DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 - 2028

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan untuk peningkatan efesiensi dan efektifitas layanan public sebagai Upaya untuk mendukung transparansi dalam system pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk memberikan acuan bagi unit kerja dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam menyelenggarakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah perlu menyusun Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi pemerintah Kabupaten Sumba Tenga _ g Dipindai dengan Cam Scanner d bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan B u p a t i Sumba Tengah tentang Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 2028; I . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
5.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); g Dipindai dengan CamScanner
6.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 4 4 , Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 O. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); l l . Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ten tang Sis tern Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); H Dipindai dengan Cam Scanner 1 • p r a t u r a n Pre·den Nomor 39 Tahun 2 0 1 9 tentang Satu Data Indonesian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor I 1 2 ) , 1 3 . peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 1 4 .peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Pcrccpatan dan Perluasan Digitalisasi Dacrah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elcktronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283); l S. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 1 ) . Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Sumba Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemcrintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit Kcrja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang mclaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
6.Elcktronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah upaya mengubah transaksi penerimaan dan pengeluaran Pcmcrintah Dacrah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital. +f Dipindai dengan CamScanner
7.Peta Jalan ETPD adalah rencana kcrja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan ETPD.
8.Rencana Aksi ETPD adalah pedoman pelaksanaan kcgiatan ETPD.
9.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Dacrah. 1 0 . Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Dacrah.

Pasal 2

Maksud ditctapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk membcrikan pedoman bagi Perangkat Dacrah/Unit Kerja untuk menyelenggarakan ETPD di instansi masing-masing.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan ETPD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Peta Jalan ETPD Kabupaten Sumba Tengah 4 (empat) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2028.

Pasal 5

( l ) Peta Jalan ETPD merupakan bentuk operasionalisasi ETPD dan rencana rinci ETPD 4 (empat) tahun, yakni tahun 2025 - 2028.

(2)Peta Jalan ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Pasal 6

( 1 ) Peta Jalan ETPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Pendahuluan;
b.asesmen ekonomi dan system pembayaran di Daerah;
c.rencana kerja perluasan ETPD 2025-2028;
d.timeline perluasan ETPD tahun 2025-2028.

(2)Peta Jalan ETPD 2025-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Sumba Tengah. Ditetapkan di Waibakul pada tanggal 7 Juli 2025 �BUPATI SUMBA TENGAH,r l dougM J PAULUS S.K. LIMU Diundangkan di Waibakul pada tanggal 8 Juli 2025 ) SEKRETARIS DAERAH. SERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 39 Dipindai dengan Cam Scanner LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUMBA TENGAH NOMOR 379 TAHUN 2025 TENTANG PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 - 2028 I. PENDAHULUAN A.Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Pcmerintah Pusat melalui Nata Kesepahaman antara Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bank Indonesia pada tanggal 13 Februari 2020 mendorong pemerintah daerah untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan tim tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik. Nata kesepahaman tersebut diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Adapun tujuan dari dibentuknya P2DD tersebut adalah mempercepat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah (ETPD). Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat tersebut, pada tanggal 07 Juli 2021 pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor Kep/HK/ 1 3 1 / 2 0 2 1 Tahun 2021 tentang Pembentuka Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kabupaten Sumba Tengah Tahun 2 0 2 1 . Dipindai dengan Cam Scanner FTPD menuntut perubnhun transaksi pembayaran, yaitu dari sistem tunai (manual) menjudi non tunai (belanja dan pendapatan daerah). Di Kabuputen Sumbn Tenguh, belum semua 0PD melakukan transaksi pembayurn belanja secara non tunai dari bendahara kepada pihuak penerimu dengun Cash Management System (CMS), baru 5 OPD yang menggunakan transaksi pembayaran CMS. Pada tahun 2023 secara bertahap untuk wajib pajak dan wajib retribusi ada yang dilakukan secara tunai adapula yang non tunai. Secara umum gambaran perkembangan ETPD di Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut: 1 . Pembayaran untuk semua jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Sumba Tengah sudah dapat dilakukan pembayaran secara non tunai dengan barcode QRIS, khusus untuk pajak PBB-P2 dapat membayar melalui mobile banking. ATM. EDC, Agen laku pandai, Di@ Bisa dll.

2.Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar pada sebagian pedagang Pasar Waibakul, dapat dilakukan secara non tunai.
3.Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang dilakukan di Pasar Waibakul pada sebagian pedagang Pasar Waibakul, dapat dilakukan secara non tunai.
4.Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Waibakul secara non tunai (sebagian) sudah diaplikasikan.
5.Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat selaku wajib pajak dna wajib retribusi terkait pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai dengan menggunakan QRIS. g Dipindai dengan Cam~canner B. Kondisi Geografls dan Demografls Wllayah I . Ltak Geografis dan Luas Wilayah S e a r a gografis, K a b u p a t e n Sumba Tengah terlctak di Pulau S u m b a , Nusa Tenggara Timur, Derdasarkan guaris teritorialnya, abupaten Sumba Tengah terletnk di antara 9 2 0' - 9 5 0 ' lintang sclatan dan 1 1 9 2 2 ' 1 1 9 5 5 bujur t i m u r . Sccara administratif, b a t a s w l a y a h Kabupaten Sumba Tengah yakni scbclah utara berbatasan dengan Selat Sumba, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya. Luas wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah sekitar 1.869, 1 8 km, dengan pembagian wilayah sebanyak 6 kecamatan dan 65 desa. Jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2024 scbesar 92 .354 jiwa dengan populasi terbesar di Kecamatan Marnboro sebanyak 20.475 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Tengah selalu mengalarni perubahan, yang disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian, dan migrasi. Pada tahun 2024 kepadatan penduduk Kabupaten Sumba Tengah tertinggi terdapat pada Kecarnatan Katikutana, yakni sebesar 192,40 jiwa/km?. C. Perkembangan Perekonomian & Fiskal Daerah

a.Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro clihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pcm bangunan nasional. Dipindai dengan Cam Scanner Capaian i n d i k a t o r makro scbagaimana tercantum dalam Tabel I sebagai berikut: No Indikator kinerja Makro Capaian Kinerja Capaian Tahun N - 1 Kinerja Tahun I I I N I ' 1 Indcks Pcm bangunan 63,63 64,46 I I Manusia I I I I I Angka Kemiskinan 31,78% 30,84%2 I 3 Angka Pengangguran 1 , 2 1 % 1,89% 4 Pertumbuhan Ekonomi 2,85% 3,71% 5 Tingkat Pengangguran 1,89% 1,89% Terbuka Sumber Data : Buku BPS Sumba Tengah dalam angka 2024 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah di triwulan IV tahun 2024 tumbuh 0, 73% dibanding Triwulan III-
1. 2024.Ekonomi Sumba Tengah tumbuh positif sebesar 5 , 6 1 % pada Triwulan IV-2024, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif Triwulan I-IV 2024, Ekonomi Sumba Tengah tumbuh positif sebesar 3, 71%, lebih tinggi dibanding kumulatif periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor Pertanian merupakan penopang utama perekonomian Sumba Tengah 2024 (Share/ Distribusi >40% Akan tetapi Sektor ini tidak tumbuh signifikan (0,73%) dikarenakan penurunan produksi sektor tanaman pangan (padi dan palawija) tahun ini. Salah satu penyebabnya adalah faktor ketersediaan air. Pertumbuhan Sektor Pertanian ini didukung peningkatan produksi Peternakan yang sejalan dengan peningkatan jumlah temak yang dipotong pada RPH. Dipindai dengan CamScanner Sektor Administrasi Pemerintah menjadi sektor dengan share kedua terbesar terhudap P D R B dengun pertumbuhun yang tinggi (7,00') Peningkatan jumlah penerimuun CPNS dun CPPPK pada tahun 2024, serta pembayuran G u j i I 3 dun I 4 (THR) secara penuh pada tahun 2024; Menyebubknn peningkutun realisasi belanja pegawai Sektor Jasa Pendidikan bertumbuh signifikan puda 2024 (7,06%) Didorong oleh peningkatan Realisusi APBN/APBD bidang pendidikan serta Peningkatan Jumlah siswa, guru, dan pegawai sekolah pada tahun 2024 pada satuan pendidikan dasar dan menengah (Data Dapodik). Pertumbuhan Sektor Konstruksi dan Perdagangan didorong oleh peningkatan Realisasi APBN/APBD untuk Proyek Konstruksi Pemerintah yang meningkat (Berdasarkan data pada LPSE). Sektor perdagangan meningkat akibat peningkatan jumlah impor barang (adanya mini market) dan kendaraan. I EKONOMI SUMBA TENGAH TUMBUH LEBIH CEPAT DARI TAHUN SEBELUMNYA SN$US tow0at, konoml Sumba Temgah tumbuh poltlf sebesar 5,61% pad. Iriwulan IV-2024, lebh tinggl dbanding periode yang sama tahun scbelumnya Dibanding Iriwutan It 2024, ekonomi Sumba Tengah pad Iriwulan Iv.2024 tumbuh 0,)% (q to q)202J20222 .,,. 1,U J.tJ J,M J.1:- rS,:.-1 _-o". a a a4 a a! a 0t 202) 204 - - - 1,61 4,4 3,19 4,64 0,76 • tD er GI 02 0 04 01 2022 IE ,72 8,6 $,67 .+ ""' «»" a» _ an ' " " a1 2 a 04 a a2 at at o a 0u 4,64 4,59 4,1$ 2191 2,9% 4,46 j,08 A,7 o.11 l,lO z,21 z.�__,__,___, o1 a2 a a4 q1 a q a4 0 2022 .0.2J a 0 1 04 204 Secata kumulatif Irwulan11V 2024, [konomi Sumba Tengah turnbuh poltlf ebesar 3,71%, lebih tings! cdbanding kurnulat1f periode yang $ma tabun sebelmnny g Dipindai dengan CamScanner I DISTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI I U U I /\ l' M l < , M I \}' /\HI\ Tohun 2024 .- - N 4 . f a ,.. ' -- « ., ' " EE .. m ' ? El .. m ' ' l f-.. ---·- a'""I I ...... -.. ,... ,_,,...... '' l ·-- ....•.i I 'f · l w e fee n' l 4 a'a v ] w we et t,4 $ [ 4re m'sw .id ? n [ lei. ; m m ] r w s e r e " me s ] er - a vE 1169 m.n u ] st'even a'nu [ PgfLart G 1'' m u ] et 29,49 rs lpengan she fuwrrMh pew» o f peda Tahun 2024 l e i.p d or •ii . . ...� ,.. ,...... ···�---, ,._,.,, ...... ..,,. ,_,,,.""� ,,,,... ,. y.. ,. � ,,,.,,.,,,.., ... fetta A fer. fr .a d fun, de re.d to.. $ orutel
b.Perkembangan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu Tengah, terhadap dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. dari tren kontribusi PAD Daerah Kabupaten Sumba komponen pendapatan daerah yang digunakan dalam membiayai belanja daerah. PAD memainkan peranan penting dalam pembiayaan dan merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor PAD harus Dilihat Pendapatan menunjukkan ketergantungan tinggi pada Dana Transfer Pusat. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah hanya sebesar 4,2%. Secara detail kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Tengah selama 5 (lima) tahun tersaji pada Tabel dibawah ini: g Dipindai dengan CamScanner Tren Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Tahun 2020 s/d 2024 � - - - No Tahun PAD Pendapatan Kontribusi (%) 1 20.20 3 1 . 2 0 0. 2 1 1 . 9 3 3 , 9 8 575.390.916.420,00 5,42 «- - « 2 2 0 2 1 34.167.680.031,00 574.863. 730.248,00 5,94 I - - 1 · - - 3 2022 3,97 ] 25.397.004.890,00 639.023.263.179,00 4 2023 2 9 . 2 8 1. 5 1 6 . 5 3 1 , 0 0 666.202.711.873,00 4,40 5 2024 28.240.524. 743,00 672.754.347.358,00 4,20 2019 ten tang dari Pajak Kekayaan Lain-lain dilihat dari tahun 2024, PP 12 TahundengansesuaiPAD sendiri Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Jika komposisi PAD Kabupaten Sumba Tengah yang Sah dengan atau menyumbang PAD maka kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah nominal Rp21.895.789.100,98 berasal dari Lain- lain sebesar 56,82%. Secara lebih rinci kontribusi masing masing komponen PAD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel 2 sebagai berikut: No Jenis PAD Jumlah Persentase 1 Pajak Daerah
1. 8.746.702.792,00 22,70 2 Retribusi Daerah 3.231.100.000,00 8,38 3 Hasil Pengelolaan 4.657.407.253,00 12,08 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4 Lain-Lain Pendapatan 21.895.789.100,98 56,82 Asli Daerah Yang Sah g Dipindai dengan Cam Scanner ] ,JUMLAII I :111,:,:10.'l'l'I, 11',,'111 i , Berikut adalah grafik P e r k e m b u n n n enerirnnnn Asli Dacrah Kabupaten Sumba Tenah t a h u n 2020 /d '04; PERKEMBANGAN PAD KABUPATEN SUM9A TEIGAH l o o t 00o00000,oo 0 000 000 000,0o 1 000 000.000,0o 1 0 000.000 000,00 $ 000 000. 000,00 I a h u n 2070 [ahun 701 L a h u n 707 abun 707 L a h n z02% I A G f I n /4'M' Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa rcalisasi PAD Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2024 adalah cbesar 2 4 , 1 miliar rupiah, mengalami penurunan jika dibandinkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Untuk tahun 2025, sampai dengan bulan Mei realisasi PAD baru mcncapai 36% dari anggaran.
c.Kebijakan Pemda Dalam Mendorong Perekonomian dan Fiskal Daerah Kebijakan Tengah dalam Pemerintah Kabupatcn dan Sumba fiskalmendorong perekonomian daerah melalui pen era pan perkem bangan ETPD dilakukan dengan ETPD, kondisi gcografismemperhatikan dan demografis, serta perkembangan perekonomian dan fiskal daerah. Dari aspek perkembangan ETPD, pen era pan transaksi non pendapatan menyisakan tunai pekerjaan rumah pada pada pcnerimaan akun pendapatan retribusi yang menggunakan transaksi tunai. Perluasan ETPD akan scbagian bcsar masih Dipindai dengan CamScanner mendorong penggunaan berbagai variasi cara pembayaran, pengelolaantransparansidanaksesibilitas, keuangan daerah. Kedua, kondisi geografis dan demografis menunjukkan persebaran penduduk yang relatif tidak merata antara wilayah perkotaan dan pcrdesaan, dimana hampir scbagian wilayah masuk dalam kategori wilayah perdesaan.Kondisi geografis dan demografis tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengidentifikasi kesenjangan partisipasi an tar kelompok dan untuk mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata antar kelompok dalam peta tersebut. Hal lain, peta tersebut juga menjadi alat untuk mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru dalam pem bangunan perekonomian dan fiskal daerah. Ketiga, pertumbuhan ekonomi daerah menunjukan korelasi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal berbeda dialami dengan perkembangan penerimaan PAD yang kecil dan cenderung tidak mengalami peningkatan oleh karena minimnya sumber sumber potensi penerimaan. Beberapa peluang yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Sumba Tengah antara lain: l . Meningkatkan sinergisitas kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten Sumba Tengah sesuai amanat Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. g Dipindai dengan CamScanner
1. 2.Intensifikasi dan ckstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. 3.Berkembangnya potensi unggulan daerah berbasis potensi lokal di Kabupaten Sumba Tengah sebagai hasil dari program nasional food estate. 4 . Kcbijakan formulasi dana desa yang semakin diarahkan pada belanja-belanja produktif berbasis pengembangan potensi Kawasan desa yang secara keseluruhan berpengaruh pada perekonomian daerah.
3. 5.Pemberdayaan UMKM baik dari sisi permodalan maupun dari sisi pengembangan kapasitas usaha. II. ASESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH
4. 1.Jaringan Komunikasi (Internet) Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah terus berupaya meningkatkan ketersediaan jaringan untuk pemerataan akses internet di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan lnformasi untuk mendapatkan bantuan BTS maupun jaringan internet. Menara Base Transceiver Station (BTS) yang ada di Kabupaten Sumba Tengah berjumlah 17 (tujuh belas) unit, 5 (lima) diantaranya dibangun oleh BAKTI yang terletak d i : 1 . Desa Tana Mbanas Kecamatan Umbu Ratu Nggay dengan operator seluluer menggunakan XL
5. 2.Desa Tanambanas Barat Kecamatan Umbu Ratu Nggay dengan operator seluluer menggunakan XL
6. 3.Desa Lenang Kecamatan Umbu Ratu Nggay dengan operator seluluer menggunakan Telkomsel
7. 4.Desa Watu Asa Kecamatan Mamboro dengan operator seluluer menggunakan Telkomsel. Dipindai dengan CamScanner
8. 5.Desa Weluk Praimemang Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah dengan operator seluler menggunakan XL. sedangkan 1 2 unit dibangun oleh MITRATEL dengan lokasi sebagai be ri k u t : I . Desa Praikaroku Janga Kecamatan Umbu Ratu Nggay dengan operator seluler mcnggunakan Telkomsel.
9. 2.Desa Mbilur Pangadu Kecamatan Umbu Ratu Nggay dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
10. 3.Desa Umbu Mamijuk Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
11. 4.Desa Umbu Wairasa Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
12. 5.Desa Pondok Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
13. 6.Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
14. 7.Desa Maderi Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
15. 8.Desa Anakalang Kecamatan Katikutana dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
16. 9.Desa Umbu Riri Kecamatan Katikutana dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
17. 10.Desa MAtawoga Kecamatan Katikutana dengan operator seluler menggunakan Telkomsel. 1 1 . Desa MAlinjak Kecamatan Katikutana Selatan dengan operator seluler menggunakan Telkomsel. 1 2 . Desa Konda Maloba Kecamatan Katikutana Selatandengan operator seluler menggunakan Telkomsel. Pembangunan jaringan internet VSAT ku-Band yang telah dibangun sejak tahun 2 0 1 9 s/d 2021 berjumlah 34 unit, perangkat ini tersebar di 23 unit sekolah, 7 unit di kantor desa, 1 unit di Kantor g Dipindai dengan CamScanner Kecamatan, 2 unit di Puskesmas dan I unit di Rumah Sakit Umum Daerah. Saat ini pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Sumba Tengah terus dikcrjakan olch BAKTI, walaupun ada bcberapa kendala teknis yang kerap terjadi dilapangan seperti perangkat yang tidak dapat terkoneksi setclah terpasang, kecepatan akses yang sangat rendah dan kendala tidak tersedianya jaringan listrik sehingga menggunakan genzet. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Tengah terus berupaya agar seluruh perangkat yang sudah dibangun terpelihara secara baik, dari perspektif keamanan perangkat harus ada penanggungjawab utama yang selalu mengotrol dan menjaga agar seluruh perangkat yang ada tidak dirusak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada sebuah harapan yang terlihat ketika daerah dacrah blank spot memperoleh akses internet, kemudahan itu antara lain proses komunikasi antara Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Sekolah lebih mudah sehingga seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dapat cepat terlaksana dan pengiriman data menjadi lebih cepat dan efisien tanpa harus turun ke kota untuk mengirimkan data.
18. 2.Infrastruktur Perbankan Bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Kabupaten Sumba Tengah adalah Bank NTT yang tergolong dalam Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU 2). Bank NTT Kantor Cabang Waibakul telah menerapkan Cash Management System (CMS) yang dihubungkan dengan 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pembayaran belanja daerah. Bank NTT Kantor Cabang Waibakul telah menyediakan beberapa jenis infrastruktur yang terdiri dari mesin Electronic Data Capture (EDC) dan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), di mana masing-masing berjumlah 6 mesin EDC dan 5 mesin ATM. Dipindai dengan CamScanner Lingkungan Strategis
a.Arah Kebijakan Pemda Dalam Mendukung Digitalisasi Daerah dan Pemulihan Ekonomi Daerah Arah kebijakan Pemerintah Dacrah Kabupaten Sumba Tengah dalam mendukung digitalisasi telah ditetapkan dengan mengukuhkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Dacrah (TP2DD) pada tanggal 7 Juli 2021 yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah daerah, perbankan, jasa keuangan, dan lainnya sesuai dengan amanat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2 0 2 1 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Dacrah (Satgas P2DD). Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mendukung penuh proses digitalisasi daerah khususnya bagi pemulihan ekonomi daerah. Beberapa kebijakan diarnbil untuk mendukung proses transformasi digitalisasi dan pemulihan ekonomi daerah. antara lain: 1 . Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembayaran L secara onlinedi pasar Waibakul dan Mamboro.
1. 2.Mengoptimalkan pelaku UMKM di Kabupaten Sumba Tengah melalui program bantuan modal usaha untuk menaikkan kelas UMKM.
2. 3.Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembayaran secara online di pos palang pajak mineral bukan logam dan batuan.
b.Keberadaan Regulasi Pendukung ETP dan E-Government Adapun regulasi pendukung ETP dan E-Government yang ada di Kabupaten Sumba Tengah yaitu : I . Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2 0 1 9 tentang Pembayaran Non Tonai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Dipindai dengan CamScanner L
1. 2.Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor K E P / H K / 1 3 1 / 2 0 2 1 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2 0 2 1 .
2. 3.Keputusan Kepala Badan Keuangan Dacrah Nomor KEP/BKD/2/1/2019 tentang Penunjukan MAKER, CHECKER DAN RELEASER pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2 0 1 9 .
3. 4.Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 001/MoU/III/2021 dan 019/MoU-BNTT/III/2021 tentang Penyediaan Sistem Layanan Perbankan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
4. 5.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor HK.180/3/53.17 /IV/2021 dan 0l/PKS BNTT/IV/2021 tentang Pembayaran Pajak Daerah secara Online.
5. 6.Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Ca bang Waibakul Nomor BKD.910/8/53.17/1X/2024 dan 004/004-Umpers/IX/2024 tentang Penerbitan Fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah
c.Tingkat Literasi Non Tunai clan Digital Masyarakat Transaksi secara nontunai atau melalu.i uang elektronik dalam berbagai keperluan dewasa ini membuat bangsa ini menuju pada masyarakat nontunai (cashless society). Hal itu yang harus menjadi prioritas, terutama bagaimana mengedukasi masyarakat untuk dapat mengerti lebih cepat dan lebih banyak tentang berbagai perkembangan ekonomi digital. Karena masyarakat Indonesia yang beragam dan tingkat literasi soal dunia maya belum cukup, pemerintah terfokus pada "consumer education". Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah perlu memperluas sosialisasi dan penerapan transaksi non tunai pada titik-titik yang lebih dekat di masyarakat. Salah satunya dengan g Dipindai dengan CamScanner pembayaran pajak menggunakan Jayanan Qris untuk Pajak BPHTB, PBB-P2, Restoran, maupun Mineral Bukan Logam dan Batuan dn akan diperluas lagi pada retribusi daerah.
d.Kendala dan Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Mendorong Digitalisasi Daerah I . Kabupaten Sumba Tengah hampir Sebagian besar masih merupakan daerah pelosok, perbatasan atau terpencil masih kesulitan dalam hal akses internet atau masih banyak daerah blank spot.
1. 2.Masyarakat perkotaan masih banyak yang enggan menggunakan transaksi non tunai dengan berbagai macam alasan, demikian halnya dengan wilayah pedesaan yang Sebagian Masyarakat adalah petani sehingga kebutuhan akan transaksi non tunai belum menjadi hal prioritas.
2. 3.Kurangnya literasi keuangan digital masyarakat. salah satu tantangan utama digitalisasi pendapatan daerah adalah rasio masyarakat digital yang masih rendah. Penerapan ETPD pada sektor pendapatan daerah merupakan upaya sosialisasi dan sekaligus edukasi untuk mewujudkan masyarakat non tunai
3. 4.Daerah pelosok, perbatasan atau terpencil di Sumba Tengah masih kesulitan dalam hal akses jaringan listrik PLN.
4. 5.Jumlah pelaku usaha sedikit serta rendahnya minat aplikasi transaksi non tunai (masih nyaman dengan uang tunai).
5. 6.Masyarakat belum sepenuhnya melek teknologi
6. 7.Keterbatasan lnfrastruktur perbankan
7. 8.Minimnya sosialisasi ke masyarakat maupun pelaku usaha g Dipindai dengan Cam Scanner
8. 9.Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Masing-masing pihak yang berkepentingan dalam sosialisasi dan edukasi transaksi digital seringkali bcrjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi antar pemangku kcpcntingan untuk merumuskan dan komprchensif rcncana aksi secara sistematis
9. 10.Keterbatasan SOM, sarana dan prasarana pada OPD pengelola Pajak dan Retribusi. 1 1 . Belum terbentuk OPD Bappenda, pengelolaan pajak dan retribusi masih melekat di Badan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan. III. RENCANA KERJA PERLUASAN ETP 2025 -- 2028 Berdasarkan kendala tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah akan melakukan beberapa upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan dalam mendorong digitalisasi daerah yang meliputi: 1 . Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mendapatkan bantuan BTS maupun jaringan internet.
10. 2.Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan PT. Perusahaan Listrik Negara untuk perluasan jaringan listrik.
11. 3.Meningkatkan sosialisasi secara door to door kepada seluruhb lapisan masyarakat maupun kepada para pelaku usaha.
12. 4.Terus melakukan edukasi di masyarakat akan pen tingnya transaksi non tunai
13. 5.Mengusulkan perluasan infrastruktur perbankan yang merata di 4 (empat) kecamatan yang belum. g Dipindai dengan Cam~canner
14. 6.Mengusulkan biaya pengadaan sarana dan prasarana pcndukung transaksi non tunai Disamping melakukan beberapa upaya tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah menyusun roadmap perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu sebagai berikut: N J enis Belanja yang 0 dielektronifikasi 2025 2026 2027 2028 1 Internet Banking Corporate V V NV 2 BKU Online V V V 3 SP2D Online V V V 4 Digitalisasi Kontrol V V V Dokumen 5 CMS V V V v No Jenis Pajak yang dielektronifikasi 2025 2026 2027 2028 1 PBJT atas Jasa Perhotelan V vV V V 2 PBJT atas Makanan V V vV V dan/ atau Minuman 3 Pajak Mineral Bukan V V V v Logam dan Batuan 4 Pajak PBB-P2 V V V V 5 Pajak BPHTB v V V V 6 Pajak Reklame V V v V 7 PajakParkir V V V 8 Pajak Air Tanah V V V 9 Pajak Sarang Burung Walet V ✓ V 10 Opsen PKB v V v V 11 Opsen BBNKB V v v v g Dipindai dengan Cam~canner ' N Jenis Retribusi yang 0 dielektroniflkasi 2025 2026 2027 2028 - . - - . - - - I RETRIBUSI JASA UMUM -- ·-·· - - -- - � - -4 1 Retribusi Pelayanan V v Kesehatan 2 Retribusi Pelayanan V V V v Persampahan/kebersihan 3 Rctribusi Pclayanan Parkir di v v V V Tepi jalan Umum 4 Retribusi Pelayanan Pasar V V V ✓ II RETRIBUSI JASA USAHA 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Alat Traktor V ✓ v V - Sewa Mesin potong Padi V ✓ v ✓ (Combain Harvester) Sewa Mesin Potong V v ✓. Rumput (Selasar) - Sewa Kantor/ Gedung ✓ ✓ ✓ . Sewa alat ( retribusi )Air ✓ V ✓ v minum 2 Retribusi Pasar Grosir ✓ V v v dan / atau Pertokoan 3 Retribusi Tempat Rekreasi v V ✓ dan Olahraga 4 Rctribusi Penjualan Produksi V v v V Usaha Daerah Retribusi Penjualan Aya,, v v v ✓ Tclur Dipindai dengan Cam Scanner l I �- II RETRIBUSI PERIJINAN I TERTENTU 1 Retribusi Persetujuan V V V V Bangunan Gedung I ! l l Program yang akan dilaksanakan mulai tahun 2025 s.d. 2028 adalah sebagai berikut:
a.Tahun 2025 - 2028 • Perluasan Pembayaran PBB Online lewat e-commerce (Tokopedia, Shopee, Lazada,dll) maupun di Payment Point Online Bank (PPOB) Indpmaret, Alfamart, Kantor Pos • Pemberlakuan E-SPPT pajak PBB-P2 • Pemberlakuan Kartu Kredit Pemerinta • Aplikasi Pajak yg terkoneksi dengan rumah makan dan hotel • SP2D Online • BKU Online • Perluasan CMS ke sekolah2 dan puskesmas Untuk melakukan percepatan dalam menjalankan beberapa program tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/131/2021 Tanggal 7 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2 0 2 1 . Dipindai dengan Cam Scanner

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 39 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2021