DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbub ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya; Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Bupati adalah Bupati Tabanan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8.Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
10.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
13.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15.Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pejabat Pengelola BLUD yang bertugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD.
16.Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah tenaga profesional yang berstatus non PNS selain dari Pegawai ASN yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
17.Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah tenaga profesional yang berstatus non PNS selain dari Pegawai ASN yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur BLUD yang dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
18.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan proses pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.
19.Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon pejabat pengelola dan mengikuti proses penjaringan.
20.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila diprasyaratkan untuk menjalankan profesinya mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.
21.Lembaga Perekrut Eksekutif adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa perekrutan tenaga kerja level pimpinan (eksekutif) atas nama pemberi kerja secara independent.
22.Tim Penguji/Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah, akademisi, dan/atau praktisi profesional yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan BLUD untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.
23.Lembaga Perekrut Eksekutif adalah badan hukum yang berbadan usaha dan memiliki keahlian serta pengalaman dalam melakukan proses perekrutan tenaga profesional tingkat pimpinan (eksekutif), yang bekerja secara independen dan dapat ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu proses seleksi Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Pejabat dan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pengelolaan Pejabat dan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya agar terlaksana sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 4

(1)Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui seleksi.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi.
(3)Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan beranggotakan:
1. a.perangkat daerah; dan
2. b.dari independen dan/atau perguruan tinggi, apabila diperlukan.
(4)Panitia Seleksi bertugas:
1. a.menetapkan ketentuan dan tata cara seleksi;
2. b.menentukan jadwal pelaksanaan seleksi;
3. c.membentuk Tim Penguji/Penilai atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan pengujian dan penilaian;
4. d.menetapkan indikator dan bobot penilaian;
5. e.melakukan penjaringan Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya;
6. f.melaksanakan proses seleksi sesuai Tahapan Seleksi;
7. g.menetapkan hasil seleksi; dan
8. h.memproses lebih lanjut Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya terpilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
1. a.kemampuan keuangan BLUD/APBD;
2. b.ketersediaan Lembaga Profesional; dan
3. c.ketersediaan sumber daya manusia.
(6)Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(7)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Proses seleksi Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui tahapan.
(2)Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit terdiri dari:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.seleksi tertulis; dan
3. c.wawancara akhir.

Pasal 6

(1)Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya melalui pengumuman di media cetak dan/atau media elektronik dan/atau papan pengumuman.
(2)Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4)Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengikuti seleksi tertulis.

Pasal 7

Seleksi tertulis Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya paling sedikit melalui tahapan:

a.penulisan makalah; dan
b.presentasi makalah.

Pasal 8

(1)Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh:
1. a.Tim Penguji/Penilai; atau
2. b.Lembaga Profesional.
(2)Seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Penguji/Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan konsultan perorangan dan/atau akademisi perguruan tinggi.
(3)Tim Penguji/Penilai atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan pengujian dan penilaian terhadap calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya, sesuai dengan indikator dan bobot penilaian yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
2. b.menetapkan hasil penilaian; dan
3. c.menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 9

(1)Indikator penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a disusun oleh Panitia Seleksi berdasarkan spesifikasi jabatan dan kualifikasi calon yang dibutuhkan.
(2)Setiap indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi bobot penilaian.

Pasal 10

(1)Setiap indikator dan bobot penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
(2)Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
(3)Klasifikasi penilaian akhir seleksi tertulis menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
1. a.rekomendasi “SANGAT DISARANKAN”;
2. b.rekomendasi “DISARANKAN”;
3. c.rekomendasi “DISARANKAN DENGAN PENGEMBANGAN; dan
4. d.rekomendasi “TIDAK DISARANKAN”.
(4)Batasan nilai setiap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 11

(1)Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang lolos bakal calon yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)huruf a sampai dengan huruf c.
(2)Panitia Seleksi menyampaikan nama calon pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
(3)Dalam hal seleksi administrasi dan seleksi tertulis tidak menghasilkan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau klasifikasi penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, maka Panitia Seleksi dapat melaksanakan tahapan seleksi ulang maksimal sebanyak 1 (satu) kali.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…