DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 9 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kelembagaan, hubungan tata kerja antar lembaga kebudayaan dalam aktivasi kebudayaan, pengembangan nilai budaya sunda, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mewujudkan implementasi kebijakan sumedang puseur budaya sunda dalam penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga kebudayaan;
c.bahwa sebagai upaya penguatan peran lembaga kebudayaan dalam implementasi sumedang puseur budaya sunda perlu diatur pedoman mengenai struktur, tugas, dan tata hubungan kerja antar lembaga kebudayaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang … SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4.Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kelurahan adalah adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8.Budaya Sunda adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat sunda, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya, yang diyakini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan hidup masyarakat sunda.
9.pelindungan …
9.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
10.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan, secara terencana, terpadu dan terarah.
11.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13.Keraton adalah organisasi kekerabatan yang dipimpin oleh raja/sultan/panembahan atau sebutan lain yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan adat budaya dan nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya, serta mengayomi lembaga dan anggota masyarakat.
14.Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
15.Lembaga Adat Desa/Kelurahan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa/Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa/Kelurahan.
16.Komunitas Kebudayaan adalah sekumpulan orang yang melakukan aktivitas di bidang budaya.
17.Dewan Kebudayaan Sumedang adalah sebuah badan yang beranggotakan unsur tokoh masyarakat, budayawan, dan Keraton sumedang larang sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan sunda.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 2

(1)Lembaga Kebudayaan terdiri atas:
1. a.Keraton sumedang larang;
2. b.Dewan Kebudayaan Sumedang;
3. c.paguyuban budaya kecamatan;
4. d.Lembaga Adat Desa/Kelurahan; dan
5. e.Komunitas Kebudayaan.
(2)Keraton Sumedang Larang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan simbol Kebudayaan bernuansa Keraton dalam rangka pelestarian dan pewarisan Kebudayaan.
(3)Dewan …
(3)Dewan Kebudayaan Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan dan kurasi potensi Kebudayaan serta keanggotaan Dewan Kebudayaan Sumedang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Paguyuban budaya kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan paguyuban Kebudayaan yang berkedudukan di tingkat kecamatan yang dibentuk oleh Dewan Kebudayaan Sumedang berdasarkan rekomendasi camat.
(5)Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Lembaga Adat yang berkedudukan di tingkat Desa/Kelurahan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Desa/Surat Keputusan Lurah.
(6)Komunitas kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e merupakan perkumpulan pelaku budaya dalam bentuk sanggar, padepokan, paguyuban, dan komunitas dengan sebutan lainnya.

Pasal 3

(1)Keraton sumedang larang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki struktur kelembagaan sesuai dengan sistem kekeratonan.
(2)Dewan Kebudayaan Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki struktur kelembagaan paling sedikit:
1. a.pelindung;
2. b.dewan pembina;
3. c.dewan pakar; dan
4. d.dewan pengurus:
  1. 1.ketua;
  2. 2.sekretaris;
  3. 3.bendahara;
  4. 4.bidang yang meliputi: a) bidang tradisi lisan; b) bidang manuskrip; c) bidang adat istiadat; d) bidang ritus; e) bidang pengetahuan tradisional; f) bidang teknologi tradisional; g) bidang seni; h) bidang Bahasa; i) bidang permainan rakyat; j) bidang olahraga tradisional; dan k) bidang cagar budaya.
(3)Paguyuban budaya kecamatan dalam melaksanakan tugasnya memiliki struktur kelembagaan yang meliputi:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(4)Lembaga …
(4)Lembaga Adat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya memiliki struktur kelembagaan yang meliputi:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(5)Komunitas Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya memiliki struktur kelembagaan yang meliputi:
1. a.pimpinan; dan
2. b.anggota.

Pasal 4

(1)Keraton sumedang larang dalam melakukan pelestarian, Pelindungan dan Pengembangan kesejarahan, cagar budaya, dan Kebudayaan mempunyai tugas:
1. a.memberikan informasi dan edukasi tentang kesejarahan, cagar budaya, dan Kebudayaan sumedang; dan
2. b.membangun karakter kesundaan dan memelihara kearifan lokal.
(2)Dewan Kebudayaan Sumedang membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan inventarisasi dan kurasi potensi Kebudayaan, serta memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan terhadap objek pemajuan Kebudayaan.
(3)Paguyuban budaya kecamatan menghimpun data potensi Kebudayaan dari Lembaga Adat Desa/Kelurahan, melakukan monitoring aktivitas Kebudayaan, dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Dewan Kebudayaan Sumedang.
(4)Lembaga Adat Desa/Kelurahan membantu pemerintah Desa/Kelurahan dalam menginventarisasi potensi Kebudayaan dan pranata Kebudayaan, dan menyampaikan hasil inventarisasi kepada paguyuban budaya kecamatan.
(5)Komunitas Kebudayaan melaksanakan pelestarian dan aktivitas Kebudayaan serta menyampaikan laporan kepada Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

BAB III

HUBUNGAN TATA KERJA ANTAR LEMBAGA KEBUDAYAAN DALAM AKTIVASI KEBUDAYAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dan Keraton sumedang larang melaksanakan kegiatan Pelindungan dan Pengembangan aktivasi Kebudayaan.
(2)Dewan …
(2)Dewan Kebudayaan Sumedang memberikan laporan dan pertimbangan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan mengenai implementasi sumedang puseur Budaya Sunda di lingkungan pemerintahan Daerah dan masyarakat serta memberikan arahan dan Pembinaan kepada paguyuban budaya kecamatan.
(3)Paguyuban budaya kecamatan melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan pelaporan kepada Dewan Kebudayaan Sumedang serta memberikan arahan dan masukan kepada Lembaga Adat Desa/Kelurahan.
(4)Lembaga Adat Desa/Kelurahan mengoordinir Komunitas Kebudayaan dan menginventarisir serta menyampaikan data Kebudayaan kepada paguyuban budaya kecamatan dan menggerakkan Komunitas Kebudayaan di wilayahnya.
(5)Komunitas Kebudayaan melakukan Pengembangan kreativitas Kebudayaan sesuai dengan bidangnya dan pelaporan kepada Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

BAB IV

PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA SUNDA

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dan lembaga Kebudayaan sesuai kewenangannya melakukan Pengembangan nilai Budaya Sunda dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
(2)Nilai Budaya Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.panca waluya;
2. b.dasa marga raharja; dan
3. c.rawayan jati sunda.
(3)Nilai panca waluya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.cageur;
2. b.bageur;
3. c.bener;
4. d.pinter; dan
5. e.singer.
(4)Nilai dasa marga raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.taqwa;
2. b.someah;
3. c.surti;
4. d.jembar;
5. e.motekar;
6. f.guyub;
7. g.brukbrak;
8. h.taliti ati-ati tarapti;
9. i.junun jucung; dan
10. j.punjung luhung.
(5)Nilai rawayan jati sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.sirna ning cipta;
2. b.sirna ning rasa;
3. c.sirna ning karsa;
4. d.sirna …
5. d.sirna ning karya;
6. e.sirna ning diri;
7. f.sirna ning hurip;
8. g.sirna ning wujud;
9. h.sirna ning dunya; dan
10. i.sirna ning hirup.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, paguyuban Kebudayaan di tingkat kecamatan yang sudah terbentuk tetap dinyatakan sebagai paguyuban budaya kecamatan dan paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 9 Januari 2026 BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR Diundangkan di Sumedang pada tanggal 9 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd TUTI RUSWATI BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 7

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…