DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Ruang Lingkup; Bab 4. Sasaran Penerima Program; Bab 5. Persyaratan Penerima Program; Bab 6. Mekanisme Pendataan dan Pendaftaran; Bab 7. Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran; Bab 8. Manfaat Jaminan; Bab 9. Tata Cara Pelaporan dan Persyaratan Klaim; Bab 10. Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan; Bab 11. Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; Bab 12. Penanganan Pengaduan dan Koordinasi; Bab 13. Pemberhentian Kepesertaan; Bab 14. Pengawasan; Bab 15. Penyelesaian Sengketa; Bab 16. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi resiko sosial ekonomi bagi pekerja di Kabupaten Sumba Tengah, perlu dilalrukan optimalisasi penyelenggaraan program dan calrupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap pekerja bukan penerima upah yang berada pada garis kemiskinan, perlu dikembangkan sistem ja.minan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sekaligus untuk memberdayakan masyarakat tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan
1. 1.Undang Undang Nomor 1 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah � K Dipindai dengan CamScanner beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 0 1 1 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 1 1 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenlang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganli Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2 0 1 3 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);¥ g Dipindai dengan CamScanner
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah beberapa kali diubah lerakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyeienggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247); 1 I. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.

2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyeienggara Pemerintah Daerah yang memimpin peiaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepaia Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban./ g Dipindai dengan Cam Scanner
5.Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Tengah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
8.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9.Jarninan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adaJah Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. 1 1 . Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di setiap wilayah pemutakhiran.
12.Desil adalah Kelompok per-sepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga.
13.Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki risiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
14.Manfaat adalah faedah Jarninan Sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. 15. Juran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ atau penyelenggara negara dan/ a tau Pemerintah.
15.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jarninan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jarninan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan. 1 6 . Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalarn pelaksanaan program Jaminan Sosial.
17.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut KTP- el, adalah Kartu Tanda Penduduk,yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.y ( Dipindai dengan CamScanner 1 8 . Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran daerah.
20.Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
21.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
23.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana alas Behan pengeluaran DPA PERANGKAT DAERAH.
24.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
25.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
26.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawahkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi para pekerja yang masuk dalam kategori Pekerja Rentan sebagai akibat dari risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.Untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan, pekerja dengan kategori Pekerja Rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya;
b.sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja dengan kategori Pekerja Rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
c.untuk memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja dengan kategori Pekerja Rentan; dan
d.sebagai salah sat Paya Daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan. Y K Dipindai dengan CamScanner

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.sasaran penerima program;
b.persyaratan penerima program;
c.mekanisme pendataan dan pendaftaran;
d.besaran luran dan tata cara pembayaran;
e.Manfaat jaminan;
f.tata cara pelaporan dan persyaratan klaim;
g.tata cara pembayaran Manfaat jaminan;
h.penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
1. 1.penanganan Pengaduan dan Koordinasi;
j.pemberhentian kepesertaan;
k.pengawasan; dan
l.penyelesaian sengketa.

(1)Sasaran penerima program ini adalah Pckerja Ren tan yang masuk dalam data P3KE Desil 1 (satu) sampai 4 (empat).
(2)Data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) adalah data yang telah diverifikasi dan divaJidasi oleh Dinas. PasaJ 6 Program Jaminan SosiaJ Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh APBD meliputi:
1. a.JKK; dan
2. b.JKM. BABV PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

BAB IV

SASARAN PENERIMA PROGRAM PasaJ 5

Pasal 7

(1)Persyaratan penerima program Jaminan SosiaJ ketenagakerjaan yang dibiayai oleh APBD adaJah:
1. a.Penduduk Daerah yang aktif bekerja sebagai Pekerja Rentan yang memiliki usia pada saat terdaftar antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun;
2. b.memiliki KTP-el Daerah;
3. c.terdata pada Data kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
4. d.tidak sedang menerima program Jaminan SosiaJ ketenagakerjaan sejenis.
(2)Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seperti:
1. a.petani;
2. b.tukang ojek;
3. c.buruh harian; p,
4. d.tukang kayu mandiri; y Dipindai dengan Cam9canner
5. e.tkangbatmandr::
6. f.nelayan; g pedazanzkec: ii/aR-a,
7. i.pekera la.ya yang ret tethzi5 L a . . ,, . - · l . + + - ; es<±..<raadbaahrata-rata 3AB VKAN!SVE PENDATAAN DAY PEDAFTARAY (I) Data penera penyelenggaraa perlndungan progam Ja-.- Sosia keter;le->a. pl tu-ta sea--a- zlzg . a % ·ah&+S l s ± +.a D Pasal 5 dive.5a2si dan divaldas: kembal oeh Das bersa-z D2s Sosial, Peberdazyaan Perempuan dan Perlindgan Anak, Ba a . Perencanaan Pembangnan, Peneltian dan Pengembanga Daera. Das Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah icanatan. Pee.tar desa dan BPS Ketenagakeraan atas:
8. a.data kependudukan;
9. b.keberadaan calon penerira: dan
10. c.kelayakan sesuai persyaratan.
(2)Daftar caln peserta yang telah diverifkas: sebagaziana tersbu: dalam Pasal ( l ) selanjutya dtetapkan melalui eputusan Bpati da didaftarkan pada BPJS Ktenagakeraan sebagai peserta
(3)Pengelolaan data peserta pekerja dengan kategon Peea Ren:an dilakukan pemutakhiran setiap 6 (enam) sekal oleh Perangkat Daerah terkait.
(4)Dalam hal terjadi perubahan data penerima program Janina Sosial ketenagakerjaan maka Dinas melaporkan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan pada bulan berikutuya.
(5)Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3l dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

(l) luran program JKK dan JKM bagi pekerja dengan kategoni Peke:a Rentan ditetapkan sebagai benikut:

a.besarnya luran JKK sebesar Rpl0.000,0O (sepuluh nbu rupiah) per bulan;dan
b.besamya luran JKM sebesar Rp6.800,00 (enam nbu delapan ratus rupiah) per bulan.

(2)luran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibebankan padaAPBD.

Pasal 10

(I) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besamnya luran dan menyampaikan surat penagihan luran yang harus dibayar oleh Perangkat Daerah terkait.\ I g Dipindai dengan CamScanner

(2)Pembayaran Juran program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan atau sekaligus dengan peniode pembayaran yang disepakati bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.
(1)Peserta yang mengalarni kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas Manfaat JKK.
(2)Kecelakaan kerja harus memenuhi unsur adanya rudapaksa yang dibuktikan dengan adanya cedera/jejas atau Iuka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.
(3)Kecelakaan kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi kriteria sebagai berikut:
1. a.kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan pekerjaan peserta;
2. b.kecelakaan terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui; atau
3. c.Penyakit Akibat Kerja.
(4)Manfaat JKK sebagairnana dimaksud pada ayat (]) berupa:
1. a.pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi: 1 . pemeriksaan dasar dan penunjang;
  1. 2.perawatan tingkat pertarna dan lanjutan;
  2. 3.rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah, rumah sakit Pemerintah Daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
  3. 4.perawatan intensif;
  4. 5.penunjang diagnostik;
  5. 6.penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
  6. 7.pelayanan khusus;
  7. 8.alat kesehatan dan implant,
  8. 9.jasa dokter/medis;
  9. 10.operasi; 1 I. pelayanan darah;
  10. 12.rehabilitasi medik;
  11. 13.perawatan di rumah (homecare) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a) diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis; b) diberikan berdasarkan rekomendasi dokter; c) dilaksanakan oleh fasilitas Kesehatan yang bekerja sarna dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan d) diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh Juta).y Dipindai dengan Cam Scanner
  12. 14.pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
2. b.santunan berupa uang meliputi: 1 . penggantian biaya transportasi terdiri alas: a) biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau b) biaya transportasi peserta mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dan fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.
  1. 2.santunan sementara tidak mampu bekerja;
  2. 3.santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
  3. 4.santunan kematian dan biaya pemakaman;
  4. 5.santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
  5. 6.biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
  6. 7.penggantian biaya gigi tiruan, kacamata, alat bantu dengar; dan/atau
  7. 8.beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
(5)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta, yang diberikan berkaJa setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.
(6)Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM.

BAB VIII

MANFAAT JAMINAN Bagan Kesatu JKK Pasal 1 1

Pasal 12

(1)Manfaat JKM diberikan apabila peserta yang telah terdaftar dalam kepesertaan dan meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri dari:
1. a.santunan kematian;
2. b.santunan berkala yang dibayarkan sekaligus;
3. c.biaya pemakaman; dan/atau
4. d.beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang telah memiliki masa Iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
(2)Dalam hal peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
(3)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta. � E Dipindai dengan CamScanner
(4)Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ditctapkan sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang penyclenggaraan program JKK dan JKM. B A B I X TATA CARA PELAPORAN DAN PERSYARATAN KLAIM

Pasal 13

( 1 ) Peserta pekerja dengan kategori Pekerja Rentan wajib mclaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dandinas tenaga kerja provinsi atau unit pengawasan setempat.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ()) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau didiagnosis penyakit akibat kerja sebagai laporan tahap I dengan melampirkan dokumen, meliputi:
1. a.form laporan tahap I;
2. b.kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;
3. c.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan d. data pendukung, paling sedikit memuat: 1 . kronologis kejadian;
  1. 2.keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut; dan
  2. 3.denah lokasi kejadian.
(3)Peserta pekerja dengan kategori Pekerja Rentan wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan danDinas yang membidangi Ketenagakerjaan atau Pemerintah Desa setempat dalam waktu tidak lebih dan dari 2 x 24 jam sejak peserta dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:
1. a.keadaan sementara tidak mampu bekerja telah bcrakhir;
2. b.cacat total tetap;
3. c.cacat sebagian anatomis; atau d. cacat sebagian fungsi.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan pengajuan Manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.fotokopi KTP-el;
3. c.surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasihat;
4. d.kuitansi biaya pengangkutan;
5. e.kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawat.an; dan
6. f.dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
(5)Dalam hal lokasi di tempat terjadinya kecelakaan kerja tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kuitansi biaya pengobatan dan/at.au perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan./ g Dipindai dengan Cam9canner
(6)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar Manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(7)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada peserta pekerja dengan kategori Pekerja Rentan atau wadah atau kelompok tertentu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Japoran tahap 11 diterima.
(8)BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar Manfaat JKK kepada peserta pekerja dengan kategori Pekerja Rentan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
(9)Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat
(2)dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui media elektronik.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…