( l ) Kepala Desa dibawah koordinasi Camat setempat wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semester J dan Semester II secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. BAB VI SANKS! Pasal 1 0 ( I ) Bupati dapat menunda penyaluran DBHP, dalam hal:
a.Bupati belum menerima dokumen Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024, dan laporan realisasi pertanggung-jawaban DBHP Tahun Anggaran sebelumnya;
b.terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam ha! terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DBHP.
BAB VIII PENUTUP Pasal 1 1 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \ G Dipindai dengan CamScanner Pasal 1 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mt dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Ditetapkan di Waibakul pada tanggal 4 6 Januari 2025 JPj. UPAT. UMBA TENGAH, \. 7 \ Diundangkan di Waibakul pada tanggal 1 7 Januari 2025 \ SEKRETARJS DAERAH, BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 6 E Dipindai dengan CamScanner