DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan insentif atas pemungutan pajak dan retribusi, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 ayat

(3)Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c.bahwa … SALINAN
c.bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. 3.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomr 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. 7.Peraturan …
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 58);
9. 9.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Pajak …
7.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
9.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
11.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
12.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan
13.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
14.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Sumedang atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Sumedang atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
16.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek Pajak dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
17.Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang berikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai kemampuan keuangan Daerah.
18.TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa insentif atas pemungutan Pajak dan Retibusi yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retibusi.
19.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
20.Anggaran …
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Pemberian TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
(2)Pemberian TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dimaksudkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja instansi;
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
3. c.pendapatan Daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1)TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
2. b.Perangkat Daerah pemungut Pajak;
3. c.Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
4. d.pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang membantu Perangkat Daerah pemungut Pajak dan Retribusi; dan
5. e.unsur Kecamatan dan Kelurahan yang diperbantukan untuk memungut PBB-P2.
(2)Insentif diberikan kepada:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
2. b.pegawai non ASN pada Perangkat Daerah pemungut Pajak dan Retribusi sebagai pemungut Pajak dan Retribusi; dan
3. c.pemungut PBB-P2 pada tingkat desa yang diperbantukan untuk memungut PBB-P2.
(3)Pemberian Insentif kepada Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilaksanakan sampai dengan selesainya penataaan pegawai non ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
(4)Tambahan …
(4)Tambahan TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif atas Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan atas pemungutan Pajak sebagai berikut:
1. a.PBB-P2;
2. b.BPHTB;
3. c.PBJT atas:
  1. 1.makanan dan/atau minuman;
  2. 2.tenaga listrik;
  3. 3.jasa perhotelan;
  4. 4.jasa parkir; dan
  5. 5.jasa kesenian dan hiburan;
4. d.Pajak Reklame;
5. e.PAT;
6. f.Pajak MBLB;
7. g.Pajak Sarang Burung Walet;
8. h.Opsen PKB; dan
9. i.Opsen BNKB.
(5)TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan atas pemungutan Retribusi sebagai berikut:
1. a.retribusi jasa umum;
2. b.retribusi jasa usaha; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu.
(6)Peran pegawai ASN pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian kinerja atas realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditentukan pada setiap triwulan.
(3)Pemberian TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya.
(4)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(5)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(6)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal …

Pasal 5

Kinerja tertentu setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.PBB-P2:
1. 1.sampai dengan triwulan I sebesar 5% (lima persen);
2. 2.sampai dengan triwulan II sebesar 20% (dua puluh persen);
3. 3.sampai dengan triwulan III sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
4. 4.sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
b.Pajak selain PBB-P2:
1. 1.sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
2. 2.sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
3. 3.sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
4. 4.sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
c.Retribusi:
1. 1.sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
2. 2.sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
3. 3.sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
4. 4.sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 6

TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Besarnya TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)Besaran TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) ditetapkan melalui APBD. Pasal …

Pasal 8

(1)Pembagian Besaran TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif untuk pajak selain PBB-P2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.40% (empat puluh persen) diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dengan pembagian sebagai berikut:
  1. 1.Bupati sebesar 40% (empat puluh persen);
  2. 2.Wakil Bupati sebesar 32% (tiga puluh dua persen);
  3. 3.Sekretaris Daerah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. b.60% (enam puluh persen) diperuntukan bagi pegawai ASN dan Pegawai non ASN pada Perangkat Daerah pemungut Pajak dan Retribusi; dan
3. c.5% (lima persen) dari 60% (enam puluh persen) sebagaimana huruf b diperuntukan bagi pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi dalam pemungutan Pajak dan Retribusi.
(2)Pembagian Besaran TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif untuk PBB-P2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.5% (lima persen) diperuntukan bagi pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdeaan dan Perkotaan pada Unsur Kecamatan dan desa/kelurahan yang diperbantukan untuk memungut PBB-P2, dengan pembagian besaran sebagai berikut:
  1. 1.alokasi besaran TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk unsur kecamatan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
  2. 2.alokasi besaran TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif untuk unsur Desa/Kelurahan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
2. b.95% (sembilan puluh lima persen) diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah pemungut pajak dan Pihak lain yang membantu Perangkat Daerah pemungut Pajak.
(3)Persentase pembagian besaran TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembagian besaran TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(4)Pemberian TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kelas jabatan, tugas dan tanggung jawab dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi serta penerimaan realisasi Pajak dan Retribusi berdasarkan capaian per triwulan.
(5)Pemberian Insentif untuk pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi serta penerimaan realisasi Pajak dan Retribusi berdasarkan capaian per triwulan. Pasal …

Pasal 9

Penerima dan besaran pembayaran TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Penganggaran TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah pemungut Pajak dan Retribusi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…