DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan kode etik, prinsip-prinsip etika, pembinaan perilaku dan tata hubungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, penegakan kode etik dan pedoman perilaku, larangan, sanksi dan pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk wewujudkan Aparat Pengawasan Intern pemerintah yang memiliki Integritas, Objektivitas, kompetensi, akuntabilitas dan berlaku profesioanal, perlu adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang;
b.bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dilakukan oleh pejabat memenuhi kompetensi keahlian, berdedikasi, disiplin dan selalu menjaga martabat Aparat Pegawasan Intern Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Menimbang BUPATISUMEDANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA KODEETIKDANPEDOMANPERILAKUAPARATPENGAWASANINTERN PEMERINTAH TENTANG NOMOR 11 T AHUN 2025 PERATURANBUPATI SUMEDANG BUPATI SUMEDANG PROVINSIJAWA BARAT 11.Peraturan ....

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab beberapa kali diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 7.Pengawasan ... Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
5.Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang.
6.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIPadalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

11.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor50); 13.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (BeritaDaerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 116 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor42 tahun 2011 tentang PenyelenggaraanSistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 116); Menetapkan Pasal ...
7.Pengawasan Intern adalah adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektifdan efisienuntuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
8.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawaiuntuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9.Kode Etik adalah adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai APIP.
10.PedomanPerilaku adalah penjabaran nilai-nilai dasar yang merupakan suatu stan dar minimum yang harus dipatuhi oleh setiap pribadi anggotaorganisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
11.Auditan adalah orang/ instan si pemerintah yang diaudit oleh APIP.
12.Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan dan/ atau tindakan yang dilakukan oleh APIPyang bertentangan dengan Kode Etik dan PedomanPerilaku.
13.Teradu adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
14.Pengaduadalah seseorangkarena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan PedomanPerilaku.
15.Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri dan ia alami sendiri.
16.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Inspektur Daerah untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diduga telah melakukan pelanggaran KodeEtik dan Pedoman Perilaku.
17.Komite Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut KomiteEtik adalah Komiteyang mempunyai tugas menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku APIP. c.rnenJaga...

Pasal 4

APIPwajib menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

a.Integritas, yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
b.Objektivitas,yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan, dengan cara:
1. 1.menunjukkan objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit;
2. 2.membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian;
a.menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas APIP;
b.melindungi kepentingan APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mendorongbudaya etis dalam profesiAPIP;
d.mewujudkan APIPterpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegangteguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan;
e.mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud APIPkredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan;
f.meningkatkan peran APIP sebagai penjamin mutu (quality assurance) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
g.memerankan APIPsebagai pihak yang menawarkan solusi dalam permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta memberikan rekomendasi dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB II

KODEETIK Pasal 3 Tujuan KodeEtik dan Pedoman Perilaku APIP,yaitu:

Pasal 2

KodeEtik dan Pedoman Perilaku meliputi tata cara dalam berinteraksi dengan lembaga pengawasan, sesama APIP, para pihak yang diawasi dan pihak lain yang terkait. 2.tidak .... APIP wajib :

a.mentaati semua ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan cara:
1. 1.memberi contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. 2.tidak menerima darr/ atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun dari dan/ atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
3. 3.tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai APIP dengan tujuan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan
4. 4.tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan ketetuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan;
b.mendukung visi, misi, tujuan, dan Pemerintah Daerah;
c.menunjukkan kesetiaan terhadap profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas, meliputi:
1. 1.melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang;

Pasal 5

c.menjaga kerahasiaan, yaitu menjaga sesuatu yang dipercayakan kepada APIP agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya, sehingga APIP wajib menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi, kecuali terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan;
d.kompetensi, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga APIP menerapkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern;
e.akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang berwenang; dan
f.perilaku profesional, yaitu perilaku yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional. 2.informasi...
1. 2.tidak meninggalkan penugasan kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
2. 3.tidak menunda tugas kecuali dengan alasan yang sah;dan
3. 4.wajibmematuhi atau menaati ketentuanjam kerja;
d.mengikuti perkembangan peraturan perundang- undangan;
e.melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh, dengan:
1. 1.menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggung- jawabkan kepada Tuhan Yang Maha .Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenamya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
2. 2.menerapkan analisis dalam pelaksanaan pengawasan;
3. 3.bekerja secara sungguh-sungguh dan dengan tulus hati sesuai dengan tugas yang diemban masing-rnasing;
f.berani dan bertanggungjawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti yang sah dan relevan;
g.menghindarkan diri dari benturan kepentingan;
h.memiliki rasa percaya diri sesuai dengan prinsip- prinsip perilaku pengawasan, yaitu:
1. 1.tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
2. 2.berani menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan; dan
3. 3.percaya diridalam menghadapiberbagai kesulitan;
4. 1.cermat dalam menggunakan setiap data atau informasi yang diperoleh dalam penugasan, tidak membocorkan dan/ atau memanfaatkan rahasia jabatan atau rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada siapapun, untuk membuka rahasia jabatan atau rahasia negara;
j.menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang,dalam bentuk:
1. 1.dokumen tertulis baik dalam bentuk salinan cetak (hard copy) maupun salinan digital (soft copy), seperti surat, notulen rapat, laporan hasil pelaksanaan tugas, kertas kerja pelaksanaan tugas, dan dokumen lainnya; 2.tidak ... Pasa16 APIPwajibmenerapkan dan menegakkan Pedoman Perilaku, sebagai berikut:
a.Integritas, meliputi:
1. 1.melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan bertanggungjawab;
2. 2.selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
3. 3.bersikap dan bertindak transparan;
4. 4.melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. 5.menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara;
6. 6.berupaya menyelesaikantugas dengan baik;
7. 7.menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang- undangan dan profesi;
8. 8.menaati segala peraturan yang berlaku yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
9. 9.menghormativisi, misi dan Pemerintah Daerah;
10. 10.menghargai pendapat sesama APIP,Auditan dan orgamsasr lainnya dalam pelaksanaaan tugas;
11. 11.memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan nilai tambah organisasi; dan
12. 12.tidak menerimagratifikasiterkait denganjabatan dalam bentuk apapun.
b.Objektivitas,meliputi:
1. 1.tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif; Paragraf2 PedomanPerilaku
2. 2.inforrnasi secara lisan danjatau rekaman suara; atau
3. 3.perintah atau keputusan lisan dari atasan;
k.melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar yang berlaku;
1. 1.meningkatkan kompetensi dan profesionalisme secara berkelanjutan, melalui:
2. 1.inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah atau tidak bersifat menunggu;
3. 2.mengikuti program latihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
4. 3.meningkatkan pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan dengan tugasnya; dan
m.mengembangkan inovasi atas cara dan metode kerja sesuai dengan perkembangan zaman. 2.mengkomunikasikan ....

Pasal 7

Dalam hubungan pekerjaan, APIP wajib:

a.bekerja sarna dan bersinergi dengan APIP lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan, dengan cara: 1 . mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam pelaksanaan tugas;
1. 2.tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
2. 3.mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
c.Kerahasiaan, meliputi:
1. 1.menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
2. 2.tidak menggunakan informasi un tuk pribadi atau dengan cara apapun bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan.
d.Kompetensi, melipu ti:
1. 1.memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
2. 2.bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman untuk menyelesaikan tugas;
3. 3.melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku; dan
4. 4.meningkatkan keahlian dan profesionalisme melalui pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun telaahan sejawat secara berkelanjutan.
e.Akuntabel, meliputi:
1. 1.menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dan melaporkan tugasnya secara tepat waktu; dan
2. 2.selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan pemangku kepentingan terhadap APIP.
f.Perilaku profesional, meliputi:
1. 1.tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik APIP;
2. 2.tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen Auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi; dan
3. 3.melaksanakan tugas sesuai dengan standar pengawasan yang berlaku. c.menghindari ....

Pasal 8

Dalam menjaga hubungan dengan Auditan baik pribadi maupun kelembagaan,APIPwajib:

a.menjaga penampilan (performance) sesuai dengan tugasnya, dengan:
1. 1.berpakaian sederhana, sopan, rapi sesuai dengan kelaziman;
2. 2.bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun;
b.menjalin kerjasarna dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaiantugas, melalui:
1. 1.komunikasi yang baik dan wajar;
2. 2.menghargai tugas rutin Auditan namun dengan mempertimbangkan kelancaran tugas secara tepat waktu;
3. 3.tidak memberikan perintah untuk memenuhi kepentingan pribadi kepada Auditan baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja;
4. 4.menghormati dan menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan Auditan;
5. 5.menghargaipendapat Auditan; dan
6. 6.menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasiona1;
7. 2.mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada APIP lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
8. 3.membantu APIP lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
9. 4.mengutamakan kepentingan organisasi di atas pribadi, kelompokmaupun golongan;
10. 5.berkomunikasi secara baik, santun, dan efektif;
11. 6.tidak mencelahasil pekerjaan APIPlain;
12. 7.memberikan apresiasi terhadap keberhasilan orang lain;
13. 8.membantu sesama APIP dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan;
14. 9.menerima saran, kritik yang konstruktif atau tindakan korektifdari sesama APIP;dan
15. 10.mendorong sesama APIP untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing.
b.menumbuhkan dan memelihararasa kebersamaandan kekeluargaan, dengan cara:
1. 1.tidak melakukan intimidasi atau mengancam terhadap APIPlain; dan
2. 2.menghindari konflikkepentingan dengan pribadi, kelompok,maupun golongan;
c.melakukan reviu berjenjang dan berbagi pengetahuan (sharing knowledge);dan
d.bersikap sopan santun dan tidak melakukan perbuatan asusila.

Pasal 10

(1)Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat -(1),KomiteEtik mempunyai fungsi:
1. a.penerimaan Pengaduan mengenai Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
2. b.pengumpulan data dan fakta berkaitan dengan Pengaduan Pelanggaran KodeEtik dan Pedoman Perilaku;
3. c.pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran KodeEtik dan Pedoman Perilaku;
4. d.pelaksanaan sidang KomiteEtik;
5. e.pemanggilan Pengadu;
6. f.pemanggilanTeradu;
7. g.pemanggilan Saksi, apabila diperlukan;
8. h.pernyataan simpulan sementara bahwa dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku terbukti atau tidak terbukti;
9. i.menjaga kerahasiaan bukti dan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan Pelanggaran KodeEtik dan Pedoman Perilaku; dan
10. j.pemberian sanksi dan penyelesaian Pengaduan.

Pasal 9

(1)Dalam rangka penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku, dibentuk KomiteEtik.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABIV PENEGAKANKODEETIKDANPEDOMANPERILAKU
1. c.menghindari setiap tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan etika profesi, dengan cara:
  1. 1.ramah, dan tidak merendahkan Auditan;
  2. 2.menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokokpermasalahan; dan
  3. 3.menggunakan nada suarayang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak ataupun dibuat-buat;
2. d.tidak menggunakan atau terlibat dalam perdagangan narkotika dan obat-obatarr/miras, judol terlarang lainnya; dan
3. e.tidak melakukan perbuatan asusila terhadap Auditan.
(3)Dalam... Pasa113
(1)APIPyang terbukti melanggar KodeEtik dan Pedoman Perilaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 12 dikenakan sanksi oleh Pimpinan APIPyang diputuskan melalui KomiteEtik.
(2)Bentuk-bentuk sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.usulan pemberhentian dari tim pengawasan atau pemeriksaan;
3. c.tidak diberi penugasan pengawasan atau pemeriksaan selamajangka waktu tertentu; dan
4. d.dalam hal Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku bertendensi pada pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, pimpinan APIP dapat menindaklanjuti pelanggaran tersebut kepada Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang. BABVI SANKSI Pasal 12 Dalam melaksanakan pengawasan, APIPdilarang :
5. a.melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat perintah;
6. b.menggunakan data dan informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan;
7. c.meminta, menerima pemberian dalam bentuk apapun dari Auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesiona1;
8. d.melakukan ancaman dalam bentuk verbal, fisik, maupun psikis baik terhadap sesama APIP,Auditan, maupun pihak terkait lainnya;
9. e.menggunakan atau terlibat dalam perdagangan narkotika, miras, judol dan obat-obatan terlarang lainnya;
10. f.melakukan perbuatan asusila terhadap Auditan, sesama APIP,maupun pihak terkait lainnya; dan
11. g.meminta, mengajak atau memaksa sesama APIP melakukan tindakan melawan hukum. BABV LARANGAN

Pasal 11

(1)Mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku merupakan pedoman bagi Komite Etik dalam melaksanakan tugasnya.
(2)Mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Dalam hal APIP rnelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di luar ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Bupati mi, pirnpinan APIP menindaklanjuti dengan rnelakukan pelaporan kepada pejabat yang berwenang. I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENEGAKAN KODE ETIK DANPEDOMANPERILAKU

1.Laporan dan Zatau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku dapat diajukan secara lisan maupun tertulis kepada Komite Etik.
2.Temuan Pelanggaran KodeEtik dan Pedoman Perilaku dapat diperoleh dari hasil Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung dan Zatau APIP.Temuan disampaikan kepada Komite Etik.
3.Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan melalui:

a.dokumen atau surat;
b.media elektronik; dan
c.Pengaduan langsung.
1. 4.Pengaduan secara lisan dan Iatau tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 memuat:
a.waktu dan tempat kejadian;
b.kronologis kejadian;
c.bukti dan/ atau Saksi; dan/ atau
d.identitas Pengadu dan Teradu.
1. 5.Inspektur Daerah dapat membentuk atau menugaskan tim pengawasan atau pemeriksaan untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh APIP, berdasarkan surat perintah Inspektur Daerah.
2. 6.Tim pengawasan atau pemeriksaan memberikan laporan hasil investigasi terhadap dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh APIP kepada Inspektur Daerah. Berdasarkan hasil laporan tersebut, Sekretaris Komite Etik menyusun bahan sidang Komite Etik.
3. 7.Sekretaris Komite Etik menyampaikan laporan, Pengaduan, dan temuan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku kepada pimpinan APIP.Dalam hal tertentu, pimpinan APIPdapat menugaskan tim pengawasan atau pemeriksaan untuk melakukan penelitian awal dan pengecekan kelengkapan komponen laporan, Pengaduan, dan temuan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai ketentuan pada angka 4.
4. 8.Tim pengawasan atau pemeriksaan melaporkan hasil penelitian awal dan pengecekan kelengkapan komponen laporan, Pengaduan, dan temuan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku kepada pimpinan APIP.
5. 9.Dalam hal berdasarkan laporan tim pengawasan atau pemeriksaan ditemukan adanya indikasi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku, pimpinan APIPmemerintahkan Sekretaris KomiteEtik untuk mengadakan Sidang Komite Etik. LAMPIRAN PERATURAN BUPATISUMEDANG NOMOR11 TAHUN 2025 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU APARATPENGAWASANINTERNPEMERINTAH DAERAHKABUPATENSUMEDANG. MEKANISMEPENEGAKANKODEETIKDANPEDOMANPERILAKUAPARAT PENGAWASANINTERNPEMERINTAHDAERAH KABUPATENSUMEDANG.
6. 10.Dalam hal berdasarkan laporan tim pengawasan atau pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku, pimpinan APIPmenghentikan proses pengawasan atau pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
7. 11.Dalam hal terdapat bukti permulaan mengenai Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku, pimpinan APIP dapat mencabut atau memberhentikan penugasan terduga pelaku Pelanggaran.
8. 12.Pencabutan atau pemberhentian penugasan terduga pelaku Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 9 dapat dicabut kembali dalam hal proses pemeriksaan telah diselesaikan dan yang bersangkutan dianggap tidak cukup bukti melakukan Pelanggaran KodeEtik dan Pedoman Perilaku.
9. 13.Komite Etik melakukan sidang untuk membahas berkas terduga pelaku Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 9, paling lambat 7 hari kerja setelah laporan tim pengawasan atau pemeriksaan diterima pimpinan APIP.
10. 14.KomiteEtik dapat memanggilSaksi untuk didengar keterangannya. Keterangan Saksi dituangkan dalam Berita Acara.
11. 15.Sekretaris Komite Etik memanggil terduga pelaku Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 9 secara tertulis paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dalam Sidang Komite Etik.
12. 16.Dalam hal terduga pelaku Pelanggaran tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 13, dilakukan pemanggilan kedua denganjangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terduga pelaku Pelanggaran seharusnya hadir pada panggilan pertama.
13. 17.Dalam hal terduga pelaku Pelanggaran tidak memenuhi panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada angka 14 tanpa alasan yang sah, Komite Etik merekomendasikan Pimpinan APIPuntuk mengenakan sanksi berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku Pelanggaran.
14. 18.Dalam hal terduga pelaku Pelanggaran memenuhi panggilan, Komite Etik melakukan sidang dengan acara sebagai berikut:
a.meminta klarifikasi dari terduga pelaku pelanggaran;
b.melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku;
c.menyatakan simpulan sementara bahwa dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku terbukti atau tidak terbukti; dan
d.memberikan rekomendasi atau keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.
1. 19.Penetapan sanksi oleh Pimpinan APIP dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diputuskan dalam Sidang Komite Etik, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah, kecuali untuk penerapan sanksi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian.
2. 20.Keputusan Sidang KomiteEtik bersifat final. SUMEDANG. Selesai Dinyalakan lidak bersalah Tidak Apabila pelaku Pelanggaran lidak memenuhi panggilan kedua. Pimpinan APIP mengeoakan sanksi berdasarkan atat bukli dan keterangan yang ada lanpa dilakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku Pelanggaran Sekretaris Komite Etik melakukan pemanggilan kedua dengan jangka waldu 7 >----1 (tujuh) hari kef]a sejak terduga pelaku Pelanggaran seharusnya hadir pads panggllan pertama. Tidak Sekrelaris Komile Etik memanggillerduga pelaku Pelanggaran secara tertulis paling slngkal 7 (tujuh) hari kerja sebelum langgal pemeriksi;lan datam Sidang Komile Elik Komlle Etik memanggll Saksi unluk didengar keterangannya. Kelcrangan Saksi diluangkan dalam Berita Acara Komile Etik melakukan sidang unluk membahas berkaS terduga pelaku Pelanggaran paling lambat Than kerja selelah laporan lim pengawasanlpemeriksaan diterima plmpinan APIP Ya Selesai Ya Komile Etik melanjulkan sidang BerilaAcara mengenai kelerangan Saksi A 3
3. 1.FLOWCHART PENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…