DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penganggaran dan Tata Cara Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Desa; Bab 3. Pembagian, Penetapan dan mekanisme Penyaluran DBHP; Bab 4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Bab 5. Sanksi; Bab 6. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati

Menetapkan

menetapkan rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
1. 1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti \ G Dipindai dengan CamScanner Undang- Undan Nomor 2 Tahun 2022 tentan, Cipta Kerja (Lembaran Negyara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Neyra Republik Indonesia Nomor 6856); 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4 tentan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Ney;ra Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 1 2 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), scbagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 H Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4 tentangg Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 1 4 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 157);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2 0 1 8 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 6 1 1 );
7. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 4);
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 1 );
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 5); 1 1 . Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 76); \ ( Dipindai dengan CamScanner MEMUTUSKAN : E A T U A N BUPATI TENTANG TATA CARA EMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB II

PENGANGGARAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

Pasal 2

( 1 ) DBHP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 pada kelompok Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa.

(2)Belanja DBHP merupakan salah satu sumber pendapatan transfer Desa dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten.
(3)Berdasarkan penganggaran belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah melakukan perhitungan rincian alokasi DBHP setiap desa di Kabupaten Sumba Tengah.
(4)Rincian DBHP setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
1. a.Alokasi Dasar; dan
2. b.Alokasi Proporsional. \ K Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

( I ) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari target penerimaan DBHP Daerah Kabupaten;

(2)Pengalokasian DBHP sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dilakukan berdasarkan ketentuan :
1. a.60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
2. b.40% ( empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan prosentasi target Pajak Bumi dan Bangunan dari setiap desa. DBHP = DBHPM + DBHPProp Ket.erangan : DBHP Retribusi Daerah = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dae rah Proporsional
(3)Pembagian 40% (empat puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus : Realisasi Pajak + Retribusi dari DesaX DBHPPropX = Total Realisasi Pajak + Retribusi dari tiap Desa Keterangan : DBHPPropX = Dana Bagi Hasil Pajak Proporsional yang diperoleh Desa X.

BAB LIL

PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN MEKANISME PENY ALU RAN DBHP

Pasal 4

Pembagian dan penetapan rincian DBHP setiap Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupat i n i . ( Dipindai dengan Cam5canner = Dana Bagi Hasi1 Pajak dan DBHPM DBHPProp

Pasal 5

( l ) Penyaluran DBHP dilakukan melalui pemindal bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2)Penyaluran DBHP dani Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap yakni setiap 6 (enam) bulan sekali (per semester) dengan besaran dan waktu diatur sebagai benikut:
1. a.Semester I pada bulan gustus sebesar 50% (lima puluh persen);
2. b.Semester Il pada bulan Desember sebesar 50% (lima puluh persen);
(3)Besaran nilai transfer dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa per semester adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten.
(4)Apabila sampai akhir tahun ada kewajiban Pemerintah Ka bu paten sebesar I 0% (sepuluh per seratus) dari total realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang belum ditransfer ke Rekening Kas Desa, maka selisih kurang transfer akan menjadi hutang Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dimana pada tahun berikutnya desa dapat menganggarkan pendapatan atas piutang DBHP tahun sebelumnya berdasarkan keputusan Bupati atas rincian kurang bayar DBHP setiap Desa.

Pasal 6

( 1 ) Penyaluran DBHP Semester dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :

a.APBDes Tahun Anggaran 2 0 2 5 ; dan
b.Laporan Realisasi DBHP Tahun Anggaran 2024.

(2)Penyaluran Semester II dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Semester I.

Pasal 7

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai :

a.Operasional Pemerintah Desa dan B P D ; \ G Dipindai dengan CamScanner ( b Intensifikasi dan ekstensifknsi p e m b a v a r a n I'ajnl Bumi dan Bangun Perdesaan/ P e t k o t a n n , H H T I H , serta Pajak dan R e t r i b u s i D a e 1 a h vany menjadi h a l dan kewenangan P e m e r i n t a h D a e r a h m a u r p u n p a l ang menjadi hak Negara, serta m e n o p t i m a l k n n seluruh potensi Desn yang menjadi u m b e r Pendapatan Ash Desa (PADes) sesuni kewennnpan desa scbagat salah sntu tolak u k u r kemujunn «dun kemandiran des, AB V PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAFORAN REALISASI P E N G ( U N A A N DANA BAGI H A S I L PAJAK DAN RETRIBUSI D A E R A H Baginn Kesatu enyusunam

Pasal 8

( I ) Rincian DBHP sebagaimana dimaksud padn P a s n l 2 ayat (4), dianggarkan dalam APBDes.

(2)Pengelolaan keuangan desa dalam masa I (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai I J a n u u r i sampai dengan tanggal 3 1 Desember.
(3)Penyusunan Rancangan Peraturan Desn t e n t a n g APBDes berdasarkan pada program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
(4)Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada PD u n t u k dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD
(5)Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disusun perlu dilakukan asistensi oleh Pemerintah Kecamatan
(6)Rancangan Peraturan Desa tentang APB3Des yang telah diasistensi pada tingkat Kecamatan, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desan wajib dilakukan evaluasi oleh P e m e i n t a h Kabupaten.
(7)Hasil evaluasi atas Rancangan APBDes oleh Pemerintah Kabupaten harus d i t i n d a k l a n j u t i oleh Pemerintah Desa dengan melakukan penyelarasan paling lama 33 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan evaluasi
(8)Setelah melakukan penyelarasan atau menindaklanjuti hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten, maka Kepala Desa bersama BPD segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa tentang AP9Des. 1 E Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

( l ) Kepala Desa dibawah koordinasi Camat setempat wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semester J dan Semester II secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

a.Bupati belum menerima dokumen Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024, dan laporan realisasi pertanggung-jawaban DBHP Tahun Anggaran sebelumnya;
b.terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam ha! terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DBHP. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mt dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Ditetapkan di Waibakul pada tanggal 4 6 Januari 2025 JPj. UPAT. UMBA TENGAH, \. 7 \ Diundangkan di Waibakul pada tanggal 1 7 Januari 2025 \ SEKRETARJS DAERAH, BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 6 E Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…