DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabanan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2023 TENTANG KELOMPOK AHLI PEMERINTAH DAERAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2023 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2023 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2023 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 109); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2023 TENTANG KELOMPOK AHLI PEMERINTAH DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2023 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 109) diubah sebagai berikut:
1.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Bupati membentuk Kelompok Ahli Pemerintah Daerah.
(1a)Kelompok Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kelompok ahli bidang kepemudaan, komunikasi politik dan olahraga;
2. b.kelompok ahli bidang hukum dan pengelolaan aset;
3. c.kelompok ahli bidang pembangunan, pariwisata dan kebudayaan; dan
4. d.kelompok ahli bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Pembentukan dan susunan Kelompok Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kelompok Ahli Pemerintah Daerah memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.pendidikan minimal strata 1 (satu) sesuai bidang keahlian;
2. b.memiliki pengalaman kerja dan ahli di bidangnya;
3. c.sehat jasmani dan rohani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
4. d.warga negara Indonesia; dan
5. e.bersedia menandatangani pakta integritas.
(2)Persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dikecualikan dalam hal terdapat calon Kelompok Ahli Pemerintah Daerah yang berpendidikan lulusan sekolah menengah atas atau sederajat, sepanjang memiliki pengalaman kerja, kompetensi, atau keahlian khusus yang diakui dibidangnya berdasarkan surat keterangan atau sertifikat keahlian/kompetensi yang dimilikinya.

3.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA URAIAN TUGAS
1.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Kelompok ahli bidang kepemudaan, komunikasi politik dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1a) huruf a memiliki tugas meliputi:
1. a.memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Daerah terkait pemberdayaan dan pengembangan potensi generasi muda;
2. b.menyusun rekomendasi program strategis yang mendorong peningkatan kreativitas, inovasi, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda;
3. c.melakukan kajian terhadap tantangan dan kebutuhan pemuda di Daerah, termasuk aspek pendidikan, teknologi, sosial, dan budaya;
4. d.mendorong sinergi antarorganisasi kepemudaan, sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas kreatif dalam pembangunan Daerah;
5. e.memberikan pertimbangan mengenai strategi komunikasi politik Pemerintah Daerah agar tercipta hubungan harmonis dengan masyarakat, lembaga legislatif, dan stakeholder lainnya;
6. f.menyusun rekomendasi komunikasi politik yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga stabilitas politik lokal;
7. g.melakukan analisis perkembangan politik lokal, nasional, maupun global yang berpengaruh terhadap kondisi Daerah;
8. h.memberikan saran dalam membangun citra positif pemerintah daerah melalui komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
9. i.memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program pengembangan olahraga prestasi, olahraga rekreasi, serta olahraga pendidikan;
10. j.menyusun rekomendasi strategi peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Daerah;
11. k.mendorong pembinaan atlet dan pelatih lokal agar mampu berkompetisi di tingkat regional, nasional, maupun internasional; dan
12. l.menggagas kegiatan olahraga berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, kebersamaan, dan kualitas hidup masyarakat.
(2)Kelompok ahli bidang hukum dan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1a) huruf b memiliki tugas meliputi:
1. a.memberikan masukan dalam penyusunan produk hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan produk hukum lainnya);
2. b.memberikan pertimbangan hukum terhadap kebijakan strategis Pemerintah Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.melakukan kajian terhadap permasalahan hukum di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
4. d.memberikan rekomendasi terkait penyelesaian permasalahan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah;
5. e.mendukung upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui masukan program yang edukatif dan berkelanjutan;
6. f.memberikan pertimbangan dan rekomendasi mengenai perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan penghapusan aset/barang milik Daerah;
7. g.melakukan kajian efektivitas pengelolaan aset Daerah agar dapat memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
8. h.memberikan masukan terkait penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan, atau status hukum aset Daerah;
9. i.mendorong penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan aset Daerah; dan
10. j.menyusun rekomendasi strategi pemanfaatan aset Daerah sebagai sumber pendapatan asli Daerah tanpa mengurangi kepentingan pelayanan publik.
(3)Kelompok ahli bidang pembangunan, pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1a) huruf c memiliki tugas meliputi:
1. a.memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal;
2. b.menyusun rekomendasi strategi percepatan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. c.melakukan kajian terhadap tantangan pembangunan Daerah, termasuk tata ruang, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan;
4. d.memberikan pertimbangan dalam mendorong kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan Daerah.
5. e.memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program pengembangan pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal;
6. f.menyusun rekomendasi strategi pemasaran destinasi wisata Tabanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital;
7. g.melakukan kajian terkait penguatan kapasitas pelaku pariwisata, baik dari sisi sumber daya manusia, kelembagaan, maupun usaha pariwisata;
8. h.mendorong pengembangan desa wisata, ekowisata, dan wisata budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal;
9. i.memberikan pertimbangan dalam penguatan citra pariwisata Daerah di tingkat nasional maupun internasional;
10. j.memberikan rekomendasi terkait pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya tangible maupun intangible;
11. k.mendorong penguatan identitas budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat Daerah;
12. l.memberikan masukan dalam pengembangan kegiatan seni, budaya, dan tradisi masyarakat agar dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus menjaga kearifan lokal;
13. m.melakukan kajian terhadap regulasi, program, dan kebijakan kebudayaan agar selaras dengan pembangunan Daerah dan nasional; dan
14. n.menyusun rekomendasi strategi diplomasi budaya untuk memperkuat posisi Daerah di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
(4)Kelompok ahli bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1a) huruf d memiliki tugas meliputi:
1. a.memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata;
2. b.menyusun rekomendasi strategi peningkatan mutu guru, tenaga kependidikan, kurikulum, serta sarana prasarana pendidikan;
3. c.melakukan kajian terkait tantangan pendidikan, termasuk akses pendidikan, angka partisipasi sekolah, literasi, serta transformasi digital pendidikan;
4. d.memberikan masukan dalam pengembangan pendidikan vokasi, kewirausahaan, dan link and match dengan dunia kerja;
5. e.mendorong kolaborasi antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan;
6. f.memberikan saran dalam penyusunan kebijakan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dasar, kesehatan masyarakat, serta pencegahan penyakit;
7. g.menyusun rekomendasi strategi peningkatan kualitas layanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, sarana prasarana, serta teknologi Kesehatan;
8. h.melakukan kajian terhadap isu strategis kesehatan seperti stunting, gizi buruk, penyakit menular, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan lingkungan;
9. i.memberikan pertimbangan dalam penguatan program promotif, preventif, dan rehabilitatif berbasis masyarakat;
10. j.mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat Daerah;
11. k.memberikan masukan terkait kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat;
12. l.menyusun rekomendasi penanganan masalah sosial, termasuk kemiskinan, pengangguran, disabilitas, lansia, dan kelompok rentan;
13. m.melakukan kajian strategi pemberdayaan masyarakat agar lebih produktif dan mandiri;
14. n.memberikan pertimbangan dalam penguatan jaminan sosial, perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan
15. o.mendorong sinergi dengan organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Daerah. Pasal II
  1. 1.Kelompok Ahli Pemerintah Daerah yang telah diangkat sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dilakukan penyesuaian Kelompok Ahli Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.
  2. 2.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. Ditetapkan di Singasana pada tanggal 22 September 2025 BUPATI TABANAN, TTD I KOMANG GEDE SANJAYA Diundangkan di Singasana pada tanggal 22 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, TTD I GEDE SUSILA BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 33 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19671106 199703 1 005

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…