Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkanidentitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas
2.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3.PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmni keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
5.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
6.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
7.Pakaian tenun motif khas daerah adalah pakaian dinas harian yang berbahan kain tenun motif daerah Sumba Tengah.
8.Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10.Bupati adalah Bupati Sumba Tengah. Urusan
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerjapada instansipemerintah
(1)ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:
b C bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. PDH; f. PSL;
d.Pakaian Dinas Lapangan;