DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Jenis Dan Tujuan Bantuan Keuangan; Penganggaran; Pelaksanaan Dan Penatausahaan; Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Desa adalah Desa di Daerah.
5.Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya, Pemerintah Daerah provinsi Bali dan/atau Pemerintah Daerah provinsi lainnya.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah
10.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
12.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
14.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
17.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
18.Bantuan Keuangan yang selanjutnya disingkat BK adalah belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yang diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19.Bantuan Keuangan Umum yang selanjutnya disingkat BKU adalah BK yang peruntukannya dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
20.Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah BK yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
21.Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal atau objek yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan untuk menentukan tujuan tertentu.
22.Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kelengkapan dokumen persyaratan, kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan mengetahui keabsahan data.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan pemberian BK yang bersumber dari APBD.

BAB II

JENIS DAN TUJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan BK kepada:
1. a.pemerintah Desa; dan
2. b.Pemerintah Daerah Lainnya.
(2)BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.BKU; dan
2. b.BKK.
(3)Pemberian BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pemerintah Desa dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan Desa.
(4)Pemberian BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam rangka:
1. a.kerja sama Daerah;
2. b.pemerataan kemampuan keuangan; dan/atau
3. c.tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima BK.
(5)BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6)Pemerintah Daerah dalam memberikan BKK dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau anggaran pendapatan dan belanja Desa penerima bantuan.

Pasal 4

(1)Setiap usulan BK yang diajukan oleh penerima bantuan wajib dilengkapi dengan:
1. a.dokumen kelayakan kegiatan atau program; dan
2. b.analisis kebutuhan yang memuat identifikasi masalah, tujuan kegiatan, serta capaian hasil.
(2)Pemerintah Daerah menetapkan prioritas penerima BK berdasarkan:
1. a.urgensi kebutuhan dan dampak sosial ekonomi;
2. b.ketersediaan anggaran Daerah;dan
3. c.hasil evaluasi kelayakan teknis;
(3)Penetapan alokasi BK berlandaskan asas:
1. a.keadilan, yakni memberikan perlakuan seimbang sesuai kondisi dan kebutuhan penerima;
2. b.transparansi, yakni terbuka dalam proses penilaian dan distribusi bantuan; dan
3. c.akuntabilitas, yakni dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substansial.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)Penganggaran BK dianggarkan pada Perangkat Daerah yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
(2)BK diuraikan dalam klasifikasi belanja transfer, jenis belanja BK, objek BK dan rincian objek BKU dan rincian objek BKK.

Pasal 6

(1)Bupati dapat memberikan BKU kepada pemerintah Desa berdasarkan permohonan dari pemerintah Desa setelah dibahas dan mendapat persetujuan musyawarah Desa.
(2)Pemberian BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Desa.
(3)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TAPD setelah mendapat review dari Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan
(4)TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan berupa rekomendasi dengan memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
(5)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Desa penerima BKU dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)BKK kepada pemerintah Desa dapat diberikan sesuai dengan daftar kewenangan Desa.
(2)Pemerintah Desa wajib menyampaikan proposal BKK secara tertulis kepada Bupati melalui bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah dengan melampirkan rencana kegiatan setelah dibahas dan mendapat persetujuan musyawarah Desa.
(3)Penyampaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran sebelumnya untuk APBD induk, dan akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan untuk perubahan APBD.
(4)Bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah melakukan verifikasi administratif proposal dan rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah permohonan diterima lengkap dari pemerintah Desa.
(5)Bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan permohonan Evaluasi proposal dan rencana Kegiatan kepada Perangkat Daerah terkait.
(6)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada TAPD.
(7)TAPD memberikan pertimbangan berupa rekomendasi dengan memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
(8)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi BKK dalam rancangan KUA dan PPAS dan rancangan perubahan KUA dan PPAS serta menjadi dasar Bupati menetapkan daftar alokasi sementara BKK kepada pemerintah Desa.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Lainnya sebagai calon penerima bantuan mengajukan surat permohonan BKU kepada Bupati selaku pemberi bantuan, disertai penjelasan tujuan dan urgensi bantuan dengan melampirkan RKA yang telah direviu oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan telah dievaluasi oleh TAPD.
(2)Penyampaian permohonan BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran sebelumnya untuk APBD induk, dan akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan untuk Perubahan APBD.
(3)Pemberian BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian dari Perangkat Daerah terkait.
(4)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD setelah mendapat review dari Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan.
(5)TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan pertimbangan berupa rekomendasi dengan memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
(6)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan Pemerintah Daerah Lainnya sebagai penerima BKU dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Lainnya wajib menyampaikan permohonan BKK secara tertulis kepada Bupati melalui SKPKD dengan melampirkan RKA yang telah direviu oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan telah dievaluasi oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Lainnya.
(2)Penyampaian permohonan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran sebelumnya untuk APBD induk, dan akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan untuk Perubahan APBD.
(3)SKPKD sebagimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Verifikasi administrasi terhadap permohonan BKK dan RKA setelah permohonan diterima lengkap dari Pemerintah Daerah Lainnya.
(4)Hasil Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD.
(5)TAPD memberikan pertimbangan berupa rekomendasi sesuai hasil verifikasi administrasi dengan memperhatikan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
(6)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi BKK dalam rancangan KUA dan PPAS dan rancangan perubahan KUA dan PPAS BKK kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

(1)Pelaksanaan anggaran BKU kepada pemerintah Desa berdasarkan atas DPA-SKPKD/DPPA-SKPKD mengacu pada daftar Desa penerima dan nilai nominal BKU ke Pemerintah Desa.
(2)Penyaluran BKU dilakukan dengan membuat surat penyaluran BKU definitif oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah kepada Pemerintah Desa.
(3)Dalam hal terdapat sisa dana BKU yang belum digunakan oleh pemerintah Desa sampai akhir tahun anggaran dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya.
(4)Pencairan BKU dilakukan dengan mekanisme LS oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran LS yang diajukan kepada PPKD melaui pejabat penatausahaan keuangan SKPKD.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan anggaran BKK kepada pemerintah Desa berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD/dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD mengacu pada daftar Desa penerima dan nilai nominal BKK ke Pemerintah Desa.
(2)Penyaluran BKK bagi pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus sesuai dengan daftar pemerintah Desa penerima dan nilai nominal BKK ke Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sisa dana BKK yang belum digunakan oleh pemerintah Desa sampai akhir tahun wajib dikembalikan dan disetor ke kas Daerah apabila:
1. a.BKK yang sudah disalurkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;dan/atau
2. b.ada temuan dari pihak pemeriksa baik internal maupun ekstemal.
(4)Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada jenis kegiatan sesuai dengan usulan.
(5)Dana BKK dapat digunakan dan dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya untuk melanjutkan Kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
(6)Dalam hal terdapat sisa dana BKK sampai akhir tahun anggaran, sisa dana BKK dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
(7)Penggunaan sisa dana BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah.
(8)Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diformulasikan dalam DPA sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Desa
(9)Pencairan BK dilakukan dengan mekanisme LS oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran LS yang diajukan kepada PPKD melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPKD

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…