DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban sertifikasi, pelaksanaan sertifikasi, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan belanja kegiatan, maka setiap pemangku jabatan administrasi khususnya Pejabat Administrator wajib memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
3.Peraturan … SALINAN
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PEJABAT ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
6.Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikat PBJ adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.
7.Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan Eselon IIIa dan Eselon IIIb.
8.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah pemberian tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan jabatan yang diberikan kepada aparatur sipil negara secara bulanan.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.meningkatkan transparansi pengembangan karir PNS di lingkungan Pemerintah Daerah mulai dari karir terendah sampai karir tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki; dan
2. b.memastikan pemangku Jabatan Administrator yang merencanakan, mengelola, dan melaksanakan anggaran belanja telah mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kompetensi Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Daerah. BABA II KEWAJIBAN SERTIFIKASI

Pasal 3

(1)PNS yang menduduki Jabatan Administrator wajib lulus Sertifikasi.
(2)Pejabat Administrator yang telah menduduki Jabatan Administrator setelah berlakunya Peraturan Bupati ini wajib lulus Sertifikasi paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
(3)Dalam hal Pejabat Administrator tidak lulus Sertifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pengurangan TPP dan dapat dilakukan evaluasi jabatan.
(4)Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dipindahkan pada jabatan lain dan dilakukan pembinaan khusus atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati mengenai TPP.

BAB III

PELAKSANAAN SERTIFIKASI

Pasal 4

(1)Sertifikasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
(2)Pelaksanaan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dengan pola tugas kedinasan atau pola mandiri.
(3)Pola tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan atas biaya anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(4)Pola mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas inisiatif PNS dengan biaya sendiri.
(5)Terhadap …
(5)Terhadap PNS yang telah mengikuti dan lulus Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perekaman data oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sumber daya manusia dan unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa melaksanakan:

a.inventarisasi Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah memiliki Sertifikat PBJ;
b.sosialisasi tentang kewajiban Sertifikasi bagi Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Daerah;
c.merencanakan pelaksanaan Sertifikasi secara terukur dan terencana; dan
d.melaksanakan Sertifikasi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 2 Januari 2026 BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR Diundangkan di Sumedang pada tanggal 2 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd TUTI RUSWATI BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 2

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…