DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Program Dan Kepesertaan; Penganggaran Dan Pembayaran Iuran; Kerja Sama; Pemberhentian Kepesertaan; Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Tabanan, dan untuk meningkatkan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan diperlukan pengaturan secara komprehensif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9.Undang-undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
6.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa JKK, JKM, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
9.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
11.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
12.Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja bukan penerima upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
13.ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, dan/atau pemberi kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
15.Desil adalah pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk melindungi Pekerja Bukan Penerima Upah yang masuk dalam katagori Pekerja Rentan sebagai akibat dari risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

a.untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga Pekerja Bukan Penerima Upah katagori Pekerja Rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
b.sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin Pekerja Bukan Penerima Upah katagori Pekerja Rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
c.optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
d.salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.
(2)Fasilitasi sebagaimanan dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan memfasilitasi pendaftaran dan pemberian bantuan Iuran kepesertaan.
(3)Progran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.JKK; dan
2. b.JKM.
(4)Kepesertaan program Jaminan Sosial Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui BPJS Ketanagakerjaan.

Pasal 5

(1)Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah katagori Pekerja Rentan.
(2)Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria meliputi :
1. a.warga di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
2. b.tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor penerima upah;
3. c.tidak terdaftar sebagai peserta JKK dan JKM yang sumber dananya diluar APBD;
4. d.memiliki pekerjaan yang tidak menerima upah;
5. e.pada saat mendaftar antara usia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan dibawah usia 65 (enam puluh lima) tahun;
6. f.dalam kondisi sehat dan masih aktif bekerja; dan
7. g.masuk dalam klasifikasi Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 5 (lima) dalam data tunggal sosial ekonomi nasional.
(3)Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan:
1. a.data tunggal sosial ekonomi nasional;
2. b.data hasil musyawarah desa; dan/atau
3. c.data lapangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran peserta JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berhak memberhentikan kepesertaan program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan yang telah terdaftar.
(2)Pemberhentian kepesertaan program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
1. a.peserta meninggal dunia;
2. b.peserta dalam kondisi sakit dan sudah tidak aktif bekerja;
3. c.peserta tidak lagi menjadi warga di Daerah; dan/atau
4. d.terdaftar sebagai peserta penerima upah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan.
(2)Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. Ditetapkan di Singasana pada tanggal 19 September 2025 BUPATI TABANAN, TTD I KOMANG GEDE SANJAYA Diundangkan di Singasana pada tanggal 19 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, TTD I GEDE SUSILA BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 30 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19671106 199703 1 005

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…