DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Timur Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kelompok Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya; Bab 3. Target dan Strategi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya; Bab 4. Penyelenggaraan; Bab 5. Sumber Daya Kesehatan; Bab 6. Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan; Bab 7. Peran Serta Masyarakat; Bab 8. Penerapan Sanksi Administrasi; Bab 9. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan terjadinya peningkatan penderita HIV da.n AIDS yang bervariasi mulai dari epidemi rendah, epidemi terkonsentrasi, dan epidemi meluas, perlu dilakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, menyeluruh, dan berkualitas;
b.bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang menimbulkan dampak kompleks baik dari segi medis, maupun sosial, ekonomi, dan budaya, dan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulanginya;
c.bahwa guna mencapai target eliminasi malaria, diperlukan upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan malaria secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan semua pihak, termasuk komponen Masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya di Kabupaten Sumba Timur;

1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ti.ngkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir6- G Dipindai dengan CamScanner dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) dan Infeksi Menular Seksual (IMS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978)
8.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 035);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 8 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1017); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS), TUBERKULOSIS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4.Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur.3- Dipindai dengan Cam Scanner pala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kcpala Dinas Kcschatan. Tenaga Keschatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bi dang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan mclalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
8.Acquired Immunodeficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
9.Orang dengan HIV/ AIDS yang selanjutnya disingkat ODHIV adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
10.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/ atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. 1 1 . Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. 1 2 . Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
13.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
14.Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium (Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae dan Plasmodium knowless) yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina.
15.Program Pengendalian malaria yang selanjutnya disebut pengendalian malaria adalah upaya secara sistematis, terintegrasi, menyeluruh dan terpadu untuk mempercepat pencapaian eliminasi malaria pada tahun 2027. 1 6 . Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu dan bukan berarti tidak ada kasus malaria imper serta sudah tidak ada nyamuk malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. 1 7. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
18.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, bail promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 1 9 . Isolasi adalah pemisahan orang sakit atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman sendiri atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Pcrccpalan Pcnanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memberikan acuan dengan memperhatikan:

a.melindungi masyarakat dari penularan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya;
b.menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya; dan
c.mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya pada individu, keluarga dan masyarakat.

(2)Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penyelenggaraan pecepatan penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya yang efektif, efisiensi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penetapan kelompok penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
b.target dan strategi dalam penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit menular lainnya;
c.penyelenggaraan;
d.sumber daya kesehatan;
e.kebijakan pemerintah, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
f.peran serta masyarakat;
g.penerapan sanksi administrasi;
h.pembinaan dan pengawasan.
a.Orang berisiko terkena Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV/ AIDS);
b.Orang dengan HIV/ AIDS.

(2)Penyakit Tuberkulosis terdiri dari:
1. a.orang terduga tuberkulosis;
2. b.orang dengan tuberkulosis.
(3)Penyakit Malaria terdiri dari:
1. a.malaria falciparum;
2. b.malaria vivaks;
3. c.malaria ovale;
4. d.malaria malariae; dan
5. e.malaria knowlesi.
(4)Penyakit menular lainnya terdiri dari:
1. a.Penyakit menular langsung meliputi:
2. b.Penyakit tular vektor dari binatang pembawa penyakit meliputi: 1) arbovirosis (demam berdarah dengue/DBD, chikungunya, japanese encepalitis (JE)); 2) filaria dan kecacingan; 6- G Dipindai dengan Cam Scanner leptospirosis,zoonosis (avian influenza, rabies, pes, antraks, brucellosis).

BAB III

TARGET DAN STRATEGI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA

Pasal 5

( 1 ) Untuk mengukur kebcrhasilan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, IMS Tuberkulosis dan Malaria secara nasional telah ditetapkan target untuk mencapai eliminasi pada tahun 2030.

(2)Target mencapai eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator sebagai berikut:
1. a.persentase orang berisiko yang mengetahui status HIVnya sebesar 95% (sembilan puluh lima persen};
2. b.persentase orang dengan HIV minum obat teratur (treatment coverage) sebesar 95% (sembilan puluh lima persen};
3. c.persentase orang yang minum obat HIV dengan virus tersupresi sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen)
4. d.angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis 95% (sembilan puluh persen);
5. e.persentase terapi pencegahan tuberkulosis bagi kontak serumah 2>80%.
(3)Untuk mengukur keberhasilan penanggulangan penyakit malaria:
1. a.mencapai O kasus indigenus pada akhir tahun 2025;
2. b.Target eliminasi penyakit malaria tahun 2027 dengan indikator : 1) Annual Paracite Incidence (API) < 1 / 1000 per tahun; 2) tidak ditemukan kasus indigenus dalam 3 tahun berturut-turut; 3) positivity rate < 5%.
(4)Strategi penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya terdiri atas:
1. a.penguatan komitmen dan kepemimpinan dengan pendekatan konvergensi melalui intervensi-intervensi sensitif secara lintas sektor;
2. b.peningkatan akses layanan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya yang bermutu dan berpihak pada pasien;
3. c.intensitifikasi upaya-upaya spesifik kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
4. d.peningkatan pengembangan dan inovasi sesuai kearifan lokal di bidang penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
5. e.peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
6. f.penguatan manajemen program penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit menular lainnya;& Dipindai dengan Cam Scanner elenggaraan penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria an Penyakit menular lainnya scbagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya-upaya keschatan masyarakat berupa promotif dan preventif serta upaya kesehatan perorangan berupa pengobatan kasus;
(3)Penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/a tau meninggal dunia serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit dengan melaksanakan protokol kesehatan;
(4)Penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga donor dan/ atau swasta yang mempunyai kepedulian terhadap promosi dan pencegahan serta penanggulangan penyakit.
(5)Program penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat promosi dan pencegahan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggarakan program penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya dapat membentuk satuan kerja/unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dan fungsi meliputi:
1. a.penyiapan penetapan dan rekomendasi jenis penyakit menular yang memerlukan karantina;
2. b.investigasi terhadap tempat atau lokasi yang dicurigai sebagai sumber penyebaran penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya.
(2)Program Penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya berupa intervensi-intervensi spesifik yang diselenggarakan oleh satuan kerja/unit pelaksana teknis dikoordinasikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 8

(1)Berdasarkan prevalensi/kejadian kesakitan dan karakteristik Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit menular lainnya meliputi:
1. a.Reduksi;
2. b.Eliminasi;
3. c.Eradikasi.
(2)Reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya pengurangan angka kesakitan dan/ a.tau kematian terhadap Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit menular lainnya agar secara bertahap penyakit tersebut menururi sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.
(3)Eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya pengurangan terhadap Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya secara berkesinambungan sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan;
(4)Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.4- Dipindai dengan CamScanner ati dalam menetapkan reduksi, eliminasi dan/ atau eradikasi program pcnanggulangan pcnyakil AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan penyakit menular lainnya harus berdasarkan pertimbangan dari pakar atau ahli. BABV SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 9

(1)Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan penanggulangan penyakit tersebut.
(2)Kemampuan teknis sumber daya manusia diperoleh melalui pendidikan dan/a tau pelatihan, on the job training, webinar, workshop baik secara daring maupun luring yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Pendanaan Penangggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
d.Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(1)Dalam penyelenggaraan penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat memanfaatkan dan mengembangkan inovasi yang diperlukan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
(2)Pemanfaatan dan pengembangan inovasi dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.

BAB VI

KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 12

(1)Dalam rangka penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah, Pemerintah Desa, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun Swasta, masyarakat atau komunitas, dunia usaha, dunia pendidikan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, media masa dan pihak lainnya K Dipindai dengan Cam~canner rdinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) diarahkan untuk:
1. a.deteksi dini penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya.
2. b.mengendalikan faktor risiko;
3. c.mengembangkan kapasitas sumber daya;
4. d.pelaksanaan kerja sama antar wilayah, dan pihak lainnya;
5. e.saling memberi informasi;
6. f.pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
7. g.pengendalian, pengawasan, penegakan hukum, dalarn rangka pendisiplinan protokol kesehatan; dan
8. h.melaksanakan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/wabah.
(3)Pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…