DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Timur Nomor 61 Tahun Tahun 2025

Nomor: 61
Tahun: 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; Bab 4. Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; Bab 5. Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; Bab 6. Masa Berlaku Sertifikat Elektronik; Bab 7. Kewajiban dan Larangan; Bab 8. Penyimpanan Data; Bab 9. Pengawasan dan Evaluasi; Bab 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan sebagaimana climaksud dalam huruf a, diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk untukclcktronikpcmanfaatan memberikan jaminan kerahasiaan, otentikasi, integritas, dan anti penyangkalan data/informasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Bagi Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna n: 1 : . 1 . : a m Pcmcrintah Dacrah {Igg&ran ii iii+0+ Kabupaten Sumba Timur; $ g Dipindai dengan Cam~canner Menetapkan 1 . Undang-Undang N P tomor 69 Tah embentukan Daerah-de un 1958 tent Wil. laerah T; ang ilayah Daerah-daerah y, 'gkat II dalam Tenggara Barat d¢ 'ingkat I Bali, N (Le lan Nusa Te ' 'usa embaran Negara Republik Ina'ggara Timur Nomor 122, Tambahe Le nesia Tahun 1958 In d ~ " an embaran N n do n e s i a Nomor 1655); gara Republik

2.Undang-U d " - In« tan g Nomor 23 Tah Pcmcrintahan Dae+ • un 2014 tentang < i i i [LCILaran RN=. p Indonesia Tahun 2014 N ''<ra cpublik Lembaran Negara Repu. """ 244, Tambahan b . 1 ntonesia Nom 55 sebagaimana telah diubah b e b e 1 O r 587) de eb e r a p a kali terakhi engan Undang-Undang Nomor 6 Tah ur tentang Pe mun 2023 enetapan Peraturan Pemerintah Pen anti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenasc% Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tanbahan Lcmbaran Ne... Re=,:, • ,, . I i i i .& ii i i iK ii1G011C31a Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Si stem dan Transaksi g'.1.to... (t ..l. r., R 1 : , T 1 : ii~FO~iii i i<- i i @ i i~Era i'Cpl~liK 1ilu0CS1a Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2 0 1 1 4 = i e D u } ; r; T I . 'Tau_ I a _ l . 1, T a r uui±tail5 i v i i ii c i « i i i uk i i a u ci iivaonal LIO Elektronik di Lingkungan lnstansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 1 1 1 3 ) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAGI BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR.3 ( Dipindai dengan Cam~canner r &£ BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati :. , 1 . Pemerintah Daerah1 ;1, Yang dimaksud dengan :

2.Bupati adalah • " al a h Pemerintah Daerah Ka 3 epa a Daerah Ke b upaten Su b . . Satuan Kerja Pe Kabupaten Sumba T;· b a Timur. Satu, crangkat Daerah, mur. K Q. '-'Q.J.'1 KcIJa Pcra.,5~!:-�+ n ' �ang sela11Jutnya disingkat SKPD dalah ab ni i&0rz 4; 1 : a upaten Sumba Timur. < a lingkungan Pcmcrintat n.,
4.Unit Satuan Ke :. • e a 2acrah adalah _ \ r J a Perangkat Daerah, , Bagian dari SKPD 3» y an g selanjutnya disebut Unit SKPD program. yang melaksanakan 1 (satu) ate be b 5 · au eerapa · Aparatur Sipil Negara, , Sipil dan Pegawa; s _ ?J an g selanjutnya disingkat ASN ialah Pegawai Ne ~; pc :. emerintah Dengan Pe :. ::. egeri ejabat Pembina Kepegawaian ad. lanjian Kerja yang diangkat oleh pemerintahan atau diserah; 4, 'an 1iserahi tugas dalam suatu jabatan pcraturan p c r u n d a m . . , ' g a s negara lainnya dan digaji berdasarkan • r ·uiii~aiigail.
6.Pejabat Daerah lai da l Kabupaten snmt_""" " al ah Angsota Dewan Perwakian Rakyat paeran
7.Badan adalah Badan Ke d
8.Kepala Badan ialan . " "" " " an Aset Daerah Kabupaten sumba Timur. Su b T. ep a a an Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten m a imur.
9.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur.
10.Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur. 1 1 . 12. 13. 14. 15. 16. 1 r7 .L , • A1cc.- D . . 4 - ,- J p . 1 _. ,; _ p. ;[;_ • & i i i I i K p @ v an Gan ivClanja LaCrah yang sclamjtt;yr. 4 ; ; 1 . 4 J 'b • .A i I y a iiiiipsmii APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD ialah Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA ialah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. [?tgea D_..es A . . - • lit;tgg . i t ] . 4 I"DA 2 1 _ 1, .._1 · Ia o a vu3BA a n , y<I ssicnij iy ~iii»iii h i '~ iii j-jial yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD ialah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. T � • .1 1 t... 1 4- • - ------- ,.1 __ ·--...i- ·--...J- ..,.__._ 1Ii01mas1 aalah KctCraniga, pCIhyaaan, B&@" G@ii i@KG@iaGa jag mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, mau pun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektroniks$ g Dipindai dengan Cam Scanner 29. 28. 30. _mm ,� 18. Ba!ai Sertilikasi Elektronik, an sel . . , pelaksana teknis di Ii ..,, ' '8 lanjutnya disingkat BSrE adalah unit ngI ugan Bad Sib " mempunyai tugas melaks ae. 3an ib e r Dan Sandi Negara yang pengelolaan sistem s e ru m " " "" pelayanan sertfkasi elektronik, : <as1 elektronik, dan p th sertifikasi elektronik. emenuhan teknis sistem
19.Otoritas Sertifikat D ig i t al. , elektronik yang [; " ' J an g selanjutnya disingkat OsD adalah sistem ; ungsi sebagai layanan rtifikas' dikeluarkan oleh Badan Sibe de , ser usi elektronik yang
20.Otoritas Pendartara, "" " " dan Sandi Negara. telah dibe 1e ' Ya g selanjutnya disingkat OP adalah SKPD yang en1 ewenangan untuk me l aku kz , persetujuan atau penolakan zte 1e1 can pemeriksaan, pemberian dan pencabutan sertifat ~,"8tap permintaan penerbitan, pembaruan pemilik sertifikat e l e k t r o ; 4. ronik yang diajukan oleh pemilik atau calon 2 Ont .
1.Persandian adalah ke . «. , dilaksanaka a. Sgiatan di Bidang Statistik dan Persandiaan yang beserta il� engan mener�pkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto konsisten s~~""""""_Jaipnya secara sistemats, metodotogis an ., e r an p a la etika profesi sandi. 22· :er:;fikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat an da tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
23.Pemilik Sertifikat Elektronik adalah entitas yang identitasnya tertera dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan sudah melalui proses verifikasi.
24.Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi. g g;et0m Info;gs; 4 - ! < c r . . 1 . _ :. • , ± -s. + ± uG 4 i i i ii i 0 i li a 5 i aaiai SCrangKaian pcrangkat dan proscdur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalis, menyirnpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
26.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
27.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, clcktromagnctik, optikal atau scjcnisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Kunci Pivat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk3$ u Dipindai dengan Cam Scanner melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci terse but. 3 1 . Kata Sandi, yang selanjutnya disebut Passphrase/ Password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/ atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan penggunaan sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan SPBE.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik Pemerintah Kabupaten dalam SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
b.Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c.Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
d.Masa berlaku Sertifikat Elektronik;
e.Kewajiban dan Larangan;
f.Penyimpanan Data;
g.Pengawaan dan Evaluasi;

BAB III

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikat elek.tronik terdiri atas :

a.penyelenggara sertifikat elektronik;
b.institusi sertifikat elektronik;
c.OP; dan $ E Dipindai dengan Cam Scanner
d.pemilik sertifikat elektronik.

Pasal 6

Institusi pengguna sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu Pemerintah Kabupaten. Institusi pengguna sertifikat elektronik berwenang melaksanakan tugas dan fungsi:

a.merumuskan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik atau jenis layanan sertifikasi elekronik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
b.merumuskan rencana dan penganggaran sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
c.menyusun standar operasional dan prosedur layanan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
d.menetapkan personil yang bertanggungjawab sebagai verifikator dalam penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
e.memberikan asistensi kepada pemilik sertifikat elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan sertifikat elektronik;
f.melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan sertifikat elektronik;
g.memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
h.melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
i.melakukan edukasi kepada pemilik sertifikat elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tangung jawab serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
j.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan sertifikat elektronik.

(3)Rencana penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b paling kurang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan sertifikat elektronik.
(4)Rencana penggunaan sertifikat elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

(1)OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu Dinas.
(2)OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik.
(3)Da1am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OP berwenang :
1. a.menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, keanggotaan sebagai ASN, dan rekomendasi;
2. b.menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik; g Dipindai dengan Cam Scanner
(2)( 1 )
1. c.menindaklanjuti perminta Siber Dan Sandi Ne an sertifikat elektronik kepada BSrE Badan 1 Iegara;
2. d.menyampeik • mela1. " an sertifikat elektronik kepada pemohon; dan an pengarsipan berkas p daft¢ ~., ' berupa salinan cetak enc taran sertifikat elektronik baik maupun salinan dalam bentuk elektronik.

Pasal 8

(1)Pemilik sertifikat e l e k t r or »i y ai tu : 2n1} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d
1. a.PPKD;
2. b.BUD:
3. c.Kuasa BUD: '
4. d.PA; dan
5. e.KPA.
(2)
(3)Pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan d krit · k an ena penggunaan sertifikat elektronik serta menyetujui etentuan penggunaan sertifikat elektronik sebelum sertifikat elektronik diterbitkan. Persyaratan, kriteria dan ketentuan penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standard dan prosedur pelayanan sertifikat elektronik BSrE dan perjanjian sertifikat elektronik.

Pasal 9

(1)PPKD Sebagai pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu Kepala SKPKD yang menjabat sebagai Kepala Badan.
(2)PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah;
4. d.melaksanakan fungsi BUD; dan
5. e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)PPKD sebagai pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu PPKD yang melaksanakan fungsinya selaku BUD.
(2)PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangannya, antara lain yaitu:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA SKPD; % Dipindai dengan Cam Scanner
3. c.melakukan pcngendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk tcknis pelaksanaan system pencrimaan dan pengeluaran kas umum dacrah;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kabupaten;
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. i.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
10. j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…