DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pengembangan Pengelolaan Produk Unggulan Daerah; Model Pengembangan Produk Unggulan Daerah Jangka Menengah; Pelaksanaan Kerjasama Antara Perangkat Daerah Terkait Dengan Lembaga Sertifikasi Yang Terakreditasi; Pemasaran Produk Unggulan Daerah; Kawasan Tertentu Sebagai Sentra Produksi Produk Lokal; Tata Cara Pembinaan; Penerapan Tata Cara Pemasaran Yang Baik; Penggunaan Dan Pengembangan Kawasan Dan/ Atau Unit Usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupan Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Agribisnis adalah semua kegiatan usaha di bidang sarana produksi, budidaya tanaman dan/ atau hewan, agroindustri, pemasaran pertanian dan jasa penunjang.
6.Terintegrasi adalah kondisi dimana beberapa komponen atau sistem yang berbeda dapat bekerja bersama secara efektif dan harmonis. Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal Dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG AGRIBISNIS TERINTEGRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PARIWISATA.
7.Kearifan Lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menjawab berbagai masalah dalam kehidupan mereka.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
9.Produk Unggulan adalah produk yang mempunyai daya ungkit ekonomi di Daerah.
10.Pertanian adalah segala bentuk kegiatan di bidang budidaya tanaman, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan.
11.Wisata Agro adalah suatu jenis Pariwisata yang khusus menjadikan hasil Pertanian, peternakan, perkebunan sebagai daya tarik bagi wisatawan.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disingkat RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
15.Inkubator adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (tenant, klient inkubator/ inkubati).
16.Kluster adalah pengembangan usaha melalui pendekatan kelompok usaha kecil dan menengah baik teknis maupun keuangan disalurkan melalui usaha kecil dan menengah dan bukan perseorangan.
17.Model One Village One Product adalah suatu pendekatan pengembangan potensi Daerah disatu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global.
18.Model Kompetensi Inti adalah metode pengembangan usaha dengan menciptakan keunggulan melalui pengetahuan dan keunikan.
19.Agroindustri adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil Pertanian menjadi produk bernilai tambah

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pengembangan pengelolaan Produk Unggulan Daerah;
b.model pengembangan Produk Unggulan Daerah jangka menengah;
c.pelaksanaan kerjasama antara Perangkat Daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
d.pemasaran Produk Unggulan Daerah;
e.kawasan tertentu sentra produksi produk lokal;
f.tata cara pembinaan;
g.penerapan tata cara pemasaran yang baik; dan
h.penggunaan dan pengembangan kawasan dan/atau unit usaha Agribisnis Terintegrasi berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dan penetapan pedoman dan kriteria kawasan dan/atau unit usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata untuk usaha Wisata Agro.

BAB II

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan Produk Unggulan Daerah yang berasal dari sektor Pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil olahan Agroindustri berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata.
(2)Pengembangan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pemetaan dan identifikasi potensi Produk Unggulan Daerah;
2. b.penyusunan rencana pengembangan Produk Unggulan Daerah;
3. c.pembinaan dan pendampingan pelaku usaha dan kelompok tani/nelayan;
4. d.fasilitasi peningkatan kapasitas produksi dan pengolahan;
5. e.fasilitasi sarana dan prasarana produksi, pasca panen, dan pengemasan;
6. f.penguatan kelembagaan ekonomi dan koperasi petani/nelayan;
7. g.fasilitasi akses pembiayaan, kemitraan, dan promosi;
8. h.penyediaan sistem informasi pasar dan akses jaringan distribusi; dan
9. i.pengendalian harga dasar da stabilisasi harga Produk Unggulan Daerah.
(3)Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kriteria:
1. a.berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan;
2. b.memiliki daya saing dan potensi pasar;
3. c.berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat;
4. d.mencerminkan nilai Kearifan Lokal dan budaya Daerah; dan
5. e.memiliki kapasitas pengembangan secara teknis dan kelembagaan.
(4)Pengembangan dan pengelolaan Produk Unggulan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara sinergis, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
(5)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)meliputi:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
5. e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
6. f.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan
7. g.Perangkat Daerah lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan atau yang memiliki fungsi penunjang pengembangan Agribisnis.
(6)Dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Produk Unggulan Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan
1. a.lembaga pendidikan dan pelatihan;
2. b.lembaga riset dan pengembangan;
3. c.lembaga sertifikasi dan standarisasi;
4. d.dunia usaha dan asosiasi pelaku usaha;
5. e.lembaga keuangan dan perbankan; dan
6. f.masyarakat dan kelompok pelaku Agribisnis.
(7)Pengembangan dan pengelolaan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
2. b.berbasis pada permintaan pasar dan segmentasi konsumen;
3. c.partisipatif dan berkeadilan;
4. d.penguatan nilai tambah dan daya saing lokal; dan
5. e.integrasi lintas sektor dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

BAB III

MODEL PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH JANGKA MENENGAH

Pasal 4

(1)Perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara jangka menengah dan dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengembangan Agribisnis.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.hasil pemetaan dan identifikasi potensi komoditas unggulan Daerah;
2. b.kondisi pasar dan kebutuhan konsumen;
3. c.analisis rantai nilai dan daya saing produk; dan
4. d.sinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah berpedoman pada:
1. a.RPJMD; dan
2. b.rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)Pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan melalui model sebagai berikut:
1. a.Inkubator;
2. b.Klaster;
3. c.Model One Village One Product; dan
4. d.Model Kompetensi Inti.
(2)Model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan karakteristik wilayah, jenis produk, kapasitas pelaku usaha, dan potensi pasar.

Pasal 6

(1)Pengembangan melalui Model Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.Inkubator tertutup, yaitu pengembangan melalui kerja sama dengan lembaga inkubasi usaha; dan
2. b.Inkubator terbuka, yaitu pengembangan melalui pembinaan langsung oleh Perangkat Daerah.
(2)Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.seleksi pelaku usaha atau kelompok usaha;
2. b.pelatihan dan pendampingan teknis;
3. c.penyediaan sarana produksi dan perizinan;
4. d.akses pemasaran dan pembiayaan; dan
5. e.evaluasi dan pelepasan peserta inkubasi.

Pasal 7

(1)Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui pendekatan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang saling terhubung dalam satu mata rantai usaha.
(2)Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan:
1. a.kedekatan geografis;
2. b.kesamaan komoditas atau produk;
3. c.integrasi proses produksi, pengolahan, dan distribusi; dan
4. d.efisiensi biaya dan waktu dalam rantai pasok.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya klaster ekonomi melalui:
1. a.pembinaan kelembagaan pelaku usaha;
2. b.penyediaan sarana produksi bersama; dan
3. c.penguatan jejaring pemasaran dan logistik.

Pasal 8

(1)Pengembangan melalui Model One Village One Product sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mengidentifikasi potensi unik produk dari setiap desa/kelurahan sebagai basis pengembangan.
(2)Pemerintah Daerah menetapkan desa/kelurahan yang memenuhi kriteria untuk dikembangkan sebagai sentra one village one product berdasarkan:
1. a.keunikan dan kekhasan produk lokal;
2. b.keberadaan pelaku usaha dan sumber daya manusia lokal; dan
3. c.potensi pasar dan nilai ekonomi.
(3)Penetapan wilayah one village one product ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Model Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan pendekatan pengembangan usaha berdasarkan keunggulan yang dimiliki suatu wilayah dalam hal pengetahuan, teknologi, keahlian produksi, dan sistem manajemen usaha.
(2)Pengembangan kompetensi inti dilakukan melalui:
1. a.penguatan penelitian dan pengembangan dan transfer teknologi;
2. b.pelatihan berbasis kompetensi;
3. c.dukungan sistem informasi usaha; dan
4. d.branding Produk Unggulan berbasis Kearifan Lokal.

BAB IV

PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PERANGKAT DAERAH TERKAIT DENGAN LEMBAGA SERTIFIKASI YANG TERAKREDITASI

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antara Perangkat Daerah dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi dalam rangka menjamin mutu dan keamanan Produk Unggulan Daerah.
(2)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sertifikasi mutu produk;
2. b.sertifikasi keamanan pangan;
3. c.sertifikasi halal;
4. d.sertifikasi organik;
5. e.sertifikasi hak kekayaan intelektual; dan/atau
6. f.sertifikasi lainnya sesuai karakteristik Produk Unggulan Daerah.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; dan
5. e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
(2)Kerja sama dilaksanakan melalui mekanisme:
1. a.nota kesepahaman;
2. b.perjanjian kerja sama; dan/atau
3. c.bentuk kerja sama lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…