Perbup in mengatur tentang: Ketentuan Umum;Kelembagaan Pengelola Pengaduan Pemerintah Daerah; Cara Penyampaian Pengaduan, Jenis Dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan; Pemantauan Dan Evaluasi; Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011_ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014_ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik © Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); Undang-Undang Nomor 79 ‘Tahun 2024_ tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 7016); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/ 4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Menetapkan 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726); MEMUTUSKAN:PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAANPENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
BAB I
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan atau pedoman dalam penanganan Pengaduan masyarakat agar lebih sistematis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
Asas dari penanganan Pengaduan masyarakat:
BAB II
Kelembagaan pengelola Pengaduan Pemerintah Daerah terdiri atas: pembina; pengarah; penanggung jawab; Pejabat Pengelola Pengaduan; Pejabat Penghubung; dan Pejabat Pelaksana. Bupati sebagai pembina bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. Pembina sebagaimana dimaksud pada _ ayat (2) menetapkan:
Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bertanggung jawab kepada pembina. Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: memberikan rah _ kegiatan dan _ pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan membangun komitmen para pimpinan Perangkat Daerah untuk mendukung percepatan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 7(1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (3) huruf b bertanggung jawab kepada pengarah.Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertugas:
BAB III
Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit memuat informasi:
Jenis Pengaduan terdiri dari:
Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diterima dan dicatat oleh Petugas Pelayanan Pengaduan yang ditunjuk oleh Pejabat Pengelola Pengaduan dan/atau Pejabat Penghubung. Pasal 18(1) Pengaduan yang telah diterima dan dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b oleh Petugas Pelayanan Pengaduan.
Membuka PDF…