DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tabanan Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
4.Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 49); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan:
1.Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 9); dan
2.Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 17). diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.283.332.109.496,00 ( dua triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp772.198.366.829,00 ( tujuh ratus tujuh puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.368.198.438.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.607.762.886,00 ( dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.692.069.000,00 ( sebelas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp154.700.096.943,00 ( seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp368.198.438.000,00 ( tiga ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak reklame;
2. b.pajak air tanah;
3. c.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
4. d.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
5. e.pajak barang dan jasa tertentu;
6. f.opsen pajak kendaraan bermotor; dan
7. g.opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
(2)Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.360.000.000,00 ( dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
(3)Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah).
(4)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,00 ( dua puluh tiga miliar rupiah).
(5)Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp143.000.000.000,00 ( seratus empat puluh tiga miliar rupiah).
(6)Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp109.661.479.000,00 ( seratus sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
(7)Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.794.800.000,00 ( lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
(8)Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp37.382.159.000,00 ( tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.607.762.886,00 ( dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.retribusi jasa umum;
2. b.retribusi jasa usaha; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu.
(2)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.972.427.886,00 ( dua ratus tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
(3)Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp2.668.800.000,00 ( dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
(4)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.966.535.000,00 ( tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.692.069.000,00 ( sebelas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah) yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.
(2)Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)direncanakan sebesar Rp11.692.069.000,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah). 6 Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp154.700.096.943,00 ( seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil kerja sama Daerah;
3. c.jasa giro;
4. d.pendapatan bunga; e penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah; f pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; g pendapatan denda pajak Daerah; h pendapatan denda retribusi Daerah; i pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; j pendapatan dari pengembalian; dan k pendapatan badan layanan umum Daerah.
(2)Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah).
(3)Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.000.000.000,00 ( seratus tiga puluh tiga miliar rupiah).
(4)Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(5)Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 ( nol rupiah).
(6)Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.315.605.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus lima ribu rupiah)
(7)Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp56.292.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
(8)Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.299.996.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
(9)Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 25.982.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
(10)Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp62.204.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah)
(11)Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.440.017.943,00 (lima belas miliar empat ratus empat puluh juta tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
(12)Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

7.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.511.133.742.667,00 (satu triliun lima ratus sebelas miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.287.071.531.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.062.211.667,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam puluh dua juta dua ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.287.071.531.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana desa;
2. b.insentif fiskal;
3. c.dana bagi hasil;
4. d.dana alokasi umum; dan
5. e.dana alokasi khusus.
(2)dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.816.563.000,00 (seratus dua puluh dua miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(3)insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.157.701.000,00 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu rupiah).
(4)Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.986.617.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).
(5)Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp856.886.962.000,00 (delapan ratus lima puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
(6)Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp256.223.688.000,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

9.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.062.211.667,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam puluh dua juta dua ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan.
(2)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.210.843.472,00 ( seratus sembilan miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp114.851.368.195,00 (seratus empat belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

10.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.353.428.004.339,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 11.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…