DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, ketentuan pemberian tunjangan komunikasi insentif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
3.Peraturan … SALINAN
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);
8.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 183 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 183); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang teguh jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.
8.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11.Pendapatan Umum Daerah adalah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
12.Belanja Pegawai adalah belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a.diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
b.Rp300.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar) dikelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
c.dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

(1)Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai ASN.
(2)Besaran Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi APBD tahun anggaran 2023.
(3)Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(4)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat.
(5)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN.

Pasal 4

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)yaitu:
1. a.Pendapatan Umum Daerah:
  1. 1.pendapatan asli Daerah : Rp518.684.991.990,44
  2. 2.dana bagi hasil : Rp113.094.731.973,00
  3. 3.dana alokasi umum : Rp1.095.600.984.600,00 Jumlah : Rp1.727.380.708.563,44
2. b.Belanja Pegawai ASN Daerah:
  1. 1.belanja gaji dan tunjangan ASN: a) belanja gaji pokok ASN : Rp519.523.465.717,00 b) belanja tunjangan keluarga ASN : Rp45.463.448.414,00 c) belanja tunjangan jabatan ASN : Rp8.473.670.000,00 d) belanja … d) belanja tunjangan fungsional ASN : Rp32.398.707.163,00 e) belanja tunjangan fungsional umum ASN : Rp9.086.780.000,00 f) belanja tunjangan beras ASN : Rp25.888.740.131,00 g) belanja tunjangan pajak penghasilan/ tunjangan khusus ASN : Rp3.138.222.356,00 h) belanja pembulatan gaji ASN : Rp6.662.525,00 i) belanja iuran jaminan kesehatan ASN : Rp36.258.649.230,00 j) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN : Rp1.067.270.539,00 k) belanja iuran jaminan kematian ASN : Rp3.201.811.611,00
  2. 2.belanja tambahan penghasilan ASN: tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN : Rp193.043.551.605,00
  3. 3.belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN: a) belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah : Rp212.471.564.500,00 b) belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah : Rp3.152.250.000,00 c) belanja honorarium : Rp2.994.067.300,00 Jumlah : Rp1.096.168.861.091,00

Pasal 5

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagai berikut: Kemampuan Keuangan Daerah = Pendapatan Umum Daerah - Belanja Pegawai ASN Daerah = Rp1.727.380.708.563,44 - Rp1.096.168.861.091,00 = Rp631.211.847.472,44 BAB III …

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 6

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Daerah termasuk kedalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

Pasal 7

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.
(2)Dana Operasional Pimpinan DPRD:
1. a.ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD; dan
2. b.wakil ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) jumlah kali uang representasi wakil ketua DPRD.
(3)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan Tunjangan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan setiap melaksanakan reses.
(4)Ketentuan mengenai pemberian Dana Operasional agar memperhatikan ketentuan:
1. a.80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
2. b.20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 17 Januari 2025 Pj. BUPATI SUMEDANG, ttd YUDIA RAMLI Diundangkan di Sumedang pada tanggal 17 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd TUTI RUSWATI BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H. NIP. 19670302 199703 2 002

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…