DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Timur Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sumba timur Tahun 2025 - 2030; Bab 3. Peran Serta Masyarakat; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam mewujudkan target program nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ctimaskud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sumba Timur Timur Tahun 2025 2029; Mengingat: I. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)%

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Serita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 175);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
8.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Human Imunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficency Syndrome, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9.Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 25 Tahun 2025 ten tang Percepatan Imunodeficiency Virus, Penanggulangan Human Acquired Immunodeficency Syndrome, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya di Kabupaten Sumba Timur;$ MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku.
2.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang kronis yang disebabkan oleh kuman Mcobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
3.Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
4.Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang rnengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, rnenurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, mernutuskan rantai penularan, mencegah resistansi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan atau masyarakat.
9.Directly Observed Treatment Short-course yang selanjutnya disingkat DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi WHO yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan mengobati kasus TBC.
10.Treatment Coverage atau TC adalah jurnlah semua kasus TBC yang dilaporkan dan diobati diantara jumlah estimasi kasus TBC yang ditemukan.{ 1 1 . Treatment Success Rate atau TSR adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TBC yang d.iobati dan dilaporkan.
12.Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat yang selanjutnya disingkat MTPRO merupakan penanggulangan TBC Resisten Obat yang d.ilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerja strategi DOTS, d.imana setiap komponen yang ada di dalamnya lebih d.itekankan kepada penatalakasanaan kasus TBC RO dengan pendekatan programatik.
13.Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya d.isingkat OAT adalah beberapa paduan rejimen obat untuk menanggulangi penyakit TBC. 14.Tuberkulosis Resistan Obat yang selanjutnya d.isebut TBC RO adalah penyakit TBC yang d.isebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang sudah mengalami kekebalan terhadap OAT. 15.Tuberkulosis Multi-Drug Resistant yang selanjutnya disingkat TBC-MDR adalah TBC resisten terhadap Isoniazid (!NH) dan Rifampisin, dengan atau tanpa resitansi terhadap OAT 1ini pertama. 16.Tuberkulsois Diabetes Melitus yang selanjutnya disingkat TBC OM adalah penyakit TBC dengan penyerta DM.
17.Tuberkulosis Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya d.isingkat TBC HIV adalah Penyakit TBC dengan penyerta HIV. 18.Anti retro virus atau ARV adalah sebuah terapi untuk mengobati infeksi HIV dengan beberapa obat. Tidak bertujuan untuk membunuh virus, namun untuk memperlambat pertumbuhan virus tersebut. 19.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya d.isingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. 20.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PP! adalah program untuk melindungi pasien, petugas dan pengunjung serta keluarga dari risiko tertularnya infeksi karena dirawat, bertugas dan juga berkunjung ke suatu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang selanjutnya d.isingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.t

Pasal 2

Maksud Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC adalah untuk mempercepat eliminasi TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Daerah Provinsi/Kab/Kota pada tahun 2030.

Pasal 3

Tujuan RAD Penanggulangan TBC adalah mewujudkan penanggulangan TBC secara terpadu dengan menyinergikan kegiatan dan tindakan konkrit dari semua pihak atau multi-pihak.

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Ketentuan umum
b.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2030;
c.Peran serta masyarakat; dan;
d.Ketentuan penutup.

BAB II

Gambaran Umum dan Analisis Situasi;

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029;
(2)Rencana Aksi sebagaimana di.maksud pada ayat (l) terdiri dari 7 (tujuh) Bab dengan rincian sebagai berikut BAB I Pendahuluan; Pendanaan; Monitoring, Evaluasi dan Pengukuran Hasil; Penutup.
(3)Rincian lebih lanjut dari Rencana Aksi Daerah sebagaimana di.maksud pada ayat
(2)adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati inif •

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

(1)Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan dengan pelibatan peran serta masyarakat.
(2)Pelibatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) , meliputi:
1. a.pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan penanggulangan TBC; dan
2. b.pemberian dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan in dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Ditetapkan di Waingapu pada tanggal 4 Septemba 203S £BUPAT1 SUMBA TIMUR, , _ (' UMBU LILI PEKUWALI Diundangkan di Waingapu pada tanggal A Sep\ember 2025 SEKRETARIS DAERAH SERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 33

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…