DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Nama Objek, Subjek dan Tarif; Bab 4. Kebijakan Tarif; Bab 5. Kegiatan yang Dikenakan Tarif; Bab 6. Komponen Tarif; Bab 7. Perhitungan Tarif; Bab 8. Besaran Tarif; Bab 9. Paket Pelayanan Kesehatan; Bab 10. Pembiayaan; Bab 11. Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional; Bab 12. Pemanfaatan Tarif; Bab 13. Mekanisme Pembayaran; Bab 14. Pengembalian biaya Pelayanan; Bab 15. Pengelolaan Keuangan; Bab 16. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan tarif jasa layanan BLUD RSUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Urnum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Waingapu; Mengirgat 1 . Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
1. 2.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);¢ Dipindai dengan Cam Scanner
2. 3.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Repuolik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1092);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF JASA LAYANAN PADA BADAN. LAYANAN UMUM (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) UMBU RARA MEHA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR.6 E Dipindai dengan CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur. . 2 n nn· tah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. . eme

3.Bupati adalah Bupati Sumba Timur. . Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu yang selanjutnya 4· disebut RSUD adalah adalah Rumah Sa.kit milik Pemerintah Daerah.
5.Direktur adalah Direktur RSUD Umbu Rara Meha. dalah . t m
6.Ba±an Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD ac "_ yang diterapkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyare sat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pe:agecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan yang diterima RSUD Umbu Rara Meha atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
8.Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.
9.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga di bidang kesehatan berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan. I 0. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD Umbu Rara Meha. 1 1 . Pelayanan Ru.mah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh RSUD Umbu Rara Meha dalam rangka upaya penyembuhan dan. pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
12.Jasa pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/ atau pelayanan lainnya.
13.Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/ atau rehabilitasi.
14.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau premi.
15.Penjamin adalah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial, usaha jasa pertanggungan risiko atau usaha jasa penanggulangan risiko rneliputi BPJS Kesehatan, BPJ'S Ketenagakerjaan, PT. Jasa Raharja atau asuransi.$ Dipindai dengan CamScanner B AB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemungutan Tarif yang dikenakan kepada penggunajasa di BLUD RSUD Umbu Rara Meha.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk: . 1 . menentukan besarnya Tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana dan jasa pelayanan;

2.menentukan besaran Tarif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan kelas; dan
3.meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

BAB III

NAMA OBJEK, SUBJEK DAN TARIF

Pasal 4

Dengan nama Tarif Jasa Layanan pada BLUD RSUD dilakukan pungutan atas jasa layanan medis dan non medis.

Pasal 5

Obyek Tarif adalah tarif atau biaya atas pelayanan kerja fasilitas medis dan non medis yang ada dalam BLUD RSUD.

Pasal 6

Subjek Tarif adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan medis dan non medis pada BLUD RSUD.

BAB IV

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 7

(1)Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD berupa kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dikenakan Tarif.
(2)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada pengguna jasa dan/ atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis di BLUD RSUD Umbu Rara Meha¢ E Dipindai dengan Cam~canner
(3)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan mencari keuntungan. . .
(4)Tarif bagi pengguna jasa yang pembayarannya dijamin oleh pihak Penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerja sama secara tertulis.

BAB V

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 8

(1)Kegiatan pe]ayanan yang dikenakan Tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan/ atau kelas perawatan pada masing-masing tempat pelayanan.
(2)Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas pelayanan rawat inap, rawat jalan dan kegawatdaruratan.
(3)Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, ruang operasi, ruang bersalin, ruang rawat intensif, ruang hemodialisis dan ruang rehabilitasi medis.
(4)Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, ruang operasi, ruang elektromedis, ruang rehabilitasi, ruang hemodialisis, dan ruang tindakan lain.
(5)Tempat pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruang penanganan gawat, darurat, atau gawat darurat.
(6)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tei-diri atas:
1. a.Pelayanan medik dan penunjang medik;
2. b.Pelayanan keperawatan dan kebidanan; clan
3. c.Pelayanan non medik.

Pasal 9

(1)Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a meliputi:
1. a.pelayanan medik umum;
2. b.pelayanan medik spesialis; dan
3. c.pelayanan medik sub spesialis.
(2)Playanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan medik dasar.
(3)Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru b berupa pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis Iain.
(4)Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.
(5)Pelayanan medik sub spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelayanan medik sub spesialis dasar dan pelayanan medik sub spesialis lain.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…