DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan yaitu pada Pasal 1, , menyisipkan dua pasal diantara Pasal 6 dan 7, mengubah Pasal 23, menyisipkan satu paragraf diantara Paragraf 22 dan 23 Bagian Kedua Bab III, mengubah paragraf 23, mengubah Pasal 38, menyisipkan satu paragraf diantara paragraf 27 dan 28, menyisipkan satu pasal diantara Pasal 42 dan 43, mengubah Pasal 53, menyisipkan satu pasal diantara Pasal 67 dan 68, mengubah Pasal 68, Pasal 72, menghapus Pasal 78.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta penyempurnaan atas kedudukan dan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; BUPATISUMEDANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATINOMOR153 TABUN2021 TENTANGKEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGAS,FUNGSIDANTATA KERJAPERANGKATDAERAH TENTANG NOMOR 12 TAHUN2025 PERATURANBUPATISUMEDANG BUPATISUMEDANG PROVINSIJAWA BARAT

10.Peraturan ...
1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran NegaraIndonesia Nomor6856);
2.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di ProvinsiJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor7042);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
4.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor192);
5.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor283);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor435);
8.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor3); Mengingat
3.Bupati ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Surnedang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANKEDUAATAS PERATURANBUPATINOMOR153 TAHUN2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DANTATAKERJAPERANGKATDAERAH. MEMUTUSKAN:
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor50);
11.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 3); Menetapkan 19.Jabatan ... pegawai dengan instansi
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenanganDaerah otonom.
5.Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi negeri sipil dan pegawai pemerintah perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakanmasyarakat.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahanyang menjadikewenanganDaerah.
9.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsiDPRD.
11.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraanPemerintahan Daerah.
12.Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahanyang menjadikewenanganDaerah.
13.Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaanmasyarakat desa dan kelurahan.
15.Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagiantugas camat.
16.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasionaldan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
17.Eselonadalah tingkatan Jabatan Struktural.
18.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawainegeri sipil dalam rangka memimpinsuatu satuan organisasi.
3.Ketentuan ...

Pasal 6B

(1)Badan PenanggulanganBencana Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin KepalaBadan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6A

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6Adan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:
19.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilantertentu.
20.Jabatan Pelaksana adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21.Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut Kompetensiadalah pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negaradalam melaksanakan tugas jabatan.
22.Tunjangan Jabatan adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokokyang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan golonganjjenjang pangkat yang dimilikinya dan besarannya ditetapkan peraturan perundangan- undangan.
23.Tambahan Penghasilan Pegawaiadalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan Kinerja,motivasi,disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan KeuanganDaerah.
24.Uraian Tugas Jabatan Struktural adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisitertentu.
2.Seksi ...

Pasal 37A

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. 3.kelompok Jabatan Fungsional;
c.Bidang Pencegahan, membawahkan:
1. 1.Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
2. 2.Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha; dan
3. 3.kelompok Jabatan Fungsional;
d.Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahkan:
1. 1.Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
2. 5.Di an tara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. 4.Di antara Paragraf 22 dan Paragraf 23 Bagian Kedua BAB III disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:
a.Kepala Satuan;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. 3.kelompok Jabatan Fungsional;
c.Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
1. 1.Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. 2.Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
3. 3.kelompok Jabatan Fungsional;
d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
1. 1.Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. 2.Seksi Kerjasama; dan
3. 3.kelompok Jabatan Fungsional;
e.Bidang Pelindungan Masyerakat, membawahkan:
1. 1.Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
2. 2.Seksi Bina Potensi Sumber Daya Manusia; dan
3. 3.kelompok Jabatan Fungsional;
f.UPTD;dan
g.kelompok Jabatan Fungsional.
1. 3.Ketentuan Pasal 23 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Unsur ...

Pasal 42A

(1)Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
1. a.KepalaBadan;
2. b.unsur pengarah; dan
3. c.unsur pelaksana.
  1. 9.Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 8.Di antara Paragraf 27 dan Paragraf 28 Bagian Kedua BABIII disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni paragraf 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:

a.KepalaBadan;
b.Sekretariat, membawahkan: L Subbagian Umum;
1. 2.Subbagian Keuangan; dan
2. 3.kelompokJabatan Fungsional;
c.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan kelompokJabatan Fungsional;
d.Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan kelompokJabatan Fungsional;
e.Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan kelompokJabatan Fungsional;
f.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
g.Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan kelompokJabatan Fungsional;
h.UPTD;dan
1. 1.kelompokJabatan Fungsional.
2. 7.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. 6.Ketentuan Paragraf 23 Bagian Kedua BAB III diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut: Paragraf23 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
4. 2.Seksi Sarana Prasarana, Informasidan Pengolah Data; dan
5. 3.kelompokJabatan Fungsional;
e.UPTD;dan
f.kelompokJabatan Fungsional.
1. 12.Di antara ...
2. 11.Di antara Paragraf 22 dan Paragraf 23 Bagian Keernpat BABIII disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 22A sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakanfungsi:
1. a.perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umurn serta pelindungan rnasyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umurn;
2. b.pelaksanaan kebijakan bidang ketenterarnan dan ketertiban umurn serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban urnurn;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenterarnan dan ketertiban umurn serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban urnum;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenterarnan dan ketertiban umurn serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 10.Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2)Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.KepalaPelaksana;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;dan
  3. 3.kelompokJabatan Fungsional;
3. c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan kelompokJabatan Fungsional;
4. d.Bidang Kedaruratan dan Logistik,membawahkan kelompokJabatan Fungsional; dan
5. e.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan kelompokJabatan Fungsional.
6. d.pembinaan ... Pasa168
(1)Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati di bidang perencanaan, penelitian,dan pengembangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Risetdan InovasiDaerah menyelenggarakanfungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian,dan pengembangan;
3. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian,dan pengembangan;
  1. 14.Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf23 Badan Perencanaan Pembangunan, Risetdan InovasiDaerah
  2. 13.Ketentuan Paragraf 23 Bagian KeempatBABIII diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

(1)Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatanmenyelenggarakanfungsi:
1. a.perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
2. b.pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 12.Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yalmi Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:
6. d.pelaksanaan ...

Pasal 72A

(I) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati sub urusan bencana.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakanfungsi:
1. a.perumusan kebijakan sub urusan bencana;
2. b.pelaksanaan kebijakan sub urusan bencana;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sub urusan bencana;
  1. 17.Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakanfungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. b.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. c.pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. d.pelaksanaan administrasi badan di bidang kesatuan bangsa dan politik;dan
6. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 16.Di antara Paragraf 27 dan Paragraf 28 Bagian Keempat BABIII disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni paragraf 27A sehinggaberbunyi sebagai berikut:
7. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
8. e.pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan; dan
9. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 15.Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: KABUPATENSUMEDANGTAHUN2025 NOMOR12 Diundangkan di Sumedang pada tanggal 6 Haret 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. Pasal II
  2. 1.Pelaksanaan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
  3. 2.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  4. 19.Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, SUSWlan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tereantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  5. 18.Ketentuan Pasal 78 dihapus.
10. d.pelaksanaan administrasi badan sub urusan bene ana; dan
11. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. I J J - J - l - I r l I l I I J j---------- " - I I _j '--"":"1- i i ! i i i i ! ! I i l i, i i ! ----- I L r - - - ~ 2~~ l-+- ~P)!c ili~~ h UI ~ l- e ,_ ..... 11I..l- ._ I....JL.....I ~~ 2~~ .... [ U 21-0 ~ h g~~ t- ili~ " 2 !-~ · , _! I :, I r··I, ~ I I, , , i ;:L...==~ , , I 4- ~--. I, I 1 r---- to. t ~ - I - " '" TI zii~ ~~;; h~ i-.... og~:I ~il" h ;!i;; .. ~ 2f'lC "i~ I- ~ ~~~ ~~~ g z ~" " ~ ~I-!-.. I I I I I '-IT !~ 2z~ +-+- ,.~o l- n oili~ ~ ! a"i~ l-I- ........ ...... T ",,~ +- 01- ~~ h ~::o ....g~gj .... iliiil .. "" .~I-i~ Li- I, , I I I, 'I I · , t_o , r+ I , - TT' ~~~ i~~ I-'- ~U ~n l-i- :.5'")£ !-l- I '--' - , I I - '" , 1'iz , , :z:~~ I, "'::;'" r-- !!i~~ ~ , "'o~ r+- <", I "'''' I "'''- , '" , "- I , , , ---' , ",.- I r - ·~ , I, , I I, I I I ~-- ~ I I I, , , I, , I I ..._ : , , I, I r-- ........,:._ I I, , ~~:3 r 1 z L " h .... 51 ~§~ z " i~< In i h ;i'" 2~ I->- i! I ~~~I I ~~ r- - L- .... "'T ... I, ! I I - r L t-- r+-I I I I, , , , , I, I ~-. I ~ I I I I I ..,1 I I _J - :; '" ,--- ;:: i L! I J I I I I I I I I r- I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I 1 I I N 1 - - - - .... __JL___j1- I I I I I.....L - o o I o o I o I o I ! II--r--y----r-~ 1 1 I o o ot.. __ ... __ I l I ,- ,..::' I :.: I <§~'" ~«z:.: ~;:;B z zai5(- "<IBiS;:! ~_, a~~~ ~ "'0 a~C!S~ ~~ ~' z< ~~ _~6:E ~zS '" ~!l!;g '" '" '" o o I I I : I .t I I I I o o I o - - I -, I~ r-+-"'-..i-- I o, ~. , o, I, , - : ._ o I ~....... ------ -_ .... - ----- ........... -----~ J _..,... ......L~J 11111- ..... 1 1 I l L o o I I I, j o o o o I, o --,~ o, o - --- I r 1 - I - ..., I , 1- I ;---- __ ,.......Iwu-Il o o r o o o o I - 1 - I I I - II I - LJ I I I II I T 1 Z 20 "- ~f- t: O~§ ili~ :l!~~ <Z - "'0 9<>= ;,:- cc;;)~ R~ 13::; ::;:z '" g~ '" '" - t: ;,: ",< z <r a20 ~ '" <-' 0200.. III < z<z <z <~~ i-- -'0 90-' ::0:- 1Il"'< ~~ (.)0 ZZ ::;:Z f:Ut.:l OC: ,,-0 ..J 20 tal '" '"0.. I 1 - T l I IJ - · I •I I · , · I I I I I I I I I I •, r .:: · I, I I • : I I I I I I ·• · I I, I •I I I, I, , I I ~----::- I I, · I I L , I I ·I I •I I, I I I I I · -I I I •I, · I · I I I l L _____ - I I-- I I .__ 1 - - - ,J I I · , , , , I, · I I I, ·~-.. -- I I I I ·I I •, , · , , : · , 1 - I - --, z; ~ 20 ~ ;:: ;&~ _Ill o III ~~ Z'" <20 <'" f-- "'0 _::> 9~ :.::- zl: ~~ r- <::< Ill", of- < ::;z ~r;: ~ gii: !::~ ;;; '" "- :.: z'" ,..... ::l1Il J I I 1 ----l I I I I I I I I I I I I I I I ( I L -- -----: I - L r----- I I ;r- I I I I I I I I I I : I I I - I r L 1 r - LJ - - I_) - - - I I I I - L I I I T 1 I Z ~ <...l ell < <z -'0 ~- a:r5 :::;:Z g2 OJ ~ __j L L · · · , · ·· • }---- .. · , : L ·· ··· I I, · , · · , I, J J I, I I 1 I I I, , , , , I ~-.... - r l r z ::E ~<~ z ~Z:l<(/J 1£ :>~< iii~ C>:(/Jf::: 1»<-' :;2: ~if§ ~ - :.:2 :2z< a;t'S ClC§~ :::;:z iii ~ g2 '":.: I I I 1 I I T Tl - ------1 t I ::J n u - - I I, I I I L II I : ---_)i ...--...!_:_--------- : L___j_ ....._ I ---------- ~---- -, --1 I , I r r I in < t; Cl ~J :5 ~ ,___ co w ~ L _j r J Tn I I _j l L I- I I I I r--- - L r l _j I l i_j I, , _jIL - I 1r I I ~_j L____.I I I I I I I - .. - _j ...... : : · · · · · · ·· · · · ....... I - : I : I fl z < z; - Oz f' I-f- c;;~~ iii'"' <~ ::::-0 "'0 ",0- ~~ -00->- ~~ ~~zc.. r.il "'c.. '" - -, ,-----, -..--..... I -" -- ......-- I L.... 1 '- I i =r ....._;_-:--_.......U__j · I · · ·: : I · - - t T ;:J ~ ~ I I .... ,.., __,L 1 L Jl I -- - -- - I Il I -r--.r--'1.........-- TI L 1 - r L -1 "'--,--r-""'--- III I J I I U I l I - I I r -.. I iL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I . I I I I I I-_ ..... - ~ t r+: I I I :- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L ----=;------r I 1_ .. ..... _-- I I :-.. -- I I I I I I I I I I I I I I I l _j! I I :r- . I I I I I I I I I I I I I I I I _J: I:I I I I - I :.-_ I I I r l I I - - __. -, I .----- I I T 1 Z s .._ <""' - ~~ n '":>0 ::.::- ~~ - :::EZ s~ Cd ::.:: I --, o: ~ c; s L-l ('I') ~ - ...... W ~ l I - I 1 I - - L I-- I - I _j - I - I I Tr c b: ::> T , I i- L - - , · , • •I I, · , · · t ·&.._--- ·t t · · r-- - t l L t I I ·•I · , · I · ·· · I - I I r ..... -... ·•I ·•t ·· · ·•, ··I • ~-- - ·• • ~ • ·· · ,"---- · I 1r- · I I I • ·I, ·•I - _j l ; --.-----~~------ _ ..-- ...- I _j I , I -I I It, I I I : ZZ I Z~< I I < 0 I L -zz t 0« I I <0::> I COz~ I COril t I ::>O::z I t cnril< , 0..0 I I t I, I l- . i . - I r or- z ...: r - ...:,..; ~~ I -,c ::.:- I- ~u.C - ::E~ Igli: ~ r I I I I I -., I --, o: f...... ~ zz~ < E-< « .... r rt -0< til o ~ ~ ca::E< ~ CO::>0 til ::>::Eril if) cn::>i!3 ::.:: - I I ...., o: ~ ...... Cl :s I ~ '¢ til - ~ l- - 1 L L t I I TI I L.- - ~ - ..._ - I I I I J rI ·I I I, I I • •I I i • · · ..-_ ....... , I I, I · I r--- --, I ~ L , I I I I i •, I, I I I, I r -, rJ_"_"_-""'- 1I In r -, 11 I 1 1 ~ Oz Z z< ..: ~ I- ~ 0 13 <:...J r-- oc.lZO w<: ~~~ -c «;z 0":::> :::E "")0 _>0(/j ::.::- L- IllCi~:!i ~g ~ gJ::dj ~g:::.: o~ ...J c.l ~ ~ c.. - __JI I ......... ·I · I, · , , I I, , I r--- 0- , I I I I I, I I I I I I, I I t 1---- : I , , I I •I --~~-----..--~- . ---- ---------, 1 1 - - --, I r--, I -c ~CZl "'0 Oz O§:;;! z< ~5 <J: e~ ~ :x:- I- Ill_ ~~ gj ;:;;z ::; ott '"c.. ~ I- · · · · __J · , I • I , I I I ··I • ~-- -- l ;----- , In I · · , I •I · I (/j OJ c !;j o~ ~~ eo Illz ~ z ~ ::.: L__ -,___JL I I I I I__. I _j I I I r • · ·I t, · , · · z; , , -c , I L -;:s , ~::> , I m::E · , m::> , ::> I (I) , , I I •, L , I, •, r I -- r · ·: -, I · , , , , , , , I, I : 1 -1 ---_j-l _L IIIII ,,-- . I I T 1 r- -, o: <I:; g: Q 1...1 j ~ L... ll') Cil ..--i ~ L _j r 1 I I TI z l...- t: ..: ... - co..: <z "'0 ::.:- L.. &;2 ::EZ - gii: '" L.. ::.: I - I I I _j L - I -,'- I rrn I z 0": z... <;:) Q::': -0 toz < I - - ....... I I1 I I I I I lr--!I ,-..,...1 .....1-T-1-' r-- -, r I · · , , I ·r-- -- • • ·:1- , : I, ·· · · , , , t- · · , , · · , , · · r-- -- L I .._--_ .... _- r -------=:::-~-=:--:~---- ------------: ·· · , • , I I, I, · · LI, , · , I__. I 1 , , , , , •,. · , , , , t, ,..-- _ ... ! j , : l- , I, !, Zz -, ;S..:: dd ..::Z CO":: CO::> ;:JCil CIl~ II ....J , -, H z ..:: ~:E ~::> m::E §::> CIl r I T n z t: iii""' - <~ r "'0 ::.:- ~~ , :.;:2: Igii t..l ::.: L I I - --, r r I r - L I- --, I I I 1 Tl , , , , , , , , , , r·_· • , , 1 L , , t t, t t •, I t •t, , t, , , , , I, , I, I I I, \,.----- ·· · t ·• ·• ·• ··• • r--- . • t, t-- _j L I I I I _j r I I J I ""I Z L-- ..: E- iii"" - «..,15 :.:- L a:[g ::oZ - 32 co ~ ~ - I I ___J L _j L_I I I I I I -, r r I I I T Tl :.:: z::3 z: «(!ll -c ~ o::~ !;: Zoo- ~~ «oo ..,is O::E~ f.- ~(ij I.- iii~z ~o I-- 1i;::, ::;:Z z::E o~ -0 "" "' :.:: :.: L _____,_j L J \--------- _.r..-L....L ILJ .----- , I, , I, , t, · t •t t t, , , , , , ___ -_J- : I -,. ! , , , I, , , r"'-- .. , , •, , •, , , , • - l r I I T n I 2 ~ ~ iIi~ <Z !-- "'0 :.:- 000 0..0 I"- ::;:2: g~ f:2 f-I r - I I T 1 TI I z: '-- ~ ~~ ~ ..,~ :G- L- ~~ ::02 - g~ til :.: ~ ~ I u , , , , :: I~_______ I I r , rn ~ >-< Q ~ L-J 0: '-- c-- W ....-i ~ L I L r --, so 52 r E5 ~ r-t- ~ ~ w o: r I I Tn Z L...-c Ie - ~~ I ..,~ ~- ~ a:~ I- ::;:Z s~ r.l L ~ - L I I I r I -, I I - __, - - ......... L.. T I1 - I __, II I II I-- 111 nI I - I I 1 1I I-- r I I T 1 1 _j r I · , I, · I I I · · I · I · L _ L , , I I r-- - , , I : L : · I I I, , I, I, , , --, ! , , I · I ~--.. - I I, , l- I, I, , I li rr---- .......... - · I ·I ~i___ - .......1: I , , I, , , I I I I 1.--------- : __ ---=-::.:==~-------1 Zz · r , :5< · , f-- (j(j · I- <z •t 1:0< • ro::> · ·::>t<l • rn~ I I I r I , I I I I ~--.., , I : l- I I I I I, , , , , , , , I, I, I, , , , , , I r I , .-- I - Z z « s L- 00 to- Z;Z O§-' «« <~ 9~ f--- -"0 ~- I- 100 ~f5 '- 0:: :;;2: l- f%) g&: 0.. ~ r -, I L I_. --' I I r ---, - 1 ;Z ~« L- o~ 18-' ~!ii <;2 0::> f--- -"0 _0 ~- --mZ ltfS ii: :::;2: &l o~ 0.. _, '" L-~ - I _j L. ......__ I I I TTl ~ 18-' t- r- :3~ ~- &:f5 ::;'" oit_, '"~ l,,_...-----JJ I ·I · · · , I I -- ~ o OZ zC:: ..:z 8~ 00.( ~ , , , , I, I I, I I · , I · , , .. -, , ·:'- ·I, , , , · I I I I, · , , I, , I, It.. _ ~~ <2: -'0 r- ::.:- 2~ ::s2: o~_, Ii> :.: ~z 2: o~ ~ r/--- 0~:3 ~:;lI <2:I ~~;:) -'0if) I ~ :.:-I r+ oz~ 2~ ..... I Ck:: I i'ii..:r.1 :;:2: · E'5 , ~o.. s~, , ti~ Cl:l,_ Cil r- • :.:, Ck:: · ;.:: I ~ · · cu ·if) , ·· ·· ··• ·• · I ·I II •I Z · I -e II • 2:I 0 , :<: I Z ·• z :;:_, , Z..: .- - < , al<I ..::::> · 02: <2:I , z;:) -'0 · -rzl ·~:o.: • ..:00 - :.:-I .- 2fg , '- · Clr.1, IllZ · -;.:: ;:;:2: , • 000:;I Ill": • o~ , :::>0 · r.1 ...lI • 0.. r.l I W::s , I ·• :::> · , , • ::s , · o •I ,, :, I · o , · I , t: I I ~.----.---.---..--...----.-~ ;::,I · I Z, ~ , z< • ..:- ~~ I - o~~ r- · , ""0, I- zZr.1 :............._ ::.:iiiI ;§~o.. , ~" , - ..: ::s~ I 00 Z · ~~ 0"- · _, · OJ, 0....: :.:, (/)I, · I I ··• ·•, I, 2:, ~ -c, ~...J , .. . 0;:) [1)<I <2:I z~ -'0I <;:) ~ ::.:-, t- &:fg I 0;'::I i'ii~ ::sZI I o~I 0 ....l, :r: '" , ::.c:I I z « 0 z 0: z -c z; ....... « ~ ::r: o: ~....... Z Cil « ~ 0 Z 0:: « 0 0 0::: Z :::> « g ....... z :::> ~ 0::: E-< 0::: in Cil Z 0... a: « « 0 z « ....... CO Cl > N N · · , , , , I · · I ;-.. - .. I I I I I ,----- , , , : r- · , , , , , , · , , , , I · , I I I, I ~-----------~--~----------! z ~ , Z « , ~ z , ~~ ...... , Z o: ~ , 0<, -'0 « , ZZ r: , <~ t-- ::.::- rn , ._ &:~ · 9Q2 ...... , ::;z ~ ril t----- IDfil o~ , 0.. _, 0... , "" , ::.:: CJ · Z · ,~ « , ,0 Q , , ~ ,Z , · ::J « , , ~ Z , , ~ , , ::J , , · ~ ...... ,~ , z f-< , <:g: , ~c! o: ·'"--_ ..... <Z Z o: -'0« Sa;« 0..0CJ ::;Z Z o~ « ...... _,tll Q '":..: l3 , .................. : , I I I I ••••••••••• J ....... 1_ z ;:: iii...J « - ..,~ ::.::- ~r5 ;:;::Z g~ .., ::.:: I_ I I I I I 1 - I - LL -----I J I T n I- ,... L- t- '- - u r --, r 1ii 0 z ::; 0 fS 0'" iii_' ",0.. <~ <'" ~Ci I-- ""0 ,,- or5 iii o..z g ::;::> g'" ;;;; til ::.: I - L L I - --- L I ·I I t •, - , 1 I , ;::J I I I t l 0 - , I I I T T 1 t---~-- ...J ze; <(/J J I co:: Z l- • I , z::> is I, I 0 ~!( '" «...J I l._ I ~z~~ Cl«: 1 !!j~ 1 : egj~~ f-- · ::.::- - .1 EDffiCi3Z ~r5 · t t- o Cl~ ::;Z , g~ • ~o:: 1 ! 0..:;: ~ •1 t ~ l- I - I · I , i; , 1 - I •, - .• ·· • • ·• · 1 •, · 1 • · I •I , · I -1, 1 I I T 1 •I 1 •'.._ ... ", ..... Z l- i" I iii...J - «~ ""0 ::.:- ~r5 I-- ::;Z g~ til ::.: L I I I I _j , 1 If .... __ .. __ ... __ ......... _ ...... -----~ -----------j __ -==== ,I , I, I, , , · , · , ··, I · o 1 1 •o • •1, • •1 o , , · o • · : J 1---- -- , , r TTl I Z i- «: to- I;: ~~ <Z r ""0:.:- I- 013 §g - g'" 1:2 L... - L III u 1 r 1 1- ...----- r I I - ~ T 0 , Z~z t ~ < Z o 0 <- z I <Zz oUJ ~::.:: I 10« ,- -- o'iii~ ili~ IIlU~ z;<~ I 5l~f::l , r- <z <f-<ti I-- -'0 Cl I ~ · 9dz ~- I bl · 10 coO ~~ re ·0.. · ~~ ::;:!!': ~ I · gE:: CO I · blO:: · 0:: Ol - <t: 1 ._ : ~ ?J ~ I : ::3 ~ I : - '='l _~. __ ~J_ ••• _. ____ ••• _._. ___ .~ 0... ....:l · ~ '='l · ::> 0... : 00 < Z ....:l , ::> <t: · , 0... , z; '='l -c z ~ a ~ j r- -, oz;:><: lii~ c: · .__ zt:i= <z - , <~UJ :,__ -'0 o - ::.::- W : _~o o~ :::t:: : 100::0 o..z <Co-) ::0:::> - , 0 q"- · f::l w , ::.:: · :::s · , ~ ~ : , ........ , o ~ , I I z z , Z L- '='l _0 <z; z, 0... 00- i- - a< ~ ~ ZOO - oz;< lii~ ::> <t:'='l , z~~ <z 00 E-<~ - «iii - -'0 000 , 900.. ::'::00 ~ Z~ : co~~ ~(:J ..... 0... : ::;:Z Zbl g~ : ff:><: OJ , , :t: · , , - - , , , : , , ·, , · , z; ·.. - .... ~ :.:_, <0< <z -'0 ::.::- ~~ "z oii: ~ I o M · · ·I, , , r----- .~.; •• -- •• ~••• - ••• - •• -- •• * , , :, , · · · , r-----, I ·

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6B

Pasal 6A

Pasal 37A

Pasal 42A

Pasal 38

Pasal 53

Pasal 67A

Pasal 72A

Pasal 72

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6B

Pasal 6A

Pasal 37A

Pasal 42A

Pasal 38

Pasal 53

Pasal 67A

Pasal 72A

Pasal 72

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2025