DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Ketentuan Penyelesaian Kerugian Daerah, Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Penentuan Nilai Kerugian Daerah, Penagihan dan Penyetoran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan, Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, Penghapusan Piutang atas Kerugian daerah, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang_Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nonor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara termasuk calon pegawai negeri sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
7.Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga non struktural serta tenaga ahli yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
8.Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selanjutnya disingkat TGKD adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara/penyimpan barang atau Pejabat Lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan Kerugian Daerah.
9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
11.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
12.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tabanan.
13.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
14.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
15.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD, adalah tim yang menangani penyelesaian Kerugian Daerah yang diangkat oleh Bupati.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
17.Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/Daerah.
18.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
19.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
20.Penyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik Daerah.
21.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
22.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
23.Pengampu adalah orang atau badan yang tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
24.Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
25.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
26.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
27.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh.
28.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
29.Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.
30.Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
31.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain untuk mengembalikan.
32.Piutang Kerugian Daerah adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan Kerugian Daerah yang didukung dengan bukti SKTJM. .

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 2

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 3

(1)PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
2. b.membentuk dan menetapkan TPKD;
3. c.menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
4. d.memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
5. e.membentuk dan menetapkan Majelis;
6. f.menetapkan SKP2KS;
7. g.menetapkan SKP2K; dan
8. h.melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
(2)Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
(3)Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Pasal 4

(1)PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
(2)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Daerah;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
(3)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada PD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(4)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit PD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Pasal 6

(1)PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
(2)Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
2. b.Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
3. c.Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.
(3)Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati setiap tahun.
(4)Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan pejabat lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 7

(1)Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
(2)Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
2. b.meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
3. c.memeriksa bukti yang disampaikan;
4. d.melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
5. e.menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
6. f.memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
7. g.melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
8. h.melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
(3)Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
2. b.memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
3. c.memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
4. d.melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
(4)Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
2. b.memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
3. c.menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
4. d.memeriksa bukti;
5. e.memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
6. f.meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
7. g.melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
8. h.memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
9. i.memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
10. j.memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
11. k.melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 8

(1)Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
(2)Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 9

(1)Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
1. a.Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. b.Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. c.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. d.laporan tertulis yang bersangkutan;
5. e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
6. f.perhitungan ex officio; dan/atau
7. g.pelapor secara tertulis.
(2)PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Pasal 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 11

(1)Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan PD dilaksanakan oleh Kepala PD.
(2)Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
(3)Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala PD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
(4)Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
(5)Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga non struktural.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…