DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Tugas Dan Tanggung Jawab Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka dipandang perlu untuk melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pengampu kepentingan dalam penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan anak usia dini satu tahun pra sekolah dasar di Kabupaten Tabanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Peyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.
5.Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
6.Desa adalah Desa di Daerah.
7.Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8.Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD Satu Tahun Pra SD adalah penyelenggaraan PAUD minimal 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar.
9.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10.Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12.Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
13.Satuan Pendidikan Pratama Widya Pasraman yang selanjutnya disingkat PWP adalah bentuk PAUD pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Hindu yang diikuti oleh anak berusia di bawah 6 (enam) tahun.
14.Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk PAUD jalur Pendidikan Non Formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
15.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
16.Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan Pos Pelayanan Terpadu.
17.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan program PAUD Satu Tahun Pra SD di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD yaitu membantu anak didik untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi:

a.moral;
b.nilai-nilai agama;
c.emosional;
d.bahasa;
e.fisik motorik; dan
f.kemandirian.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penyelenggaraan;
b.tugas dan tanggung jawab penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD;
c.peran serta masyarakat; dan
d.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD dilaksanakan pada satuan Pendidikan formal dan Pendidikan Non Formal.
(2)Penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.Kelompok Bermain;
2. b.TPA;
3. c.TK;
4. d.Pos PAUD;
5. e.PWP; dan
6. f.RA atau BA;

Pasal 6

Penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan ketentuan:

a.Peserta Didik PAUD Satu Tahun Pra SD merupakan anak usia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun yang bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak;
b.Peserta Didik PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal yaitu anak usia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal dan/atau terhadap Peserta Didik anak berkebutuhan khusus; dan
c.Peserta Didik dapat diikutsertakan dalam Gerakan percepatan program penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD di Kecamatan dan Desa.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD, Pemerintah Daerah mempersiapkan program penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD.
(2)Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
1. a.peserta PAUD formal paling sedikit 15 (lima belas) anak; dan
2. b.peserta PAUD non formal paling sedikit 8 (delapan) anak.
(3)Penerimaan peserta didik PAUD Satu Tahun Pra SD sebegaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa tes atau proses seleksi.
(4)Tata cara penerimaan Peserta Didik PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penuntasan PAUD Satu tahun Pra SD di Daerah.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi/kelompok kerja di Daerah, Kecamatan, dan Desa.
(3)Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi mitra dan masyarakat.
(4)Tim koordinasi/kelompok kerja di Kecamatan sebagimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur Kecamatan, organisasi mitra dan masyarakat.
(5)Tim koordinasi/kelompok kerja di Desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur Pemerintah Desa, organisasi mitra dan masyarakat.
(6)Tugas tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) tahun samppai 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
2. b.melakukan validasi dan evaluasi data secara berkala; dan
3. c.melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang.
(7)Pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai tingkatannya, meliputi:
1. a.tim koordinasi/kelompok kerja tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. b.tim koordinasi/kelompok kerja tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
3. c.tim koordinasi/kelompok kerja tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun;
2. b.meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai Peserta Didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
3. c.mengawasi penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD di wilayahnya, menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi Pengaduan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b.Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…