DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN...

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 ten tang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 ten tang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis .Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Menimbang BUPATISUMEDANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TEKNISPEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETIGABELAS YANGBERSUMBERDARI ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUN2025 TENTANG NOMOR 15 TAHUN2025 PERATURANBUPATI SUMEDANG BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

b.Pejabat '" PasaI2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;

BAB II

PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADAN GAJI KETIGABELAS Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Kabupaten Sumedang
5.Calon PNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon PNS tahap pertama dan Calon PNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100 % (seratus persen).
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
7.Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
8.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. MEMUTUSKAN: Menetapkan

(3)Tunjangan ...

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARl ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025, MEMUTUSKAN:

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi PNSdan PPPKterdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
1. b.Pejabat Negara;
2. c.Pimpinan dan AnggotaDPRD;
3. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
4. e.pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
5. f.PPPK.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS,dalam hal:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai besaran pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap besaran pemberian tunjangan gaji ketiga belas.

(3)Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negaraterdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan wakil KepalaDaerah.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi:
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(5)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua)bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
(6)Tunjangan Hari Raya bagi Calon PNSterdiri atas:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. BABV ... Pasa18 Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:
6. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
7. b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa16

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan bulan Mei Tahun 2025. BABIU PEMBAYARAN

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:

a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas. 2025 NOMOR 15 MUNIR UMEDANG, di Sumedang /ld'OL~~"" ...!~M~ 18 Maret 2025 Diundangkan di Sumedang padatanggal 18 Maret 2025 orang rnengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati irn dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Sumedang. PasallO Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABV KETENTUANPENUTUP -/ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informtl:sl Eleittronlk eil:Jf1/lJtlJU Ooltumen t::ll:littronllt r:1I:1T11'"W:lU111:1:>11tll:lfl:lltnyi:l ffltJftJfjl:l1t1:l11dfl:lf ~Ulfff nunut« yi:ll1!;} 1>1:111." -/ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. -/ Surat ini dapat dibuklikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NTMZZMYW Catatan: 1 (satu) berkasLampiran

1.Peraturan Bupati ini dibuat sesuai usulan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bahan Pertimbangan pembentukan Keputusan Bupati ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
3.Berdasarkan angka 5 huruf a Surat Menter! Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/1876/0TDA tanggal 13 Maret 2025 hal Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, yang menyebutkan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah agar mengikuti Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana terlampir sehingga tidak perlu dilakukan permohonan untuk melakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan k.epala daerah dimaksud dan persetujuan untuk melakukan penandatanganan. Catatan Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Tentang Disampaikan dengan hormat : NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS Yth. Bapak Bupati Sumedang di Sumedang Nomor : \'b Sumedang, 18 Maret 2025 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG SEKRETARIAT DAERAH f~ MAfte .;z.o~~ Alamat: JI. PrabuGajahAgungNo.9, No.Tlp:(0261) 201313, &0 (\(7 \~ lUlU Website: setda.sumedangkab.go.id E-mail: humas_sumedang@yahoo.com/45323 ,f UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal ~ ayat 1 "Informasi Elektronik danlatau Dokumen Efektronik danlatau hasil cetaknya merupakan afat bukti hukum yang sah." _, Dokumon ini telol'l ditondotongoni oeooro elekt,.",nikmonggunokon oariifihat alaM ....."' .. yong di t"rbltkon IOlO..c;• ../ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: NTMZZMYW Catatan: Ii/Jlii).. Balai Besar I~ (!jJ) Sertifikasi ~ ~ Elektronik Tindak lanjut staf Sekretaris Daerah Dr. Hi. TUTI RUSWATI, S.Sos.M.Si. NIP. 196902121989032005 Untuk mohon Naskah Peraturan Bupati Sumedang persetujuan dan tandatangan atas MEMUTUSKAN...
1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Surnedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Menimbang BUPATISUMEDANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG TEKNISPEMBERIANTUNJANGANBARIRAYADANGAJI KETIGABELAS YANGBERSUMBERDARIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUN2025 BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR15 TAHUN2025

b.Pejabat ...

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
  1. 1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
  2. 2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  3. 3.Pejabat Negara adalah Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang.
  4. 4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Kabupaten Sumedang
  5. 5.Calon PNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon PNS tahap pertama dan Calon PNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100 % (seratus persen).
  6. 6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan darr/atau menduduki jabatan pemerintahan.
  7. 7.Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dad ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
  8. 8.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. MEMUTUSKAN: Menetapkan
(3)Tunjangan ...

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi PNSdan PPPKterdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instan si Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
1. b.Pejabat Negara;
2. c.Pimpinan dan AnggotaDPRD;
3. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
4. e.pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
5. f.PPPK.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalamjabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir; J. fungsional terampi1;
10. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS,dalam hal:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Pasa14 Ketentuan mengenai besaran pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap besaran pemberian tunjangan gaji ketiga belas.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negaraterdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan wool Kepala Daerah,
(4)Tuniangan Han Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi:
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(5)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua)bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
(6)Tunjangan Hari Raya bagi Calon PNSterdiri atas:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. BABV ...

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya,
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan bulan MeiTahun 2025. BABIII PEMBAYARAN Pasal 5 Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas. KABUPATENSUMEDANGTAHUN2025 NOMOR15 SEKRETARISDAERAH KABUPATE MEDANG, Diundangkan di Sumedang pada tanggal 18 Maret 2025 IDONY HMAD MUNIR Ditetapkan di Sumedang padatanggal 18 Maret 2025 ~UPATI SUMEDANG,l orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati In! dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Sumedang. Pasall0 Peraturan Bupati In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…