DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penganggaran dan Tata Cara Penghitungan Alokasi Dana Desa; Bab 3. Pembagian, Penetapan dan Mekanisme Penyaluran ADD; Bab 4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa; Bab 5. Sanksi; Bab 6. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 ten tang Desa, Bupati

Menetapkan

menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025; 1 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
1. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); uM ( Dipindai dengan CamScanner
2. 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. 5.Peraturan Menteri Daiam Negeri 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 2 0 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);;
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2021 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. 8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 /PMK.07 /2022 ten tang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295 94 g Dipindai dengan CamScanner 9. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor l Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 1 ) ; Menetapkan 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 5); 1 2 . Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Serita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 76); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4.Dinas Daerah adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Tengah.
5.Sadan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik { ( Dipindai dengan CamScanner Indonesia.
7.Alokasi Dana Desa atau disebut ADD adalah dana untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan paling sedikit I 0% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi OAK yang ditransfer ke RKD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 1 1 . Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wak.il dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12.Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang ada di Kabupaten Sumba Sumba Tengah sebanyak 65 (enam puluh lima) Desa;
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. \ G Dipindai dengan CamScanner

BAB II

PENGANGGARAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

( 1 ) ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025.

(2)Berdasarkan penganggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah melakukan perhitungan rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah.
(3)Rincian ADD setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
1. a.Alokasi Dasar; dan
2. b.Alokasi Formula. ADD = AD desa + AF Desa Keterangan : ADD = Alokasi Dana Desa setiap Desa AD desa = Alokasi Dasar setiap desa AF desa = Alokasi Formula setiap desa
(2)Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari ADD dan dibagi secara merata kepada setiap Desa;
(3)Pagu Alokasi Formula dihitung 10% (sepuluh persen) dari ADD dibagi berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis, dengan bobot sebagai berikut:
1. a.10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
2. b.50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
3. c.15% (Jima belas persen) untuk Iuas wilayah; dan
4. d.25% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis. \ Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

( 1 ) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan Jumlah Desa di Kabupaten Sumba Tengah

(2)Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dihitung dengan menggunakan rurnus : AF Desa = ((0,10 * Z 1 ) + (0,50 * Z2) + ( 0 , 1 5 * Z3) + (0,25 * 24)} AF Kabupaten = Alokasi Formula setiap Desa = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sumba Tengah = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sumba Tengah 23 rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Sumba Tengah Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap 1KG Desa Kabupaten Sumba Tengah AF Kabupaten Alokasi Formula setiap Kabupaten.

BAB ILL

PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 5

Pembagian dan penetapan Rincian ADD setiap Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sumba Tengah ini. \ K Dipindai dengan Cam Scanner Z2 Keterangan : AF Desa Zl

(2)Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Pemerintah Desa memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan, yang akan diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , dan selanjutnya akan mengajukan Nota Dinas permohonan pencairan kepada Bupati.
(3)Penyaluran ADD dilakukan setiap tiga bulan sekali (Tri-Wulan) dengan besaran dan waktu diatur sebagai berikut :
1. a.Triwulan I paling Jambat bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
2. b.Triwulan II paling lambat bulan Juni sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
3. c.Triwulan III paling lambat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
4. d.Triwulan JV paling lambat bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(4)Apabila sampai dengan akhir tahun ada desa yang tidak dapat mencairkan seluruh ADD karena keterlambatan menyampaikan realisasi penggunaan alas ADD Triwulan sebelumnya, maka akan menjadi SiLPA APBD Kabupaten dan tidak akan ditransfer pada tahun berikutnya.

Pasal 7

( 1 ) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD untuk Triwulan I dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati yakni :

a.APBDes Tahun Angagaran 2 0 2 4 ; dan
b.Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran 2023.

(2)Penyaluran Triwulan H dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi ADD Triwulan I.
(3)Penyaluran Triwulan III dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi ADD Triwulan II.
(4)Penyaluran Triwulan IV dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi ADD Triwutan 11. 4 E Dipindai dengan Cam Scanner aginn Ketia Prioritas Penggunaan ADD

Pasal 8

ADD diprioritaskan untuk membiayai Operasional Pemerintah Desa dan BPD dan membiayai kewenangan Desa bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

(1)Rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan dalam APBDes sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa.
(2)Pengelolaan keuangan desa dalam masa I (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal I Januari sampai dengan tanggal 3 1 Desember.
(3)Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan pada program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
(4)Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
(5)Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disusun perlu dilakukan asistensi oleh Pemerintah Kecamatan.
(6)Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah diasistensi pada tingkat Kecamatan, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa wajib dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten.
(7)Hasil evaluasi atas Rancangan APBDes oleh Pemerintah Kabupaten harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan melakukan penyelarasan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan evaluasi.
(8)Setelah melakukan penyelarasan atau menindak lanjuti hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten, maka Kepala Desa bersama BPD segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa tentang APBDes. \ ( Dipindai dengan CamScanner ( Bagan Kedua Pelaporan Pasal 1 0 ( I ) Kepala Desa dibawah koordmnasi Camat setempat wajib menyampaikan laporan realisasi Denggunaan ADD Triwulan I, Triwulan II, Triwulan Ill, dan Triwulan IV secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(2)Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagamana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan dengan ketentuan; a Tri wulan I, paling lambat minggu ketiga bulan Mei tahun berkenan,
1. b.Tn wulan II, paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun berkenan;
2. c.Tn wulan Ill, paling lambat minggu ketiga bulan Oktober tahun berkenan; dan d Tmwulan IV, paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.
3. a.Bupati belum menerima dokumen Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2 0 2 1 , dan laporan realisasi pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran sebelumnya; b terdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD Tahun Angparan sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen), dan/atau
4. c.terdapat usulan dani aparat pengawas fungsional daerah
(2)Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan I Tahun Anggaran berjalan sebesar sisa Alokasi Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya.
(3)Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni Tahun Anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan.
(4)Alokasi Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran benikutnya.
(5)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) \ G Dipindai dengan Cam~canner fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Ditetapkan di Waibakul fada tanggal 1 6 Januari 2025 liJPj. UPATI UMBATENGAHr 0u/ ·( Diundangkan di Waibakul pada tanggal 17 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH, SERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 5 KE Dipindai dengan Camscanner

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…