DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 99 Tahun 2025

Nomor: 99
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2024, yaitu Pasal 2, dan Ketentuan angka 2, angka 5, angka 9, angka 10, angka 15 huruf c angka I huruf A, dan angka 4) huruf x angka VI huruf A Lampiran I

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang... SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
11.Peraturan...
11.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1133);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1710);
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
18.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 44); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 44), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Tahun 2025.
(2)Standar...
(2)Standar Harga Satuan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.satuan biaya honorarium;
2. b.satuan biaya lembur;
3. c.satuan biaya pengembangan sumber daya aparatur;
4. d.satuan biaya jasa;
5. e.satuan biaya penghargaan dan hadiah;
6. f.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
7. g.satuan biaya rapat atau pertemuan di luar kantor;
8. h.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
9. i.satuan biaya pemeliharaan;
10. j.satuan biaya sewa;
11. k.standar biaya pekerjaan fisik;
12. l.standar harga satuan barang; dan
13. m.HSPK; dan
14. n.satuan biaya operasional dana alokasi khusus.
(3)HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m terdiri atas:
1. a.HSPK bidang umum;
2. b.HSPK bidang bina marga;
3. c.HSPK bidang cipta karya; dan
4. d.HSPK bidang sumber daya air.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan angka 2, angka 5, angka 9, angka 10, angka 15 huruf c angka I huruf A, dan angka 4) huruf x angka VI huruf A Lampiran I Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 3 November 2025 BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR Diundangkan di Sumedang pada tanggal 3 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd TUTI RUSWATI BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 102 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 99 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025 RINCIAN SATUAN BIAYA HONORARIUM, SATUAN BIAYA LEMBUR, SATUAN BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR, SATUAN BIAYA JASA, SATUAN BIAYA PENGHARGAAN DAN HADIAH, SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR, SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS, SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN, SATUAN BIAYA SEWA, DAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN FISIK
2.Bidang Kesehatan Tabel 1.25 Honorarium Bidang Kesehatan No Uraian Satuan Besaran
1.Dokter OB Rp5.000.000,00
2.Bidan/Perawat OB Rp3.000.000,00
3.Supir Ambulance OB Rp2.500.000,00
4.Tenaga Administrasi Kesehatan OB Rp1.500.000,00
5.Instruktur Prolanis OK Rp100.000,00
6.Operator Call Center OB Rp1.500.000,00
7.Pengolahan Limbah Medis OB Rp750.000,00
8.Pemeriksaan Bakteri Air OB Rp80.000,00
9.Pemeriksaan Sampel Air Kimia Lengkap OB Rp730.000,00
10.Pemeriksaan Sampel Air Kimia Sederhana OB Rp418.000,00 11. Biaya Komunikasi untuk Pengolah Data Puskesmas Bulan Rp500.000,00
12.Tenaga bongkar muat OH Rp60.000,00
13.kader pendampingan OB Rp100.000,00 14. Jasa konsultasi (jasa telekonsultasi SpOG dan SPA program telekonsultasi USG) OK Rp50.000,00
15.Jasa Pengujian Sample Industri Rumah Tangga Kali Rp2.300.000,00
16.Jasa pengelolaan limbah medis Kg Rp28.840,00
17.Jasa pengangkutan Pemusnahan Limbah Medis Kg Rp39.470,00
18.Jasa Dokter Spesialis Mata kasus Rp650.000,00 19. Jasa petugas penjaringan/ screaning kasus katarak kasus Rp100.000,00
20.Jasa pemeriksaan pasca operasi katarak kasus Rp60.000,00
23.Jasa Pengiriman SHK Buah Rp16.000,00
24.Pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital (SHK) OB Rp65.000,00
25.Biaya Pengiriman dari titik kumpul ke Laboratorium Rujukan OK Rp13.000,00
26.Biaya Pemeriksaan sampel SHK di RSHS OK Rp59.500,00
27.Biaya Pengambilan sampel HPV DNA OK Rp25.000,00
28.Biaya Jasa Pengepakan sampel HPV DNA OK Rp12.500,00
29.Biaya jasa pengiriman sampel HPV DNA OK Rp70.000,00
30.Biaya... No Uraian Satuan Besaran
30.Biaya jasa pemeriksaan laboratorium lanjutan sampel HPV DNA OK Rp45.000,00
31.Biaya jasa pengiriman sampel PD3I OK Rp300.000,00
32.Biaya Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa Orang / Pelatihan Rp6.060.000,00
33.Biaya Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Orang / Pelatihan Rp17.104.000,00
34.Biaya Pelatihan Konseling Menyusui (End User) Orang / Pelatihan Rp9.215.600,00
35.Biaya Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan Orang / Pelatihan Rp8.773.000,00
36.Biaya Pelatihan Pencegahan Penularan HIV, Sifilis, Hepatitis B dari Ibu ke Anak Orang / Pelatihan Rp7.024.000,00
37.Bahan Makanan Lokal Paket Rp750.000,00
5.Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat No Uraian Satuan Besaran
1.Honorarium Kebencanaan BPBD (7 hari kerja dalam 1 minggu (7 jam/hari) OH Rp80.000,00
2.Honorarium Kebencanaan BPBD (5 hari kerja dalam 1 minggu (8 jam/hari) OH Rp150.000,00
3.Biaya Pembuatan Dokumen Kajian Risiko Bencana Dokumen Rp400.000,00
4.Honorarium Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) OB Rp.2.000.000,-
9.Bidang Pangan Tabel 1.35 Honorarium Bidang Pangan No Uraian Satuan Besaran
1.Upah Buruh Laki-laki OH Rp60.000,00
2.Upah Buruh Perempuan OH Rp80.000,00
3.Upah Harian Bidang Pertanian Operator Traktor OH Rp80.000,00
4.Bongkar Muat Beras Kg Rp150,00
5.Pengemasan Beras Kg Rp200,00
6.Uji Laboratorium Tembakau Sampel Rp2.100.000,00
10.Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tabel 1.36 Honorarium Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan No Uraian Satuan Besaran 1. Honorarium Petugas Kebersihan Khusus Satgas Kebersihan OB Rp2.000.000,00 2. Honorarium Pembantu Tenaga Terampil Pangkas dan Pengamanan Pohon Rawan tumbang OH Rp125.000,00 3. Honorarium Tenaga terampil pemeliharaan tanaman/persemaian OH Rp80.000,00
4.Petugas patrol pengamanan kawasan konservasi OH Rp80.000,00
5.Honorarium Pengawas Pengangkut Sampah OB Rp350.000,00
6.Honorarium... No Uraian Satuan Besaran 6. Honorarium Petugas Pemungut Retribusi Persampahan OB Rp1.500.000,00 7. Jasa Pemasangan dan Pengujian Sampel Udara Ambient Metode Passive Sampler Sampel Rp2.271.000,00
8.Jasa Pengujian Air Sungai Sampel Rp1.650.000,00
9.Jasa Pengambilan Air Sungai OH Rp1.650.000,00
10.Jasa Pengambilan Sampel dan Analisa Air Limbah Sampel Rp2.500.000,00 11. Jasa Pengambilan Sampel Udara dan/atau tingkat gangguan Sampel Rp3.000.000,00
12.Patroli Pengamanan Kawasan Konservasi OH Rp100.000,00 13. Upah Buruh (kebersihan kamar mandi, babad rumput, pembersihan tanaman pokok, pembersihan sekat bakar, penanaman bibit pohon, pembuatan lubang tanam, pemeliharaan tanaman, pembuatan dan pemeliharaan persemaian) OH Rp80.000,00
14.Tenaga Terampil Tukang Tebang Pohon OH Rp175.000,00
15.Pekerja Pengangkut Hasil Tebang Pohon OH Rp90.000,00
16.Biaya Retribusi Persampahan Bulan Rp75.000,00
17.Biaya Dampak Lalu Lintas Angkutan Sampah Hari Rp300.000,00
15.Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tabel 1.41 Honorarium Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan No Uraian Satuan Besaran 1. Petugas Pelayanan Teknis Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan OB Rp750.000,00
2.Petugas Pelayanan Pasar OB Rp500.000,00
3.Petugas Kebersihan Pasar OB Rp1.000.000,00
4.Petugas Linmas Pasar Pemda OB Rp500.000,00
5.Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM OB Rp2.250.000,00
6.Petugas Pelayanan Kemetrologian OB Rp300.000,00
7.Petugas E Retribusi OB Rp750.000,00
8.Belanja Jasa Kalibrasi OB Rp5.100.000,00
9.Notaris Dokumen Rp5.000.000,00

x.Satuan biaya sewa kendaraan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan dan berfungsi sebagai batas estimasi. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk biaya Pengemudi dan Bahan Bakar Minyak (BBM). 1) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya sewa kendaraan menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran). 2) Satuan biaya sewa kendaraan per hari pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak terus menerus). 3) Satuan... 3) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi: a) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau b) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. 4) Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Per Hari Per Kendaraan sesuai tabel 6.7 berikut: Tabl 6.7 Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya/ pejabat tinggi pratama dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya/pejabat tinggi pratama. 5) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat sebagai berikut: Tabel 6.8 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat NO. PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.Banten Per Bulan Rp13.950.000
2.Jawa Barat Per Bulan Rp13.950.000
3.DKI Jakarta Per Bulan Rp13.250.000
4.Jawa Tengah Per Bulan Rp13.950.000
5.DI Yogyakarta Per Bulan Rp14.030.000
6.Jawa Timur Per Bulan Rp13.430.000 BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…