DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu Pasal 4, Pasal 13; dan Pasal 21.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan laboratorium kesehatan daerah sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/2019/2023 tentang Perizinan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota serta mengakomodir perkembangan hukum dan kebutuhan maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumedang; Mengingat ... SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7155);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
9.Peraturan ...
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daerah tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 5);
10.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SUMEDANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 25) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka pelayanan:
1. a.Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Perizinan ...
3. b.Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
4. c.Perizinan non berusaha dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui sistem OSS;
2. b.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui sistem OSS;
3. c.KKPR melalui sistem OSS;
4. d.Persetujuan Lingkungan; dan
5. e.Persetujuan Bangunan Gedung melalui aplikasi SIMBG.
(3)Dalam hal sistem OSS tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR dan Perizinan laboratorium kesehatan Daerah dapat dilayani melalui aplikasi SI ICE MANDIRI atau secara non Elektronik.
(4)Penerbitan perizinan laboratorium kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam hal laboratorium kesehatan Daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah namun belum memenuhi persyaratan sebagai laboratorium medis.
(5)Kepala DPMPTSP bertanggung jawab terhadap kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan.
2. b.mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat;
3. c.menyelengarakan pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; dan
4. d.menyelenggarakan Perizinan non berusaha melalui aplikasi SI ICE MANDIRI atau aplikasi lain meliputi penerbitan, pembatalan, pembekuan dan pencabutan Izin yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), wajib memperhatikan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai:
1. a.Perizinan dan nonperizinan;
2. b.Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; dan
3. c.penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
(8)Standar ...
(8)Standar Operasional Prosedur dan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
(9)Penggunaan aplikasi lain dalam penyelenggaraan Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(10)Uraian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berupa surat keterangan penelitian;
b.bidang perternakan meliputi:
1. 1.SIP DRH;
2. 2.SIPP Keswan;
3. 3.SIPP Inseminator;
4. 4.SIPP PKb; dan
5. 5.SIPP ATR;
c.bidang perdagangan berupa izin jam operasional toko swalayan;
d.bidang kesehatan, meliputi:
1. 1.Izin Praktik Dokter;
2. 2.Izin Praktik Dokter gigi;
3. 3.Izin Praktik Dokter spesialis;
4. 4.Izin Praktik Dokter gigi spesialis;
5. 5.Izin Praktik Dokter intership;
6. 6.SIPP;
7. 7.SIPB;
8. 8.SIPA;
9. 9.SIPTGM;
10. 10.SIPTTK;
11. 11.SIKTS;
12. 12.SIPTGz;
13. 13.surat Izin praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
14. 14.surat Izin praktik tenaga epidemiolog kesehatan;
15. 15.SIKTGz;
16. 16.SIPF;
17. 17.SIKF;
18. 18.surat Izin praktik okupasi terapis;
19. 19.surat Izin kerja okupasi terapis;
20. 20.surat Izin kerja terapis wicara;
21. 21.SIPAT;
22. 22.SIK Perekam Medis;
23. 23.SIKRO;
24. 24.SIKO;
25. 25.SIKTG ...
26. 25.SIKTG;
27. 26.SIPPA;
28. 27.SIKR;
29. 28.SIP-E;
30. 29.SIP-ATLM;
31. 30.SIPOP;
32. 31.SIKOP;
33. 32.SIP-TKV;
34. 33.SIPPK;
35. 34.SIPTKT;
36. 35.STPT; dan
37. 36.Izin praktik tenaga kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. 3.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)DPMPTSP, Perangkat Daerah pemberi rekomendasi teknis/pertimbangan teknis/saran teknis Perizinan, dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengawasan rutin; dan
2. b.pengawasan insidental.
(3)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 15 Agustus 2025 BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 15 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd TUTI RUSWATI BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 32

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…