DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum yang berisi pengertian, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Besaran Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa, BPD, dan Staf Administrasi BPD,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6419);

2.Undang-Undang ... SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1); MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
3.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
4.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5.Staf Administrasi BPD adalah staf yang dipilih oleh BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa untuk membantu pelaksanaan tugas BPD.
6.Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
7.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

BAB II

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yaitu sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
2. b.sekretaris Desa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
3. c.kepala seksi sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
4. d.kepala ...
5. d.kepala urusan sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
6. e.Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
(2)Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sejak bulan Januari Tahun 2025.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, DAN STAF ADMINISTRASI BPD

Pasal 3

(1)Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak 60% (enam puluh persen) dari nilai penghasilan tetap.
(2)Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan melebihi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.bersumber dari hasil usaha Desa dari bagi hasil Badan Usaha Milik Desa dan hasil pemanfaatan aset Desa; dan
2. b.berdasarkan hasil musyawarah Desa.

Pasal 4

Besaran tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD yaitu sebagai berikut:

a.ketua BPD paling sedikit sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
b.wakil ketua dan sekretaris sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tunjangan kedudukan ketua BPD per bulan; dan
c.ketua bidang dan anggota BPD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran tunjangan kedudukan ketua BPD per bulan.

Pasal 5

Besaran tunjangan Staf Administrasi BPD paling banyak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 6

(1)Penetapan besaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Staf Administrasi BPD diberikan sejak bulan januari Tahun 2025.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 17 Januari 2025 Pj. BUPATI SUMEDANG, ttd YUDIA RAMLI Diundangkan di Sumedang pada tanggal 17 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd TUTI RUSWATI BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H. NIP. 19670302 199703 2 002

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…