DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Tata Kerja Sama, Tim Koordinasi Kerja Sama, Monitoring Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, Pendapatan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti SALINAN Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai bidang kewenangan badan layanan umum Daerah.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7.Pemimpin BLUD adalah pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8.Kerja Sama adalah kesepakatan antara para pihak dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
9.Kerja Sama BLUD adalah kesepakatan antara Pemimpin BLUD dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
10.Pihak Lain adalah lembaga pemerintah atau sebutan lain termasuk lembaga pemerintah dari luar negeri, perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11.Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen Kerja Sama antara BLUD dengan Pihak Lain yang memuat hak dan kewajiban.
12.Tim Koordinasi Kerja Sama adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk membantu Pemimpin BLUD dalam menyiapkan Kerja Sama.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemimpin BLUD dalam memproses, menerbitkan, menolak, merevisi/adendum, dan mencabut PKS yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan terkait pengelolaan BLUD dalam penyelenggaraan Kerja Sama.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tata cara Kerja Sama;
b.Tim Koordinasi Kerja Sama;
c.monitoring, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
d.pendapatan.

BAB II

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 5

(1)BLUD dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
(2)Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasari dengan kesepakatan bersama.
(3)Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati dengan pimpinan Pihak Lain sebagai mitra Kerja Sama.
(4)BLUD memperioritaskan Kerja Sama dengan Pihak Lain dalam rangka mendukung Kerja Sama Daerah.
(5)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
(6)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 6

(1)Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimuat dalam PKS yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangan.
(2)PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 7

Pelaksanaan Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 8

(1)Bentuk Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
1. a.Kerja Sama operasional; dan
2. b.pemanfaatan barang milik Daerah.
(2)Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
(3)Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
(4)Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
(5)Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kerja Sama BLUD yang dilakukan atas inisiatif Pihak Lain selain lembaga pemerintah dan perorangan, paling sedikit dilengkapi dengan dokumen persyaratan, sebagai berikut:
1. a.proposal Kerja Sama;
2. b.identitas pihak;
3. c.nomor pokok wajib pajak;
4. d.izin usaha;
5. e.studi kelayakan Kerja Sama;
6. f.laporan keuangan dalam keadaan sehat; dan
7. g.rencana bisnis pihak.
(2)Kerja Sama BLUD yang dilakukan atas inisiatif lembaga pemerintah, paling sedikit dilengkapi dengan dokumen persyaratan, sebagai berikut:
1. a.proposal Kerja Sama;
2. b.identitas pihak; dan
3. c.studi kelayakan Kerja Sama.
(3)Kerja Sama yang dilakukan atas inisiatif perorangan paling sedikit harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan, sebagai berikut:
1. a.proposal Kerja Sama;
2. b.identitas pihak; dan
3. c.nomor pokok wajib pajak.

Pasal 10

Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.penawaran;
c.persetujuan Pemimpin BLUD;
d.penyusunan PKS;
e.penandatanganan PKS;
f.pelaksanaan;
g.penatausahaan; dan
h.pelaporan.

Pasal 11

PKS paling sedikit memuat:

a.subjek Kerja Sama;
b.objek Kerja Sama;
c.ruang lingkup Kerja Sama;
d.hak dan kewajiban para pihak;
e.jangka waktu Kerja Sama;
f.pengakhiran Kerja Sama; dan
g.penyelesaian perselisihan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…