DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 104 Tahun 2025

Nomor: 104
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup Program Rantang Simpati, kriteria penerima program rantang simpati, pelaksanaan program rantang simpati dan peran serta masyarakat. selain itu diatur juga tentang pemantauan, evaluasi, dan pengawasan, pelaporan, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terus melakukan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Sumedang yang sejahtera, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia miskin terlantar berupa pangan yang diselenggarakan melalui program rantang simpati;
c.bahwa dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Simpati bagi Lanjut Usia Miskin Telantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Simpati bagi Lanjut Usia Miskin Telantar masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia miskin telantar sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelengaraan Program Rantang Simpati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2.Undang-Undang... SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 37); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGARAAN PROGRAM RANTANG SIMPATI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6.Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7.Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
8.Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9.Program Rantang Simpati adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa penyediaan permakanan bagi masyarakat Lanjut Usia terlantar di luar panti.
10.Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kriteria penerima Program Rantang Simpati;
b.mekanisme penyelengaraan Program Rantang Simpati;
c.peran serta masyarakat;
d.pembiayaan; dan
e.pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan.

BAB III

KRITERIA PENERIMA PROGRAM RANTANG SIMPATI

Pasal 3

Kriteria penerima Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

a.penduduk yang berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan;
b.Lanjut Usia Terlantar;
c.termasuk dalam DTSEN desil 1 sampai dengan desil 5 atau berdasarkan hasil asesmen kondisi lapangan;
d.tidak terpenuhi kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan;
e.Terlantar secara psikis dan sosial; dan
f.tidak sedang menerima program bantuan permakanan lansia terlantar dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM RANTANG SIMPATI

Pasal 4

Dinas menyusun rencana pelaksanaan Program Rantang Simpati.

Pasal 5

(1)Dinas melakukan pendataan masyarakat yang telah Lanjut Usia Terlantar di Daerah.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari DTSEN dan/atau usulan dari Desa/Kelurahan.
(3)Dalam hal usulan berasal dari Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), data usulan berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

(1)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan calon penerima Program Rantang Simpati.
(2)Desa/Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Program Rantang Simpati sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kecamatan untuk ditindaklanjuti dengan rapat pleno.
(4)Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kecamatan dan Desa/Kelurahan menyepakati data calon penerima Program Rantang Simpati dan dituangkan dalam berita acara.
(5)Dalam...
(5)Dalam hal terdapat usulan calon penerima Program Rantang Simpati melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam perencanaan, dilakukan penentuan prioritas berdasarkan desil dalam DTSEN.
(6)Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Data calon penerima Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perubahan data penerima Program Rantang Simpati, Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat.
(2)Camat melakukan verifikasi terhadap laporan perubahan data dan meneruskan laporan perubahan data penerima Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti dengan perubahan data penerima Program Rantang Simpati.
(3)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggantian data penerima Program Rantang Simpati.

Pasal 9

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disetujui untuk perubahan data penerima Program Rantang Simpati, Kepala Dinas melakukan perubahan penetapan penerima Program Rantang Simpati.

Pasal 10

Ketentuan mengenai hasil pendataan dan pengajuan usulan calon penerima Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan usulan perubahan penerima Program Rantang Simpati.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…