DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Bab 3. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Bab 4. Ketentuan Lain-Lain; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, kepala daerah menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas ASN paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diundangkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- n Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH. kedinasan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkanidentitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas
2.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3.PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmni keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
5.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
6.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
7.Pakaian tenun motif khas daerah adalah pakaian dinas harian yang berbahan kain tenun motif daerah Sumba Tengah.
8.Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 10.Bupati adalah Bupati Sumba Tengah. Urusan
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerjapada instansipemerintah

(1)ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi: b C bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. PDH; f. PSL;
1. d.Pakaian Dinas Lapangan;

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA PDH pada perangkat daerah tertentu; tertentu;

e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah
g.PDU camat dan lurah; dan

Pasal 3

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;

h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. C PDH tenun motif khas daerah

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.PDH khaki;
b.PDH kemeja putih, celana/rok hitam;dan

Pasal 5

(1)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.PDH khaki kemeja lengan panjang/ pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggimadya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
2. b.PDH khaki lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional, baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. n
(1)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

Pasal 6

a.PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalamn celana.
(4)PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)PDH tenun motif Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis dan Jumat.

Pasal 7

(2)PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan ASN pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(3)Pakaian khas daerah atau Pakaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan ASN pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
(4)Penggunan pakaian khas daerah atau Pakaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan kepala daerah. Bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH tenun motif daerah digunakan pada hari Sabtu. C.

Pasal 8

PDH Perhubungan.

(1)PDH penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufb terdiri atas:

Pasal 9

a.PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
b.PDH Pemadam Kebakaran; dan

(2)Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(3)Penggunaan PDH Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Perhubungan bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat M pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentudalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun. a.
(1)PSL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah pada:
1. b.acara resni; C d

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 35 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024