DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa, Alokasi Dana Desa, Penyaluran yang meliputi antara lain tahapan penyaluran, tata cara pengajuan dan persyaratan. Selain itu juga mengatur mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang … SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9.Peraturan …
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
14.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
15.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 93); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
5.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
6.Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
7.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
9.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
10.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
11.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/kota.
12.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
14.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Pemerintahan …
15.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
18.Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
19.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
21.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
23.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
24.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
25.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27.Rekening …
27.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah Kabupaten yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
29.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
30.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
31.Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa.
32.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
33.Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut SILTAP adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibayarkan setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
34.Tim Pembina Kecamatan adalah tim yang melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
35.Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan identifikasi terhadap pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dalam waktu tertentu.
36.Evaluasi adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap hasil Pemantauan atas pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dalam waktu tertentu.
37.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah. 38 Aplikasi …
38.Aplikasi Sistem Mekanisme Pengajuan Dokumen selanjutnya disebut Aplikasi SIMEDOK adalah sebuah inovasi berbentuk aplikasi untuk mempermudah, memperlancar, dan mempercepat dalam urusan pengajuan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dengan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya, serta mencegah tatap muka secara langsung.

BAB II

PENGGUNAAN

Pasal 2

(1)Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk:
1. a.intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
2. b.pembangunan sarana/prasarana umum yang dapat menunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan swadaya gotong royong, peningkatan daya beli, dan peningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat umum;
3. c.pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan restorasi sarana umum dan/atau peribadatan;
4. d.operasional pusat kesejahteraan sosial; dan
5. e.kegiatan lain yang merupakan kewenangan Desa dan tercantum dalam RKP Desa.
(2)Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk insentif rukun tetangga dan rukun warga dalam hal ADD tidak mencukupi.

Pasal 3

(1)Penggunaan ADD direncanakan dan dilaksanakan dengan berpedoman kepada RPJM Desa dan RKP Desa.
(2)Penggunaan ADD diperuntukan bagi kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
1. a.SILTAP;
2. b.tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan staf BPD;
3. c.iuran jaminan sosial ketenagakerjaan;
4. d.seleksi pemilihan Perangkat Desa;
5. e.insentif rukun warga dan rukun tetangga;
6. f.operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. g.dukungan operasional terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat di Desa;
8. h.pemilihan Kepala Desa antar waktu;
9. i.penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, publikasi dan pendayagunaan data; dan
10. j.prioritas kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.
(3)Alokasi …
(3)Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk pemberian tunjangan hari raya idul fitri bagi Kepala Desa dan perangkat Desa.
(4)Tunjangan hari raya idul fitri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar SILTAP 1 (satu) bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

(1)Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diperuntukan bagi:
1. a.Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
2. b.BPD;
(2)Besaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian:
1. a.jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari besaran upah minimum kabupaten dianggarkan dalam APBDesa;
2. b.jaminan kematian 0,3% (nol koma tiga persen) dari besaran upah minimum kabupaten dianggarkan dalam APBDesa;
3. c.jaminan hari tua sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari besaran upah minimum kabupaten dianggarkan dalam APBDesa;
4. d.jaminan pensiun 2% (dua persen) dari besaran upah minimum kabupaten dianggarkan dalam APBDesa;
5. e.jaminan hari tua sebesar 2% (dua persen) dari besaran upah minimum kabupaten yang dibayarkan dalam bentuk iuran peserta; dan
6. f.jaminan pensiun 1% (satu persen) dari besaran upah minimum kabupaten yang dibayarkan dalam bentuk iuran peserta.
(3)Besaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian:
1. a.jaminan kecelakaan kerja dibayar oleh pemberi kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari besaran upah minimum provinsi; dan
2. b.jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari besaran upah minimum provinsi.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 5

(1)Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap diajukan setiap akhir triwulan pada tahun anggaran berjalan yaitu:
1. a.tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
2. b.tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen);
3. c.tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
4. d.tahap …
5. d.tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(2)Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap III dan tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d disesuaikan dengan capaian realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

(1)Penyaluran ADD dilaksanakan setiap bulan.
(2)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.untuk SILTAP disalurkan langsung ke RKD pada hari pertama kerja setiap bulan dengan besaran sesuai Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Desa dan Perangkat Desa Penerima Penghasilan Tetap; dan
2. b.untuk non SILTAP sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu masing-masing Desa ke RKD setelah dikurangi besaran SILTAP.
(3)Penyaluran SILTAP bulan berikutnya dengan terlebih dahulu, Desa menyampaikan bukti penerimaan transfer ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.
(4)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan data Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD sebagai dasar penyaluran dana ke RKD di bulan selanjutnya.
(5)Kepala Desa mengajukan non SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Bupati melalui Camat mulai tanggal 20 (dua puluh) bulan sebelumnya.
(6)Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan besaran ADD dalam perubahan APBD tahun berkenaan maka akan menjadi penambah atau pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7)Penyaluran penambah atau pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara proporsional setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan.

Pasal 7

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan/atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dan surat penyediaan dana pada SKPKD.

Pasal 8

(1)Permohonan pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD melalui Aplikasi SIMEDOK.
(2)Dalam …
(2)Dalam hal Aplikasi SIMEDOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis, pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dilaksanakan secara manual atau menggunakan teknologi informasi.

Pasal 9

(1)Kepala Desa menyampaikan permohonan pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat.
(2)Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
1. a.untuk triwulan I meliputi:
  1. 1.surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa;
  2. 2.kuitansi penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  3. 3.surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa;
  4. 4.keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. 5.realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya; dan
  6. 6.laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya;
2. b.untuk triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV, meliputi:
  1. 1.surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa;
  2. 2.kuitansi penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  3. 3.surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa; dan
  4. 4.laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan sebelumnya.
(3)Camat melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyampaikan permohonan pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
1. a.untuk triwulan I meliputi:
  1. 1.surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Camat;
  2. 2.rekomendasi dari Camat; dan
  3. 3.berita acara pemantauan dan evaluasi dari Tim Pembina Kecamatan tahun sebelumnya;
2. b.untuk …
3. b.untuk triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV, meliputi:
  1. 1.surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Camat;
  2. 2.rekomendasi dari Camat; dan
  3. 3.berita acara pemantauan dan evaluasi dari Tim Pembina Kecamatan tahap sebelumnya.
(4)Berdasarkan permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penelitian dokumen sebagaimana pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 dan selanjutnya menyampaikan surat pengantar kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(5)Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi dan menerbitkan SPM untuk disampaikan kepada pejabat penata-usahaan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
(6)Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), pejabat penatausahaan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPM dan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D.
(7)Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D dan menyerahkan ke Bank melalui SP2D online.
(8)Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bank memindahbukukan dana dari RKUD ke RKD.
(9)Ketentuan mengenai format berkas permohonan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Kepala Desa menyampaikan permohonan pengajuan penyaluran ADD setiap bulan kepada Bupati melalui Camat.
(2)Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
1. a.untuk bulan januari meliputi:
  1. 1.surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
  2. 2.lembar konfirmasi transfer bulan sebelumnya;
  3. 3.surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa;
  4. 4.realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan ADD bulan sebelumnya; dan
  5. 5.laporan realisasi penggunaan ADD bulan sebelumnya;
2. b.untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember meliputi:
  1. 1.Surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
  2. 2.lembar konfirmasi transfer bulan sebelumnya;
  3. 3.surat …
  4. 3.surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa;
  5. 4.realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan ADD bulan sebelumnya; dan
  6. 5.laporan realisasi penggunaan ADD bulan sebelumnya.
(3)Camat melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyampaikan permohonan pengajuan penyaluran ADD kepada Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
1. a.surat pengajuan penyaluran ADD dari Camat; dan
2. b.rekomendasi dari Camat;
(4)Berdasarkan permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa melakukan penelitian dokumen sebagaimana pada ayat (3) huruf a dan huruf b dan selanjutnya menyampaikan surat pengantar kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(5)Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi dan menerbitkan SPM untuk disampaikan kepada pejabat penatausahaan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
(6)Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), pejabat penatausahaan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPM dan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D.
(7)Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D dan menyerahkan ke Bank melalui SP2D online.
(8)Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bank memindahbukukan dana dari RKUD ke RKD.
(9)Ketentuan mengenai format berkas permohonan penyaluran ADD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)SP2D diterbitkan setelah berkas kelengkapan permohonan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berkas kelengkapan permohonan penyaluran ADD dinyatakan lengkap oleh SKPKD.
(2)Dalam hal SKPKD telah menerbitkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPKD menginformasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kecamatan bersangkutan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…