DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 96 Tahun 2025

Nomor: 96
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang kemampuan keuangan daerah, ketentuanpemberian tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
3.Peraturan … SALINAN
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);
6.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan …
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Anggota DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.
8.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11.Pendapatan Umum Daerah adalah pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
12.Belanja Pegawai adalah belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a.di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
b.Rp300.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar) dikelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
c.di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai ASN.
(2)Besaran Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2024.
(3)Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(4)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat.
(5)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN.

Pasal 4

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan belanja pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:

a.Pendapatan Umum Daerah:
1. 1.pendapatan asli Daerah : Rp566.234.387.379,16
2. 2.dana bagi hasil : Rp146.339.652.000,00
3. 3.dana alokasi umum : Rp1.145.078.496.000,00 Jumlah : Rp1.857.652.535.379,16
b.Belanja Pegawai ASN:
1. 1.belanja gaji dan tunjangan ASN : a) belanja gaji pokok ASN : Rp564.877.244.089,00 b) belanja tunjangan keluarga ASN : Rp49.685.656.995,00 c) belanja tunjangan jabatan ASN : Rp8.120.165.000,00 d) belanja tunjangan fungsional ASN : Rp31.084.473.040,00 e) belanja tunjangan fungsional umum ASN : Rp10.697.686.850,00 f) belanja tunjangan beras ASN : Rp26.972.409.004,00 g) belanja tunjangan pajak penghasilan/ tunjangan khusus ASN : Rp6.342.368.877,00 h) belanja pembulatan gaji ASN : Rp7.735.314,00 i) belanja iuran jaminan kesehatan ASN : Rp37.361.537.776,00 j) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN : Rp1.139.255.905,00 k) belanja … k) belanja iuran jaminan kematian ASN : Rp3.417.767.723,00
2. 2.belanja tambahan penghasilan ASN: belanja tambahan penghasilan ASN : Rp203.462.707.144,00
3. 3.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN: a) belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah : Rp220.902.759.400,00 b) belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah : Rp3.538.250.000,00 c) belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN : Rp4.775.891.126,00 d) belanja honorarium : Rp1.405.270.000,00 Jumlah : Rp1.173.391.178.243,00

Pasal 5

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagai berikut: Kemampuan Keuangan Daerah = Pendapatan Umum Daerah - Belanja Pegawai ASN = Rp1.857.652.535.379,16 - Rp1.173.391.178.243,00 = Rp683.861.357.136,16

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 6

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kabupaten Sumedang termasuk kedalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

Pasal 7

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.
(2)Dana Operasional:
1. a.ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD; dan
2. b.wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi wakil ketua DPRD.
(3)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan Tunjangan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan setiap melaksanakan reses.
(4)Ketentuan mengenai pemberian dana operasional agar memperhatikan ketentuan:
1. a.80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
2. b.20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 3 November 2025 BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR Diundangkan di Sumedang pada tanggal 3 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd TUTI RUSWATI BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 99

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…