAN Daerah
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
5.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
6.Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang mneliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko.

Pasal 2

7.Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu.
8.Unit Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses Manajemen Risiko di Daerah.

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mneningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui Manajemen Risiko./ Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.infrastruktur Manajemen Risiko; dan

Pasal 3

D. proses Manajemen Risikodi lingkungan Pemerintah Daerah.

a.budaya Risiko; INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
b.struktur Manajemen Risiko; Risiko;

Pasal 4

c.sistem informasi Manajemen Risiko; dan
d.anggaran Manajemen Risiko. pengintegrasian organisasi;

(1)Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama sekelompok orang dengan tujuan yang sama.

Pasal 5

(2)Wujud pelaksanaan budaya Risiko dilakukan dalam bentuk:
1. a.komnitmen pimpinan;
2. b.pengintegrasian manajemen insiden ke dalam Manajemern Manajemen Risiko dalam proses bisnis
3. d.penyampaian informasi yang berkelanjutan mnengenai Risiko;
4. e.tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh pegawai; oleh
5. f.kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan risiko;
6. g.penghargaan terhadap ketepatan pengambilan Risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
7. h.ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.
(3)Pembangunan budaya Risiko dilaksanakan melalui tahap:
1. a.peningkatan kesadaran berbudaya Risiko;
2. b.manajemen perubahan budaya Risiko organisasi; dan C. penyempurnaan budaya Risikoorganisasi.
3. a.lini pertama;
(2)Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah sebagainmana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konsep tiga liniterdiri atas:
1. b.lini kedua; dan
2. c.lini ketiga.

Pasal 6

a dilaksanakan oleh:

(1)Lini Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (2) huruf
1. a.pemilik Risiko; dan
2. b.pengelola Risiko.

Pasal 7

(2)Lini Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko.
(3)Lini Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh unit pengawas intern.

Pasal 8

() Pemnilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah Bupati dan/atau pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya.

(2)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pemilik Risiko untuk tingkat Pemerintah Daerah yaituBupati;
2. b.pemilik Risiko untuk tingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu kepala Perangkat Daerah.
(3)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
1. a.memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. b.menentukan tingkat selera Risiko yang tepat;
3. c.mengintegrasikan Manajemen RisikO ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4. d.menyampaikan laporan penyelenggaraarn Manajemen Risiko yang disusun pengelola Risiko kepada unit Manajemen Risiko.

Pasal 9

(1)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah pejabat yang ditunjuk sebagai pernanggung jawab Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah masing- masing.
(2)Pengelola Risikosebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengelola Risiko tingkat Pemerintah Daerah:
2. b.pengelola Risiko tingkat eselon II. () Penpelola Risiko sechsysumana dimaksurl parla nyat () hertanggung jawab untuk: identifikasi dan 4nalisis Hisiko dalarn regjster dan peta Risiko; dan iengarlrminist rasikarn
3. b.menyelenygarakan dan pengendalia) dan pemantauarn Wisiko Erta rnenuangkannya IEnydministrasikary dalam rencana tindiak penpendalian; kegjatan a, menyeleyyurakan C, menyelenggaraka) Calatan historis st1s peristiwa Risiko yang terjadi dan mcnuanykannys ke dalarn lapor an peristiwa Risiko,dan d. melaporkan hasil penyelnyyraan Manajernen Risiko kepada pemilik Risiko sctiap triwulan dan t ahunan.
(1)Unit Manajemen Risiko tscbayairnana dirmaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) adalah unit penyelenyHara Manajernen Risiko yang ditunjuk untuk menyoordinasikan proscs Manajernen Risiko di Daerah. pengembangan Daerah.
(2)Unit Manajemen Risiko sebayaimana dirnaksud pada ayat (l) adalah badan perencanaan pernbangunan, penelitian dan memilikitugas:

Pasal 10

(3)Unit Manajemen Risiko scbayairnana dirmaksud pada ayat (1)
1. a.memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;b. mcmantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;C. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audít atas Manajemen Risiko;
2. d.memberikan umpan balik berupa usulan atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajernen Risiko oleh unit pemilikRisiko; C. menyusun laporan tríwulanan pemantauan Manajemen Risiko; proses seluruh Perangkat Dacrah; dan dan tahunan
3. f.memberikan sosialisasi terkait Manajermen Risiko kepada
4. g.memvalidasi usulan Risiko baru dari unit permilik Risiko.

Pasal 11

berbasis Risiko.

(1)Unit pengawas intern sebagairmana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat
(3)adalah aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah. kegiatan
(2)Unit pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern
(3)Unit pengawas intern scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. b.melakukan evaluasi proses Manajernen Risiko;
2. a.memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko telah sesuai dengan peraturan perundang undangan; C. melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko kunci,
3. d.melakukan reviu atas pengelolaan Risiko kunci; dan C. mermberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat (*) Apabila diperlukan, unit pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan:
4. a.fasilitasi identifikasi Risiko dan evaluasi Risiko; dan/atau
5. b.saran kepada manajemen dalam melakukan respons Risiko. () Pengawasan intern berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan derngan keputusan Bupati.
(1)Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu pemilik Risiko, pengelola Risiko, unit Manajemen Risiko, dan unit pengawas intern dalam proses Manajemen Risiko.
(2)Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Manajemen Risiko.
1. a.membangun budaya Risiko; Sistemn informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 12 dimanfaatkan untuk:

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…