DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabanan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana penanggulangan bencana perlu adanya pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana dalam aspek perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, penyelengaraan dan partisipasi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025- 2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bencana adalah sebuah peristiwa yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan karena faktor alam, faktor non alam, dan faktor manusia. Bencana yang terjadi akibat faktor alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, puting beliung, tanah longsor, dan tsunami. Bencana non alam seperti kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, serta bencana sosial yang terjadi seperti konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Faktor yang terjadi tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan letak geografis wilayah Indonesia sangat rentan menghadapi berbagai bencana yang melanda setiap daerahnya sehingga menimbulkan dampak kerugian dan korban yang cukup besar. Penanggulangan bencana setiap daerah perlu ditingkatkan secara berkala dengan penyesuaian pada landasan hukum oleh kelembagaan Pemerintah pusat terhadap isu penanggulangan bencana berupa Rencana Penanggulangan Bencana.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8.Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca Bencana.
9.Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana, baik melalui pengurangan bahaya Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
10.Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
11.Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Masyarakat adalah Masyarakat di Daerah.
13.Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada Masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bahaya Bencana.
15.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan Masyarakat.
16.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi Masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana, prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
18.Rehabilitasi adalah suatu proses Pemulihan dan perbaikan semua aspek pelayanan publik atau Masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
19.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun Masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta Masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana.
20.Prabencana adalah suatu tahapan dalam penanggulangan Bencana yang meliputi Pencegahan, Mitigasi Bencana, Pencegahan dan peringatan dini.
21.Saat Tanggap Darurat adalah suatu tahapan dalam penanggulangan Bencana yang meliputi siaga Darurat Bencana, Tanggap Darurat Bencana, dan transisi darurat kepemulihan.
22.Pascabencana adalah suatu tahapan dalam penanggulangan Bencana yang meliputi situasi tidak terjadi Bencana maupun berpotensi terjadi Bencana.
23.Sinkronisasi atau harmonisasi adalah penyelarasan perencanaan penanggulangan Bencana dengan perencanaan pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan nasional, maupun dengan perencanaan pembangunan yang lain.
24.Pemaduan adalah proses pengintegrasian dan pengkoordinasian berbagai kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi lainnya.
25.Rencana Aksi Daerah adalah rencana kegiatan tingkat Daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
26.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan penanggulangan Bencana di Daerah
(2)Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu meliputi:
1. a.tujuan umum, yaitu:
  1. 1.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, Renstra SKPD dan RKPD sehingga upaya- upaya penanggulangan Bencana mulai dari tahap Prabencana, saat terjadi Bencana maupun pasca terjadi Bencana agar lebih sinergis dan terintegrasi;
  2. 2.menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja Pemerintah Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana Desa sehingga upaya-upaya penanggulangan Bencana mulai dari tahap Prabencana, saat terjadi Bencana maupun pasca terjadi bencana di Desa agar lebih sinergis dan terintegrasi;
  3. 3.menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa tangguh Bencana; dan
  4. 4.menciptakan Masyakarakat yang peka, tanggap, dan tangguh terhadap Bencana.
2. b.tujuan Khusus, yaitu:
  1. 1.sebagai Dokumen Rencana
  2. 2.penanggulangan Bencana Daerah yang berisi rencana strategis penanggulangan Bencana yang akan digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program-program sektoral maupun lintas sektoral untuk : a) mengurangi potensi ancaman Bencana; b) meningkatkan Kesiapsiagaan menghadapi ancaman Bencana; c) melakukan upaya kegiatan-kegiatan tanggap darurat; d) melakukan upaya Pemulihan pasca bencana; e) meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta Masyarakat; f) menyiapkan dasar bagi program yang harus ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan rencana pengurangan Risiko Bencana; g) memberikan arah pada pelaksanaan kegiatan pengurangan Risiko Bencana yang terpadu dan berkelanjutan; h) merumuskan mekanisme pelaksanaan program pengurangan Risiko Bencana secara konsisten mulai dari perencanaan, penganggaran,pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan, dan pelaporan; dan i) melaksanakan program-program pengurangan Risiko Bencana secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH 2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah 2.1.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Tabanan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang merupakan daerah rawan bencana khususnya bencana alam. Saat ini Kabupaten Tabanan masih berada pada pusat pertumbuhan Provinsi Bali.

Pasal 3

(1)RPB merupakan dokumen perencanaan penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu waktu apabila terjadi Bencana.

Pasal 4

(1)RPB dituangkan dalam Dokumen yang memuat:
(2)Dokumen RPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bencana adalah sebuah peristiwa yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan karena faktor alam, faktor non alam, dan faktor manusia. Bencana yang terjadi akibat faktor alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, puting beliung, tanah longsor, dan tsunami. Bencana non alam seperti kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, serta bencana sosial yang terjadi seperti konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Faktor yang terjadi tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan letak geografis wilayah Indonesia sangat rentan menghadapi berbagai bencana yang melanda setiap daerahnya sehingga menimbulkan dampak kerugian dan korban yang cukup besar. Penanggulangan bencana setiap daerah perlu ditingkatkan secara berkala dengan penyesuaian pada landasan hukum oleh kelembagaan Pemerintah pusat terhadap isu penanggulangan bencana berupa Rencana Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 16 Ditetapkan di Singasana pada tanggal 7 Mei 2025 BUPATI TABANAN, ttd I KOMANG GEDE SANJAYA Diundangkan di Singasana pada tanggal 7 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, ttd I GEDE SUSILA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19671106 199703 1 005 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029 ii KATA PENGANTAR Om Swastyastu, Angayubagia dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Periode 2025-2029 dengan baik. Dokumen RPB merupakan wujud implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36, dimana Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penyusunan ini akan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan. Sehubungan dengan hal ini, BPBD Kabupaten Tabanan telah mengadakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana, untuk menyusun RPB Kabupaten Tabanan. Dengan disusunnya dokumen RPB ini, maka semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan hingga ke rehabilitasi dan rekonstruksi, diharuskan untuk mengacu pada dokumen ini. Dalam tahap implementasi, diharapkan program atau kegiatan yang telah disusun ini dapat membantu implementasi upaya-upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana secara lebih terencana, lebih terarah, dan lebih terintegrasi sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tabanan dalam Penanggulangan Bencana. Om Shantih Shantih Shantih, Om Tabanan, 2024 Penyusun BPBD Kabupaten Tabanan iii RINGKASAN EKSEKUTIF Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tabanan merupakan bentuk dokumen rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta program rencana aksi untuk mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan bencana yang lebih terarah, terpadu, terkoordinasi di Kabupaten Tabanan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. RPB Kabupaten Tabanan ini akan dilegalisasi melalui Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan dalam kurun waktu periode 2025-2029, penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan RIPB Tahun 2020-2040 khususnya yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tabanan. RPB Kabupaten Tabanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi karakteristik kebencanaan yang dideskripsikan berdasarkan aspek-aspek yang membangun potensi risiko bencana daerah dalam periode perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta masukan dari seluruh institusi atau stakeholder yang terlibat. Perencanaan penanggulangan bencana terfokus pada bencana yang saat ini memiliki risiko yang tinggi serta jumlah kejadian yang tiap tahun mengalami peningkatan dan memiliki dampak yang meluas pada beberapa daerah di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan hasil analisis prioritas bencana dan potensi ancaman bencana yang berdampak masif dan perlu dijadikan prioritas di Kabupaten Tabanan yaitu bencana cuaca ekstrim, tsunami, longsor, gelombang ekstrim, kekeringan, dan banjir bandang. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok dan pengukuran pembobotan skoring skala prioritas terhadap penentuan isu strategis, diperoleh tiga isu strategis yang dituangkan dalam dokumen RPB sebagai upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan yaitu sebagai berikut:

1.Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana baik pada fase Prabencana, Saat bencana, maupun Pasca Bencana masih belum optimal iv
2.Kondisi Geologis Kabupaten Tabanan yang Rawan Bencana sehingga memerlukan pengembangan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana terpadu
3.Kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi Kebijakan Penanggulangan Bencana serta karakteristik dan isu kebencanaan di Kabupaten Tabanan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan perumusan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Kemunculan program penanggulangan bencana didasarkan atas isu strategis, rumusan program juga merujuk pada kebijakan Standar Pelayanan Minimal khusus penanggulangan bencana yang masuk dalam urusan Pemerintah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan. Upaya pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana merujuk pada peraturan daerah di Kabupaten Tabanan yang telah ada dan masih berlaku. Rencana Pengurangan Risiko Bencana Indonesia disusun melalui koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Secara hukum, perencanaan tersebut berdasar pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang secara hierarkis merupakan penjabaran Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas-PB). Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana; dalam APBN dan APBD secara memadai. Kerangka Monitoring dan Evaluasi RPB Kabupaten Tabanan Tahun 2025- 2029 mencangkup kepada:

a.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 dilakukan oleh masing-masing institusi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan institusi yang bersangkutan v
b.Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi perlu menyampaikan laporannya kepada Bupati Kabupaten Tabanan melalui BPBD Kabupaten Tabanan
c.Hasil pelaporan dari masing-masing institusi ini akan menjadi bahan masukan dan pembahasan evaluasi RPB Kabupaten Tabanan Tahun 2025- 2029 yang diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun oleh BPBD Kabupaten Tabanan sebagai laporan capaian tahunan RPB Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 yang akan dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Tabanan. vi DAFTAR ISTILAH Untuk memahami RPB Kabupaten Tabanan ini, maka disajikan daftar istilah yang tercantum sesuai isi dokumen sebagai berikut:
1. 1.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. 2.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. 3.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. 4.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. 5.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. 6.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
7. 7.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
8. 8.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. vii
9. 9.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. 10.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek Pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
11. 11.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat Pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
12. 12.Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
13. 13.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
14. 14.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
15. 15.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
16. 16.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, viii luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. 17.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
18. 18.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. 19.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
20. 20.Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
21. 21.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. 22.Pemerintah Daerah, adalah Bupati, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah
23. 23.Bahaya (hazard) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
24. 24.Data dan Informasi Bencana Indonesia, selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar. Terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana
25. 25.Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan tingkat kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta. ix
26. 26.Kapasitas (capacity) adalah penguasaan sumber daya, cara, dan ketahanan yang dimiliki Pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
27. 27.Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial, budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
28. 28.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
29. 29.Tanggap darurat (emergency response) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
30. 30.Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
31. 31.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
32. 32.Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganannya.
33. 33.Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang x bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
34. 34.Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya- upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
35. 35.Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokaisnya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
36. 36.Geographic Information System, selanjutnya disebut GIS, adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi. xi DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR.......................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF................................................................................ ii DAFTAR ISTILAH.............................................................................................. vi DAFTAR ISI......................................................................................................... xi DAFTAR TABEL................................................................................................. xiii DAFTAR GAMBAR............................................................................................ xiv DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................... xv BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang.............................................................................................. 1 1.2 Tujuan........................................................................................................... 3 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen RPB................................................. 4 1.4 Kedudukan Dokumen................................................................................... 6 1.5 Landasan Hukum.......................................................................................... 9 1.6 Ruang Lingkup............................................................................................. 11 BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH................................................................................. 14 2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah.............................................................. 14 2.1.1 Gambaran Umum Daerah......................................................................... 14 2.1.2 Letak Geografis......................................................................................... 14 2.1.3 Kondisi Topografi...................................................................................... 16 2.1.4 Jenis Tanah................................................................................................ 18 2.1.5 Hidrologi.................................................................................................... 19 2.1.6 Iklim........................................................................................................... 21 2.1.7 Demografi.................................................................................................. 21 2.1.8 Karakteristik Kebencanaan Daerah............................................................ 23 2.1.9 Data Kejadian Bencana.............................................................................. 24 2.2 Risiko Bencana Daerah................................................................................. 25 2.2.1 Ancaman Bencana Kabupaten Tabanan..................................................... 26 2.2.2 Kerentanan Bencana Kabupaten Tabanan.................................................. 29 2.2.3 Kapasitas Bencana Kabupaten Tabanan..................................................... 30 2.2.4 Risiko Bencana Kabupaten Tabanan.......................................................... 31 2.2.5 Peta Risiko Bencana Kabupaten Tabanan.................................................. 34 2.3 Prioritas Bencana yang Ditangani................................................................. 40 2.4 Masalah Pokok.............................................................................................. 41 2.5 Rumusan Isu Strategis................................................................................... 41 xii BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA............. 49 3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana............................................................. 49 3.1.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional............................................ 49 3.1.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah............................................... 52 3.2 Kerangka Kerja............................................................................................... 53 3.2.1 Kerangka Kerja Prabencana ......................................................................... 53 3.2.2 Kerangka Kerja Saat Bencana .................................................................... 60 3.2.3 Kerangka Kerja Pasca Bencana .................................................................. 65 3.3 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana................................ 77 3.3.1 Sumber Pendanaan ..................................................................................... 77 3.3.2 Penggunaan Dana ....................................................................................... 78 BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, D A N ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM.................................................................................................. 81 4.1 Tujuan dan Sasaran........................................................................................ 81 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan.......................................................................... 85 4.3 Program Penanggulangan Bencana ............................................................... 89 BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA.. 92 5.1 Rencana Aksi................................................................................................. 92 BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI .......................... 96 6.1 Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah ......................................................... 96 6.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya ............................................................ . 101 6.3 Pengendalian Dan Evaluasi ......................................................................... . 104 6.3.1 Pengendalian.............................................................................................. . 106 6.3.2 Evaluasi ..................................................................................................... . 107 BAB VII PENUTUP ........................................................................................... . 111 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... . 114 LAMPIRAN ........................................................................................................ . 117 xiii DAFTAR TABEL Tabel 1. Rekapitulasi Data Kejadian Bencana Kabupaten Tabanan 2014-2023 .. 25 Tabel 2. Profil Risiko dan Luas Wilayah............................................................... 32 Tabel 3. Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terdampak ..................................... 32 Tabel 4. Profil Risiko dan Potensi Kerugian ......................................................... 33 Tabel 5. Tingkat Risiko Bencana Prioritas ............................................................ 33 Tabel 6. Kriteria Penentuan Isu Strategis .............................................................. 43 Tabel 7. Penilaian Isu Strategis ............................................................................. 46 Tabel 8. Rumusan Isu Strategis Kabupaten Tabanan ............................................ 47 Tabel 9. Kerangka Kerja Prabencana .................................................................... 57 Tabel 10. Mandat BPBD/OPD Urusan Penanggulangan Bencana Saat Prabencana . .............................................................................................................................. 58 Tabel 11. Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana .................................................. 61 Tabel 12. Peran BPBD dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana ................. 63 Tabel 13. Mandat BPBD/OPD Urusan PB Saat Tanggap Darurat ........................ 64 Tabel 14. Kerangka Kerja Pasca Bencana ............................................................. 65 Tabel 15. Peran dan Mandat BPBD dalam Fase Pasca bencana ........................... 67 Tabel 16. Mandat BPBD/OPD Urusan PB Saat Pasca bencana ............................ 67 Tabel 17. Rekapitulasi Keterlibatan Institusi Dalam Tahap Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana .................................................................................. 68 Tabel 18. Tujuan dan Sasaran dan Target Tahunan RPB Kabupaten Tabanan 2023 . .............................................................................................................................. 80 Tabel 19. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan 81 Tabel 20. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana........................ 85 Tabel 21. Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan .................. 90 Tabel 22. Strategi Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah .................................... 97 Tabel 23. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPB .................... 106 Tabel 24. Rancangan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan .............................................................................. 109 xiv DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Kerangka Pikir ....................................................................................... 5 Gambar 2. Perencanaan Dalam Penanggulangan Bencana ..................................... 6 Gambar 3. Posisi Dan Kedudukan RPB Pada Perencanaan Pembangunan ............. 8 Gambar 4. Diagram Alur Proses Penyusunan Rancangan Awal Dokumen RPB . 13 Gambar 5. Wilayah Administrasi Kabupaten Tabanan ......................................... 16 Gambar 6. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim dan Angin Kencang di Kabupaten Tabanan ................................................................................................................. 34 Gambar 7. Peta Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Tabanan ........................ 35 Gambar 8. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tabanan .............. 36 Gambar 9. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Tabanan ................................................................................................................. 37 Gambar 10. Peta Risiko Bencana Gempa bumi di Kabupaten Tabanan................ 38 Gambar 11. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tabanan ........... 39 Gambar 12. Matriks Penentuan Ancaman Bencana Prioritas ................................ 40 Gambar 13. Kerugian Ekonomi Akibat Bencana Tahun 2013-2022 ..................... 49 xv DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Peta Lokasi Rencana Aksi Penanggulangan Bencana ................... 115 Lampiran 2. Matriks Rencana Aksi Penanggulangan Bencana ......................... 116 Lampiran 3. Harmonisasi RPJM, RIPB, dan Renas PB .................................... 142 1 Salah satu wilayah yang rentan dan perlu meningkatkan penanggulangan terhadap bencana di Indonesia adalah Kabupaten Tabanan yang berada di Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah kabupaten terluas di Provinsi Bali. Kondisi geografis Kabupaten Tabanan membuktikan adanya kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana yang melanda. Hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tabanan Tahun 2023 menunjukkan bahwa potensi bencana prioritas yang ditangani di Kabupaten Tabanan dikelompokkan ke dalam bencana Bencana dengan risiko tinggi dan kecendurungan kejadian yang meningkat akan menjadi bencana prioritas untuk ditangani adalah bencana cuaca ekstrim, tsunami, longsor, gelombang ekstrim, kekeringan, dan banjir bandang. Sumber sejarah besaran dampak bencana yang 2 terjadi akibat bencana dapat dilihat pada Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang tercantum bahwa bencana di Kabupaten Tabanan sudah tercatat sejak tahun 1976 hingga tahun 2020. Data sejarah DIBI digunakan oleh BNPB untuk mengidentifikasi risiko, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terutama untuk memastikan bahwa dana disalurkan untuk mengurangi risiko berdasarkan analisis kecenderungan dan pola yang diidentifikasi (Data dan Informasi Bencana Indonesia, 2014). Ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan menimbulkan dampak berupa kerugian, korban terluka dan meninggal serta menyebabkan kerusakan pada fasilitas dan bangunan. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) harus ditingkatkan melalui perencanaan dan penataan yang komprehensif, sehingga dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah, dan menyeluruh. RPB merupakan sebuah rencana program atau kegiatan aksi terkait penanganan ancaman bencana mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana yang disusun dalam bentuk dokumen kajian (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007). Penyusunan RPB merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan upaya penanggulangan bencana mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Perencanaan penanggulangan bencana dicapai melalui penyusunan dokumen RPB Kabupaten Tabanan dalam periode waktu 5 (lima) tahun. RPB Kabupaten Tabanan ini akan dilegalisasi melalui Peraturan Kepala Daerah yang akan ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029, penyusunan dokumen ini nantinya akan mengacu pada dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB). 3 Pentingnya penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) bagi Pemerintah Daerah adalah dapat dilihat berdasarkan sejarah dan besar dampaknya kejadian bencana di Kabupaten Tabanan yang sangat rentan, sehingga memiliki peran pentingnya dalam penurunan risiko bencana daerah (termasuk risiko jangka panjang) kemudian dapat menekan kerugian yang akan dialami daerah dan masyarakat. Rencana ini dapat menjadi landasan konseptual untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dengan menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan seperti menyusun rencana jalur evakuasi dan pengambilan keputusan pembangunan daerah tempat tinggal. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen daerah yang proses penyusunannya melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat mendukung penanganan kebencanaan yaitu seluruh institusi Pemerintah dan non Pemerintah terkait penanggulangan bencana tingkat kabupaten/kota, dengan kolaborasi pihak kepentingan akademisi, Pemerintah, dunia usaha, komunitas dan media massa serta seluruhnya di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan. 1.2 Tujuan Dokumen RPB Kabupaten Tabanan disusun sebagai landasan, strategi, dan pedoman dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kegiatan dan program prioritas dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan dalam periode waktu 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029. Tujuan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tabanan ini adalah:
37. 1.Menjadi acuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) secara terstruktur dan terpadu. Menjadi alat koordinasi oleh pemangku kepentingan kebijakan penanggulangan bencana sehingga dapat menjadi landasan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan
38. 2.Sebagai alat koordinasi, perencanaan dan integrasi kemitraan antar pihak lembaga atau institusi Penanggulangan Bencana 4
39. 3.Meningkatkan kinerja yang efektif antar lembaga dan institusi penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan yang mensinergikan upaya- upaya penanggulangan bencana yang terstruktur dan terpadu 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen RPB Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah disusun berdasarkan dokumen hasil Kajian Risiko Bencana dengan menentukan bencana yang prioritas di Kabupaten Tabanan yang disajikan pada Gambar 1. Menentukan rumusan masalah yang ada dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disajikan yaitu a) faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan risiko bencana yang menjadi prioritas, b) kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana, c) kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi dan misi kepala daerah. Berdasarkan isu strategis yang ditetapkan lalu menyusun tujuan, sasaran dan arah kebijakan dan program dari penanggulangan bencana pusat dan daerah namun tetap disinkronisasikan dengan dokumen RPJM dan analisis terhadap pendanaan. Setelah itu pembuatan rencana kegiatan dan sub rencana kegiatan penanggulangan bencana dan menghasilkan rencana aksi berdasarkan pembagian matriks dan lokasi daerah bencana. Pengarusutamaan RPB juga perlu dilakukan melalui pemaduan, pengendalian dan evaluasi kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah dalam pelaksanaan kegiatan RAD PB. Pemaduan, Pengendalian, dan Evaluasi seluruhnya berdasarkan terintegrasi berdasarkan RTRW dan capaian perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD (Modul Penyusunan Dokumen RPB, 2020). 5 Kualitas KRB dan RPB ditentukan oleh Tim Kerja oleh karenanya penetapan Tim Kerja merupakan salah satu kunci keberhasilan penyusunan RPB KAJIAN RISIKO BENCANA Penentuan Risiko Bencana Yang Prioritas Ditangani Daerah SPM SINKRONISASI ANALISIS DAN PENYESUAIAN KODEFIKASI PENGANGGARAN ISU STRATEGIS PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI KERANGKA KERJA PB RIPB, RENAS PB, RPB ARAH KEBIJAKAN PB (TUJUAN, SASARAN) IDENTIFIKASI AKAR PERMASALAHAN Masalah Pokok RPJMD Kajian Kapasitas Daerah Keterpaparan dari sumber bahaya (KRB) RENCANA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRB RENCANA AKSI PRB MATRIKS SPASIAL Gambar 1. Kerangka Pikir (Sumber. Modul Penyusunan Dokumen RPB, 2020) 6 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Rencana Aksi RPB RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana) Rencana Pemulihan Pra Bencana (Pre Disaster Recovery Plan) Rencana Mitigasi Rencana Kontigensi (Renkon) Rencana Rehabilitas Dan Rekonstruksi Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps) 1.4 Kedudukan Dokumen Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana berperan sebagai panduan perencanaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, RPB merupakan bagian dari pemanduan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. RPB sebaik mungkin diintegrasikan menjadi satu tujuan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan. Pada sistem perencanaan penanggulangan bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan acuan dan landasan untuk perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana untuk urusan yang lebih spesifik lainnya. Arah kebijakan dan strategi dari RPB menjadi rujukan dokumen perencanaan teknis yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan rencana aksi penanggulangan bencana dalam setiap tahapan siklus bencana. Hubungan RPB pada Perencanaan Penanggulangan bencana dapat dilihat pada Gambar 2. Gambar 2. Perencanaan Dalam Penanggulangan Bencana (Sumber. Modul Penyusunan Dokumen RPB, 2020) 7 Dokumen RPB menjadi rujukan untuk membuat rencana program, kegiatan, dan rencana aksi penanggulangan bencana bagi pelaku pemangku kepentingan Pemerintah dan non-Pemerintah. Khususnya RPB Provinsi, dokumen tersebut menjadi rujukan bagi Pemerintah kabupaten atau kota dalam penyusunan RPB Kabupaten/Kota. Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Rencana Penanggulangan Bencana harus menjadi bagian dari mekanisme rencana pembangunan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mensyaratkan penelahaan dan sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya, sebagai dokumen perencanaan jangka waktu menengah yaitu 5 (lima) tahun posisi RPB setara dengan RPJMD. Teknis penyusunannya yaitu arah kebijakan, strategi, dan program strategis kedua dokumen ini saling terintegrasi, RPB menjadi salah satu materi penelahaan penyusunan RPJMN begitu juga sebaliknya RPJMN menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPB. Perlunya dilakukan pemaduan RPB dan RPJM dan sinkronisasi rencana aksi Penanggulangan Bencana / PRB dalam RTRW Daerah. Posisi dan kedudukan RPB dalam sistem perencanaan pembangunan digambarkan pada Gambar 3. 8 Gambar 3. Posisi Dan Kedudukan RPB Pada Perencanaan Pembangunan Idealnya, saat penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RPJPD, RPD, Kabupaten Tabanan sudah emiliki dokumen kebencanaan baik berupa Kajian Risiko Bencana (KRB) dan RPB sebagai masukan isu-isu kebencanaan. Dokumen RPB Kabupaten Tabanan juga menjadi turunan dari Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025-2029. Dalam pelaksanaan program-program RPB perlu dilegalkan melalui Peraturan Bupati, agar memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaannya serta dapat menjadi perekat 9 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus untuk mengetahui peran berbagai pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan. 1.5 Landasan Hukum Penyusunan dokumen RPB Kabupaten Tabanan ini dibuat berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional hukum tersebut adalah:
40. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
41. 2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
42. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
43. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
44. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
45. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
46. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
47. 8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
48. 9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044
49. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
50. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Penangguangan Bencana 10
51. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
52. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau
53. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
54. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
55. 16.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
56. 17.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
57. 18.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana
58. 19.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)
59. 20.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana
60. 21.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
61. 22.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai 11
62. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Bencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026
63. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan
64. 25.Peraturan Daerah No. 3 tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabanan
65. 26.Rencana Strategis Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2023 1.6 Ruang Lingkup RPB Kabupaten Tabanan memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan hasil Kajian Resiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan. Analisis risiko bencana di Kabupaten Tabanan yang dikaji berdasarkan hasil kelas bahaya masing-masing ancaman, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami, epidemik dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi. Penanggulangan bencana yang diterapkan adalah mengkaji manajemen risiko bencana yang dibagi menjadi tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Dampak bencana yang dihasilkan untuk setiap ancaman bahaya dinilai berdasarkan penilaian ancaman, kerentanan, kapasitas, dan penilaian risiko bencana setiap daerah. Panduan penjabaran dari dokumen RPB ini meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan serta anggaran pendanaan kegiatan yang menjadi mandat Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga akan menjabarkan terkait mekanisme yan mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan penanggulangan bencana. RPB meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman dalam lingkup risiko bencana sesuai dengan hasil kajian risiko bencana, lingkup jenis rencana aksi yang mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, mekanisme 12 penanganan darurat, dan rencana pemulihan pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rencana aksi tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah baik oleh Pemerintah maupun non Pemerintah. Ruang lingkup dari pembahasan RPB ini adalah meliputi keseluruhan arah kebijakan dan perencanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu pra bencana, darurat bencana (tanggap darurat), dan pasca bencana. Kriteria lingkup pembahasan dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:
a.Pembagian perencanaan dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Kelompok Penanggulangan Kedaruratan bencana (PKB) dan Kelompok Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
b.Kelompok PRB melaksanakan aksi menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).
c.RAD PRB melaksanakan aksi yang secara spesifik menjurus pada suatu ancaman bencana dan menjadi dasar penyusunan master plan Pengurangan Risiko Bencana (Master plan PRB).
d.Rencana aksi oleh Kelompok PKB langsung diimplementasikan sesuai dengan situasi kedaruratan bencana. Lingkup penggunaan Rencana Penanggulangann Bencana (RPB) meliputi:
a.Seluruh ancaman bencana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, bila terjadi dapat berpotensi menjadi status bencana nasional.
b.Seluruh institusi Pemerintah dan Pemerintah Daerah turut mendorong peran dan ikut berpartisipasi sebagai pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik dalam pendanaan, pelaksanaan rencana aksi pengurangan risiki bencana, aksi tanggap darurat, aksi rehabilitasi dan konstruksi , maupun dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana. Para pemangku kepentingan yang terlibat disebut pentahelix yang terdiri dari OPD, DPRD, TNI/Polri, lembaga swadaya masyarakat, media massa, lembaga usaha, perguruan tinggi atau akademisi, organisasi masyarakat, serta organisasi keagamaan. 13
c.Menjadi salah satu panduan bagi seluruh Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dalam melaksanakan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di daerah masing-masing. Gambar 4. Diagram Alur Proses Penyusunan Rancangan Awal Dokumen RPB (Sumber. Modul Penyusunan Dokumen RPB, 2020) 14 Kabupaten Tabanan merupakan salah satu Kabupaten yang berperan aktif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi serta untuk mempertahankan keberlangsungan lingkungan. Hal ini dituang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III yang mana menyebutkan bahwa Kabupaten Tabanan masuk dalam Kawasan Strategis Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan). Gambaran umum mengenai wilayah Kabupaten Tabanan ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek letak geografis, kondisi topografi, demografi, iklim dan karakteristik kebencanaan daerah. Masing-masing dari aspek tersebut tentu saja memiliki pengaruh pada kerentanan wilayah yang menyebabkan tingginya potensi terhadap bencana-bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan. Selain itu, melalui adanya perencanaan penganggulangan bencana dengan dasar aspek tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran untuk antisipasi serta langkah- langkah dan atau kebijakan oleh Kabupaten Tabanan dalam penanggulangan bencana. 2.1.2 Letak Geografis Kabupaten Tabanan terletak pada bagian selatan Pulau Bali. Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 898,33 km 2 atau 14,90% dari luas Provinsi Bali (5.632,86 km 2 ). Secara administratif, Kabupaten Tabanan terbagi menjadii 10 (sepuluh) kecamatan dan terdiri atas 133 Desa Dinas, 344 Desa Adat, dan 816 Banjar. 15 Berdasarkan besarnya, Kabupaten Tabanan termasuk dalam Kabupaten terbesar kedua di Provinsi Bali, yang terdiri terdiri dari daerah pegunungan dan pantai. Secara geografis wilayah Kabupaten Tabanan berada pada posisi 8014’30”80 30’70” Lintang Selatan, 114050’52”-115012’57 Bujur Timur. Letak Kabupaten Tabanan dapat dikatakan cukup strategis karena berdekatan dengan letak Ibukota Provinsi Bali yang hanya berjarak sekitar 45 km, dengan waktu tempuh sekitar ± 45 menit dan dapat diakses melalui jalur arteri atau jalur antar provinsi. Adapun batas-batas Kabupaten Tabanan yaitu, untuk sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jembarana dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Berdasarkan kondisi Kabupaten Tabanan yang terbagi menjadi area pegunungan dan pantai, serta berbatasan dengan Samudra Indonesia maka tidak menutup kemungkinan adanya potensi bencana alam yang cukup signifikan, seperti misalnya gempabumi, tanah longsor, tsunami, cuaca ekstrim, dan lainnya. Gambaran wilayah administrasi Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada Gambar 5. 16 Gambar 5. Wilayah Administrasi Kabupaten Tabanan 2.1.3 Kondisi Topografi Kabupaten Tabanan terletak pada ketinggian 0-500 mdpl merupakan wilayah landai dengan kemiringan 2-15%. Pada ketinggian 500-1000 mdpl 17 merupakan wilayah landai sampai curam dengan kemiringan mencapai 15-40%, selanjutnya daerah dengan kemiringan 2-15% dan 15-40% merupakan daerah yang cukup subur, daerah ini biasanya digunakan untuk kegiatan pertanian. Sedangkan pada kemiringan >40% merupakan daerah perbukitan yang curam dan terjal. Kabupaten Tabanan dapat digambarkan dengan adanya dataran tinggi pada bagian utara wilayah Tabanan, dan dataran rendah pada bagian selatannya. Selain itu Kabupaten Tabanan memiliki garis pantai sekitar 35 km. Kabupaten Tabanan memiliki lima segmen pantai yang rawan erosi antara lain, Pantai Selabih dan Mekayu, Pantai Suberata, Pantai Kelanting, serta Pantai Kedungu dan Pantai Nyanyi. Berdasarkan data hasil penelitian dari Sekretariat Kerja Penyelamatan dan Perlindungan Lingkuhan Hidup (SKPPLH) Bali, kenaikan muka air laut di wilayah Provinsi Bali yaitu sebesar 4 m/tahun. Pantai Selabih dan Mekayu yang terletak di Desa Selabih dan Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, pada daerah ini rawan erosi ±3,5 km dari bibir pantai. Sebagian dari wilayah ini telah dilakukan antisipasi erosi dengan cara membuat dinding atau tembok pantai, adapun fasilitas yang terancam karena erosi tersebut yaitu meliputi jalan raya, rumah penduduk, tempat suci (pura) dan lahan pertanian. Faktor yang diperkirakan menyebabkan erosi 18 pada daerah ini yaitu, adanya pengambilan material pantai, gelombang badai serta terbatasnya masukan sedimen dari daratan. Untuk Pantai Suberata yang terletak di Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat juga merupakan wilayah rawan erosi. Erosi yang terjadi di daerah ini mencapai ±0,6 km dari bibir pantai. Ancaman yang terjadi pada wilayah ini adalah lahan pertanian petani serta obyek rekreasi dan pariwisata. Faktor utama penyebab erosi pada pantai ini adalah gelombang pantai dan terbatasnya suplai sedimen dari daratan ke laut. Selain Pantai Suberata, pantai lain yang mengalami erosi mencapai ±0,6 km dari bibir pantai yaitu Pantai Kelanting dan Tibubiu yang terletak di Desa Kelanting, Kabupaten Tabanan. Fasilitas yang terancam akibat adanya erosi ini yaitu lahan pertanian, terutama terjadi di sebelah barat muara Tukad Yeh Kelanting. Faktor utama yang menyebabkan erosi pada daerah ini yaitu, gelombang badai dan juga pengambilan material pantai seperti kerikil dan pasir pantai. Wilayah lain yang rawan erosi yaitu Pantai Kedungu, Pantai Nyanyi dan Pantai Yeh Gangga. Untuk Pantai Kedungu dan Pantai Nyanyi mengalami erosi sepanjang ±0,5 km dari bibir pantai, sedangkan erosi pada Pantai Yeh Gangga mencapai ±0,3 km dari bibir pantai. Fasilitas yang terancam pada ketiga pantai ini yaitu, tempat suci dan tempat rekreasi dan pariwisata. Faktor penyebab erosi pada ketiga pantai ini kebanyakan sama dengan pantai lainnya yang berada di Kabupaten Tabanan yaitu, faktor alam seperti gelombang badai, dan juga dipengaruhi oleh pengambilan material pada daerah pantai. 2.1.4 Jenis Tanah Jenis tanah secara umum yang terdapat di Kabupaten Tabanan berdasarkan Uraian Tanah Tinjau (Bappeda Provinsi Bali, 2004) terdiri dari tanah alluvial, regosol, andosol dan latosol. Tanah alluvial berasal dari bahan induk endapan laut dan endapan sungai dengan fisiografi daratan pantai dan bentuk wilayah datar terdapat di daerah pantai kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg. Tanah jenis regosol berasal dari bahan induk abu vulkan dengan fisiografi vulkan, lembah dan kerucut vulkan dan bentuk wilayah melandai sampai bergunung, 19 terdapat di Kecamatan Selemadeg, Pupuan, Penebel dan Baturiti. Tanah jenis andosol berasal dari bahan induk abu dan tuva vulkan dengan fisiografi lungur vulkan kerucut dan lungur dan bentuk wilayah berbukit sampai bergunung, terdapat di Kecamatan Pupuan, Penebel dan Baturiti. Sedangkan jenis tanah latosol yang merupakan sebagaian besar dari jenis tanah di Kabupaten Tabanan dan tersebar di seluruh kecamatan berupa tanah yang berasal dari bahan induk abu dan tufa vulkan intermedier dengan fisiografi lungur vulkan kerucut dan vungur dan bentuk wilayah melandai, berbukit sampai bergunung. Persebaran jenis tanah yang ada di Kabupaten Tabanan tentu saja dapat menjadi salah satu faktor kerawanan bencana pada daerah tersebut. Seperti pada misalnya jenis tanah latosol yang umumnya memiliki tekstur liat dengan konsistensi gembur. Sifat tanah latosol ini pada musim kemarau biasanya mudah mengembang dan menimbulkan rekahan-rekahan, sedangkan jika musim hujan rekahan yang berada pada lahan berlereng biasanya menjadi pintu masuk aliran air yang akhirnya pada tanah yang memiliki kemiringan lereng curam akan rawan terhadap bencana longsor. 2.1.5 Hidrologi Kabupaten Tabanan memiliki karakteristik hidrologi yang beragam sehingga relatif memiliki sumberdaya air yang kaya dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Bali. Karakteristik hidrologi tersebut meliputi sungai, danau, mata air dan air tanah.
1. 1.Sungai Pada wilayah Kabupaten Tabanan terdapat beberapa sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun. Beberapa sungai tersebut memiliki daerah pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk suatu daerah aliran sungai (DAS), yaitu:
a.Daerah aliran sungai Tukad Yeh Empas luasnya 100,82 km 2 . Daerah aliran sungai ini sepenuhnya berada di Kabupaten Tabanan dan bermuara di perbatasan Desa Sudimara dan Pangkung Tibah. 20
b.Daerah aliran Tukad Yeh Ho luasnya 135,76 km 2 . Semua daerah aliran sungai ini terletak di Kabupaten Tabanan. Muara sungai ini berada di perbatasan Kecamatan Selemadeg Timur dan Kerambitan.
c.Daerah aliran sungai Tukad Balian luasnya 152,9 km 2 . Semua daerah aliran sungai terletak di Kabupaten Tabanan. Muara sungai ini berada di Suraberata, Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat.
1. 2.Danau Kabupaten Tabanan memiliki sebuah danau dari empat buat danau yang ada di Provinsi Bali, yaitu Danau Beratan. Danau Beratan terletak di kawasan Bedugul pada ketinggian sekitar 200 mdpl, memiliki luas permukaan air 3,85 km 2 dan luas daerah tangkapan air 13,4 km 2 . Danau ini memiliki kedalaman rata-raa 12,8 m dan kedalaman maksimum 20 m, dengan volume air 49,22 juta m 3 .
2. 3.Mata Air dan Sumur Gali Sumber mata air yang terdapat di Kabupaten Tabanan berjumlah 188 buah dan yang telah dimanfaatkan airnya oleh masyarakat berjumlah 82 titik mata air, dengan debit 3,26 m 3 /dt atau 102,81 juta m 3 /tahun. Sedangkan jumlah sumur gali sebanyak 22 buah dengan debit 14,3 lt/detik atau 450.965 m 3 /tahun. Titik mata air biasanya dikembangkan menjadi sumur gali oleh masyarakat Kabupaten Tabanan.
3. 4.Air Tanah Potensi air tanah sangat tergantung dari formasi batuan dan struktur geologi yang ada di bawah permukaan tanah. Formasi batuan dan struktur geologi akan mempengaruhi aquifer yang ada di bawah permukaan tanah. Sebagaian besar wilayah Kabupaten Tabanan struktur hidrologinya tergolong memiliki aquifer tidak produktif yaitu debit kuranng dari 2 lt/dt sehingga tidak memungkinkan dikembangkan sebagai sumber air bersih. Daerah yang hidrologinya sebagai aquifer produktif tinggi dengan debit lebih dari 10 lt/dt, persebarannya terletak di Kecamatan Selemadeg Timur, Kerambitan, Tabanan dan Kediri. Di wilayah pesisir potensi air tanah secara kualitas tidak sesuai untuk kebutuhan air bersih. Sumber hidrologi di Kabupaten Tabanan dapat dikatakan cukup memadai untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu terdapat sungai dan danau yang dapat menampung air dengan volume yang cukup tinggi. Tetapi jika musim hujan yang 21 terjadi disusul dengan curha hujan yang tinggi dan debit air yang tinggi akan mengakibatkan kerawanan bencana seperti banjir dan banjir bandang dikarenakan sungai dan danau yang ada tidak mampu menahan debit air yang tinggi. 2.1.6 Iklim Suatu bencana dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim dan atau curah hujan yang terjadi pada wilayah tersebut. Curah hujan pada suatu wilayah biasanya dipengaruhi oleh keadaan iklim, topografi dan pertemuan arus angin. Jika dilihat dari topografinya, Kabupaten Tabanan merupakan daerah pantai dan pegunungan, ini tentu saja mengakibatkan perbedaan suhu yang cukup signifikan. Perbedaan suhu yang cukup signifikan pada kedua daerah tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat curah hujan. Intensitas curah hujan yang ekstrim dapat berpengaruh terhadap bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang kerap terjadi di Kabupaten Tabanan. Selain itu, terdapat faktor factor seperti curah hujan, arah angin, ketinggian serta kemiringan wilayah juga berpengaruh pada bencana alam lainnya seperti terjadinya gelombang ekstrim, tanah longsor, abrasi serta bencana lainnya. Hari hujan tertinggi di tahun 2021 di Kabupaten Tabanan terjadi pada bulan November yang tercatat mencapai 25 hari hujan. Sementara untuk jumlah curah hujan tertinggi juga terjadi pada di bulan November 2021 yaitu mencapai 468,8 mm. 2.1.7 Demografi Berdasarkan hasil proyeksi interim penduduk tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan tercatat berjumlah 465.332 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,07% dibandingkan tahun 2020. Dari 465.332 jiwa, sebanyak 233.277 jiwa atau sekitar 50,13% diantaranya merupakan penduduk laki-laki, dan 232.055 jiwa atau sekitar 49,87% merupakan penduduk perempuan. Dilihat dari komposisi penduduknya, rasio jenis kelamin atau sex ratio penduduk di Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 adalah sebesar 100,5. Ini berarti pada setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tabanan terdapat 101 penduduk laki-laki. 22 Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah sebesar 839,33 km 2 dan kepadatan penduduknya mencapai 554 jiwa per km 2 , dengan jumlah penduduk mencapai 456.332 jiwa. Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, persebaran penduduk di Kabupaten Tabanan tidak merata. Hanya terdapat beberapa kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya diatas rata- rata seperti, Kecamatan Kediri dengan 1.698 jiwa per km 2 , Tabanan 1.493 jiwa per km 2 , Marga dengan 962 jiwa per km 2 , dan Kerambitan dengan 994 jiwa per km 2 . Sedangkan untuk kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Tabanan memiliki kepadatan penduduk mencapai 600 jiwa per km 2 kebawah. Kepadatan penduduk pada suatu daerah tentu saja mendorong adanya pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum yang dapat mewadahi dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah tentu saja dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, ketersediaan fasilitas seperti pusat layanan kesehatan, informasi dan lainnya. Hal ini tentu saja mampu mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang baik. Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Tabanan dinilai sudah cukup lengkap, dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan kesetaraan. Sudah terdapat PAUD, SD, SMP, SMA/K serta lembaga nonformal yang tersebar di wilayah Kabupaten Tabanan. Hanya saja untuk beberapa sekolah yang ada, masih terdapat kurangnya tenaga pengajar dan fasilitas sehingga mengakibatkan kegiatan belajar mengajar tidak maksimal. Selain itu untuk saat ini peringatan dini bencana atau sosialisasi terkait risiko bencana masih kurang sehingga hal ini tentu saja dapat meningkatkan kurangnya kesadaran siswa terkait bahaya risiko bencana dan cara cepat tanggap jika terjadi suatu bencana. Pelayanan kesehatan yang terdapat di Kabupaten Tabanan untuk saat ini terbilang cukup baik. Sarana pelayanan dan tenaga kesehatan yang tersedia cukup banyak, sarana pelayanan miliki Pemerintah seperti Puskesmas telah menjangkau keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan bahkan jika digabung dengan jaringan pelayanan di bawahnya seperti Puskesmas Pembantu, Puskesdes dan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumbedaya Masyarakat) telah menjangkau 23 seluruh desa dan banjar. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan juga cukup lengkap seperti, pelayanan ibu hamil dan bersalin, pelayanan bayi baru lahir dan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan usia produktif, pelayanan kesehatan usia lanjut, pelayanan penderita hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa berat, tbc dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Meskipun demikian, Kabupaten Tabanan belum melakukan sosialisasi rumah sakit aman bencana di seluruh rumah sakit yang berada di daerah kawasan rawan bencana. Sehingga hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kurangnya kesiapsiagaan serta tindakan tanggap bencana oleh tenaga kesehatan yang bekerja pada area rawan bencana. Kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Tabanan dapat dikatakan berada pada tingkat sedang. Hal ini dikarenakan kemampuan ekonomi daerah meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, peningkatan pendapatan tersebut tidak merata untuk seluruh masyatakat Kabupaten Tabanan. Untuk saat ini masih terdapat masyarakat yang berada pada garis kemiskinan, hal ini mengakibatkan masih banyak masyarakat yang tinggal di kawasan berisiko tinggi bencana misalnya pada area perbukitan, kaki bukit, pinggir pantai dan lainnya sehingga hal ini tentu saja dapat meningkatkan kerentanan akan potensi bencana tertentu. 2.1.8 Karakteristik Kebencanaan Daerah Wilayah Kabupaten Tabanan dibagi menjadi dua yaitu daerah pegunungan dan pantai. Berdasarkan pembagian tersebut, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tabanan memiliki potensi bencana banjir, banjir bandang, cuaca ektrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami, epidemi dan wabah penyakit serta kegagalan teknologi. Hal ini tentu saja membentuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan yang bergantung pada sektor pertanian, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kabupaten Tabanan adalah petani. Sebagaimana diketahui bahwa potensi keunggulan Kabupaten Tabanan adalah pada bidang pertanian, maka sektor pertanian menjadi soko guru perekonomian daerah. Oleh 24 sebab itu penggunaan lahan wilayah Kabupaten Tabanan masih didominasi bidang pertanian. Perlindungan terhadap sektor-sektor unggulan tersebut tentu saja dapat dilakukan dengan cara memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kawasan-kawasan utama serta jaringan akses antar kawasan untuk potensi risiko yang telah teridentifikasi. Selain itu, diperlukan upaya pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana perlu memperhatikan lingkungan, flora dan fauna unik yang menjadi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Tabanan. 2.1.9 Data Kejadian Bencana Wilayah Kabupaten Tabanan dibagi menjadi dua yaitu daerah pegunungan dan pantai. Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Tabanan umumnya dipengaruhi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan bencana geologi seperti gempabumi, tanah longsor dan tsunami. Bencana hidrometeorologi dipengaruhi oleh beberapa faktor dianataranya karena curah hujan tinggi, pendangkalan daerah aliran sungai, penggundulan hutan, dan terbatasnya daerah resapan air. Sedangkan bencana geologi dipengaruhi oleh terdapat gunung api yang masih aktif atau non aktif pada area perbukitan terutama di Kecamatan Baturiti, selain itu sebelah selatan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Samudra Indonesia menyebabkan seringkali terjadi bencana gempa dan tsunami di wilayah Kabupaten Tabanan. Sejarah kejadian bencana di Kabupaten Tabanan yaitu terbagi menjadi dua yaitu, bencana hidrometeorologi dan geologi. Adapun jenis-jenis bencana hidrometeorologi dan geologi yang terjadi di Kabupaten Tabanan antara lain, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan untuk bencana geologi yaitu, tsunami dan tanah longsor. Kedua bencana ini tentu saja memberikan dampak yang cukup signifikan pada daerah Kabupaten Tabanan, seperti misalnya dalam jumlah kejadian bencana hidrometeorologi dan geologi yang cukup meningkat dalam jangka waktu 10 tahun hingga 100 tahun. Berdasarkan data sejarah kejadian bencana dari Data 25 Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2023, berikut merupakan rekapitulasi data kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Tabanan beserta dampaknya yang dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Rekapitulasi Data Kejadian Bencana Kabupaten Tabanan 2014-2023 (Bencana Hidrometeorologi), 1913-2023 (Bencana Geologi) Jenis Bencana Jumlah Kejadian Korban (jiwa) Rumah (unit) Meninggal & Hilang Luka- luka Menderita & Mengungsi Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan Banjir 8.204 63 10 46.973 2.793 - - Banjir Bandang 184 63 10 46.973 2.793 Kekeringan 397 63 10 46.973 2.793 Cuaca Ekstrim - - - - - - - Gelombang Ekstrim dan Abrasi 255 63 10 46.973 2.793 - - Tsunami 9 63 10 46.973 2.793 - - Tanah Longsor 7.294 63 10 46.973 2.793 - - Total 16.343 441 70 32.8832 19.551 - - Sumber: DIBI (Data Informasi Bencana Indonesia), 2023 2.2 Risiko Bencana Daerah Risiko bencana daerah Kabupaten Tabanan diperoleh berdasarkan kajian risiko, baik yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Tabanan maupun KRB yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2022. Terdapat tiga variabel utama yang dikaji, yaitu variabel ancaman, variabel kerentanan, dan variabel kapasistas. Interaksi dari variabel ancaman, kerentanan dan kapasitas yang dianalisis menggunakan metode analasis spasial menghasilkan penilaian risiko bencana. Berikut informasi mengenai risiko bencana wilayah Kabupaten Tabanan. 26 2.2.1 Ancaman Bencana Kabupaten Tabanan 1) Cuaca Ekstrim Secara umum risiko bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tabanan berada pada tingkat risiko rendah hingga tinggi yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten Tabanan. Risiko bencana cuaca ekstrim tingkat sedang berada di wilayah bagian timur-selatan dengan dominan penutup lahan ialah lahan pertanian untuk di wilayah Kecamatan Kediri, Kecamatan Tabana, Kecamatan Kerambitan, dan Kecamatan Marga. Sedangkan untuk tingkat risiko bencana cuaca ekstrim rendah berada di wilayah barat-selatan. Berdasarkan kondisi topografi wilayah yang terdampak risiko bencana cuaca ekstrim berada di topografi dataran hingga bergelombang lemah. Melihat dari perubahan iklim khususnya curah hujan wilayah Kabupaten Tabanan bervariasi dari rendah hingga tinggi dan itu menyebabkan dinamika perubahan cuaca memiliki peran yang tinggi. Berdasarkan pengkajian risiko bencana, potensi bahaya cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Tabanan mencapai 68,407 Ha dengan tingkat bahaya yang tinggi. Terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Tabanan yang termasuk dalam kelas tinggi, antara lain Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur, Selemadeg Barat, Kerambitan, Tabanan, Kediri, Marga, Baturiti dan Penebel. Hanya terdapat satu kecamatan di Kabupaten Tabanan yang termasuk dalam kelas rendah yaitu Kecamatan Pupuan. 2) Tsunami Hasil kajian risiko bencana tsunami di Kabupaten Tabanan berada di tingkat sedang dan berada di Kecamatan Kediri. Wilayah Kecamatan Kediri memiliki tipologi pantai berbatu sehingga rawan akan abrasi pantai dengan bentuk garis pantai berteluk. Selain itu, tercatat pada data sebelumnya bahwa tinggi rata-rata gelombang pada wilayah timur-selatan Kabupaten Tabanan adalah 7 meter dan mengakibatkan risiko gelombang tsunami dalam kategori sedang. Jika ditinjau dari morfologi pantai wilayah timur-selatan terbentuk dari asal pembentukan dataran fluvial gunung api dengan topografi dataran dan bergelombang pada lereng 0-7 %. Sementara itu, kondisi penutup lahan wilayah timur-selatan dominan diperuntukan untuk lahan pertanian. 27 Berdasarkan pengkajian resiko bencana, potensi bahaya tsunami yang terjadi di Kabupaten Tabanan mencapai 450 Ha dengan tingkat bahaya tinggi. Adapun kecamatan di Kabupaten Tabanan yang mengalami bahaya potensi tsunami dengan kelas tinggi, yaitu Selemadeg, Selemadeg Timur, Selemadeg Barat, Kerambitan, Tabanan dan Kediri. 3) Tanah Longsor Berdasarkan hasil kajian risiko bencana longsor di Kabupaten Tabanan, sebagian besar berada pada risko rendah hingga sedang. Tingkat risiko bencana longsor tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Tabanan yaitu, Kecamatan Baturiti, Kecamatan Penebel, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg, dan Kecamatan Pupuan. Tingkat risiko sedang di jumpai pada kecamatan Pupuan dan Kecematan Baturiti dengan topografi bergelombang kuat- perbukitan dengan kelerengan 14-20 %. Sedangkan, risiko rendah berada pada topografi bergelombang lemah dengan lereng sebesar 8-13 %. Jika ditinjau dari sudut pandang morfologis, wilayah selatan dan timur umumnya didominasi oleh topografi datar hingga landai. Sementara itu pada bagian barat hingga timur merupakan bagian dari geomorfologi Gunung Beratan – Batukaru Purba. Longsor lahan umumnya terjadi pada wilayah dengan tekstur tanah geluh pasiran pada kelerengan yang curam. Tekstur tanah geluh pasiran ini terbentuk dari asal proses geomorfologi vulkan tua. Hasil pengkajian ancaman tanah longsor di Kabupaten Tabanan berdasarkan parameter ancaman tanah longsor dilakukan dengan menyesuaikan pada kondisi daerah yang menghasilkan potensi luas bahaya tanah longsor. Potensi luas ancaman tanah longsor berbeda untuk setiap wilayah di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan pengkajian risiko bencana, seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan termasuk dalam kelas tinggi. Secara keseluruhan, potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Tabanan adalah 32.955 Ha dengan tingkat ancaman yang tinggi. 4) Gelombang Ekstrim Hasil kajian risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tabanan berada di tingkat sedang dan berada di Kecamatan Kediri. Wilayah 28 Kecamatan Kediri memiliki tipologi pantai berbatu sehingga rawan akan abrasi pantai dengan bentuk garis pantai berteluk. Jika ditinjau dari morfologi pantai wilayah timur-selatan terbentuk dari asal pembentukan dataran fluvial gunung api dengan topografi dataran dan bergelombang pada lereng 0-7 %. Sementara itu, kondisi penutup lahan wilayah Kecamatan Kediri dominan diperuntukan untuk lahan pertanian. Berdasarkan pengkajian risiko bencana, potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Tabanan mencapai 591 Ha dengan tingkat bahaya tinggi. Adapun kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tabanan yang berpotensi mengalami bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, yaitu kecamatan Selemadeg, Selemaeg Timur, Selemadeg Barat, Kerambitan, Tabanan dan Kediri. 5) Gempabumi Kabupaten Tabanan secara umum memiliki risiko bencana gempa bumi berada di tingkat rendah hingga sedang. Tingkat risiko sedang berada pada wilayah timur- selatan dengan topografi dataran dan lereng 0-2 %. Selain itu, wilayah tersebut memiliki asal pembentuk yang rentan terhadap gempa bumi yaitu dataran fluvial gunung api dengan material pasir. Sedangkan risiko rendah hampir tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan dan mayoritas berada pada topografi bergelombang dengan lereng 3-20 %. Pengkajian bahaya gempabumi dilihat dari parameter kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar, intensitas guncangan di permukaan Potensi luas bahaya gempabumi berbeda untuk setiap wilayah di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan pengkajian risiko bencana, seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tabanan yang masuk dalam kelas rendah, yaitu Kecamantan Selemadeg, Selemadeg Timur, Selemadeg Barat, Kerambitan, Tabanan, Kediri, Marga, Baturiti, Penebel dan Pupuan. Secara keseluruhan, potensi luas bahaya bencana gempabumi di Kabupaten Tabanan adalah 83.993 Ha, dengan tingkat bahaya yang rendah. 6) Banjir Bandang Kabupaten Tabanan secara umum memiliki tingkat risiko banjir bandang dengan dominasi sedang. Wilayah yang memiliki tingkat risiko banjir bandang 29 ialah Kecamatan Baturiti, Kecamatan Penebel, dan Kecamatan Selemadeg. Tingkat risiko bencana banjir bandang sedang berada di sekitar aliran sungai ber orde 1 hingga 3 yang terdapat di bagian utara dan barat wilayah ini. Hal ini disebabkan karena secara geomorfologis, wilayah utara dan barat merupakan vulkanis tua atau purba, sehingga karakteristik tanahnya cenderung mudah tergerus oleh limpasan permukaan namun pada bagian top soil nya banyak dijumpai batuan serta tanah geluh pasir. Lapisan tanah bawah yang tergerus air, diiringi oleh tingginya curah hujan akan mengakibatkan banjir limpasan yang disertai dengan ikutan material batuan atau kayu yang ada diatasnya. Penentuan terhadap potensi bahaya banjir bandang dilihat dari beberapa parameter antara lain, sungai utama, topografi dan potensi longsor yang terjadi di hulu sungai (longsoran yang memiliki kelas tinggi). Potensi luas bahaya banjir bandang berbeda untuk setiap wilayah di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan pengkajian risiko bencana, seluruh wilayah di Kabupaten Tabanan termasuk dalam kelas yang tinggi. Secara keseluruhan, potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Tabanan mencapai 20.147 Ha dengan tingkat bahaya yang tinggi. 2.2.2 Kerentanan Bencana Kabupaten Tabanan Tingkat kerentanan adalah suatu hal yang penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana, karena bencana baru akan terjadi jika bahaya terjadi pada kondisi yang rentan. Tingkat kerentanan dapat ditinjau dari kerenantanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan, dan ekonomi. Kerentanan fisik (infrastruktur) menggambarkan suatu kondisi fisik yang rawan terhadap faktor bahaya. Kondisi kerentanan ini dapat dilihat dari berbagai indikator, yaitu presentase kawasan terbangun, kepadatan bangunan, presentase bangunan konstruksi darurat, jaringan listrik, rasio panjang jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan PDAM, dan jaringan jalan. Kerentanan sosial menggambarkan kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi bahaya. Pada kondisi sosial yang rentan, dapat dipastikan akan menimbulkan dampak dan kerugian yang besar jika terjadi bencana. Beberapa indikator kerentanan sosial antara lain, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, presentase 30 penduduk lanjut usia, balita, dan wanita. Kerentanan ekonomi menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan ekonomi dalam menghadapi ancaman bahaya. Beberapa indikator kerentanan ekonomi diantaranya adalah presentase rumah tangga yang bekerja di sektor rentan (sektor yang rawan terhadap pemutusan hubungan kerja) dan presentase rumah tangga miskin. Beberapa indikator kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi tersebut dapat menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Tabanan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, sehingga hal ini dapat mempengaruhi tingginya risiko terjadinya bencana. Unit data dalam parameter ini adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, sumber data berasal dari data potensi desa (PODES) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data statistik tersebut dipilih sesuai dengan parameter kerentanan yang telah ditentukan. Parameter kerentanan yang digunakan meliputi komponen demografi, kesehatan, sosial dan infrastruktur, ekonomi dan lingkungan. 2.2.3 Kapasitas Bencana Kabupaten Tabanan Kapasitas adalah kemampuan suatu masyarakat untuk memulihkan diri ketika tejadi bencana. Kapasitas dapat berupa sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas penanggulangan bencana serta pengetahuan masyarakat terhadap kejadian bencana. Kapasitas digolonkan menjadi 5 (lima), antara lain:
a.Kapasitas fisik, yaitu kemampuan untuk dapat memperoleh barang atau benda yang dibutuhkan untuk membangun kembali struktur dalam masyarakat.
b.Kapasitas sosial budaya, yaitu saat tuntutan akan berbagai barang yang tersedia. Adapula kebutuhan akan tenaga yang terorganisir untuk membangun kembali daerah mereka, selain itu para tenaga ini harus memilili berbagai keahlian dan keterampilan khusus.
c.Kapasitas keorganisasian/ kelembagaan, yaitu adanya lembaga atau organisasi yang berbentuk keluarga dalam masyarakat. Mereka mempunyai pemimpin beserta sistemnya dalam pengambilan berbagai keputusan.
d.Kapasitas ekonomi, yaitu kemampuan di sektor bisnis untuk kembali memperbaiki dan memulihkan perekonomian masyarakat. 31
e.Kapasitas bersikap/ motivasi kuat, seperti misalnya kemampuan orang dalam bersikap positif dan memiliki motivasi yang kuat misalnya munculnya sebuah tekad untuk bertahan, mencintai atau peduli pada orang lain, keberanian serta keinginan untuk saling membantu. 2.2.4 Risiko Bencana Kabupaten Tabanan Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dapat berupa kematian, luka sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko bencana merupakan pendekatan analisis yang mengkalkulasi nilai parameter ancaman, kerentanan dan kapasitas. Semakin tinggi nilai suatu parameter ancaman, kerentanan serta kapasitas yang rendah akan menimbulkan risiko bencana yang tinggi. Nilai risiko akan menentukan tingkat dan upaya penanggulangan suatu daerah. Bencana dengan nilai dan tingkat risiko yang tinggi akan menjadi prioritas penanganan dalam penyusunan rencana aksi. Rencana aksi daerah disusun untuk menurunkan indeks risiko bencana selama satu periode perencanaan penanggulangan bencana. Indeks risiko bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Tabanan. Penentuan tingkat risiko bencana berkaitan dengan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas. Analisis penentuan tingkat risiko yang digabungkan tersebut selaras dalam upaya pengurangan risiko bencana. Hasil penilaian tingkat risiko yang dihasilkan lalu disesuaikan dengan peta risiko yang dihasilkan untuk setiap jenis bahaya yang berpotensi di Kabupaten Tabanan. Perumusan dilakukan untuk menentukan tingkat risiko bencana merupakan analisis dari pengkalian tingkat bahaya dengan kerentanan yang berbanding terbalik dengan tingkat kapasitas. Berikut terdapat tabel profil risiko bencana dan luas wilayah terdampak, jumlah penduduk terdampak, profil risiko dan potensi kerugian serta tingkat risiko bencana prioritas. Tabel profil risiko dan luas wilayah, risiko dan jumlah penduduk terdampak, risiko dan potensi kerugian, dan tingkat risiko bencana ditampilkan pada Tabel 2 hingga Tabel 5. 32 Tabel 2. Profil Risiko dan Luas Wilayah No Ancaman Bencana Luas Kelas 1 Cuaca Ekstrim 84048,45 Tinggi 2 Tsunami 467 Tinggi 3 Longsor 38546 Rendah 4 Gelombang Ekstrim 26,19 Tinggi 5 Gempabumi 85865,31 Sedang 6 Banjir Bandang 4622 Tinggi Sumber: KRB Kabupaten Tabanan, 2022. Tabel 3. Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terdampak No Ancaman Bencana Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelas Jumlah Penduduk Terpapar Kelompok Rentan Kelompok Umur Rentan Penduduk Miskin Penduduk Disabilitas 1 Cuaca Ekstrim 445423 134556 117420 3052 Rendah 2 Tsunami 1255 441 493 11 Tinggi 3 Longsor 66807 19594 20928 886 Tinggi 4 Gelombang Ekstrim 82 24 27 0 Sedang 5 Gempabumi 452379 53827 82589 390 Rendah 6 Banjir Bandang 12036 3684 3603 84 Rendah Sumber: KRB Kabupaten Tabanan, 2022. 33 Tabel 4. Profil Risiko dan Potensi Kerugian No Ancaman Bencana Potensi Kerugian (Milyar Rupiah) Potensi Kerugian Lingkungan (ha) Kerugia n Fisik Kerugian Ekonomi Total Kerugian Kelas Luas Kelas 1 Cuaca Ekstrim 1314218. 32 5390588.1 6704807 Rendah 377.8 6505 Rendah 2 Tsunami 6393.361 1 15032.609 21454.04 Rendah 0.081 9 Rendah 3 Longsor 739400 7716492.9 6 8455893 Rendah 38445 Rendah 4 Gelombang Ekstrim 3.802.80 6 1.235766 381.5164 Sedang 0.002 2 Sedang 5 Gempabumi 699627.5 2 5597462.0 1 6297090 Rendah 23 Rendah 6 Banjir Bandang 32306.84 6 297987.36 430294.2 Rendah 26182 .5 Rendah Sumber: KRB Kabupaten Tabanan, 2022 Tabel 5. Tingkat Risiko Bencana Prioritas No Ancaman Bencana Tingkat Bahaya Tingkat Kerusakan Tingkat Kapasitas Tingkat Risiko 1 Cuaca Ekstrim Sedang Sedang Sedang Rendah 2 Tsunami Sedang Sedang Sedang Sedang 3 Longsor Sedang Rendah Rendah Rendah 4 Gelombang Ekstrim Sedang Sedang Sedang Rendah 5 Gempabumi Tinggi Rendah Rendah Sedang 6 Banjir Bandang Sedang Rendah Rendah Rendah Sumber: KRB Kabupaten Tabanan, 2022 34 2.2.5 Peta Risiko Bencana Kabupaten Tabanan Gambar 6. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim dan Angin Kencang di Kabupaten Tabanan (Sumber: KRB Kab. Tabanan 2022) 35 Gambar 7. Peta Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Tabanan (Sumber: KRB Kab. Tabanan 2022) 36 Gambar 8. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Tabanan (Sumber: KRB Kab. Tabanan 2022) 37 Gambar 9. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Tabanan (Sumber: KRB Kab. Tabanan 2022) 38 Gambar 10. Peta Risiko Bencana Gempa bumi di Kabupaten Tabanan (Sumber: KRB Kab. Tabanan 2022) 39 Gambar 11. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tabanan (Sumber: KRB Kab. Tabanan 2022) 40 2.3 Prioritas Bencana yang Ditangani Bencana prioritas merupakan bencana yang harus mendapatkan penanganan atau penanggulangan menyeluruh mulai dari perencanaan, mitigasi, kesiap siagaan hingga rehabilitai dan rekonstruksi. Sementara bencana non prioritas dapat direncanakan penanggulangannya pada tahap pencegahan dan mitigasi. Penentuan jenis bencana prioritas dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan menggunakan tabel penilaian prioritas berdasarkan indikator kelas risiko bencana dan kecenderungan kejadian. Bencana dengan risiko tinggi dan kecendurungan kejadian yang meningkat akan menjadi bencana prioritas untuk ditangani. Berdasarkan tabel penentuan jenis bencana prioritas didapatkan bahwa bencana cuaca ekstrim, tsunami, longsor, gelombang ekstrim, kekeringan, dan banjir bandang menjadi bencana prioritas untuk ditangani. Penentuan jenis bencana prioritas di Kabupaten Tabanan disajikan pada Gambar 12. Gambar 12. Matriks Penentuan Ancaman Bencana Prioritas (Sumber: KRB Kabupaten Tabanan tahun 2022) 41 Berdasarkan bencana prioritas di Kabupaten Tabanan, maka diperoleh bencana prioritas sebanyak 6 (enam) bencana, yaitu:
1. 1.Banjir,
2. 2.Banjir Bandang dan Tsunami,
3. 3.Cuaca Ekstrim,
4. 4.Gelombang Ekstrim dan Abrasi,
5. 5.Tanah Longsor,
6. 6.Kekeringan 2.4 Masalah Pokok Identifikasi masalah pokok dalam pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Tabanan dengan menentukan 3 (tiga) masalah pokok untuk setiap komponen gabungan sebagai berikut:
7. 1.Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana, dari risiko menjadi bencana prioritas,
8. 2.Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana berdasarkan penilaian kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketangguhan Daerah/IKD atau instrumen lain yang telah ditentukan oleh BNPB)
9. 3.Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana isu strategis atau visi misi urusan penanggulangan bencana, atau kesenjangan pada pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang rawan terhadap bencana. 2.5 Rumusan Isu Strategis Isu strategis merupakan pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan dalam capain RPB lima tahun ke depan. Isu strategis dipilih berdasarkan identifikasi masalah pokok. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai kondisi atau hal yang harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah karena memiliki karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang dan menentukan pencapaian tujuan 42 penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dirumuskan dalam bentuk rumusan potensi masalah yang umum terkait penanggulangan bencana dan pembangunan sehingga dapat dijabarkan dalam beberapa sasaran, program serta kegiatan dengan indikator spesifik. Isu strategis dalam RPB dibatasi 3 sampai 5 pernyataan. Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu strategis. Berikut kriteria yang digunakan dalam menentukan isu strategis, secara detail ditampilkan pada Tabel 6.
10. 1.Jika tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi dan infrastruktur terhadap daerah,
11. 2.Jika ditangani maka masalah lain akan ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi pada aspek pembangunan,
12. 3.Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi,
13. 4.Jika tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak kecemasan atau hilangnya rasa aman bagi masyarakat,
14. 5.Jika tidak ditangani maka dapat berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya pada aspek lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana. 43 Tabel 6. Kriteria Penentuan Isu Strategis Kriteria Penjelasan
15. 1.Jika tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi dan infrastruktur terhadap daerah Adanya pengaruh pada persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) jika isu strategis tersebut tidak diselesaikan
16. 2.Jika ditangani maka masalah lain akan ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi pada aspek pembangunan Munculnya efek domino pada aspek pembangunan lain jika permasalahan tersebut tidak terselesaikan
17. 3.Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi Bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari adanya penanganan masalah yang terjadi secara tuntas
18. 4.Jika tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak kecemasan atau hilangnya rasa aman bagi masyarakat Persentase masyarakat yang terdampak kecemasan atau hilangnya rassa aman jika masalah tersebut tidak Terselesaikan
19. 5.Jika tidak ditangani maka dapat berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya pada aspek lingkungan hidup, ata menjadi bahaya bencana. Apakah akan muncul masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/ atau menjadi bahaya bencana Bencana dapat menimbulkan dampak kerugian bila skala dari bahaya terlalu tinggi, kerentanan relatif besar, dan kapasitas serta kesiapan yang dimiliki masyarakat atau Pemerintah tidak cukup memadai untuk mengatasinya. Secara teknis, bencana terjadi karena adanya bahaya dan kerentanan yang secara sistematis berbanding terbalik dengan kemampuan atau kapasitas penanggulangan bencana. 44 Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana, dari risiko menjadi bencana prioritas, kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana serta kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD. Secara Geologis, Kabupaten Tabanan berada dalam rangkaian Pacific Ring of Fire (Cincin Api Pasifik) sehingga Tabanan memiliki gunung api aktif yaitu Gunung Batukaru yang berpotensi terjadi erupsi. Kabupaten Tabanan juga berada dalam zona subduksi pertemuan antar lempeng tektonik paling aktif di dunia yaitu lempeng Euroasia dan lempeng Indo Australia, sehingga Kabupaten Tabanan memiliki kerawanan gempa bumi. Kondisi topografis Kabupaten Tabanan yang berbukit di bagian utara dan dataran rendah dan laut dibagian selatan menyebabkan Kabupaten Tabanan rawan akan bencana banjir, tanah longsor dan tsunami. Secara Hidrometeorologis, Kabupaten Tabanan sering mengalami bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim seperti banjir bandang, gelombang pasang air laut, kekeringan dan kebakaran lahan/hutan. Diperlukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana baik bencana geologis maupun bencana hidrometeorologis. Kondisi geologis dan hidrometeorologis Kabupaten Tabanan tersebut memerlukan kebijakan dan kegiatan mitigasi bencana yang bekelanjutan. Namun Kabupaten Tabanan belum maksimal dalam melaksanakan mitigasi becana karena masih kurangnya aparatur yang memenuhi standar keterampilan dan pengetahuan, kurangnya alokasi anggaran, kurang tersedianya sarana dan prasarana kebencanaan serta belum optimalnya perencanaan mitigasi kebencanaan. Selain itu, Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana baik pada fase Prabencana, Saat bencana, maupun Pasca bencana bisa tercapai optimal baik apabila dari aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, teknologi, regulasi, serta peralatan dan logistik mendukung dengan baik. Kapasitas, ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Bencana juga masih rendah. Perlu dilakukannya edukasi tentang risiko bencana dan pengurangan risiko bencana, serta pemberdayaan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana. Dalam hal ini, sarana prasarana yang ada belum dilengkapi dengan 45 teknologi yang handal dalam pengurangan risiko bencana. Belum optimalnya mitigasi bencana juga disebabkan juga karena belum optimalnya perencanaan mitigasi bencana. Hal ini diperkuat dengan belum tersusunnya masterplan kebencanaan. Dokumen perencanaan terkait kebencanaan, sangat penting untuk disusun sehingga dapat merencanakan tindakan yang seharusnya dilakukan saat terjadi bencana. Selain itu, kesadaran masyarakat serta kerjasama dengan stakeholder yang masih kurangdapat dilihat dari masih sedikitnya jumlah desa/kelurahan tangguh bencana di Kota Denpasar. Upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan kewaspadaan maupun mitigasi bencana adalah memberikan pelatihan mengenai mitigasi bencana ke desa/kelurahan, sehingga meningkatkan ketangguhan dan kemandirian Desa/ Kelurahan dalam Penanggulangan Bencana terutama bagi Desa/ Kelurahan yang berada di daerah rawan bencana. Kerentanan masyarakat di Kabupaten Tabanan masih tinggi karena masih banyak masyarakat yang tinggal di area rawan bencana, di mana masyarakat berpotensi mengalami kerugian, kerusakan, maupun kehilangan yang mana sering terjadi secara tidak proporsional pada orang yang paling rentan dalam masyarakat, misalnya kerentanan yang diakibatkan faktor kemiskinan, usia anak-anak, lansia dan disabilitas. Untuk mengurangi kerentanan masyarakat, keterpaduan antara peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pemanfataan teknologi dalam pengurangan ancaman di Kabupaten Tabanan merupakan langkah yang efektif mengurangi kerentanan masyarakat. Masyarakat yang semakin berdaya adalah masyarakat yang memiliki akses lebih luas dalam pengelolaan bencana sehingga akan menurunkan risiko bila terjadi bencana. Penilaian skor diberikan oleh masing-masing peserta diskusi, dengan range penilaian 1-5, yang mana angka 1 menunjukan sangat tidak relevan terhadap kriteria, dan angka 5 menunjukan sangat relevan terhadap kriteria. Dari masing-masing penilaian (skor) yang diberikan, dilakukan penilaian pada masing- masing masalah pokok. Penilaian masalah pokok menjadi isu strategis dapat dilihat pada Tabel 7. 46 Tabel 7. Penilaian Isu Strategis No Isu Strategis Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis Total Skor

(1)(2) (3) (4) (5) 1. Kondisi geologis Kabupaten Tabanan yang menyebabkan Kab. Tabanan rawan bencana (Gempa Bumi, tsunami, banjir, gempa bumi dan cuaca ekstrim, kekeringan, longsordan epidemi wabah penyakit) 4 4 5 5 5 23 2. Belum maksimalnya usaha mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Tabanan 4 4 5 5 5 23 3 Belum maksimalnya ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 5 5 4 4 5 23 4 Belum optimalnya kapasitas Pemerintah dalam penanganan bencana (pencegahan bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana) 5 5 5 5 5 25 5 Alokasi anggaran belum optimal 4 5 5 5 5 24 6 Kerentanan masyarakat yang tinggi dan dukungan peningkatan kapasitas masyarakat yang belum optimal 4 4 4 5 5 22 7 Dukungan sarana/prasarana pendukung kapasitas dan kesiapsiagaan kebencanaan belum maksimal 5 4 5 5 5 24 8 Masih banyak Desa/Kelurahan yang terdapat pada daerah rawan bencana 3 3 4 5 5 20 47 9 Minimnya Sumber Daya Manusia pada OPD terkait pemahaman penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana 3 4 4 5 5 20 48 Berdasarkan hasil penilaian, maka diperoleh 3 (tiga) parameter yang menjadi isu strategis, dengan menyertakan penjelasan bagaimana setiap isu strategis yang ditetapkan memenuhi kelima kriteria. Penentuan isu strategis dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Rumusan Isu Strategis Kabupaten Tabanan No Isu Strategis

1.Kapasitas masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana baik pada fase Prabencana, Saat bencana, maupun Pasca bencana masih belum optimal.
2.Kondisi Geologis Kabupaten Tabanan yang Rawan Bencana sehingga memerlukan pengembangan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana terpadu 3. Kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi 49 Isu kebencanaan dijelaskan pada prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029. Hal ini dikhususkan dalam agenda pembangunan keenam yaitu “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”. Arah kebijakan kedua dari prioritas nasional adalah Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Strategi untuk mewujudkannya adalah melalui Penanggulangan Bencana. Strategi Penanggulangan Bencana dapat dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu:
1.Penguatan data, informasi dan literasi bencana
2.Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana
3.Penguatan rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
4.Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
5.Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana
6.Penguatan penanganan darurat bencana
7.Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana
8.Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui sosial re- engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa 50
9.Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS
10.Peningkatan pengembangan dan inovasi skema aternatif pembiayaan penanggulangan bencana. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025-2029, memuat visi, arah kebijakan, sasaran dan strategi penanggulangan bencana secara nasional. Rencana ini sebagai produk turunan dari peraturan di atas. Visi Penanggulangan Bencana 2025-2029 adalah Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2025- 2029 yaitu Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Tangguh bencana yang disebutkan dalam Renas PB 2025-2029 memiliki makna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif dan efisien. Rumusan Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana beradasarkan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2025-2029 adalah Menurunnya Kerugian Ekonomi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana. Rumusan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan bencana nasional harus berdampak pada menurunnya kerugian ekonomi terhadap PDB. Gambar 13 menampilkan kerugian ekonomi akibat bencana tahun 2013-2022 berdasarkan data World Risk Report (2023). Gambar 13. Kerugian Ekonomi Akibat Bencana Tahun 2013-2022 51 Upaya dalam mencapai sasaran nasional penanggulangan bencana di atas, terdapat kebijakan dan strategi yang dilakukan, yaitu:
1.Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi, serta Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien, dengan strategi

a.Penguatan dan Harmonisasi peraturan perundang-undnagan Penanggulangan bencana
b.Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan dan akuntabel
1. 2.Peningkatan sinergi antar kementrian/Lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi Penerapan Riset Inovasi dan Teknologi Kebencanaan Melalui Integrasi Kolaboratif Multi Pihak
2. 3.Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan strategi
a.Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana
b.Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana
c.Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboraktif
d.Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
1. 4.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal dengan strategi Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana
2. 5.Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat yang terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana. Acuan mengenai kebijakan penanggulangan bencana nasional juga tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana 52 Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) tahun 2020-2044 dimana terdapat fokus capaian RIPB Periode I 2025-2029 yaitu:
3. 1.Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang PB
4. 2.Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan
5. 3.Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana
6. 4.Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan
7. 5.Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah
8. 6.Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
9. 7.Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi
10. 8.Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim
11. 9.Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana
12. 10.Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan
13. 11.Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana
14. 12.Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan Tangguh bencana 3.1.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh instansi terkait. Hal ini disadari bahwa kerjasama multipihak merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana. Pada isu strategis yang telah disusun, terlihat bahwa daerah 53 telah memiliki capaian dan dasar-dasar sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dasar-dasar yang telah dimiliki dinilai harus disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada saat ini. Mempertimbangkan Kebijakan Penaggulangan Bencana Nasional dan Isu Strategis Daerah, maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkan kepada Pencapaian Efektivitas Penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana pada tingkat daerah diharapkan memiliki peran berupa pelaksanaan aksi penanggulangan bencana yang dapat menurunkan indeks risiko bencana daerah. Hal ini dilakukan bersamaan dengan pemangku kepentingan untuk mempersiapkan pendanaan dalam mencapai Kerangka Aksi. Pemerintah Daerah memiliki peran melakukan kebijakan penanggulangan bencana daerah berupa memberikan laporan capaian penurunan indeks risiko bencana. Penanggulangan Bencana Daerah dibagi menjadi 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
15. 1.Penguatan kebijakan dan kelembagaan;
16. 2.Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
17. 3.Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
18. 4.Penanganan tematik Kawasan rawan bencana
19. 5.Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
20. 6.Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
21. 7.Pengembangan sistem pemulihan bencana 3.2 Kerangka Kerja 3.2.1 Kerangka Kerja Prabencana Pra bencana merupakan tahapan yang dilakukan dalam Manajemen Risiko Bencana ketika sedang tidak terjadi bencana dan atau ketika terdapat potensi terjadinya bencana. Manajemen risiko bencana menekankan pada factor-faktor yang dapat mengurangi risiko bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh melalui upaya-upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini. 54 Kerangka kerja pra bencana mencakup kebijakan dan strategi pada situasi tidak terjadi bencana dan atau pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Kerangka kerja ini memiliki tujuan untuk mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh dalam mengelola factor-faktor risiko bencana. Dalam Perda Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Bali, meliputi:
a.Perencanaan penanggulangan bencana
b.Pengurangan risiko bencana
c.Pencegahan
d.Pemaduan dalam perencanaan pemabngunan
e.Persyaratan analisis risiko bencana
f.Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
g.Pendidikan dan pelatihan
h.Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana Perencanaan Penanggulangan Bencana Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan sebagai upaya dalam penanggulangan bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran. Beberapa kegiatan dalam perencanaan penanggulangan bencana, yaitu:
1. 1.Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
2. 2.Pemahaman tentang kerentanan masyarakat
3. 3.Analisis kemungkinan dampak bencana
4. 4.Pilihan tindakan pengurangan risiko bencan
5. 5.Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana
6. 6.Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia Pengurangan Risiko Bencana Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Beberapa kegiatan yang termasuk di dalamnya yaitu: 55
7. 1.Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
8. 2.Perencanaan paritisipatif penanggulangan bencana;
9. 3.Pengembangan budaya sadar bencana;
10. 4.Peminaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
11. 5.Penerapan upaya-upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Pencegahan Pencegahan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Kegiatan yang termasuk dalam upaya Pencegahan yaitu:
12. 1.Identifikasi dan pengendalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
13. 2.Kontrol terhadap pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
14. 3.Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
15. 4.Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
16. 5.Penguatan ketahanan sosial masyarakat. Seluruh kegiatan pencegahan di atas dilaksanakan oleh SKPD terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan masyarakat. Pemanduan Dalam Perencanaan Pembangunan Kegiatan pemanduan dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integras dan singkronisasi dengan Pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah. Setiap institusi yang terlibat harus memasukkan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis. 56 Persyaratan Analisis Risiko Bencana Kegiatan ini untuk mengetahui dan menilai tingkai risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Hasil penilaian risiko ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana. Setiap kegiatan pembangunan yang memiliki risiko tinggi menimbulkan bencana, wajin dilengkapi dengan analisis risiko bencana. Analisis ini disusun melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang memiliki risiko tinggi menimbulkan bencana. Pelaksanaan dan Penegakkan Rencana Tata Ruang Kegiatan ini dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Hal ini mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya. Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan. Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, baik perorangan maupun berkelompok, Lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk Pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi. Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana merupakan ketentuan standar teknis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Bali pada prabencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan yaitu: 57
17. 1.Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana
18. 2.Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian system peringatan dini
19. 3.Penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
20. 4.Penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap
21. 5.Pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatannya di tempat-tempat rawan bencana
22. 6.Penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta penginventarisasian jalur evakuasi aman
23. 7.Penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme saat bencana
24. 8.Pendidikan kesiapsiagaan bencana dlaam kurikulum sekolah dasar dan menangah, sebagai muatan local
25. 9.Penyiapan lokasi evakuasi
26. 10.Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap saat Tanggap Darurat Bencana
27. 11.Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peraltan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana Peringatan Dini Peringatan dini merupakan pengambilan tindakan tepat dan cepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana dan mempersiapkan tindakan saat bencana. Peringatan dini dapat dilakukan melalui:
28. 1.Pengamatan gejala bencana
29. 2.Analisis hasil pengamatan gejala bencana
30. 3.Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang
31. 4.Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana
32. 5.Pengambilan tindakan oleh masyarakat Mitigasi Mitigasi adalah upaya mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di Kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui: 58
33. 1.Pelaksanaan penataan ruang
34. 2.Pengaturan pembangunan, infrastruktur, tata bangunan
35. 3.Penyelenggaraan Pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern Tabel 9. Kerangka Kerja Prabencana Tujuan Prinsip Tindakan Mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana dengan mengelola faktor- faktor risiko bencana: faktor bahaya, kerentanan dan kapasitas
a.parsitipasi multipihak
b.keadilan
c.kesetaraan
d.profesionalisme
e.efisiensi dalam penggunaan sumber daya
f.kemandirian
g.tepat sasaran/efektif
h.berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan Tidak Ada Potensi Bencana
a.perencanaan penanggulangan bencana
b.pengurangan risiko bencana
c.pencegahan
d.pemaduan dalam perencanaan pembangunan
e.persyaratan analisis risiko bencana
f.pelaksanaan dan penegakkan rencana tata ruang
g.Pendidikan dan pelatihan
h.Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana Terdapat Potensi Bencana
a.Kesiapsiagaan
b.Peringatan dini
c.Mitigasi 59 Tabel 10. Mandat BPBD/OPD Urusan Penanggulangan Bencana Saat Prabencana Peran Mandat Koordinasi 1. Penyusunan kebijakan strategi penanggulangan bencana
1. 2.Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana
2. 3.Penentuan standar kebutuhan minimum
3. 4.Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana
4. 5.Pengurangan risiko bencana
5. 6.Pembuatan peta rawan bencana
6. 7.Penyusunan anggaran penanggulangan bencana
7. 8.Penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana
8. 9.Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana Implementasi 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
9. 2.Sosialisasi, Komunikasi, & Edukasi Rawan Bencana Provinsi
10. 3.Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
11. 4.Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
12. 5.Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana
13. 6.Pengelolaan risiko bencana
14. 7.Penyusunan Rencana Kontijensi
15. 8.Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
16. 9.Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
17. 10.Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
18. 11.Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana
19. 12.Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana
20. 13.Penanganan pasca bencana provinsi
21. 14.Respon cepat penanganan darurat bencana
22. 15.Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana
23. 16.Respon cepat bencana non-alam epidemi/ wabah penyakit 60 Peran Mandat
24. 17.Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana
25. 18.Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan
26. 19.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/ kota di wilayah provinsi;
27. 20.Penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah
28. 21.Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana 3.2.2 Kerangka Kerja Saat Bencana Manajemen Kedaruratan Bencana sebaai upaya penanggulangan bencana pada tahap saat bencana. Manajemen ini menekankan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secaraterencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada situasi krisis/darurat bencana. Upaya ini direncanakan sebagai kerangka kerja kedaruratan bencana. Kerangka ini mencakup kebijakan dan strategi penanganan bencana pada fase kedaruratan yaitu: siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Tujuan kerangka kerja adalah menangani situasi darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Prioritas penyelenggaraan penanganan darurat adalah tindakan-tindakan efektif untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat bencana. Prioritas ini mencakup membangun masyarakat dalam respon mandiri dan membangun kesatuan mekanisme, prosedur dan tindakan dalam operasi penanganan tanggap darurat bencana. Kegiatan pada fase tanggap darurat merupakan kegiatan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana meliputi:
29. 1.Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya 61
30. 2.Penetapan status keadaan darurat bencana
31. 3.Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
32. 4.Pemenuhan kebutuhan dasar
33. 5.Pelindungan terhadap kelompok rentan
34. 6.Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital Pengkajian Secara Cepat dan Tepat Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi:
35. 1.Cakupan lokasi bencana
36. 2.Jumlah korban
37. 3.Kerusakan prasarana dan sarana
38. 4.Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta Pemerintahan
39. 5.Kemampuan sumber daya alam maupun buatan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Penentuan status keadaan darurat bencana oleh instansi terkait berdasarkan hasil kajian tim kaji cepat. Penentuan status ini mempermudah pelaksanaan: pengerahan sumber daya manusia; pengerahan peralatan; pengerahan logistik, imigrasi, cukai dan karantina; perizinan; pengadaan barang/jasa; pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; penyelamatan; komando untuk memerintahkan instansi/Lembaga. Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat Terkena Bencana Kegiatan ini sebagai upaya kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berupa bantuan penyediaan kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penampungan dan tempat hunian sementara. 62 Pelindungan Terhadap Kelompok Rentan Pelindungan terhadap kelompok rentan dilakukan untuk memberikan prioritas kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Kelompok rentan terdiri dari bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang disabilitas, orang sakit dan orang lanjut usia. Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital Kegiatan pemulihan dilakukan di lokasi bencana terdampak dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana. Tabel 11. Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana Tujuan Prinsip Tindakan
a.Mencegah bertambah besarnya jumlah korban dan kerusakan/kerugian
b.Meringankan penderitaan korban bencana melalui perlindungan dan hak-hak dasarnya yang mengacu pada standar pelayanan minimum
c.Stabilisasi kondisi korban/pengungsi melalui bantuan daruat yang diberikan secara berkesinambungan dan memadai
d.Mengamankan aset vital atau fasilitas kunci
a.Pengutamaan peran aktif Pemerintah Daerah kabupaten/kota
a.Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota Siaga Daruat
a.Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya
b.Pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum)
c.Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan
d.Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik 63 Tujuan Prinsip Tindakan
e.Menyediakan pelayanan dasar dalam penanganan pasca-darurat
f.Meringankan beban masyarakat setempat dengan maksud agar masyarakat yang tidak terkena bencana tidak terbebani dengan melampaui kemampuan sumberdaya yang mereka miliki Dalam memenuhi kebutuhan dasar selama darurat, perlu diperhatikan hak-hak kelompok rentan (orang jompo, ibu hamil, balita, orang sakit, usia lanjut, masyarakat difabel, dan kelompok termarjinalkan), agar tidak membuat masalah baru dengan pembedaan perlakuan
e.Penyiapan system informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tegas kebencanaan
f.Penyiapan dan pemasangan instrument system peringatan dini
g.Penyusunan rencana kontijensi
h.Mobilisasi sumberdaya (personil dan prasarana/sarana peralatan) Tanggap Darurat
a.Pengkajian secara cepat dan tepat kerusakan, kerugian dan sumber daya
b.Penentuan status keadaan darurat bencana
c.Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
d.Pemenuhan kebutuhan dasar
e.Perlindungan terhadap kelompok rentan
f.Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital Transisi Darurat ke Pemulihan
a.Pemenuhan kebutuhan dasar
b.Perlindungan kelompok rentan
c.Perbaikan darurat 64 Peran BPBD dalam penanggulangan bencana di masa darurat bencana serta mandat dapat dilihat pada Tabel 12. Tabel 12. Peran BPBD dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana Fase Tanggap Darurat Bencana Siaga Darurat Tanggap Darurat Transisi Darurat- Pemulihan
a.Pengaktifan pos-pos siaga Bencana dengan segenap unsur pendukungnya
b.Pengkajian secara tepat dan cepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta Pemerintahan, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan
c.Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan
d.Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung
a.Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) & Pos Pendukung PDB (jika diperlukan)
b.Mengirimkan TRC BPBD ke lokasi bencana;
c.Melapor Kepala Daerah untuk menetapkan status bencana & menginformasikan kepada masyarakat
d.Memerintahkan Kadis Kesehatan, Sosial, PU, Perhubungan dan Lintas Sektor untuk melakukan kegiatan tanggap darurat
e.Mencairkan Dana Tidak Terduga (DTT);
f.Menyiapkan & mengirimkan logistik bencana ke lokasi bencana
g.Mengkoordinasikan bantuan bencana dari luar daerah
a.Penilaian kebutuhan pasca bencana
b.Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 65 Fase Tanggap Darurat Bencana Siaga Darurat Tanggap Darurat Transisi Darurat- Pemulihan
e.tugas kebencanaan.
f.Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini
g.Penyusunan Rencana Kontinjensi Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/saran peralatan)
h.Analisis lingkup bencana
i.Analisis jumlah korban
j.Menyusun Rencana Operasi bersama Incident Commander Tabel 13. Mandat BPBD/OPD Urusan PB Saat Tanggap Darurat Peran Mandat Komando a. Pengerahan Sumber Daya Manusia
b.Pengerahan peralatan
c.Pengerahan logistik
d.Penyelamatan
e.Mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando 3.2.3 Kerangka Kerja Pasca Bencana Penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana dilakukan dalam Manajemen Pemulihan Pasca bencana. Manajemen ini menekankan pada faktor- faktor yang dapat mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat, Pemerintah, dunia usaha, lingkungan hidup yang terdampak bencana. Tujuan dari kerangka kerja pasca bencana adalah membangun kembali kelembagaan, sarana dan prasarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor-faktor dan sumberdaya untuk mempercepat proses pemulihan. Upaya pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja pasca bencana atau kerangka kerja pemulihan bencana. 66 Menurut Perda Nomor 12 Tahun 2023, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ditahap pasca bencana di Provinsi Bali meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksudkan dilakukan melalui kegiatan:
1. 1.perbaikan lingkungan Daerah Bencana
2. 2.perbaikan prasarana dan sarana umum
3. 3.pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat
4. 4.pemulihan sosial psikologis
5. 5.pelayanan kesehatan
6. 6.rekonsiliasi dan resolusi konflik
7. 7.pemulihan sosial, ekonomi dan budaya
8. 8.pemulihan keamanan dan ketertiban
9. 9.pemulihan fungsi Pemerintahan
10. 10.pemulihan fungsi pelayanan publik Tabel 14. Kerangka Kerja Pasca Bencana Tujuan Prinsip Tindakan Memfungsikan dan membangun kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor- faktor dan sumberdaya yang mempercepat proses pemulihan
a.Membangun partisipasi
b.Mengedepankan koordinasi
c.Melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang baik
d.Menjaga kesinambungan
e.Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas
f.Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana Rehabilitasi
a.Perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana
b.Perbaikan prasarana dan sarana umum
c.Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
d.Pemulihan psikologis sosial
e.Pelayanan kesehatan
f.Rekonsiliasi dan resolusi konflik
g.Pemulihan sosial ekonomi budaya 67 Tujuan Prinsip Tindakan
g.Meningkatkan kapasitas dan kemandirian
g.Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang difabel dan keadilan
h.Pemulihan keamanan dan ketertiban
i.Pemulihan fungsi Pemerintahan Pemulihan pelayanan publik Rekonstruksi
a.Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana
b.Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
c.Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
d.Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
e.Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya
f.Peningkatan fungsi pelayanan publik
g.Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat 68 Tabel 15. Peran dan Mandat BPBD dalam Fase Pasca bencana Rehabilitasi Rekonstruksi Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan, meliputi:
a.Perbaikan lingkungan
b.Prasarana dan sarana umum
c.Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
d.Pelayanan kesehatan
e.Rekonsiliasi dan resolusi konflik
f.Pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi Pemerintahan dan pelayanan publik Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi:
a.Pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat
b.Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
c.Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
d.Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat
e.Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam Masyarakat Tabel 16. Mandat BPBD/OPD Urusan PB Saat Pasca bencana Peran Mandat Koordinasi a. Koordinasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
b.Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Peran masing-masing OPD dan organisasi lainnya yang terlibat dalam penanggulangan bencana dapat di lihat pada Tabel 17. 69 Tabel 17. Rekapitulasi Keterlibatan Institusi Dalam Tahap Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana No Dinas/Instansi Akronim Pra Bencana Tanggap Darurat Pasca Bencana 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD - Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan - Mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh - Menjalankan fungsi komando dalam penanganan kedaruratan bencana - Mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana - Melakukan penanganan pengungsi dengan tepat, efektif dan efisien - Mendukung penyelenggaraan pemulihan dini - Mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana dan rekonstruksi dampak bencana - Mendukung perbaikan fasilitas umum dan fasilitas kritis 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapelitbang - Memastikan harmonisasi program pengurangan risiko bencana dengan program perencanaan pembangunan - Melakukan pengawasan terhadap program pembangunan terkait kebencanaan dengan dinas-dinas terkait - Memastikan perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 70 No Dinas/Instansi Akronim Pra Bencana Tanggap Darurat Pasca Bencana - Mendukung perencanaan program penanggulangan bencana - Mendukung pengawasan program penaggulangan bencana - Mendukung evaluasi program penanggulangan bencana 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM - Memastikan kelengkapan struktur dan aparatur perangkat daerah terkait penanggulangan bencana - Memberikan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah dan praktisi kebencanaan di daerah - - Memastikan rehabilitasi aparatur perangkat daerah terdampak bencana 71 No Dinas/Instansi Akronim Pra Bencana Tanggap Darurat Pasca Bencana 4 Badan Keuangan Daerah Bakeuda - Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana - Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat operasi tanggap darurat bencana - Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pemulihan pasca bencana 5 Satpol PP Bidang Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran - Mendukung operasi tanggap darurat di Pos Lapangan 6 Dinas Perhubungan Dishub - Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi dan pengatruan lalu lintas pada operasi darurat bencana 7 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A - Mendukung kesiapsiagaan bencana yang inklusif - Merencanakan penyediaan logistik - Mendukung penanganan darurat bencana yang inklusif - Melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik untuk korban bencana - Mendukung pemulihan pasca bencana yang inklusif 72 No Dinas/Instansi Akronim Pra Bencana Tanggap Darurat Pasca Bencana 8 Dinas Pertanian Distan - Merencanakan dan mengendalikan upaya pencegahan kekeringan lahan pertanian dan hama penyakit tanaman - Pemenuhan kebutuhan pangan untuk kondisi darurat bencana 9 Dinas Kesehatan Dinkes - Melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang kesehatan dalam merencanakan pencegahan, penyuluhan, kesiapsiagaan pelayanan kesehatan (obat-obatan, logistik kesehatan dan tenaga medis) - Melaksanakan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan (obat-obatan, logistik kesehatan dan tenaga medis) 10 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora - Merencanakan pendidikan darurat untuk daerah rawan bencana - Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah yang terkena bencana dan pemulihan sarana- - Melakukan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk darerah yang terkena bencana 73 prasarana pendidikan 74 No Dinas/Instansi Akronim Pra Bencana Tanggap Darurat Pasca Bencana - Mengoordinasikan pendidikan sadar bencana dengan memasukkannya dalam kurikulum sekolah 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD - Merumuskan kebijakan teknis dan mengoordinasikan program-program penguatan masyarakat dan Pemerintah desa kepada masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait 12 Dinas Perikanan Diskan - Perencanaan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang terkait 75 No Dinas/Instansi Akronim Pra Bencana Tanggap Darurat Pasca Bencana 13 Dinas Lingkungan Hidup DLH - Melakukan pengawasan dan pengendalian serta penataan hukum lingkungan dalam pencegahan bencana terkait konservasi alam dan lingkungan hidup 14 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPU PRPKP - Pengarahan sumber daya dan peralatan yang dimiliki dalam masa tanggap darurat bencana - Merehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana publik 15 Dinas Koperasi dan UMKM Diskop UMKM - Menyelenggarakan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif pasca bencana bagi warga masyarakat untuk memeprcepat pemulihan pasca bencana 76 No Dinas/Instansi Akronim Pra Bencana Tanggap Darurat Pasca Bencana 16 Dinas Tenaga Kerja Disnakerta - Membangun dan mengembangkan lapangan kerja padat karya bagi masyarakat terdampak bencana 17 Badan Riset Dan Inovasi Daerah BRIDA - Mengkaji kebijakan pembangunan dalam penanggulangan bencana 77 3.3 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pendanaan terkait penanggulangan bencana dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini tertian di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 5. Beban yang berupa tanggung jawab pendanaan ini diwujudkan dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk Dana Tidak Terduga. 3.3.1 Sumber Pendanaan Sumber pendanaan penanggulangan bencana dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Dana yang disediakan untuk tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah. Sebagaimana yang tertara pada peraturan Pemerintah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masyarakat yang berpartisipasi. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, memfasilitas masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. 78 3.3.2 Penggunaan Dana Pengelolaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BNPB dan atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penggunaan dana dilakukan pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya akan mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD. Penggunaan Dana Pra Bencana Dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan:
a.Tidak terjadi bencana, penggunaan dana meliputi (1) fasilitas penyusunan rencana penanggulangan bencana, (2) program penyusunan analisis risiko bencana, (3) program pencegahan bencana, (4) penyusunan analisis risiko bencana, (5) fasilitas pelaksanaan penegakan rencana tata ruang, (6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana
b.Terdapat potensi bencana, penggunaan dana meliputi (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, (2) pembangunan system peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan, (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. 79 Penggunaan Dana Darurat Bencana Dana penanggulangan bencana pada tahap darurat bencana dialokasikan untuk kegiatan (1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; (2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan (3) dana tidak terduga yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi: (1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; (2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; (4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana. Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk (1) pencarian dan penyelamatan korban bencana; (2) pertolongan darurat; (3) evakuasi korban bencana; (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi; (5) pangan; (6) sandang; (7) pelayanan kesehatan; dan (8) penampungan serta tempat hunian sementara. Penggunaan Dana Pasca Bencana Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
a.Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
b.Kegiatan rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali prasarana dan sarana; (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; (3) membangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; (4) penerapan 80 rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat; (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; (6) peningkatan fungsi pelayanan publik; atau

(7)peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
1. c.Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada Pemerintah Daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, Pemerintah Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.
2. d.Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah. 81 Tujuan sebagai turunan dari isu strategis dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis, karena tujuan RPB adalah menjawab isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sementara itu, sasaran adalah rumusan dari kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, sasaran berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang dimaksud dalam bab ini adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Tabel 18 menampilkan tujuan dan sasaran dan target tahunan RPB Kabupaten Tabanan 2023. Sedangkan Tabel 19 menampilkan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan. 82 Tabel 18. Tujuan dan Sasaran dan Target Tahunan RPB Kabupaten Tabanan 2023 No . Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Baseline (Kondisi Awal) Tahun 2024 Target Tahunan Tujuan/Sasaran RPB Kondisi Akhir Periode
(2029)Sumber Data Tahun Ke-1
(2024)Tahun Ke-2
(2025)Tahun Ke-3
(2026)Tahun Ke-4
(2027)Tahun Ke-5
(2028)1 Mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman dan Nyaman dalam Perikehidupan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI Kab. Tabanan) 122,13 122,13 119,68 117,28 114,93 112,63 110,38 BNPB Terwujudnya ketangguhan Kabupaten Tabanan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tabanan 0,63 0,63 0.65 0,69 0,72 0,75 0,78 BNPB dan BPBD 83 Tabel 19. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Dampak) Isu Strategis 1: Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana baik pada fase Prabencana, Saat bencana, maupun Pasca bencana masih belum optimal

1.Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana 1.1. Terwujudnya kajian yang mengurus tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan Pemanduan Kajian Riisiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan 1.2. Penguatan dan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Terwujudnya penguatan tata kelola lembaga penanggulangan bencana daerah 1.3. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana Pemaduan keterlibatan seluruh pihak/stakeholder dalam tata kelola manajemen penanggulangan bencana 1.4. Meningkatnya kompetensi dan pengetahuan pihak stakeholder dan masyarakat desa terhadap pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana Meningkatkan ketrampilan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana pada masyarakat Desa dan stakeholder 1.5. Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas an fisik, sosial budaya, keorganisasian/kelembagaan, ekonomi, dan motivasi/bersikap Optimalisasi penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas dan fisik, sosial budaya, keorganisasian/kelembagaan, ekonomi, dan motivasi/bersikap 84 No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Dampak) Isu Strategis 2: Kondisi Geologis Kabupaten Tabanan yang Rawan Bencana sehingga memerlukan pengembangan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana terpadu 2.1. Pengembangan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur evakuasi Peningkatan persentase sistem mitigasi bencana structural dan non- struktural dalam penanggulangan risiko bencana 2.2. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti anggaran, personil, peralatan, mekanisme, dan program Peningkatan kemampuan sumber daya dan penanggulangan bencana Isu Strategis 3 : Kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi
3.1. Adanya mekanisme tentang penyampaian masyarakat melalui informasi kebencanaan daerah Meningkatkan pemahaman penyaluran informasi kebencanaan Sumber. Hasil Analisis, 2023 85 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana, maka strategi penanggulangan bencana yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan serta stakeholder adalah:
1.Implementasi Pusat. Pemerintah pusat melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, selain melaksanakan tugas yang melekat dalam RENAS PB juga dituntut untuk mampu menyediakan kebijakan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), prosedur operasi standar dan panduan-panduannya yang dapat diimplementasikan di daerah. Kebijakan tersebut tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan temasuk pakar kebencanaan.
2.Konektivitas Pusat dan Daerah. Pemerintah pusat dengan keterbatasan sumberdaya membentuk fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kota dan komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Serta membantu provinsi/kabupaten/kota dalam mengimplementasikan kebijakan.
3.Implementasi Daerah Semua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, baik menggunkan pendanaan dari APBN dan APBD ataupun sumber lainnya. Implementasi indikator di kabupaten/kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakna pola gerakan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana serta kapasitas daerah. Penganggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerjasama multipihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan daerah. Berdasarkan isu strategis, terlihat bahwa daerah telah memiliki capaian dan dasar-dasar sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun demikian dasar-dasar yang telah dimiliki dinilai belum cukup 86 untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan darurat bencana. Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional, kedudukan RPB serta Isu Strategis Daerah, maka kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan dapat diarahkan kepada “Pencapaiaan Efektivitas Penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana”. Adapun strategi-strategi yang dapat ditempuh dipaparkan sebagai berikut: Strategi penanggulangan bencana dalam RPB Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 disusun untuk memudahkan pencapaian sasaran penanggulangan bencana. Tabel 20 menampilkan strategi dan arah kebijakan penanggulangan bencana. 87 Tabel 20. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana No Isu Strategis Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Dampak) Strategi Arah Kebijakan
1.Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Baik Pada Fase Prabencana, Saat Bencana, Maupun Pasca Bencana Masih Belum Optimal Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana Indeks Risiko Bencana 1.1 Terwujudnya kajian yang mengurus tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan Pemaduan Perda dan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Tersusunya mekanisme terkait Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Tersusunnya Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan yang melibatkan stekeholder dan Perda terkait penanggulangan bencana 1.2 Penguatan dan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Terwujudnya penguatan tata kelola lembaga penanggulangan bencana daerah Terselenggaranya review RTRW dengan sinergi terhadap penanggulangan bencana 1.3 Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana Pemaduan keterlibatan seluruh pihak/stakeholder dalam tata kelola manajemen penanggulangan bencana Mendorong adanya keterlibatan seluruh pihak/stakeholder (Pemerintah, masyarakat, badan usaha, media dan perguruan tinggi) dalam tata kelola 88 No Isu Strategis Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Dampak) Strategi Arah Kebijakan manajemen penanggulangan bencana. 1.4. Meningkatnya kompetensi dan pengetahuan pihak stakeholder dan masyarakat desa terhadap pentingnya mitigasi dan kesiagsiagaan bencana. Meningkatkan ketrampilan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana pada masyarakat Desa dan stakeholder Meningkatnya kompetensi dan pengetahuan pihak stakeholder dan masyarakat terhadap pentingnya mitigasi dan kesiagsiagaan bencana serta Pelaksanaan sosialisasi, Bimtek, pelatihan dan/ atau workshp kepada pihak stakeholder dan masyarakat terhadap pentingnya mitigasi dan kesiagsiagaan bencana serta 1.5. Tercapainya kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas dari fisik, sosial budaya, keorganisasian/kelemba gaan, ekonomi, dan motivasi/bersikap Optimalisasi penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas dari fisik, sosial budaya, keorganisasian/kele mbagaan, ekonomi, Tercapainya kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas dari fisik, sosial budaya, keorganisasian/kele mbagaan, ekonomi, Efektivitas peran Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas dari fisik, sosial 89 No Isu Strategis Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Dampak) Strategi Arah Kebijakan dan motivasi/ bersikap dan motivasi/bersikap budaya, keorganisasian/kel embagaan, ekonomi, dan motivasi/bersikap.
2.Kondisi Geologis Kabupaten Tabanan yang Rawan Bencana sehingga memerlukan pengembangan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana terpadu 2.1. Pengembangan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur evakuasi Peningkatan persentase sistem mitigasi bencana struktural dan non- struktural dalam penanggulangan risiko bencana Melaksanakan mitigasi struktural dan non-struktural serta adaptasi pada perubahan iklim yang memadai Penerapan Perda terkait mitigasi struktural dan non- struktural serta adaptasi pada perubahan iklim yang memadai. 2.2. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur. Peningkatan kemampuan sumber daya dan penanggulangan bencana Meningkatkan kemampuan anggaran, sumber daya dan prosedur dalam penanggulangan bencna Efektivitas peran Pemerintah dalam peningkatan SDM dan mengelola anggaran RPB
3.Kerentanan Masyarakat 3.1. Adanya mekanisme tentang Meningkatkan pemahaman Mendorong keterlibatan aktif Efektivitas penyampaikan 90 Sumber: Hasil Analsiis 2023 No Isu Strategis Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Dampak) Strategi Arah Kebijakan Terhadap Bencana Masih Tinggi penyampaian masyarakat melalui informasi kebencanaan daerah penyaluran informasi kebencanaan masyarakat, badan usaha, dan dunia pendidikan seperti sekolah, lembaga pendidikan, dan lainnya terkait pengelolaan lingkungan, kesehatan dalam peningkatan kapasitas dan peneybarluasan informasi bencana. informasi bencana melalui media cetak, elektronik dan program penanggulangan bencana Sumber: Hasil Analisis 2023 89 4.3 Program Penanggulangan Bencana Program adalah rancangan mengenai kebijakan yang akan dijalankan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan. Upaya ini menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program ini disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan. Program penanggulangan bencana dibuat untuk melaksanakan satu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama). Satu sasaran dapat direncanakan dalam beberapa program. Masing-masing program diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Indikator program merupakan indikator yang bisa menandakan tercapainya hasil program. Indikator ini berguna untuk tingkatan hasil program, bukan untuk keluaran langsung. Program penanggulangan bencana dijabarkan pada Tabel 21. 90 Tabel 21. Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan No Sasaran Indikator Sasaran (Dampak) Program Indikator Program
1.1.1. Terwujudnya kajian yang mengurus tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan Pemanduan Perda dan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Program penanggulangan bencana Persentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 1.2 Penguatan dan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Terwujudnya penguatan tata kelola lembaga penanggulangan bencana daerah Program penanggulangan bencana Persentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 1.3. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan mempertimbangkan prinsip- prinsip pengurangan risiko bencana Terwujudnya rogram pengurangan risiko bencana dan tata kelola manajemen penanggulangan bencana terpadu Program penanggulangan bencana Persentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 1.4. Meningkatnya kompetensi dan pengetahuan pihak stakeholder dan masyarakat desa terhadap pentingnya mitigasi dan kesiagsiagaan bencana. Meningkatkan kapasitas, ketrampilan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana pada masyarakat Desa dan stakeholder Program penanggulangan bencana Persentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 1.5. Tercapainya kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana Optimalisasi penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana Program penanggulangan bencana Persentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 91 Sumber: Hasil Analsiis 2023 No Sasaran Indikator Sasaran (Dampak) Program Indikator Program
2.2.1. Pengembangan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur evakuasi Peningkatan persentase sistem mitigasi bencana struktural dan non-struktural dalam penanggulangan risiko bencana Program penanggulangan bencana Persentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 2.2. Meningkatkan kemampuan penyelenggara penanggulangan bencana seperti anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Program penanggulangan bencana Persentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana
3.3.1. Adanya mekanisme tentang penyampaian masyarakat melalui informasi kebencanaan daerah Meningkatkan pemahaman penyaluran informasi kebencanaan Program penanggulangan bencana Persentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sumber: Hasil Analisis 2023 92 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan diproses dengan beberapa tahap. Adapun tahapan penyusunan tersebut anatara lain: merumuskan prioritas program yang disusun oleh seluruh pihak, mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan partisipasi dari seluruh pihak terkait serta membuat komitmen yang kuat dengan memfokuskan tindakan yang diprioritaskan sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat untuk melaksanakan komitmen bersama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan. Rencana Pengurangan Risikoo Bencana Indonesia disusun melalui koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan melibatkan beberapa organisasi seperti, Organisasi Perangkat Desa serta stakeholder. Secara hukum, perencanaan tersebut berdasarkan pada Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang secara hirarki merupakan penjabaran Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas-PB). Rencana penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan 2025-2029 ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan peraturan 93 perundang-undangan dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan. Rencana aksi yang telah disusun menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029. Kebijakan dan Program Kebijakan-kebijjakan Penanggulangan Bencana yang digunakan yaitu:
1.Peningkatan investasi pengurangan Risiko Bencana,
2.Meningkatkan adanya kolaborasi multi pihak dan RPB, penanggulangan darurat dan pemulihan,
3.Peningkatan penanggulangan bencana secara inklusif. Penyusunan Rencana Nasional Pengurangan Risiko Bencana sesuai dengan perubahan paradigma penanganan bencana yang terjadi di Indonesia. Perubahan paradigma tersebut menyangkut tiga hal penting yaitu, penanganan bencana tidak hanya menekankan pada tanggap darurat bencana melainkan pada keseluruhan manajemen risiko. Kedua, adanya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh Pemerintah merupakan wujud dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan bukan hanya karena kewajiban Pemerintah. Terkahir, penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan. Terdapat beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, yaitu sebagai berikut:
1.Rencana Aksi Penanggulangan Bencana disusun pada tingkat Kabupaten.
2.Pada tingkat Kabupaten, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua stakeholder dalam suatu forum diskusi.
3.Rencana aksi daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah. Rencana aksi daerah disusun dengan menggunakan matriks sehingga lebih ringks dan mudah dipahami, baik pada saat implementasi maupun dalam pengendalian serta evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana. Matriks tersebut berisi program atau kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan tersebut bukan hanya 94 pada tanggap darurat, akan tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan penaggulangan bencana, dimulai dari kegiatan yang akan dilakukan ketika pra bencana, tanggap darurat, dan juga pada pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Hal ini merupakan komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana selama 5 (lima) tahun ke depan. Program dan kegiatan disusun dengan menyajikan indikator capaian atau keluaran, sub kegiatan, target tiap tahun, pagu anggaran tiap tahun, lokasi, pelaksana, sumber anggaran, kontribusi aksi tersebut dalam pencapaian rencana pembangunan nasional atau daerah, dan nomenklatur perencaan pembangunan dan keuangan daerah. Upaya dan Rencana Aksi Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesi, untuk mewujudkan hak-hak masyarakat atas perlindungan tersebut. Pengurangan risiko bencana mempunyai prinsip atas penyusunan dan pelaksanaan upaya dan rencana aksi bagi pengurangan risiko bencana. Adapun beberapa prinsip tersebut, yaitu:

a.Penanggulangan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah semata, tetapi menjadi kewajiban bersama dengan masyarakat Kabupaten Tabanan.
b.Masyarakat sebagai obyek dan subyek bagi pelaksana pengurangan risiko bencana mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan usulan dan gagasan yang akan digunakan dan diprioritaskan menjadi program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan.
c.Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui BPBD Kabupaten Tabanan menyediakan ruang dan akses yang mudah, agar semua pihak dapat memberikan gagasan atas upaya penanggulangan bencana.
d.Semua pihak mempunyai pemahaman yang sama dan mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan upaya dan rencana aksi yang telah dirumsuskan agar didalam pelaksanaannya tidak terjadi benturan dan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. 95 Tabel Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Tabanan pada Tahun 2024-2028 berdasarkan isu strategis ditampilkan pada Lampiran 2. 96 Pemanduan para pihak ini dimaksud untuk ikut serta mengajak dan melibatkan pihak-pihak non-Pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, ditunjukkan untuk memastikan bahwa inisatif para pihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5, namun demikian dalam peraturan tersebut tidak membatasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerjasama multipihak baik masyarakat maupun lembaga usaha dan lembaga internasional dalam menangani bencana. Pada aturan yang sama pada Bab V (Hak dan Kewajiban Masyarakat) Pasal 26 Ayat 1 huruf d bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, lebih daripada itu pada Pasal 27 kewajiban setiap orang melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu pada Tabel 22 berikut telah dirumuskan kewajiban non-Pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap prabencana, saat bencana bahkan sampai kepada perannya di tahap pasca bencana. 97 Tabel 22. Strategi Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah UNSUR INSTANSI/LEMBAGA MANDAT/TUGAS YANG DILAKUKAN PERAN/ KONTRIBUSI YANG SUDAH DILAKUKAN STRATEGI PENGARUSTAMAAN Dunia Usaha BUMD & Perusahaan Swaasta daerah Bisnis & perdaganagn Memberikan layanan kebutuhan kesehatan, pangan, keuangan dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan korban bencana. Melibatkan dunia usaha dalam memberikan layanan kebutuhan kesehatan, pangan, keuangan dan fasilitas lainnya untuk korban bencana Mengintegrasikan pengelolaan risiko bencana dalam kelangsungan bisnis dan praktik investasi, terutama pada skala usaha kecil, mikro dan menengah serta terlibat dalam peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan dan pelanggan. Mendukung dunia usaha dalam mengintegrasikan pengelolaan risiko bencana dalam kelangsungan bisnis dan praktik investasi, serta terlibat dalam peningkatan kesadaran dan pelatihan penanggulangan bencana bagi karyawan dan pelanggan. Terlibat dan mendukung penelitian, inovasi serta pengembangan teknologi untuk manajemen risiko bencana, ikut berbagi dan menyebarluaskan pengetahuan. Meningkatkan keterlibatan dunia usaha dalam mendukung penelitian, inovasi serta pengembangan teknologi dan informasi manajemen risiko bencana 98 UNSUR INSTANSI/LEMBAGA MANDAT/TUGAS YANG DILAKUKAN PERAN/KONTRIBUSI YANG SUDAH DILAKUKAN STRATEGI PENGARUSTAMAAN Berpartisipasi aktif secara sesuai dan di bawah bimbingan sektor publik, dalam pengembangan kerangka normatif dan standar teknis yang menggabungkan manajemen risiko bencana. Meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam pengembangan kerangka normatif dan standar teknis yang menggabungkan manajemen risiko bencana Perguruan Tinggi Universitas Udayana Universitas Tabanan STISIP Margarana Tabanan Tri Dharma Perguruan Tinggi Melakukan kajian dan penelitian untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dapat diaplikasikan di daerah. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam melakukan kajian dan penelitian terkait penanggulangan bencana Mendukung aksi masyarakat dan Pemerintah dalam penanggulangan bencana. Melibatkan PT pada kegiatan- kegiatan penanggulangan bencana Mendukung pertemuan tatap muka antara kebijakan dan ilmu pengetahuan untuk pembuat keputusan. Mendukung pertemuan tatap muka dan koordinasi dengan PT terkait engambilan keputusan Membentuk, melatih dan membina relawan penanggulangan bencana. Melibatkan PT pada pelatihan dan pembinaan relawan penanggulangan bencana. 99 UNSUR INSTANSI/LEMBAGA MANDAT/TUGAS YANG DILAKUKAN PERAN/KONTRIBUSI YANG SUDAH DILAKUKAN STRATEGI PENGARUSTAMAAN Organisasi Masyarakat Sipil PMI Pelayanan kebutuhan korban bencana Memberikan bantuan layanan kesehatan berupa obat-obatan, tenaga kesehatan dan pertolongan pertama. Melibatkan PMI dalam memberikan bantuan layanan kesehatan berupa obat-obatan, tenaga kesehatan dan pertolongan pertama Pramuka Pencarian dan penyelamatan korban bencana Bersama Basarnas, TNI/ Polri bekerjasama melakukan tindakan pencarian dan penyelamatan korban bencana. Melibatkan Pramuka bersama Basarnas, TNI/ Polri dalam tindakan pencarian dan penyelamatan korban bencana Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Pengurangan risiko bencana FPRB bersama Pemerintah Daerah memastikan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana. Melibatkan FPRB daam kegiatan pengurangan risiko bencana di daerah Media massa Media cetak, media elektronik dan media online
a.Pemberitaan
b.Sebagai fungsi kontrol publik Menata dan menyiarkan berita bencana secara tepat, akurat dan obyektif. Melibatkan media masa dalam menyiarkan berita bencana secara tepat, akurat dan obyektif. Memberitakan jumlah kerusakan, kerugian, korban jiwa dari sumber infomasi resmi. Melibatkan media masa dalam memberitakan jumlah kerusakan, kerugian, korban jiwa dari sumber infomasi resmi 100 UNSUR INSTANSI/LEMBAGA MANDAT/TUGAS YANG DILAKUKAN PERAN/KONTRIBUSI YANG SUDAH DILAKUKAN STRATEGI PENGARUSTAMAAN Memberitakan upaya Pemerintah dalam merespon dan melakukan upaya pemulihan akibat bencana. Melibatkan media masa dalam memberitakan upaya Pemerintah dalam merespon dan melakukan upaya pemulihan akibat bencana Memberikan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan para pemangku kepentingan lainnya. Melibatkan media masa dalam upaya penanggulangan bencana yang dilakukan para pemangku kepentingan lainnya 101 6.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tabanan terhadap RIPB, khususnya peta jalan pada fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2025 - 2029, yaitu:
1. 1.Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan;
2. 2.Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana;
3. 3.Meningkatnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
4. 4.Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu;
5. 5.Meningkatnya kapasitas Kabupaten/Kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;
6. 6.Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong- royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
7. 7.Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat; Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tabanan pada Agenda Pembangunan pada RPJMN 2021-2026, khususnya pada agenda tentang Penanggulangan Bencana tertuang pada 4 Prioritas Nasional, yaitu: Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:
8. 1.Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana; 102
9. 2.Masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan di lokasi rawan bencana alam; dan
10. 3.Terwujudnya perlindungan sosial bagi bencana sosial. Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 2 (dua) Proyek Prioritas, yaitu:
11. 1.Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan;
12. 2.Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana dan standarisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Kegiatan Prioritas 1, Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:
13. 1.Penguatan sistem, regulasi, dan tata kelola bencana;
14. 2.Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
15. 3.Integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
16. 4.Penguatan penanganan darurat bencana;
17. 5.Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan
18. 6.Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tabanan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu berkontribusi pada misi: “Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan”. 103 Isu kondisi geologis Kabupaten Tabanan yang rawan terhadap bencana akan menambah indeks risiko bencana akibat bertambahnya wilayah rawan dan bertambahnya tingkat kerentanan. Isu strategis “kondisi geologis Kabupaten Tabanan yang rawan bencana sehingga memerlukan pengembangan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana terpadu” harus ditindaklanjuti dengan dukungan sistem mitigasi dan ditunjang dengan rencana dan kegiatan penanggulangan bencana terpadu. Isu belum optimalnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di setiap fase juga harus diupayakan dalam regulasi dan penyelenggaraan kebijakan pengurangan risiko bencana. Terutama pada isu strategis “kapasitas masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana baik pada fase prabencana, saat bencana, maupun pasca bencana masih belum optimal” yang harus ditunjang dengan mengoptimalkan peningkatan kapasitas masyarakat dan Pemerintah Daerah serta komando dalam pengelolaan risiko bencana. Isu strategis “kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi” harus ditindaklanjuti dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan seperti langkah-langkah pengurangan risiko bencana, tata cara penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan pasca bencana. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini menjadi dasar perencanaan pembangunan jangka menengah pada periode selanjutnya dan rujukan perencanaan-perencanaan tata ruang wilayah dan turunannya, perencanaan sektor, dan perencanaan tematik lainnya. Beberapa poin penting dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang perlu diperhatikan sebagai rujukan perencanaan pembangunan Kabupaten Tabanan antara lain adalah:
19. 1.Karakteristik dan risiko bencana yang ada di daerah mengacu pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang juga diacu dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Kedua dokumen ini pada dasarnya 104 merupakan satu kesatuan yang harus menjadi pertimbangan saat perencanaan pembangunan dan teknis lainnya di daerah;
20. 2.Program dan rencana aksi penanggulangan bencana yang memuat berbagai hal yang perlu dilakukan agar daerah dapat adaptif terhadap potensi bencana, terutama potensi bencana prioritas;
21. 3.Lokasi kegiatan penanggulangan bencana, ini menjadi pertimbangan bagi penentuan lokasi dalam indikasi program rencana spasial tata ruang wilayah. Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tabanan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, yaitu berkontribusi pada misi “Mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman dan Nyaman dalam perikehidupan (Aman)” yang dituangkan pada tujuan yaitu terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan serta sasaran yaitu terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga. Misi tersebut kemudian ditegaskan melalui program penanggulangan bencana yang menjadi program dari BPBD Kabupaten Tabanan. Selengkapnya, harmonisasi dengan perencanaan lain ditampilkan pada Lampiran 3. 6.3 Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RPB Kabupaten Tabanan Tahun 2024-2028 didasarkan pada regulasi utama yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara teknis, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan beberapa aturan teknis lainnya. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan kerangka pengarusutamaan RPB dilakukan dengan dasar keterlibatan peran dari pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah OPD, DPRD, TNI/Polri, lembaga swadaya masyarakat, media massa, lembaga usaha, perguruan tinggi atau akademisi, organisasi masyarakat, serta organisasi keagamaan. 105 Pengendalian dan Evaluasi yang dimaksud dalam RPB ini adalah serangkaian kegiatan manajemen pelaksanaan program dan rencana aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dengan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai terhadap rencana dan standar yang sudah ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada:
22. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
23. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
24. 3.Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep-102/Mk.2/2002 dan Nomor Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.
25. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); Pengendalian dan Evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa azas yaitu sebagai berikut:
26. 1.Efisiensi, merupakan derajat hubungan antara barang atau jasa yang dihasilkan melalui suatu program kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output)
27. 2.Efektivitas, merupakan tingkatan seberapa jauh program kegiatan tersebut mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan
28. 3.Kemanfaatan, merupakan kondisi yang diharapkan dapat tercapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal
29. 4.Dampak, merupakan perubahan yang terjadi selama jangka panjang yang dicapai sebagai akibat dari berfungsinya suatu keluaran (output) 106
30. 5.Keberlanjutan, merupakan sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran secara berkala Kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana ditunjukkan pada Tabel 23. Tabel 23. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPB Waktu Materi Pemantauan/ Evaluasi Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi Pelaksana Pemantauan/Evaluasi Per Semester Pencapaian keluaran Persentase pencapaian Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Daerah/ Stakeholder kebencanaan Per Tahun a. Pemaduan Parapihak
b.Pemaduan Perencanaan lainnya
c.Pencapaian Hasil Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Daerah / Stakeholder Kebencanaan Tengah Periode Review RPB Pencapaian sasaran
a.Faktor penyebab tidak tercapainya rencana aksi
b.Rencana Tindak Lanjut FPRB dan Bappeda Akhir Periode Pencapaian Sasaran Pencapaian Tujuan
a.Faktor penyebab tidak tercapainya Rencana Aksi
b.Rencana Tindak Lanjut
c.Pembelajaran FPRB dan Bappeda 6.3.1 Pengendalian Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang 107 ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pengendalian dilakukan dengan mengamati perkembangan dari pelaksanaan rencana aksi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul untuk dapat diambil tindakan peringatan sedini mungkin. Komponen-komponen dalam pengendalian adalah meliputi keterpaduan para pihak, keterpaduan program dan kegiatan rencana aksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya rencana aksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semester dan periode tahunan, pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Sedangkan pengendalian tahunan dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjut. 6.3.2 Evaluasi Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dalam meningkatkan perencnaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB merupakan proses dalam mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan mekanisme peninjauan (review) RPB. Evaluasi RPB dilaksanakan setidaknya mencakupi 3 (tiga) hal, yaitu (a) analisis kesenjangan antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisis kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan 108 proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Pelaksanaan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah, tim tersebut dapat menggunakan para pelaku kepentingan/stakeholder, Forum RPB Daerah atau bentuk mekanisme lainnya yang sudah ada di daerah. Tabel 24 menunjukkan rancangan pengendalian dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan. 109 Tabel 24. Rancangan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan WAKTU PENGENDALIA N DAN EVALUASI APA YANG DIPANTAU SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN KELUARAN METODE PELAKSANA Semester 1 tahun 1 dan Per Semester (Koodinasi) - Penyusunan baseline - Legislasi (payung hukum) - Sinkronisasi dengan pusat dan daerah  Dokumen legislasi (payung hukum)  Dokumentasi dan laporan pustaka  Integrasi ke pemangku kepentingan daerah  Realisasi kegiatan  Ketersediaan baseline data  Pengaruh daya paksa produk  Peta kontribusi daerah untuk program/rencana provinsi dan nasional  Peta sinergi program/kegiatan bidang tata ruang,KLHS, dll  Kemudahan, percepatan, dukungan dalam mencapai sasaran  Indikator kegiatan dan input output kegiatan - Focus Group Discussion (FGD) - Kajian literatur/ pustaka - Tim Teknis penyusunan RPB - Forum Penguranga n Risiko Bencana (FPRB) - Stakeholder Per Tahun (Pengendalian) - Realisasi program kegiatan per tahun berjalan - Peraturan, pedoman, kebijakan daerah, dan OPD yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi  Laporan Pemantauan  Dokumentasi dan laporan pustaka  Peraturan Perundang- Undangan, pedoman, kebijakan daerah yang relevan  dll  Indikator program/kegiatan  Relevansi peraturan/pedoman/kebijakan daerah/OPD untuk mendukung program/pencapaian sasaran - Focus Group Discussion (FGD) - Kajian literatur/ Pustaka - Tim Teknis BPBD - Forum Penguranga n Risiko Bencana (FPRB) 110 Semester ke 1 Tahun ke 3 (Peninjauan kembali RPB) - Review dokumen RPB  Laporan review RPB  Ada/tidaknya kejadian bahaya/peristiwa bencana besar perlu dilakukan penyesuaian - Focus Group Discussion (FGD) - Tim Teknis BPBD 111 WAKTU PENGENDALI AN DAN EVALUASI APA YANG DIPANTAU SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN KELUARAN METODE PELAKSANA  Ada/tidaknya perubahan sistem Pemerintah Daerah – perlu dilakukan penyesuaian - Kajian literatur/ Pustaka - Forum Penguranga n Risiko Bencana (FPRB) Semester ke 2 Tahun ke 5 (Evaluasi) - Penyusunan endline data - Sinkronisasi dengan pusat dan daerah - Integrasi ke perencanaan lainnya - Integrasi ke para pemangku kepentingan daerah  Dokumen dan laporan  Laporan evaluasi  Ketersediaan endline data  Kontribusi daerah kepada program/rencana provinsi atau nasional  Sinergi program/kegiatan urusan/Bidang Tata Ruang, KLHS, dll  Kemudahan peningkatan/perluasan dampak pencapaian sasaran - Focus Group Discussion (FGD) - Kajian literatur/ Pustaka - BAPPEDA - Forum Penguranga n Risiko Bencana (FPRB) - Stakeholder 112 Dokumen RPB Kabupaten Tabanan juga mejadi dasar dalam perencanana pembangunan jangka menengah pada periode selanjutnya, harapannya dokumen ini dapat menjadi awal dari praktik tata kelola manajemen penanggulangan bencana. Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan dimutakhirkan dengan perkembangan dan perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Akhir kata, implementasi perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPB Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPB ini. Untuk mendorong terwujudnya komitmen bersama, Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama dengan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan 113 bencana mendorong terpadunya penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan, maka dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini perlu ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati. Dengan dukungan dari berbagai pihak, semua berharap agar Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat mencapai penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanans secara lebih terarah, terpadu, dan terkoodinasi sehingga risiko bencana di wilayah Kabupaten Tabanan ini dapat berkurang secara berkala. 114 DAFTAR PUSTAKA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2023. Data dan Informasi Bencana Kabupaten Tabanan. Tersedia online: https://dibi.bnpb.go.id/. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2008. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2012. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana. Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2014. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana. Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024. Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2023. IRBI Indeks Risiko Bencna Indonesia Tahun 2022. Vol 01,Nomor 01. ISSN: 2985-6922. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Data dan Informasi Bencana Indonesia. Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan. 2023. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026. Tabanan. BPS (Badan Pusat Statistik). 2022. Kabupaten Tabanan Dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan. Menteri Dalamm Negeri Republik Indonesia. 2023. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentamg Perubahan Atas Keputusan 115 Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dann Keuangan Daerah. Jakarta. 116 Pemerintah Kabupaten Tabanan. 2011. Peraturan Kabupaten Tabanan Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan. Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan. 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan. 2019. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan. 2023. Profil Kabupaten Tabanan. Tersedia online: https://tabanankab.go.id. Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2044. Badan Perencanaan Pengembangan Nasional 117 LAMPIRAN Lampiran 1. Peta Lokasi Rencana Aksi Penanggulangan Bencana 118 Lampiran 2. Matriks Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Program Indikator Program Nome nklatu r Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkla tur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksan a Sumbe r Angga ran Pola Kontribu si Isu Strategis 1 : Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Baik Pada Fase Prabencana, Saat Bencana, Maupun Pasca Bencana Masih Belum Optimal. Program Penanggul angan Bencana Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana 1.05.0 3 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persentase Daerah rawan bencana yang siap dengan kapasitasnya didukung dengan teknologi peringatan dini yang dimiliki untuk menghadapi bencana 1.05.03.2.0 1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal 1.05.03.2.01.00 03 1 dokumen 170.000.000 Seluruh Kec..di Kab. Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APBD RPJMD Kabupate n Tabanan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1.05.03.2.01.00 04 6 jenis 170.000.000 Seluruh Kec.di Kab. Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APBD RPJMD Kabupate n Tabanan 119 Program Indikator Program Nomen klatur Progra m Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkl atur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksan a Sumbe r Angga ran Pola Kontribu si Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Sumber Daya yang meningkat kemampuan kebencanaannya dengan kapasitas daerah yang dimiliki mampu untuk pulih secara mandiri 1.05.03.2. 02 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 1.05.03.2.02.000 6 2 Kawasan 460,000,000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APBD RPJMD Kabupate n Tabanan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 1.05.03.2.02.000 8 50 orang 150,000,000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APBD RPJMD Kabupate n Tabanan Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yangDilegalisasi 1.05.03.2.02.000 9 50 orang 173,000,000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APBD RPJMD Kabupate n Tabanan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 1.05.03.2.02.001 0 50 orang 190,266,192 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APBD RPJMD Kabupate n Tabanan 120 Program Indikator Program Nome nklat ur Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklat ur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikati f (Rp) Lokasi Pelaksana Sumber Anggara n Pola Kontribusi Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi 1.05.03.2.02.00 11 1 Dokume n 200,000, 000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupaten Tabanan APBD RPJMD Kabupaten Tabanan Pelatihan Jumlah Keluarga 1.05.03.2.02.00 Keluarga 150,000, Seluruh BPBD APBD RPJMD Keluarga yang Mengikuti 12 000 Kecamatan Kabupaten Kabupaten Tanggap Darurat Pelatihan Keluarga di Tabanan Tabanan Bencana Alam Tanggap Bencana Kabupaten Alam Tabanan Pengelolaan Jumlah Kegiatan 1.05.03.2.02.00 Kegiatan 200,000, Seluruh BPBD APBD RPJMD Risiko Bencana penyelesaian akar 13 000 Kecamatan Kabupaten Kabupaten Kabupaten/Kota masalah risiko di Tabanan Tabanan bencana (per jenis Kabupaten ancaman bencana Tabanan prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani Penyusunan Jumlah dokumen 1.05.03.2.02.00 1 200,000, Seluruh BPBD APBD RPJMD Rencana Rencana 14 Dokume 000 Kecamatan Kabupaten Kabupaten Penanggulangan Penanggulangan n di Tabanan Tabanan Bencana Bencana (RPB) Kabupaten Kabupaten/Kota Kabupaten/kota Tabanan sampaid engan dinyatakan sah/legal 121 Program Indikator Program Nome nklatu r Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklatu r Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenklatu r Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaks ana Sumbe r Angga ran Pola Kontribusi Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Peralatan Penyelamatan bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 1.05.03.2.02.0 015 Unit 500,000,0 00 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabup aten Tabana n APBD RPJMD Kabupaten Tabanan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1.05.03.2.02.0 016 50 orang 200,000,0 00 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabup aten Tabana n APBD RPJMD Kabupaten Tabanan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana 1.05.03.2.02.0 017 1 Laporan 200,000,0 00 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabup aten Tabana n APBD RPJMD Kabupaten Tabanan 122 Program Indikator Program Nomen klatur Progra m Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenklat ur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksan a Sumbe r Angga ran Pola Kontrib usi Program pencegaha n, penanggula ngan, penyelamat an kebakaran dan penyelamat an non kebakaran Persentase tingkat waktu tanggap layanan kebencanaa n 1.05.04 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Daerah rawan bencana yang siap dengan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.0 1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pen anggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1.05.04.2.01.0 001 1 Dokumen 170.000.0 00 Seluruh Kec.di Kab. Tabanan Satpol PP Bidang Pemadam Kebakara n APBD RPJMD Kabupate n Tabanan Pemadaman Jumlah Laporan 1.05.04.2.01.0 1 170.000.0 Seluruh Satpol PP APBD RPJMD dan Hasil 002 Laporan 00 Kec.di Kab. Bidang Kabupate Pengendalia Pelaksanaan Tabanan Pemadam n n Kegiatan Kebakara Tabanan Kebakaran Kesiapsiagaan n dalam Petugas Piket Daerah dan Pemadaman Kabupaten/ Kebakaran Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamat Jumlah 1.05.04.2.01.0 1 170.000. Seluruh Satpol PP APBD RPJMD an dan Dokumen Hasil 003 Dokumen 000 Kec.di Kab. Bidang Kabupate Evakuasi Pelaksanaan Tabanan Pemadam n Korban Kegiatan Kebakara Tabanan Kebakaran Kesiapsiagaan n dan Non Kebakaran 123 Program Indikator Program Nomen klatur Progra m Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkl atur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenklat ur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksana Sumbe r Angga ran Pola Kontrib usi Petugas Piket dan Penyelamatan/Evalu asi Saat Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.0 1.0004 1 Dokumen 170.000.0 00 Seluruh kecamata n di Kab. Tabanan Satpol PP Bidang Pemadam Kebakaran APBD RPJMD Kabupate n Tabanan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulang an Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1.05.04.2.0 1.0005 1 Dokumen 170.000.0 00 Seluruh kecamata n di Kab. Tabanan Satpol PP Bidang Pemadam Kebakaran APBD RPJMD Kabupate n Tabanan 124 Program Indikator Program Nomen klatur Progra m Kegiatan Indikator Kegiatan Nomen klatur Kegiat an Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenkl atur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksana Sumbe r Angga ran Pola Kontrib usi Pembinaan Jumlah Aparatur 1.05.04.2. 50 orang 100.000, Seluruh Satpol PP APBD RPJMD Aparatur Pemadam Kebakaran 01.0007 000 kecamata Bidang Kabupate Pemadam yang Memiliki n di Kab. Pemadam n Kebakaran Sertifikasi Tabanan Kebakaran Tabanan Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pengelolaan Jumlah Desa/ 1.05.04.2. 2 Desa 460.000.0 Seluruh Satpol PP APBD RPJMD Sistem Kelurahan yang 01.0008 00 kecamata Bidang Kabupate Komunikasi dan Memiliki Sistem n di Kab. Pemadam n Informasi Komunikasi & Tabanan Kebakaran Tabanan Kebakaran dan Infomasi Kebakaran Penyelamatan dan Penyelamatan (SKIK) (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Penyusunan Jumlah Dokumen 1.05.04.2. 1 170.000.0 Seluruh Satpol PP APBD RPJMD Dokumen Rencana Induk Sistem 01.0011 Dokumen 00 Kec. di Bidang Kabupate Rencana Induk Penanggulangan Kab. Pemadam n Sistem Kebakaran dan Tabanan Kebakaran Tabanan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan (RISPKP) Penyelamatan 125 (RISPKP) 126 Program Indikator Program Nomen klatur Progra m Kegiatan Indikator Kegiatan Nomen klatur Kegiat an Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenkl atur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksana Sumbe r Angga ran Pola Kontrib usi Peningkatan Jumlah laporan hasil 1.05.04.2. 1 170.000.0 Seluruh Satpol PP APBD RPJMD kompetensi kegiatan peningkatan 01.0012 Laporan 00 Kec. di Bidang Kabupate pejabat fungsional kompetensi pejabat Kab. Pemadam n pemadam fungsional pemadam Tabanan Kebakaran Tabanan kebakaran dan kebakaran dan analis analis kebakaran kebakaran Penyusunan Jumlah Dokumen 1.05.04.2. 1 170.000.0 Seluruh Satpol PP APBD RPJMD Kajian Rencana Kajian Rencana Induk 01.0013 Dokumen 00 Kec. di Bidang Kabupate Induk Sistem SistemPenanggulangan Kab. Pemadam n Penanggulangan Kebakaran dan Tabanan Kebakaran Tabanan Kebakaran dan Penyelamatan Penyelamatan (RISPKP) (RISPKP) Penyelenggaraan Jumlah dokumen 1.05.04.2. 1 170.000.0 Seluruh Satpol PP APBD RPJMD Jabatan hasil kegiatan jabatan 01.0014 Dokumen 00 Kec. di Bidang Kabupate Fungsional Analis fungsional analis Kab. Pemadam n Kebakaran kebakaran Tabanan Kebakaran Tabanan Pemutakhiran Jumlah Dokumen 1.05.04.2. 1 170.000.0 Seluruh Satpol PP APBD RPJMD Rencana Induk Rencana Induk Sistem 01.0015 Dokumen 00 Kec. di Bidang Kabupate Sistem Penanggulangan Kab. Pemadam n Penanggulangan Kebakaran dan Tabanan Kebakaran Tabanan Kebakaran dan Penyelamatan Penyelamatan Penyelenggaraan Jumlah dokumen 1.05.04.2. 1 170.000.0 Jabatan Fungsiona hasil kegiatan jabatan 01.0016 Dokumen 00 127 Program Indikator Program Nomen klatur Progra m Kegiatan Indikator Kegiatan Nomen klatur Kegiat an Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenkl atur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksana Sumbe r Angga ran Pola Kontrib usi Pemadam fungsional Seluruh Satpol PP APBD RPJMD Kebakaran pemadam kebakaran Kec. Di Bidang Kabupate Kab. Pemadam n Tabanan Kebakaran Tabanan Pengadaan Sarana Jumlah Sarana dan 1.05.04.2. Unit 200.000.0 Seluruh Satpol PP APBD RPJMD dan Prasarana Prasarana Untuk 01.0017 00 Kec. di Bidang Kabupate Pencegahan, Pencegahan Kab. Pemadam n Penanggulangan dan Penanggulangan Tabanan Kebakaran Tabanan Kebakaran dan Kebakaran dan Alat Alat Pelindung Pelindung Diri yang Diri Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Penyelenggaraan Jumlah Dokumen 1.05.04.2. 1 170.000.0 Seluruh Satpol PP APBD RPJMD Kerja Sama dan Hasil Penyelenggaraan 01.0018 Dokumen 00 Kec. di Bidang Kabupate Koordinasi antar Kerja Sama dan Kab. Pemadam n Daerah Berbatasan Koordinasi antar Tabanan Kebakaran Tabanan ,antar Lembaga, Wilayah dan Kemitraan Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dalam Pencegahan, ,Penanggulangan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Kebakaran dan Penyelamatan Penyelamatan Non Kebakaran dan Non Kebakaran Kebakaran Pelatihan Jumlah Keluarga 1.05.04.2. 50 orang 100.000.0 Seluruh Satpol PP APBD RPJMD Keluarga Tanggap yang Mengikuti 01.0019 00 Kec. di Bidang Kabupate Kebakaran Rumah Pelatihan Keluarga Kab. Pemadam n Tangga Tanggap Kebakaran Tabanan Kebakaran Tabanan Rumah Tangga 128 Program Indikator Program Nomen klatur Progra m Kegiatan Indikator Kegiatan Nomen klatur Kegiat an Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenkl atur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksana Sumbe r Angga ran Pola Kontrib usi Program pencegahan, penanggulan gan, penyelamatan kebakarandan penyelamatan non kebakaran Persentase tingkat waktu tanggap layanan kebencanaa n 1.05.04 Investigasi Kejadian Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 1.05.04 .2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 1.05.04.2. 03.0001 1 Dokumen 170.000.0 00 Seluruh Kec. di Kab. Tabanan Satpol PP Bidang Pemadam Kebakaran APBD RPJMD Kabupate n Tabanan Pemberdaya an Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah dan jenis Pemberdaya an Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.05.04 .2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 1.05.04.2. 04.0001 50 orang 100.000.0 00 Seluruh Kec. di Kab. Tabanan Satpol PP Bidang Pemadam Kebakaran APBD RPJMD Kabupate n Tabanan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/ Kelurahan di Kabupaten Tabanan 1.05.04.2. 04.0002 2 Desa 120.000.0 00 Seluruh Kec. di Kab. Tabanan Satpol PP Bidang Pemadam Kebakaran APBD RPJMD Kabupate n Tabanan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relaw an Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkunga n (SKKL) 1.05.04.2. 04.0003 50 orang 100.000.0 00 Seluruh Kec. di Kab. Tabanan Satpol PP Bidang Pemadam Kebakaran APBD RPJMD Kabupate n Tabanan 129 Program Indikator Program Nom enkl atur Prog ram Kegiatan Indikator Kegiatan Nomen klatur Kegiat an Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenkl atur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksana Sumbe r Angga ran Pola Kontrib usi Program Penanganan Bencana Persentase Korban Bencana yang mendapatka n Bantuan Sosial 1.06. 06 Penyelenggar aan Pemberdayaa n Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana 1.06.06 .2.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 1.06.06.2. 02.0001 2 Desa 120.000.0 00 Seluruh Kec. di Kab. Tabanan Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan Dan Perlindunga n Anak APBD RPJMD Kabupate n Tabanan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota 1.06.06.2. 02.0002 50 orang 100.000.0 00 Seluruh Kec. di Kab. Tabanan Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan Dan Perlindunga n Anak APBD RPJMD Kabupate n Tabanan Penyelenggar aan Pemberdayaa n Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota 1.06.06 .3.02 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas 1.06.06.3. 02.0003 50 orang 100.000.0 00 Seluruh Kec. di Kab. Tabanan Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan Dan Perlindunga n Anak APBD RPJMD Kabupate n Tabanan 130 Program Indikato r Program Nomen klatur Progra m Kegiatan Indikator Kegiatan Nomen klatur Kegiat an Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenkl atur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksana Sumbe r Angga ran Pola Kontrib usi Penyelenggar aan Pemberdayaa n Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota Jenis Pemberdaya an Masyarakat Terhadap Kesiapsiaga an Bencana Kabupaten/ Kota 1.06.06 .4.02 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas 1.06.06.4. 02.0003 50 orang 100.000.0 00 Seluruh Kec. di Kab. Tabanan Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan Dan Perlindunga n Anak APBD RPJMD Kabupate n Tabanan Isu Strategis 2 : Kondisi Geologis Kabupaten Tabanan yang Rawan Bencana sehingga memerlukan pengembangan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana terpadu Program Penanggulan gan Bencana Persentas e rehabilita si dan rekonstru ksi dampak bencana 01.05.0 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase daerah terpapar bencana yang tertangani dan terbantu secara cepat dan tepat sasaran 1.05.03. 2.03 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1.05.03.2. 03.0001 1 Laporan 170,000,0 00 Seluruh Kecamata n di Kabupate n Tabanan BPBD Kabupaten Tabanan APBD RPJMD Kabupate n Tabanan Respon Cepat Darurat Bencana Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1.05.03.2. 03.0002 1 Dokumen 170,000,0 000 Seluruh Kecamata n di Kabupate n Tabanan BPBD Kabupaten Tabanan APBD RPJMD Kabupate n Tabanan 131 Program Indikator Program Nome nklatu r Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkla tur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenklat ur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikati f (Rp) Lokasi Pelaksan a Sumb er Angga ran Pola Kontri busi Pencarian Jumlah Korban yang 1.05.03.2.03. 50 orang 100,000,0 Seluruh BPBD APBD RPJM Pertolongan berhasil Ditemukan, 0003 00 Kecamatan Kabupate D dan Ditolong, dan di n Kabupa Evakuasi Dievakuasi Per Jenis Kabupaten Tabanan ten Korban Kejadian Bencana Tabanan Tabana Bencana n Kabupaten/ Kota Penyusunan Jumlah Dokumen 1.05.03.2.03. 1 170,000,0 Seluruh BPBD APBD RPJM Rencana Rencana Operasi 0007 Dokume 00 Kecamatan Kabupate D Operasi yang sah/legal n di n Kabupa Kedaruratan Kabupaten Tabanan ten Bencana Tabanan Tabana Kabupaten/ n Kota Peningkatan Jumlah Aparatur 1.05.03.2.03. 50 orang 100,000,0 Seluruh BPBD APBD RPJM Kapasitas SDM BPBD 0008 00 Kecamatan Kabupate D Sumber Kabupaten/Kota dan di n Kabupa Daya lintas perangkat Kabupaten Tabanan ten Aparatur daerah yang memiliki Tabanan Tabana dalam kemampuan n Penanganan penanganan keadaan Keadaan darurat dalam aspek Darurat manajerial dan teknis Bencana Kabupaten/ Kota 132 Program Indikator Program Nome nklatu r Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkla tur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenklatu r Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksan a Sumb er Angg aran Pola Kontrib usi Penyediaan Jumlah Korban 1.05.03.2.03. 50 orang 100,000,0 Seluruh BPBD APBD RPJMD Logistik Bencana yang 0009 00 Kecamatan Kabupate Kabupat Penyelamat Mendapatkan di Kabupaten n Tabanan en an dan Distribusi Logistik Tabanan Tabanan Evakuasi Penyelamatan dan Korban Evakuasi Korban Bencana Bencana Kabupaten/ Kota Respon Jumlah Dokumen SK 1.05.03.2.03. 1 170,000,0 Seluruh BPBD APBD RPJMD Cepat Penetapan Status 0010 Dokumen 00 Kecamatan Kabupate Kabupat Bencana Darurat Bencana dan di Kabupaten n Tabanan en Non Alam SKPDB yang Tabanan Tabanan Epidemi/W ditetapkan paling lama abah 1x24 Jam berdasarkan Penyakit hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Aktivasi Jumlah Laporan 1.05.03.2.03. 1 170,000,0 Seluruh BPBD APBD RPJMD Sistem Pelaksanaan Aktivasi 0011 Laporan 00 Kecamatan Kabupate Kabupat Komando Sistem Komando di Kabupaten n Tabanan en Penanganan Penanganan Darurat Tabanan Tabanan Darurat Bencana Bencana Kabupaten/Kota 133 Program Indikator Program Nomenk latur Progra m Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkl atur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikati f (Rp) Lokasi Pelaksan a Sum ber Ang gara n Pola Kontribu si Program Pencegahan, Penanggulan gan, Penyelamata n Kebakaran dan Penyelamata n Non Kebakaran Persentase tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan 1.05.04 Investigasi Kejadian Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 1.05.04.2. 03 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 1.05.04.2.03.00 01 1 Dokumen 170,000,0 00 Seluruh Kec.di Kab. Satpol PP Bidang Pemadam Kebakara n APB D RPJMD Kabupate n Tabanan Pemberdayaa n masyarakat dalam pencegahan Kebakaran Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kebakaran 1.05.04.2. 04 Pemberday aan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggula ngan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialiasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap tahunnya 1.05.04.2.04.0 001 50 orang 100,000, 000 Seluruh Kec.di Kab. Satpol PP Bidang Pemadam Kebakara n APB D RPJMD Kabupate n Tabanan 134 Program Indikator Program Nome nklatu r Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkla tur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenkla tur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikati f (Rp) Lokasi Pelaksan a Sum ber Ang gara n Pola Kontrib usi Pembentukan Jumlah 1.05.04.2.0 2 Desa 120,000, Seluruh Satpol PP APB RPJMD dan pembinaan Desa/Kelurahan 4.0002 000 Kec.di Kab. Bidang D Kabupate Relawan yang Terbentuk Pemadam n Pemadam dan Terbina Kebakara Tabanan Kebakaran Relawan Pemadam n Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Dukungan Jumlah 1.05.04.2.0 1 100,000, Seluruh Satpol PP APB RPJMD Pemberdayaan Dokumen yang 4.0003 Dokume 000 Kec.di Kab. Bidang D Kabupate Masyarakat/Rela Memuat Jumlah n Pemadam n wan Pemadam SKKL Kebakara Tabanan Kebakaran Desa/Kelurahan n melalui yang Telah Penyediaan Tersedia Sarana dan Dukungan Sapras Prasarana Damkar 135 Program Indikator Program Nome nklatu r Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkla tur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenkla tur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikati f (Rp) Lokasi Pelaksan a Sum ber Ang gara n Pola Kontrib usi Pemberdaya an masyarakat dalam pencegahan Kebakaran 1.05.04.2. 04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialiasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap tahunnya 1.05.04.2. 04.0001 50 orang 100,000, 000 Seluruh Kec.di Kab. Satpol PP Bidang Pemadam Kebakara n APB D RPJMD Kabupate n Tabanan Pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 1.05.04.2.0 4.0002 2 Desa 120,000, 000 Seluruh Kec.di Kab. Satpol PP Bidang Pemadam Kebakara n APB D RPJMD Kabupate n Tabanan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Rela wan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 1.05.04.2.0 4.0003 1 Dokume n 100,000, 000 Seluruh Kec.di Kab. Satpol PP Bidang Pemadam Kebakara n APB D RPJMD Kabupate n Tabanan 136 Program Indikator Program Nome nklatu r Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkla tur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenkla tur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikati f (Rp) Lokasi Pelaksan a Sum ber Ang gara n Pola Kontrib usi Program Penanganan Bencana Presentase Korban Bencana yang mendapatka n Bantuan Sosial 1.06.0 6 Penyelengga raan Pemberdaya an Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaa n Bencana Kabupaten/ Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana 1.06.06.2. 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencan Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 1.06.06.2. 02.0001 2 Desa 120,000 ,000 Seluruh Kec.di Kab. Dinas Sosial, Pemberda yaan Perempua n Dan Perlindun gan Anak APB D RPJMD Kabupate n Tabanan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota 1.06.06.2. 02.0002 50 orang 100 Seluruh Kec.di Kab. Dinas Sosial, Pemberda yaan Perempua n Dan Perlindun gan Anak APB D RPJMD Kabupate n Tabanan Penyelengga raan Pemberdaya an Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaa n Bencana Kabupaten/ Kota 1.06.06.3. 02 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas 1.06.06.3. 02.0003 50 orang 100 Seluruh Kec.di Kab. Dinas Sosial, Pemberda yaan Perempua n Dan Perlindun gan Anak APB D RPJMD Kabupate n Tabanan 137 Program Indikator Program Nome nklatu r Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkla tur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikati f (Rp) Lokasi Pelaksan a Sum ber Ang gara n Pola Kontrib usi Isu Strategis 3 : Kerentanan Masyarakat Terhadap Bencana Masih Tinggi Program Penanggulan gan Bencana Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana 01.05. 03 Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana Persentase kapasitas daerah yang meningkat dalam layanan sistem dasar penanggulangan bencana 1.05.03.2.0 4 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1.05.03.2.04. 0001 1 Laporan 210.000. 000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APB D RPJMD Kabupate n Tabanan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 1.05.03.2.04. 0002 1 Dokume n 210.000. 000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APB D RPJMD Kabupate n Tabanan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.04. 0003 1 Dokume n 210.000. 000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APB D RPJMD Kabupate n Tabanan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan 1.05.03.2.04. 0004 1 Dokume n 210.000. 000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APB D RPJMD Kabupate n Tabanan 138 Program Indikator Program Nome nklatu r Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkla tur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenklatur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikati f (Rp) Lokasi Pelaksan a Sum ber Ang gara n Pola Kontrib usi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.04. 0005 1 Laporan 210.000. 000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APB D RPJMD Kabupate n Tabanan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) 1.05.03.2.04. 0007 50 Orang 210.000. 000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APB D RPJMD Kabupate n Tabanan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun 1.05.03.2.04. 0008 50 Orang 210.000. 000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APB D RPJMD Kabupate n Tabanan 139 Program Indikator Program Nome nklat ur Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkl atur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenkla tur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikati f (Rp) Lokasi Pelaksan a Sum ber Ang gara n Pola Kontrib usi dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana (R3P) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.0 4.0009 1 Dokume n 210.000. 000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APB D RPJMD Kabupate n Tabanan Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD 1.05.03.2. 04.0010 1 Kegiata n 200.000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupate n Tabanan APB D RPJMD Kabupate n Tabanan 140 Program Indikator Program Nome nklatu r Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkl atur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenklat ur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikati f (Rp) Lokasi Pelaksa na Sumbe r Angga ran Pola Kontri busi dan sumber pendanaan 1.05.03.2.04. 1 210.000. Seluruh BPBD APBD RPJMD lainnya berdasarkan 0010 Laporan 000 Kecamatan Kabupat Kabupat R3P melalui di en en pelaksanaan, Kabupaten Tabanan Tabana pemantauan, Tabanan n evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota Peningkatan Jumlah keterlibatan 1.05.03.2.04 50 100.000. Seluruh BPBD APBD RPJMD partisipasi kelompok masyarakat .0011 Orang 000 Kecamatan Kabupat Kabupat masyarakat dan dunia usaha di en en dan dunia dalam penanganan Kabupaten Tabanan Tabana usaha dalam pasca bencana Tabanan n penanganan Kabupaten/Kota meliputi Pasca bencana Lembaga non Kabupaten/Ko Pemerintah antara ta lain: lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 141 Program Indikator Program Nome nklatu r Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkl atur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenkl atur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksa na Sumbe r Angga ran Pola Kontri busi Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kot a Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1.05.03.2. 04.0012 50 orang 100.000.0 00 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupat en Tabanan APBD RPJMD Kabupat en Tabana n Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA ) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 tahun 1.05.03.2. 04.0013 1 Dokumen 170.000.0 00 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupat en Tabanan APBD RPJMD Kabupat en Tabana n Program pencegahan, penanggulan gan, penyelamata n kebakaran dan penyelamata n non kebakaran Persentase tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan 1.05.0 4 Penyelenggar aan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Kebencanaan Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Kebencanaan 1.05.04.2. 05 Penyelenggar aan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia 1.05.04.2. 05.0001 1 Dokumen 170.000.0 00 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupat en Tabanan APBD RPJMD Kabupat en Tabana n 142 Program Indikator Program Nome nklatu r Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkl atur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenkl atur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksa na Sumbe r Angga ran Pola Kontri busi Membahayaka n, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayak an Manusia/Peny elamatan dan Evakuasi Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar 1.05.04.2. 05.0002 1 Dokumen 170.000.0 00 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupat en Tabanan APBD RPJMD Kabupat en Tabana n Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayak an Manusia /Penyelamata n dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 1.05.04.2. 05.0003 1 Dokumen 170.000.0 00 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupat en Tabanan APBD RPJMD Kabupat en Tabana n 143 Program Indikator Program Nome nklatu r Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkl atur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenkl atur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksa na Sumbe r Angga ran Pola Kontri busi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayak an Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar 1.05.04.2. 05.0004 1 Kegiatan 200.000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupat en Tabanan APBD RPJMD Kabupat en Tabana n Program Penanganan Bencana Prosentase Korban Bencana yang mendapatka n Bantuan sosial 1.06.0 6 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota 1.06.06.2. 01 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.06.2. 01.0001 50 orang 100.000.0 00 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupat en Tabanan APBD RPJMD Kabupat en Tabana n Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.06.2. 01.0002 50 orang 100.000.0 00 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabanan BPBD Kabupat en Tabanan APBD RPJMD Kabupat en Tabana n 144 Program Indikator Program Nome nklatu r Progr am Kegiatan Indikator Kegiatan Nomenkl atur Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Nomenkl atur Sub Kegiatan Target (Tiap Tahun) PAGU Indikatif (Rp) Lokasi Pelaksan a Sumbe r Angga ran Pola Kontri busi Penyediaan Jumlah Tempat 1.06.06.2. 50 lokasi 100.000.0 Seluruh BPBD APBD RPJMD Tempat Pengungsian 01.0003 00 Kecamatan Kabupate Kabupat Penampungan Kewenangan di n en Pengungsi Kabupaten/Kota Kabupaten Tabanan Tabana Tabanan n Penanganan Jumlah Orang yang 1.06.06.2. 50 orang 100.000.0 Seluruh BPBD APBD RPJMD Khusus Mendapatkan 01.0004 00 Kecamatan Kabupate Kabupat bagi Penanganan di n en Kelompok Khusus bagi Kelompok Kabupaten Tabanan Tabana Rentan Rentan Kewenangan Tabanan n Kabupaten/ Kota Pelayanan Jumlah Korban 1.06.06.2. 50 orang 100.000.0 Seluruh BPBD APBD RPJMD Dukungan Bencana yang 01.0005 00 Kecamatan Kabupate Kabupat Psikososial Mendapatkan Layanan di n en Dukungan Psikososial Kabupaten Tabanan Tabana Kewenangan Tabanan n Kabupaten/Kota 145 Lampiran 3. Harmonisasi RPJM, RIPB, dan Renas PB No Sasaran/ Program Rencana PB Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/ RPJMD, SFDRR Kegiatan PRB (RAD PRB) 1 2 3 Isu Strategis 1. Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana baik pada fase Prabencana, Saat bencana, maupun Pasca bencana masih belum optimal. 1 1.1. Terwujudnya kajian tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan Program penyusunan dan review Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana SFDRR Prioritas 1: Memahami Risiko Bencana, Prioritas 2: Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana, Prioritas 4: Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi
1. 1.Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
2. 2.Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) RIPB Fokus Capaian RIPB Periode I: Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat. 146 No Sasaran/ Program Rencana PB Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/ RPJMD, SFDRR Kegiatan PRB (RAD PRB) 1 2 3 RPJMN Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2025 - 2029: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Renas PB Fokus Prioritas Renas PB: 4 Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana; RPJMD Provinsi Bali Isu Strategis RPJMD Provinsi Bali: Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana RPJMD Kab. Tabanan Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah: Program Penanggulangan Bencana 147 No Sasaran/ Program Rencana PB Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/ RPJMD, SFDRR Kegiatan PRB (RAD PRB) 1 2 3 2 1.2. Penguatan dan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Program kajian tata kelola lembaga penanggulangan bencana daerah SFDRR Prioritas 1: Memahami Risiko Bencana, Prioritas 2: Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana, Prioritas 4: Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi
3. 1.Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. 2.Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
5. 3.Penyusunan Rencana Kontijensi
6. 4.Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
7. 5.Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
8. 6.Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam RIPB Fokus Capaian RIPB Periode I: Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat. 148 No Sasaran/ Program Rencana PB Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/ RPJMD, SFDRR Kegiatan PRB (RAD PRB) 1 2 3 RPJMN Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2025 - 2029: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Renas PB Fokus Prioritas Renas PB: 4 Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana; RPJMD Provinsi Bali Isu Strategis RPJMD Provinsi Bali: Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana RPJMD Kab. Tabanan Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah: Program Penanggulangan Bencana 149 No Sasaran/ Program Rencana PB Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/ RPJMD, SFDRR Kegiatan PRB (RAD PRB) 1 2 3 3 1.3. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana Program pengurangan risiko bencana terpadu SFDRR Prioritas 1: Memahami Risiko Bencana, Prioritas 2: Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana, Prioritas 4: Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi
9. 1.Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
10. 2.Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
11. 3.Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota RIPB Fokus Capaian RIPB Periode I dan Periode II: 1. Terwujudnya peraturan perundangundangan yang harmonis dalam bidang PB. RPJMN Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2025 - 2029: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 150 No Sasaran/ Program Rencana PB Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/ RPJMD, SFDRR Kegiatan PRB (RAD PRB) 1 2 3 Renas PB Fokus Prioritas Renas PB: 1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang undangan penanggulangan bencana; RPJMD Provinsi Bali Isu Strategis RPJMD Provinsi Bali: Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana RPJMD Kab. Tabanan Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah: Program Penanggulangan Bencana 4 2.1. Meningkatnya kompetensi dan pengetahuan pihak stake holder dan masyarakat desa terhadap pentingnya mitigasi dan kesiagsiagaan bencana. Program peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat serta stakeholder SFDRR Prioritas 1: Memahami Risiko Bencana, Prioritas 2: Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana, Prioritas 4: Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi
12. 1.Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
13. 2.Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
14. 3.Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
15. 4.Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 151 No Sasaran/ Program Rencana PB Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/ RPJMD, SFDRR Kegiatan PRB (RAD PRB) 1 2 3 RIPB Kebijakan 5: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal. Fokus Capaian RIPB Periode I: 7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu. 8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.
16. 5.Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
17. 6.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota RPJMN Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2025 - 2029: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Renas PB Fokus Prioritas renas PB: 2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. 152 No Sasaran/ Program Rencana PB Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/ RPJMD, SFDRR Kegiatan PRB (RAD PRB) 1 2 3 RPJMD Provinsi Bali Isu Strategis RPJMD Provinsi Bali: Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana RPJMD Kab. Tabanan Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah: Program Penanggulangan Bencana 5 2.2. Tercapainya kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana Program pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana SFDRR Prioritas 1: Memahami Risiko Bencana, Prioritas 2: Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana, Prioritas 4: Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi
18. 1.Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
19. 2.Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
20. 3.Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 153 No Sasaran/ Program Rencana PB Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/ RPJMD, SFDRR Kegiatan PRB (RAD PRB) 1 2 3 RIPB Kebijakan RIPB: 4. Penguatan tata kelola PB yang semakin profesional, transparan dan akuntabel. 5: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal. Fokus Capaian RIPB Periode I: 7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
21. 8.Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ke
22. 4.Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana RPJMN Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2025 - 2029: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Renas PB Fokus Prioritas renas PB: 2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. 154 No Sasaran/ Program Rencana PB Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/ RPJMD, SFDRR Kegiatan PRB (RAD PRB) 1 2 3 RPJMD Provinsi Bali Isu Strategis RPJMD Provinsi Bali: Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana RPJMD Kab. Tabanan Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah: Program Penanggulangan Bencana 6 3.1. Pengembangan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu Program kajian dan penyusunan kajian terkait mitigasi bencana SFDRR Prioritas 1: Memahami Risiko Bencana, Prioritas 2: Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana, Prioritas 4: Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali Lebih Baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi
23. 1.Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
24. 2.Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
25. 3.Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Pasca bencana (R3P) Kab/Kota 155 No Sasaran/ Program Rencana PB Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/ RPJMD, SFDRR Kegiatan PRB (RAD PRB) 1 2 3 RIPB Fokus Capaian RIPB Periode I: 6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat. RPJMN Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2025 - 2029: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Renas PB Fokus Prioritas Renas PB: 4 Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana; RPJMD Provinsi Bali Isu Strategis RPJMD Provinsi Bali: Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana 156 No Sasaran/ Program Rencana PB Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/ RPJMD, SFDRR Kegiatan PRB (RAD PRB) 1 2 3 RPJMD Kab. Tabanan Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah: Program Penanggulangan Bencana 7 3.2. Meningkatkan kemampuan penyelenggara penanggulangan bencana seperti anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur. Program penyelenggaraan bimbingan teknis terkait penganggaran, peningkatan SDM personil, peralatan, mekanisme dan prosedur. SFDRR Prioritas 1: Memahami Risiko Bencana, Prioritas 2: Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana
26. 1.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
27. 2.Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
28. 3.Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
29. 4.Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
30. 5.Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota
31. 6.Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota RIPB Kebijakan 5: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal. Fokus Capaian RIPB Periode I: 7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu. 8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan 157 No Sasaran/ Program Rencana PB Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/ RPJMD, SFDRR Kegiatan PRB (RAD PRB) 1 2 3 ketahanan Kesehatan masyarakat. RPJMN Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2025 - 2029: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Renas PB Fokus Prioritas renas PB: 2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. RPJMD Provinsi Bali Isu Strategis RPJMD Provinsi Bali: Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana RPJMD Kab. Tabanan Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah: Program Penanggulangan Bencana 8 4.1. Adanya mekanisme tentang penyampaian masyarakat melalui informasi kebencanaan daerah Program penyelenggaraan mekanisme penyampaian informasi SFDRR Prioritas 3: Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan
32. 1.Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
33. 2.Fasilitasi pengumpulan data penduduk di RIPB Kebijakan RIPB: 4. Penguatan tata kelola PB yang 158 No Sasaran/ Program Rencana PB Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/ RPJMD, SFDRR Kegiatan PRB (RAD PRB) 1 2 3 kebencanaan daerah semakin profesional, transparan dan akuntabel. daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
34. 3.Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi RPJMN Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2025 - 2029: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Renas PB kebijakan Renas PB: 2. Peningkatan Sinergi antar Kementerian/ Lembaga dan pemangku kepentingan dalam PB RPJMD Provinsi Bali Isu Strategis RPJMD Provinsi Bali: Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana RPJMD Kab. Tabanan Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah: Program Penanggulangan Bencana BUPATI TABANAN, I KOMANG GEDE SANJAYA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…