DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabanan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, bahwa rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah rencana pembangunan jangka menegah daerah ditetapkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
10.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah karakteristik bersifat penting, mendasar mendesak berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapian tujuan di masa yang akan datang.
11.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
12.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, beberapa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
13.Strategi adalah Langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
14.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategi Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan bertahap sebagai penjabaran Strategi.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
17.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/Program/Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Pasal 2

(1)Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2025-2029.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Semesta Berencana dan bersifat indikatif.
(3)Susunan dan Sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
(4)Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Semesta Berencana Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Semesta Berencana.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. Ditetapkan di Singasana pada tanggal 19 September 2025 BUPATI TABANAN, TTD I KOMANG GEDE SANJAYA Diundangkan di Singasana pada tanggal 19 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, TTD I GEDE SUSILA BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 29 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19671106 199703 1 005 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 BUPATI TABANAN, TTD I KOMANG GEDE SANJAYA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…